Nama : Ayu Septiana
NPM : 2213053205
Kelas : 2213053205
Analisis soal!
A. Beberapa lembaga menyebutkan bahwa bisnis terkait HAM di Indonesia akan melemah pada tahun 2019 selama peringatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang diadakan pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Tahun 2019 bisa digambarkan sebagai tahun yang "suram"; ada banyak kegagalan agenda HAM, kegagalan mutu HAM, dan bahkan mungkin banyak serangan yang ditujukan kepada pembeli HAM. Kabar baiknya, kita dapat memahami bahwa Indonesia harus meningkatkan kualitas HAM dan SDM.
B. Asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan asas keadilan adalah beberapa asas yang terdapat dalam pancasila dan termuat dalam budaya demokrasi pancasila. Saat meluncurkan kehidupan untuk mendapatkan cita-cita bangsa Indonesia, kelima asas tersebut menjabat sebagai wakil negara. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sendiri bertanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara-bangsa. Setiap aspek sistem maupun setiap keputusan yang diambil dalam menegakkan kenegaraan RI harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Keadaan demokrasi di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan prinsip Pancasila yang mempromosikan musyawarah untuk mufakat mengingat kewajiban nasional dan internasional. Indonesia memang memiliki demokrasi, tetapi demokrasi liberal ala kebab. Mekanisme demokrasi Indonesia sering dipertanyakan oleh berbagai kalangan karena dianggap bertentangan dengan ajaran Pancasila. Praktik demokrasi merupakan isu yang diperdebatkan di Indonesia karena pada saat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan bermartabat. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling menguntungkan diantara sistem-sistem yang ada. Demokrasi tanpa rencana secara historis menguntungkan rakyat. Isi bab ini lebih mengembangkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.
D. Begitu kelompok elit muncul dalam bahasa itu, jelaslah bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mewakili rakyat sebagai calon dalam bahasa itu. Ada ketentuan untuk kebutuhan pribadi kelompok mereka, yang diberikan dan diakui oleh DPR. Untuk alasan ini, mereka melanggar kepercayaan mereka sendiri dengan berbohong tentang motivasi mereka sambil menyebut mereka sebagai "kepentingan rakyat". Sebagai hasil dari penamaan kepentingan rakyat, pendapat mereka kemungkinan besar akan diajukan oleh Parlemen. Dalam hal ini, moto kami adalah "Jangan berasumsi bahwa sesuatu itu benar hanya karena tidak jelas." Kita harus mencari kebenaran tentang apa yang sudah jelas. Penting untuk berfokus pada penerapan agenda politik rakyat sendiri daripada meminimalkan konsekuensi merendahkan nama mereka. Jangan menunggu sampai itu terjadi lagi.
E. Pendapat saya adalah karena di zaman ini banyak orang yang pemahamannya kurang mengenai agamanya yang mendalam, tetapi mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional dan juga dengan tradisi tokoh. Meski tokoh agama yang dimaksud tidak sepenuhnya benar, namun mudah bagi mereka untuk mengikutinya. Selain itu, opini publik terhadap ideologi Pancasila cukup kompleks. Sebagai hasil dari lambatnya penerimaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga agama dan adat yang bersangkutan dan kurangnya pemahaman umum tentang pemerintahan negara, lembaga politik telah menggunakan faktor-faktor ini untuk memobilisasi rakyat guna mencapai tujuannya. Tokoh politik mengiming imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu (secara keseluruhan), dan karena itu mereka harus secara eksplisit menyatakan pertimbangan politik yang relevan dalam wacana akademis mereka.