Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
PRETEST
Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 2
Adanya hukum karena dipercayai untuk dapat mengatur dan menata suatu negara serta masyarakatnya. Sudah selama ratusan tahun lamanya masyarakat diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law atau interactional law. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang sangat penting dan dicari di tengah-tengah kehidupan dunia modern yang semakin kompleks.
Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam UUD Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945. Indonesia negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman dan menyejahterakan rakyatnya. Jika tidak maka koruptor yang ada di Indonesia memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka lembar baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia yang berslogan demokratisasi dan desentralisasi yang tak pernah lepas dari sorotan publik dan kontrol masyarakat. Sehingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICY WATCH dan MAPPI.
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
PRETEST
Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 2
Adanya hukum karena dipercayai untuk dapat mengatur dan menata suatu negara serta masyarakatnya. Sudah selama ratusan tahun lamanya masyarakat diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law atau interactional law. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang sangat penting dan dicari di tengah-tengah kehidupan dunia modern yang semakin kompleks.
Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam UUD Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945. Indonesia negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman dan menyejahterakan rakyatnya. Jika tidak maka koruptor yang ada di Indonesia memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka lembar baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia yang berslogan demokratisasi dan desentralisasi yang tak pernah lepas dari sorotan publik dan kontrol masyarakat. Sehingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICY WATCH dan MAPPI.