Nama: Neng Sarah Aprilia
Npm:2213053067
Kelas:2C
Npm:2213053067
Kelas:2C
Posts made by Neng Sarah Aprillia 2213053067
Nama : Neng sarah aprilia
NPM : 2213053067
Kelas : 2C
Analisis soal.
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Isi berita tersebut mengenai Penyampaian wali kota Surabaya yaitu Tri Rismaharini yang merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berita tersebut menghimbau Mayarakat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi supaya tidak ada korban lagi terutama anak-anak. Sedangkan hal positif yang dapat saya ambil yaitu sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa menjaga hak serta kewajiban sebagai masyarakat selain itu tindakan tidak melibatkan anak-anak dalam hal demonstrasi .
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Solusi untuk mengantisipasi hal yg tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi depan umum yaitu dengan tidak menggiring berbagai opini seenaknya serta dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara yang tepat dan benar dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, sehingga tidak akan merusak dan mengancam negara. Selain itu menyampaikan aspirasi tidak harus dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi tetapi bisa melalui media sosial sehingga meminimalisir terjadinya kericuhan dan kerusakan fasilitas umum. Serta selalu menjaga dan memelihara situasi tetap aman dan kondusif serta dilakukan secara tertib agar tetap tentram dan aman.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang itu miliki.
Kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang melekat dan harus dilaksanakan semua orang agar dapat menegakkan hak asasi manusia. Adapun kewajiban dasar manusia yaitu menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, ikut bela negara, serta menerima hak dan menjalankan kewajiban atas bangsa dan negara.
NPM : 2213053067
Kelas : 2C
Analisis soal.
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Isi berita tersebut mengenai Penyampaian wali kota Surabaya yaitu Tri Rismaharini yang merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berita tersebut menghimbau Mayarakat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi supaya tidak ada korban lagi terutama anak-anak. Sedangkan hal positif yang dapat saya ambil yaitu sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa menjaga hak serta kewajiban sebagai masyarakat selain itu tindakan tidak melibatkan anak-anak dalam hal demonstrasi .
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Solusi untuk mengantisipasi hal yg tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi depan umum yaitu dengan tidak menggiring berbagai opini seenaknya serta dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara yang tepat dan benar dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, sehingga tidak akan merusak dan mengancam negara. Selain itu menyampaikan aspirasi tidak harus dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi tetapi bisa melalui media sosial sehingga meminimalisir terjadinya kericuhan dan kerusakan fasilitas umum. Serta selalu menjaga dan memelihara situasi tetap aman dan kondusif serta dilakukan secara tertib agar tetap tentram dan aman.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang itu miliki.
Kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang melekat dan harus dilaksanakan semua orang agar dapat menegakkan hak asasi manusia. Adapun kewajiban dasar manusia yaitu menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, ikut bela negara, serta menerima hak dan menjalankan kewajiban atas bangsa dan negara.
Nama: Neng Sarah Aprilia
Npm : 2213053067
Kelas: 2C
Analisis!!
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode waktu perubahan tersebut?
konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu
1) Konstitusi tertulis
2) Konstitusi tak tertulis
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia.
Adapun periode Waktu perubahan konstitusi di Indonesia yaitu
1).Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2).Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.
3).Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4).Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Sumber:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776
Npm : 2213053067
Kelas: 2C
Analisis!!
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode waktu perubahan tersebut?
konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu
1) Konstitusi tertulis
2) Konstitusi tak tertulis
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia.
Adapun periode Waktu perubahan konstitusi di Indonesia yaitu
1).Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2).Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.
3).Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4).Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Sumber:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776
Nama : Neng sarah aprilia
NPM : 2213053067
Kelas : 2C
1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut yaitu jika ingin menyampaikan sebuah aspirasi maka masyarakat seharusnya melakukan secara benar sehingga tidak melanggar ketertiban yg telah dibuat pemerintah masyarakat Indonesia juga harus menjaga demokrasi serta harus selalu waspada dan mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat oleh pemerintah. Hal yg harus dibenahi yaitu seharusnya pemerintah (wakil raykat)lebih peduli serta lebih terbuka lagi dalam menerima suara ataupun aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu turun kejalan dgn cara yg kurang tepat untuk menyampaikan suara mereka dan dalam keputusan yg telah ditetapkan MK seharusnya bisa dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi.
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi bagi suatu negara juga menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya yaitu
1. Para pejabat yg Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Pemberantasan korupsi harus berlandaskan hukum. Hukuman yang mengatur sesuatu masuk ke dalam perilaku koruptif. Jika aparat sudah terbukti melakukan kesalahan serta pelanggaran maka aparat tersebut layak mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yg berlaku supaya mereka mendapatkan efek jera dari perbuatan mereka.
NPM : 2213053067
Kelas : 2C
1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut yaitu jika ingin menyampaikan sebuah aspirasi maka masyarakat seharusnya melakukan secara benar sehingga tidak melanggar ketertiban yg telah dibuat pemerintah masyarakat Indonesia juga harus menjaga demokrasi serta harus selalu waspada dan mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat oleh pemerintah. Hal yg harus dibenahi yaitu seharusnya pemerintah (wakil raykat)lebih peduli serta lebih terbuka lagi dalam menerima suara ataupun aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu turun kejalan dgn cara yg kurang tepat untuk menyampaikan suara mereka dan dalam keputusan yg telah ditetapkan MK seharusnya bisa dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi.
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi bagi suatu negara juga menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya yaitu
1. Para pejabat yg Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Pemberantasan korupsi harus berlandaskan hukum. Hukuman yang mengatur sesuatu masuk ke dalam perilaku koruptif. Jika aparat sudah terbukti melakukan kesalahan serta pelanggaran maka aparat tersebut layak mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yg berlaku supaya mereka mendapatkan efek jera dari perbuatan mereka.