PRETEST

PRETEST

PRETEST

Number of replies: 37

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).


Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

 

 Analisis Soal 

  1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
  2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
  3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?


In reply to First post

Re: PRETEST

by ARCILIA INTAN PERMADANI 2213053041 -
Nama : Arcilia Intan Permadani
NPM : 2213053041
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang Anda dapat setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut yaitu masyarakat harus lebih bisa menjaga demokrasi dan masyarakat harus lebih bisa untuk waspada dan ikut serta untuk mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat. Hal yang harus dibenahi dalam konsep bener berbangsa dan bernegara dalam artikel tersebut yaitu minimnya transparansi dan keterbukaan publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi sehingga banyak dari masyarakat turun ke jalan untuk mendemonstrasikan aspirasi mereka.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi yaitu hukum dasar yang tertinggi dan menjadi pedoman untuk mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak asasi manusia agar para pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan di dalam sebuah konstitusi dan menyalahkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi misalnya korupsi dan bertindak sewenang-wenang. Para pelanggar hendaknya mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan apabila pelanggaran yang ia lakukan itu berat maka hendaknya dia mendapatkan hukuman yang berat.
In reply to ARCILIA INTAN PERMADANI 2213053041

Re: PRETEST

by Samsul maarif 2213053272 -
Nama : Samsul maarif
Npm : 2213053272
Kelas : 2 C

1. hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat Indonesia harus menjaga demokrasi dan masyarakat Indonesia harus selalu waspada dan mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat oleh pemerintah. Dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara dalam artikel diatas adalah minimnya transparansi pengambilan keputusan dan keterbukaan publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi sehingga masyarakat akan turun ke jalan untuk melakukan aksi demo agar dapat menyampaikan pendapat / aspirasi mereka
 
2. Hakikat konstitusi dalam sebuah negara yaitu Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah

3.Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi yaitu menyalah gunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri, menurut saya layak di beri kesempatan untuk memperbaiki hidup nya, namun jika melakukan lagi harus di hukum seberat-berat nya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Putri Azzahra 2213053058 -
Nama: Putri Azzahra
Npm: 2213053058
Kelas: 2C

Analisis soal
1. Hal positif apa yang Anda dapat katakan setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab:
Menurut pendapat saya hal positif yang dapat saya ambil yaitu dengan menyampaikan aspirasi kita yang dimana berkedaulatan ada di tangan rakyat dan Melaksanakan isi konstitusi tersebut sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dan kita harus Mempelajari undang-undang yang saat ini berlaku, dilihat apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Dan yang perlu di benahi ialah memberikan kewenangan penuh meninjau peraturan perundang-undangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan kekuatan politik di DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh yang kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang berkuasa.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab:
Menurut pendapat saya Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan menjadi pedoman mengatur jalannya pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layakkah mendapatkan hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya!

Jawab:
Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).

perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional sungguh tidak layak diikuti dimana yang sudah di percayai oleh pemerintah malah menyalah gunakan hal tersebut sehendak nya diberi hukuman yang setimpal. 
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rahmadani 2213053162 -
Nama: Rahmadani
NPM: 2213053162
Kelas: 2C

1. ~Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat lebih kritis dan tanggap dalam menanggapi Undang-Undang Cipta kerja yang di khawatirkan dapat mengancam konstitusi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkaran yang di khawatirkan dapat mengancam konstitusi merupakan suatu tindakan positif untuk mempertahankan demokrasi Konstitusi di Indonesia

~Hal yang harus di benahi dalam konsep bernegara pada artikel tersebut adalah pengambilan kebijakan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta kerja yang di Undangkan oleh DPR yang di klaim masyarakat dalam pembuatannya tidak mengedepakan aspek aspek kemurniak konstitusi itu sendiri, seperti tidak adanya transparansi dalam pembuatan UU Cipta Kerja, tidak adanya urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, dll. Seharusnya di dalam mengambil keputusan, DPR seharusnya mengedepankan nilai-nilai demokrasi dari Konstitusi itu Sendiri.

2. ~Pada hakikatnya Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi acuan berlakunya Undang-undang lain yang lebih rendah.

~Konstitisi sangatlah penting bagi bagi suatu negara, dengan adanya konstitusi hak asasi manusia dapat terjamin agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan karena Konstitusi adalah pedoman untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara. Seperti Indonesia dengan UUD 1945-nya, dalam hal ini segala kebijakan yang di keluarkan pemerintah harus berpedoman pada UUD 1945 Sebagai dasar Konstitusi di Indonesia.

3. ~Contoh Perilaku pejabat yang tidak Konstitusional seperti Pengambilan kebijakan yang sewenang-wenangnya, serta pemanfaatan kekuasaan untuk tujuan pribadi.
~ Pejabat yang Inkonstitusional seharusnya mendapat hukuman yang maskismal agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebab Banyaknya pejabat yang Inkonstisional terkadang di sebabkan oleh sistematika hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Yurma Vadelta 2213053035 -
Nama : Yurma Vadelta
NPM : 2213053035
Kelas : 2C

analisis soal!

1. hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut saya dampak positifnya kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. dan juga yang harus dibenahi mengenai revisi pada UU MK. Dan juga sebaiknya sebagai pemerintah mendengarkan pendapat pada masyarakat dan juga sebagai masyarakat harus tau dan sadar apakah terdapat bahaya saat nantinya, dengan itu sebagai masyarakat juga kita dapat menyelamatkan melalui campur tangan politik agar keputusan yang nantinya dapat memihak kepada masyarakat.

2. apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya indonesia dengan adanya UUD NRI 1945.
Menurut pendapat saya hakikat dan konstitusi itu seperti hakikatnya konstitusi, dimana hal tersebut merupakan suatu hukum dasar yang tertinggi dan menjadi suatu dasar berlakunya peraturan uu yang lebih rendah. Arti penting konstitusi juga sebagi suatu negara yaitu menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintah, pembatasan, kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karna konstitusi itu membatasi kekuasaan.

3. sebutkan contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya?
Contoh prilaku konstitusional yang terlihat pada pejabat biasanya mengenai korupsi, suap-menyuap, dll. Menurut saya masi layak untuk diberi kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya, tetapi itu tergantung perbuatan dia, apakah sangat merugikan banyak orang atau masih biasa saja, bila sangat merugikan menurut saya patut diberi hukuman.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Khairunnisa 2253053002 -
Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C

Analisis Soal

1. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kita bisa mengetahui cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK. Caranya adalah menyelematkan MK dari campur tangan politik supaya putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah penggelapan daging impor, kasus ganda gubernur Riau, kepala BKPM pukul pramugari. Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional hendaknya mendapat hukuman atas perilaku yang dia perbuat sesuai dengan hukum yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by ANNISYA ANGGREINY -
Nama : Annisya Anggreiny
NPM : 2213053229
Kelas : 2C

Analisis soal!

1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel diatas yaitu kita sebagai masyarakat harus jeli terhadap perkembangan UU cipta kerja, terutama mengenai perubahan UU cipta kerja yang menimbulkan banyak sekali permasalahan yang dapat membuat terancamnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagai masyarakat perlu kiranya menanamkan nilai-nilai transparansi dan partisipasi yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, agar terciptanya demokrasi yang berjalan sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat.
Adapun hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut yaitu, konstitusi harus menjadi rujukan berbangsa dan bernegara, agar segala ketentuan dan aturan dalam pemerintahan dapat terselenggara dengan baik. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kesungguhan agar dapat mengimplementasikan konstitusi sebagai dasar negara. Selain itu perlu adanya peningkatan terhadap nilai transparansi dan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam demokrasi, agar demokrasi Indonesia dapat terjaga.

2. Hakikat dari konstitusi yaitu terciptanya keadilan disuatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Konstitusi sendiri memegang peran yang sangat penting bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konstitusi dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi dan alat untuk membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu negara. Dengan adanya konstitusi maka akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu pada kasus Setya Novanto yang terlibat dalam kasus penggandaan e-KTP, sebagai ketua DPR perilaku tersebut merupakan perilaku tidak terpuji yang melanggar konstitusi negara. Sudah sepatutnya kasus tersebut harus ditangani dengan maksimal dan yang bersangkutan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Marsya Yarasyimah 2213053252 -
Nama : Marsya Yarasyimah
NPM : 2213053252
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan dalam pemerintahan dan masyarakat saling bersatu mendukung satu sama lain saat menyadari adanya penyimpangan pada UU yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah pengesahan/revisi UU. Seharusnya UU yang disahkan/direvisi membawa keuntungan bagi semua masyarakat Indonesia, bukan hanya keuntungan bagi DPR dan pemerintah. Apalagi jika UU yang akan disahkan/direvisi dapat mengancam demokrasi kita.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat sebenarnya dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi juga merupakan hukum dasar yang mengatur sebuah negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara dikarenakan konstitusi sebagai pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pejabat yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Contohnya seperti hakim yang menjatuhkan hukuman kepada orang tidak bersalah, karena hakim tersebut telah diberi suap oleh pihak lawan. Oleh karena itu, hakim-hakim yang seperti itu sangat layak mendapat hukuman karena telah sangat merugikan orang lain dan negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ninda Putriayu 2213053136 -
Nama : Ninda Putriayu
NPM : 2213053136
Kelas : 2C

Analisis soal

1. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah perlunya menanamkan sikap peka terhadap bangsa dan negara. Hal ini bertujuan agar negara tidak melenceng dari jalan yang seharusnya, isu UU cipta kerja yang ramai diperbincangkan mungkin hanya untuk menutupi isu lainnya seperti UU MK yang ternyata ada tanpa pemberitahuan dan terkesan terburu-buru dalam pengesahannya, sama halnya dengan UU cipta kerja.

2. Hakikat konstitusi adalah keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah menyelewengkan aturan dan tidak mengindahkan keresahan masyarakat, hal ini menyimpang dari konstitusi negara kita karena rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi melalui DPR, sedangkan banyak sekali DPR yang lupa untuk mendengar suatu suara rakyat ketika sudah menjabat. Konstitusi pun tidak dijalankan dengan baik.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Dimas Prasetyo 2213053138 -
Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif dari artikel tersebut yaitu masyarakat lebih kritis dan tanggap dalam menanggapi Undang-Undang Cipta kerja yang dapat mengancam konstitusi di Negara Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk perkara yang di khawatirkan dapat mengancam konstitusi merupakan suatu tindakan positif untuk mempertahankan demokrasi Konstitusi di Indonesia dan dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konsitusi penting bagi suatu negara untuk menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi yaitu menyalah gunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri, menurut saya layak di beri kesempatan untuk memperbaiki hidup nya, namun jika melakukan lagi harus di hukum seberat-berat nya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ellena Aulia Yunika Putri 2213053273 -
Nama : Ellena Aulia Yunika Putri
NPM : 2213053273
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang Anda dapat katakan setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah menyampaikan aspirasi kita , dimana kedaulatan pada dasarnya ada di tangan rakyat dan melaksanakan isi konstitusi tersebut sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dan kita harus mempelajari undang-undang yang berlaku,dan kita lihat apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan.Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan artikel tersebut adalah minimnya transparansi dan keterbukaan publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi sehingga banyak dari masyarakat turun ke jalan untuk mendemonstrasikan aspirasi mereka.langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi pada hakikatnya ialah hukum dasar yang tertinggi serta menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawab : perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti:
1). Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2). Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by adzkya salsabila cahyono 2213053280 -
nama : adzkya salsabila cahyono
npm : 2213053280
kelas : 2c

1. hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut
jawaban:
beberapa hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut salah satunya yaitu kita sebagai warga negara seharusnya lebih dapat menyampaikan aspirasi kita kepada putusan pemerintah yang tidak sesuai. dan kita sebagai warga negara harus ikut serta mempertahankan demokrasi Indonesia yaitu dengan menyampaikan aspirasi kita untuk menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia di mana berkedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak hanya memihak pada DPR ataupun pemerintah tetapi putusan yang dikeluarkan akan memihak kepada masyarakat.
dan yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut menurut saya ialah sikap transparansi dan partisipasi publik yang tidak dihiraukan oleh aparat negara seperti oleh DPR seharusnya lebih di utamakan karena hal tersebut merupakan unsur penting dalam demokrasi. dan hendaknya segala sesuatu itu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat karena Indonesia adalah negara hukum tetapi putusan-putusan yang dilahirkan oleh pemerintah lebih memihak kepada DPR dan pemerintahan bukan kepada rakyat. dan hal yang harus dibenahi selanjutnya adalah hendaknya negara tidak mengabaikan konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaannya seperti cepat menanggapi dan menindaklanjuti suatu putusan undang-undang yang bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara. banyak sekali konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut yang harus dibenahi karena banyak sekali hal-hal yang menyeleweng yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia salah satunya seperti yang disebabkan oleh revisi UU MK seperti yang dijelaskan pada artikel tersebut.

2. apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawaban:
hukum dasar yang paling tinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah itu merupakan hakikat dari konstitusi. pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya undang-undang dasar negara republik Indonesia yaitu karena undang-undang merupakan sebuah alat politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara dan juga berfungsi sebagai perlindungan yang menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia

3. sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawaban:
contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu pada kasus korupsi Setya Novanto di pusaran kasus e-ktp, menurut saya kasus ini sangat memprihatinkan karena pejabat yang tersangkut adalah Setya Novanto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI, sungguh tidak layak seseorang yang dipercayai sebagai ketua DPR akan tanggung jawabnya melakukan korupsi dan tentunya sangat merugikan masyarakat dan menghabiskan dana yang sangat banyak. menurut pendapat saya kasus korupsi menyangkut e-ktp yang dilakukan oleh Setya Novanto ini harus ditindaklanjuti dan diverifikasi secara adil agar kasus ini cepat dan tepat dituntaskan dan pejabat tersebut sesegera mungkin dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
In reply to First post

Re: PRETEST

by Suherli Evarianti 2253053029 -
Nama : Suherli Evarianti
NPM : 2253053029
Kelas : 2C

Analisis Soal
“Bagaimana Revisi UU di MK Mengancam Konstitusi di Indonesia”

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut, dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab :

Hal positif yang dapat saya ambil yaitu dimana bangsa kita ingin merevisi atau mengubah UU cipta kerja, dimana hal tersebut dipergunakan untuk mengatasi keresahan masyarakat, dalam hal ini hal positif yang saya dapat yaitu para pejabat atay petinggi bekerja sama dalam kemajuan bangsa dan hukum di Indonesia, tetapi hal ini banyak menimbulkan keresahan masyarakat karena ketidaksesuaian pada UU cipta kerja yang akan di revisi dan banyak merugikan masyarakat. Hal yang harus dibenahi yaitu para pejabat DPR dan petinggi lainya harus transparasi dalam merevisi UU cipta kerja yang menjadi unsur penting dalam demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab :

Konstitusi sendiri pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, karena konstitusi sendiri berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan harapan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Jadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka suatu negara tersebut akan sulit untuk bertahan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yag tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab :

Perilaku konstitusional merupakan perlaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelangaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Jadi contoh tindakan dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu seperti korupsi, dimana korupsi termasuk kepada pengambilan dan perampasan aset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan suatu negara dan kepentingan masyarakat dan bukan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Karena di negara kita banyak sekali tokoh pejabat yag melakukan korupsi hanya untuk kepentingan pribadi dan melupakan bagaimana kontribusi masyarakat dalam mendukung para pejabat itu sendiri. Hukuman yang seharusnya diberlakukan agar para pejabat tidak mengulangi perbuatan nya yaitu dengan menghukum mati atau penjara seumur hidup agar para koruptor diluar sana sadar bahwa uang yang mereka gunakan bukanlah milik pribadi tetapi milik masyarakat yang dipergunakan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia itu sendiri.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muadhatus Solehah 2213053174 -
Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C

Pretest

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yaitu masyarakat harus sadar dan jeli terkait Perubahan UU Cipta kerja, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, Yakni menyelamatkan MK dari unsur tangan politik, supaya putusan dapat memihak kepada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945? Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
 
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, sungguh tidak layak bagi seorang pejabat yang memimpin suatu daerah atau pemerintahan yang melakukan korupsi dan tentunya hal tersebut memakan banyak dana masyarakat yang seharusnya bisa digunakan untuk daerah, kepada masyarakat juga sebaiknya harus berhati-hati dan waspada agar tidak terprovokasi oleh opini yang tidak jelas dan tidak sesuai fakta.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ni Wayan Deliani 2253053030 -
Nama : Ni Wayan Deliani
Npm : 2253053030
Kelas : 2C

1. Dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti
2. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan
3. kasus korupsi yang dialami para pejabat negara yang harusnya menjaga justru menyalahgunakannya dan hal ini yang menjadi paling sulit untuk di pecahkan melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan norma yang telah di tetapkan
In reply to First post

Re: PRETEST

by FARISA ALICIA 2213053026 -
Nama : FARISA ALICIA
NPM : 2213053026
Kelas : 2.C

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Menurut saya, hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat Indonesia harus menjaga demokrasi dan masyarakat Indonesia harus selalu waspada dan mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat oleh pemerintah. Dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara dalam artikel diatas adalah minimnya transparansi pengambilan keputusan dan keterbukaan publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi sehingga masyarakat akan turun ke jalan untuk melakukan aksi demo agar dapat menyampaikan pendapat / aspirasi mereka.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=Konstitusi dalam suatu negara memegang peran yang sangat penting bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konstitusi dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi dan alat untuk membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu negara. Dengan adanya konstitusi maka akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= 1. Kasus korupsi Hambalang menyeret nama Andi Malarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu ada Ignatius Mulyono (anggota DPR), Joyo Winoto (Kepala Pertanahan Nasional. Muhammad Nazaruddin (Bendahara Umum Partai Demokrat tahun 2010). Kasus korupsi Hambalang membuat negara merugi sebesar Rp 706 miliar. Data ini merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013.
2. Kasus korupsi Kotawaringin Timur terjadi saat Supian menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010 sampai 2015. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun. Kerugian sebesar ini dihitung dari kegiatan kerusakan lingkungan, kerugian pertambangan, eksplorasi pertambangan bauksit, dan kerugian hutan.

Menurut pendapat saya, pejabat yang melakukan korupsi layak untuk diberikan hukuman maksimal dan tidak berhak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya karena mereka telah merugikan banyak pihak.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Sherli Chaca 2213053087 -
Nama : Sherli Chaca Oktavia
Npm : 2213053087
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab :
Hal Positif yang dapat diambil setelah membaca artikel diatas adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK dengan cara menyelematkan MK dari campur tangan politik agar keputusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawab :
Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara karena konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga dari suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawab :
salah satu contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Korupsi, dimana korupsi termasuk perampasan asset negara dengan cara menikmati uang untuk konsumsi pribadi yang seharusnya untuk kepentingan bersama dan untuk menyejahterakan rakyat. Jika hukuman yang diberlakukan dengan penegakkan hukum tidak membuat para koruptor jera maka kemungkinan menurut saya hukumannya adalah mencari tahu sampai ke akar- akar nya siapa saja yang terlibat dalam tindakan tesebut atau mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh KPK yaitu : "jika ada pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati" Presiden Jokowi juga pernah membahas mengenai ini, ini akan diberlakukan apabila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ayu Septiana 2213053205 -
Nama : Ayu Septiana
NPM : 2213053205
Kelas : 2c

Analisis soal!
1Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Dan hal yg harus dibenahi adalah harusnya transparansi pemerintahan untuk setiap informasi pembentukan suatu UU agar masyarakat tidak salah paham atas keputusan pembentukan UU tersebut.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban :
Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Kemudian membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapa dilaukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layakkah mendapatkan hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya!
Jawaban :

Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang maksimal agar memiliki efek jera namun juga layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nadhofa Agustyawulandari 2253053044 -
Nama : Nadhofa Agustyawulandari
Npm : 2253053044
Kelas : 2C

Analisi soal
1. Dalam hal revisi pada UU perlu kita ingat bahwa kita juga harus memberikan kepercayaan pada pemerintah dalam melaksankan tugasnya, namun kitapun harus jeli terkait hal - hal yang tidak sesuai norma - norma yang ada di negara indonesia. Dengan demikian kita memiliki suara terhadapat aturan yang ditetapkan jika keluar dari fitrahnya.

2. Hakikat konstitusi dalam sebuah negara yaitu Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Contohnya seperti tindakan korupsi Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Dan selayaknya oknum oknum pemerintah yang melakukan korupsi di kenakan hukuman yang setimpal karena di dalam perlara tersebiat ada banyak hak masyarakat yang curi.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Mery Nurkhaliza 2213053009 -
Nama: Mery Nurkhaliza
NPM: 2213053009
Kelas: 2C

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
• Hal positif yang saya dapatkan dari artikel di atas adalah tujuan pemerintah membuat UU cipta kerja adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi di balik itu banyak sekali pro-kontra akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di undang kan oleh DPR yang menyebabkan banyak kalangan masyarakat menyampaikan aspirasi yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.
• Hal yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai sesuai dengan artikel tersebut adalah alangkah baiknya pemerintah lebih Mempertimbangkan lagi urgensi yang jelas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di undangkan oleh DPR sehingga kita sebagai Masyarakat dapat merasakan Keadilan tanpa merasa terancam akibat UU Cipta Kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah: Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Jika seorang pejabat negara melakukan hal yang tidak konstitusional maka pejabat tersebut layak mendapatk hukuman yang maksimal karena tindakan yang dilakukan akan merugikan banyak pihak.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ricky surya perdana 2253053036 -
Nama : Ricky surya perdana
NPM : 2253053036
Kelas : 2 C

1. Hal posistif apa yang anda dapat setelah membaca aritikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegarasesuai dengan artikel tersebut!
jawab : hal positif yang saya dapatkan dari artikrl tersebut yaitu masyarakat harus lebih berpikir kritis dalam menanggapi undang - undang cipta kerja yang bisa mengancam konsitusi dinegara indonesia.hal yang harus dibenahi dalam artikel tersebut yaitu pemerintah harus memberikan kewenangan penuh untuk meninjau peraturan perundang -undangan MK menjadi bukti jika kekuatan politik di DPR sehingga berpotensi besar untuk mengencam demokrasi tersebut.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawab : hakikat dan konsitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang - undangan.maka adanya hakikat dan konsitusi ini pemerintah tidak boleh sewenang-wenangnya memaikan kekuasaanya dan hak warga negara lebih bisa terlindungi

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawab : contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah korupsi,dimana pejabat kita melakukan korupsi untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat penderitaan masyarakat.hal yang harus dicegah agar tidak terjadi lagi memberi hukuman setimpal atas apa yang telah ia perbuat
In reply to First post

Re: PRETEST

by Neng Sarah Aprillia 2213053067 -
Nama : Neng sarah aprilia
NPM : 2213053067
Kelas : 2C

1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut yaitu jika ingin menyampaikan sebuah aspirasi maka masyarakat seharusnya melakukan secara benar sehingga tidak melanggar ketertiban yg telah dibuat pemerintah masyarakat Indonesia juga harus menjaga demokrasi serta harus selalu waspada dan mengawasi setiap pemutusan perkara yang dibuat oleh pemerintah. Hal yg harus dibenahi yaitu seharusnya pemerintah (wakil raykat)lebih peduli serta lebih terbuka lagi dalam menerima suara ataupun aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu turun kejalan dgn cara yg kurang tepat untuk menyampaikan suara mereka dan dalam keputusan yg telah ditetapkan MK seharusnya bisa dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi bagi suatu negara juga menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya yaitu
1. Para pejabat yg Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).

Pemberantasan korupsi harus berlandaskan hukum. Hukuman yang mengatur sesuatu masuk ke dalam perilaku koruptif. Jika aparat sudah terbukti melakukan kesalahan serta pelanggaran maka aparat tersebut layak mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yg berlaku supaya mereka mendapatkan efek jera dari perbuatan mereka.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Yakub Simamora 2213053158 -
Nama : Yakub Simamora
NPM : 2213053158
Kelas : 2C

Analisis soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah kita sebagai masyarakat perlu kiranya menanamkan nilai-nilai transparansi dan partisipasi yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, agar terciptanya demokrasi yang berjalan sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat.
Adapun hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut yaitu, perlu adanya peningkatan terhadap nilai transparansi dan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam demokrasi, agar demokrasi Indonesia dapat terjaga.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitisi sangatlah penting bagi bagi suatu negara. Hakikat dari konstitusi yaitu terciptanya keadilan disuatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Konstitusi dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi dan alat untuk membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu negara. Dengan adanya konstitusi pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Salah satu contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Korupsi, menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Menurut pendapat saya, pejabat yang melakukan korupsi layak untuk diberikan hukuman maksimal, karena demi keuntungan pribadi mereka tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by VITA MULYASARI 2213053080 -
Nama : Vita Mulyasari
NPM : 2213053080
Kelas : 2C

1.) Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut

Jawab :

Berbagai hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel mengenai Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia
Peran masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan masyarakat saling bersatu mendukung satu sama lain saat adanya penyimpangan pada UUD yang sangat mengancam demokrasi dinegara kita Dan hal-hal yang harus
dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dengan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 dan Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat.

2.) Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 ?

Jawab :

Pada hakikatnya konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk.

3.) Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pejabat yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Contohnya
yang terjadi di Indonesia adalah saat perekrutan karyawan. Jadi, perekrutan karyawan baru di suatu perusahaan berdasarkan kekerabatan, bukan berdasarkan kemampuannya. Istilah kasarnya masuk lewat orang dalam
Serta contoh lain
seperti polisi yang menjatuhkan hukuman penjara kepada orang tidak bersalah, karena polisi tersebut telah diberi suap oleh pihak lawan. Oleh karena itu, polisi yang seperti itu sangat layak mendapat hukuman karena telah sangat merugikan masyarakat Indonesia.
Dan Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
In reply to First post

Re: PRETEST

by Evangeline Yuana Elvida 2213053007 -
Nama : Evangeline Yuana Elvida
NPM : 2213053007
Kelas : 2C

Analisis Soal pretest

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut bahwa aspirasi yang dituaikan oleh masyarakat memanglah perlu karena masyarakat atau suara rakyat haruslah didengar, namun harus pula sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dengan ketanggapam masyarakat akan UU hak cipta yang dikhawatirkan akan mengancam konstitusi Indonesia adalah upaya masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi konstitusi di Indonesia. Dan adapun hal yang perlu dibenahi adalah pengesahan dan revisi UU agar adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta transparasi dan keterbukaan publik agar antara masyarakat saling mengetahui jalannya konstitusi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Pada hakikatnya, konstitusi memiliki peran penting karena hukum dasar yang tertinggi dan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi. Konstitusi menjadi sarana perlindungan serta menjamin hak konstitusional negara dan menjadi pedoman agar jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, berjalan semestinya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara, lebih spesifik jika dilihat dari data bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif mencapai 36% dari total perkara yang sudah ditangani KPK. Sebanyak 397 pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan dan kesenangan pribadi sehingga memakan uang rakyat yang sejatinya untuk rakyat. Para pejabat tersebut harus melakukan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan UU tanpa harus mengajukan banding karena perilaku kejahatan haruslah ditebus, karena para pejabat sendiri tau akan konsekuensinya sehingga kesadaran diri untuk memperbaiki hidup ada didalam sel tahanan
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ratih Kurniasih 2213053159 -
Nama: Ratih Kurniasih
Npm: 2213053159
Kelas: 2C

Analisis Soal!
Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah menjadi semakin perduli dan waspada akan setiap perubahan undang undang yang terjadi apakah sekira isi dari perubahan tersebut sudah benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia atau tidak dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dan sebagai warga negara seharusnya lebih aware dan tidak mudah terdikstrasi.
Dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah dalam proses pengambilan keputusan seharusnya lebih memperhatikan hal-hal yang akan terjadi setelah nya dan para petinggi negara harus bersikap lebih adil dan bijaksana agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang damai dan sejahtera.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Hakikat konstitusi adalah hukum dasar yang paling tinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang -undangan lain nya yang lebih rendah. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah sebagai pedoman mengatur jalan nya pemerintah tanpa konstitusi suatu negara tidak akan dapat berjalan dengan baik karena tidak memiliki pedoman dalam pemerintah, tidak ada pembatasan kekuasaan, dan tidak ada sesuatu yang menjamin HAM agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Karena itu indonesia membutuhkan UUD NRI 1945 sebagau dasar negara dalam menjalankan pemerintahan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak k onstitusional ! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah adanya tidakan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau untuk memperkaya diri sendiri atau biasa disebut korupsi. Menurut saya mereka para pejabat yang melakukan tindakan korupsi harus mendapatkan hukuman secara maksimal karena dengan hukuman tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pejabat itu sendiri dan menjadi contoh untuk calon pejabat kedepan nya agar tidak melakukan hal yang sama.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Adventinus Bernadianto 2213053165 -
Nama : Adventinus Bernadianto
NPM : 2213053165
Kelas : 2C

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban:
Hal positif yang saya dapatkan yaitu masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dalam menanggapi UU cipta kerja yang dikhawatirkan dapat mengancam konstitusi di Indonesia,dari hal tersebut juga masyarakat diharapkan untuk dapat menyampaikan aspirasi nya dan mengawasi serta mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan
Hal yang perlu dibenahi adalah adalah tranparansi serta partisipasi publik yang semakin minim dalam urusan pemerintahan sedangkan negara kita menganut sistem demokrasi yang seharusnya semua hal di pemerintahan tranparan dan tentunya menguntungkan masyarakat itu sendiri.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban :
konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena konstitusi sendiri adalah dasar hukum tertinggi dengan adanya konstitusi hak-hak warga negara dapat terjamin sehingga tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan ataupun kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan nya,dengan adanya konstitusi pula kehidupan bernegara dapat diatur dengan baik.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya
Jawaban :
contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi misalnya dengan kekuasaannya sebagai jendral polisi seorang pejabat kepolisian merencanakan pembunuhan dengan menggunakan kaki tangan yaitu anak buah kepolisiannya sendiri, atau dengan kekuasaaannya seorang hakim membuat suatu keputusan untuk membuat seseorang bersalah dan terkena hukuman padahal tidak bersalah hanya karena hakim tersebut telah disuap,menurut saya pejabat seperti itu tidak layak mendapatkan jabatannya dan harus dihukum dengan saangat berat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia
In reply to First post

Re: PRETEST

by Maira Amelia 2213053118 -
Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C

1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah kekompakan masyarakat untuk lebih menjaga demokrasi untuk menjaga dorongan dan dukungan yang diberikan untuk hasil pengujian UU cipta kerja agar tetap dalam hal yang diinginkan. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut adalah, hendaknya kita selalu menjaga demokrasi dan ketertiban masyarakat, bukan hanya saat saat seperti ini saja. karena ketertiban dan demokrasi sangat penting untuk kita dalam berbangsa dan bernegara.

2. Konstitusi adalah pedoman dalam negara sekaligus pemberi pegangan untuk menjalankan kekuasaan negara. Tanpa adanya konstitusi ini, negara tersebut tidak akan bisa menjalankan tujuan kenegaraan dan tidak ada yang dapat mengatur masyarakat sehingga masyarakat tersebut tidak terkendali dan semena-mena terhadap negara. Dengan konstitusi, kegiatan berbangsa dan bernegara bisa lebih tertib dan tujuan yang diinginkan masyarakat bisa tercapai.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ketimbang untuk kepentingan umum. Seorang pemimpin harus mampu memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan untuk kepentingan masyarakat untuk menjaga demokrasi dan ketentraman dalam masyarakat, jika seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya semena-mena, itu sangat tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Brigita Theoananta Putri P 2213053131 -
Nama : Brigita Theoananta Putri P
NPM : 2213053131

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : hal positif yang saya dapat ambil adalah keberanian rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang keputusan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hal yang harus dibenahi adalah transparansi pemerintah khususnya MK dalam mengambil keputusan tanpa campur tangan dari pihak mana pun sehingga demokrasi negara ini dapat terwujud.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : pada hakikatnya konstitusi digunakan sebagai pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, tetapi juga untuk menjamin hak rakyat dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : kasus korupsi E- KTP oleh mantan ketua DPR RI Setya Novanto. Menurut saya dalam kasus ini sangat memprihatinkan, apalagi yang bersangkutan adalah ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah menjadi musuh rakyat. Tindakan tidak konstitusional yang menghabiskan banyak sekali uang negara ini layak untuk mendapat hukuman maksimal karna tidakan korupsi dilakukan secara bertahap dengan kesadaran diri penuh dan telah menjadi penyakit yg sulit dihilangkan.
Terimakasih.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Dea Oktasari 12 -
Nama: Dea Oktasari
Kelas: 2.C
NPM; 2213053246
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab
hal positif yang dapat di ambil dari artikel tersebut yaitu adalah, sikap aktif masyarakat untuk menyampaikan aspirasi untuk melindungi negara indonesia dari hal-hal yang di perhitungkan mengancam kemakmuran, dari hal ini juga dapat di lihat bahwa masyarakat mampu berpikir kritis mengenai perubahan-perubahan yang akan di lakukan pemerintah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawab
Suhartoyo mengungkapkan bahwa Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab
Melanggar ketetapan undang-undang yang berlaku, melanggar norma-norma yang telah di atur dalam pancasila dan uud, lalu melakukan penyimpangan, serta juga terlalu mementingkan diri sendiri, seperti melakuakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). menurut saya pejabat negara yang tidak konstitusional wajib di hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan keadilan dan kesama rataan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak menitik beratkan, status jabatan, sosial, kekeluargaan dan lain nhal sebagainya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Filicia Salsabella Choirunisa 2263053001 -
Nama : Filicia Salsabella Choirunisa
NPM : 2263053001
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang Anda dapat setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat di ambil adalah bagaimana masyarakat dapat berpikir lebih kritis tentang bagaimana kondisi indonesia jika perubahan konstitusi akan di laksanakan. Dan juga masyarakat terlihat sangat peka terhadap perubahan perubahan yang akan di lakukan oleh pemerintah, hal ini baik karena dengan hal ini pemerintah tidak semena mena dalam menegakkan sebuah peraturan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Kontitusi sama dengan landasan dasar suatu negara, pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar tertingi. Karena konstruksi berperan sebagai pembatas kekuasaan dan melindungi hak hak masyarakat. Konstitusi penting bagi suatu negara karena bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta mensejahterakan masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pejabat yang menyalahgunakan status jabatannya agar dapat lebih di prioritaskan dalam layanan umum dan banyak hal. Menurut saya para pelanggan tersebut layak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di undang undang dan pancasila.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Andini Putri Endria 2213053149 -
Nama: Andini Putri Endria
NPM: 2213053149
Kelas: 2C

Analisis soal
1. Masyarakat diberikan wewenang agar dapat mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutuskan UU tersebut sehingga dapat mendorong MK untuk menolak revisi UU tersebut dan yang harus dibenahi adalah DPR dapat mengeluarkan UU sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu dan lebih melihat bagaimana dampak bagi pengusaha kecil.
2. Hakikat dari konstitusi sendiri merupakan dasar hukum dan dasar yang memberlakukan UU yang lebih rendah sehingga berarti penting bagi suatu negara agar menjadi pedoman mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia. Karena itu pemerintag tidak sewenang-wenang dalam bertindak sebab adanya pembatasan kekuasaan.
3. Contohnya orang yang melakukan korupsi yang tercantum pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang melakukan itu layak diberikan hukuman yang maksimal sesuai dengan UU NO. 31 tahun 1999 pasal 2 yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rendo Fahestama 2213053274 -
Nama : Rendo Fahestama
NPM : 2213053274
Kelas : 2C

1. Hal positif apa yang Anda dapat setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positifnya adalah keaktifan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi konstitusi di Indonesia. hal yang perlu di benahi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat agar kepercayaan terhadap pemerintah tidak goyah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Korupsi, pejabat negara yang melakukan layak mendapat hukuman yang sesuai seperti menyita semua asetnya serta dilarang untuk memasuki dunia politik lagi.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Zakia Az'zahra Qurota'aini 2213053028 -
NAMA : ZAKIA AZ’ZAHRA QUROTA’AINI
NPM : 2213053028
KELAS : 2C

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah dalam pembuatan UUD itu harus berdasarkan kebutuhan jangan terburu buru sehingga tidak terjadinya gejolak dalam masyarakat, dalam pembentukan UUD harus melibatkan masyarakat atau public sehingga UUD tersebut dapat diawasi oleh masyarakat umum.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Hakikat dari konsitusi adalah peraturan atau norma norma yang dibuat pemerintah dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari hari sebagai wujud tertibnya hokum dimasyarakat, pentingnya konsitusi sebagai pandangan dan pedoman masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya tertib masyarakat dalam menjalankan norma norma hukum.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pejabat yang melakukan korupsi, tidak menjalankan aturan aturan yang ditetapkan pemerintah. Hukuman untuk pejabat tersebut yang melakukan korupsi harus dihukum seberat beratnya sesuai peraturan UUD karna orang yang korupsi tidak saja merugikan negara tetapi juga merugikan masyarakat lainnya, tindakan hukum yang diambil adalah tindakan hukum pidana dan ganti rugi yang di korupsi oleh pejabat tersebut.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Melda Setialista -
Nama: Melda Setialista
NPM: 2253053047
Kelas: 2C

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

-Hal positif yang dapat saya petik dari artikel di atas adalaha tujuan pemerintah membuat UU cipta kerja adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi di balik itu banyak pro dan kontra akibat UU Cipta Kerja yang baru di undang kan oleh DPR yang menyebabkan banyak kalangan masyarakat menyampaikan aspirasi yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.
-Hal yang harus di perbaiki dalam hal berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah alangkah baiknya pemerintah lebih Mempertimbangkan lagi urgensi yang jelas tentang UU Cipta Kerja yang baru di undangkan oleh DPR sehingga kita sebagai Masyarakat dapat merasakan Keadilan tanpa merasa terancam akibat UU Cipta Kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah: Penyalahgunaan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Jika seorang pejabat negara melakukan hal yang tidak konstitusional maka pejabat tersebut layak mendapatk hukuman yang maksimal karena tindakan yang dilakukan akan merugikan banyak pihak
In reply to First post

Re: PRETEST

by Putri sahapani 2213053236 -
Nama: Putri sahapani
Npm:2213053236
Kelas: 2C

1. Hal positif apa yang Anda dapat setelah membaca artikel tersebut dan Hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
=Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat seharusnya lebih menerapkan demokrasi dan waspada dalam mengawasi keputusan-keputusan atas suatu perkara. Hal yang perlu dibenahi dalam konsep bernegara dan berbangsa pada artikel tersebut adalah Hal yang harus dibenahi dalam konsep bener berbangsa dan bernegara dalam artikel tersebut yaitu kurangnya transparisasi dalam mengungkap persoalan kepada publik yang menyebabkan adanya aksi demo dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=Menurut pendapat saya Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak akan terarah dan tidak jelas tujuannya karna tidak adanya pedoman dalam mengatur peraturan pemerintahan dan dengan konstitusi hak-hak setiap warga akan lebih terlindungi, oleh sebab itu konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang  tidak  konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah penggelapan daging impor, penggelapan uang bantuan negara untuk rakyat miskin, tidak menghargai hak-hak asasi orang lain perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional tersebut patut mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan dimaksimalkan tanpa melihat jabatannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by KIKI LIEONI WIDODO -
Nama : Kiki Lieoni Widodo
NPM : 2113053005
Kelas : 2C

1. Hal positif yang dapat di ambil dari artikel di atas kita sebagai masyarakat harus selalu mengawasi setiap keputusan lalu mencegah terjadinya kerusakan demokrasi akibat revisi uu mk dan kita sebagai masyarakat harus dapat menyalurkan pendapat kita untuk menyelamatkan mk dari campur tangan politik agar putusan yang di keluarkan memihak pada masyarakat.
2. Konstitusi hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlalunya peraturan perundang-undangan,konstitusi sendiri sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik atau memberi batas kepada para penguasa jika sebuah negara tidak memiliki konstisusi maka sulit untuk mereka bertahan.
3. Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya