Kiriman dibuat oleh Ihya Ghulam Halim 2213053178

Nama : Ihya Ghulam Halim
NPM : 2213053178
KELAS : 2G

Setelah melakukan analisis mengenai jurnal di atas yang membahas tentang KEARIFAN BUDAYA LOKAL PEREKAT IDENTITAS BANGSA yang disusun oleh Idaman Bagus Brata.

Identitas masa dan ruang mempunyai makna penting dalam permasalahan kebudayaan. Bagi sebuah negara modern seperti Indonesia, bukan hanya berwujud sebuah unit geopolitik semata, namun dalam kenyataannya senantiasa mengandung
keragaman kelompok sosial dan sistem budaya yang tercermin pada keanekaragaman kebudayaan suku

Kebudayaan tradisional menjadi mitos sebagai sosok kebudayaan yang arif. Mitos itu sesungguhnya mengusung kelestarian dan jagadhita. Namun secara realitas di tengah-tengah gelombang perubahan akibat kapitalisme, modernisme, dan globalisme, konflik antar budaya tradisional dan budaya modern tidak dapat dihindarkan walaupun sinergi dan adaptasi unsur tradisional dengan unsur modern merupakan fakta kultural yang tidak terbantahkan.

Dalam pandangan Mundardjito (1986:41) bahwa kearifan lokal terbina secara kumulatif, terbentuk secara evolusioner, bersifat tidak abadi, dapat menyusut, dan tidak selamanya tampak jelas secara lahiriah. Sementara Poespowardojo (dalam Astra, 2004:114) secara tegas menyebutkan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan lokal adalah:
1) mampu bertahan terhadap budaya luar;
2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3) mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli;
4) mampu mengendalikan;
5) mampu memberikan arah pada perkembangan
budaya.

Indonesia sebagai negara bangsa yang multietnis dan multikultural memang sejak awal berdirinya mengandung masalah legitimasi kultural.

Struktur masyarakat Indonesia yang multi dimensional merupakan suatu kendala bagi terwujudnya konsep integrasi secara hoorizontal.

Merujuk pada uraian tadi
disajikan, bangsa itu tampak seperti Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi sebuah bangsa multikultural, jadi semuanya Bagian dari bangsa ini adalah wajib memberi makan dan mendidik masyarakat bisa hidup bersama Keanekaragaman tanpa kehilangan jati diri budaya dan kemampuan memberi untuk menjamin kehidupan budaya masyarakat/suku lain.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam suatu negara Persatuan NKRI memang hebat berpikir dan itu menunjukkan Keanekaragaman hayati.
Nama : Ihya Ghulam Halim
NPM : 2213053178
Kelas : 2G

Setelah melakukan analisis mengenai jurnal di atas yang membahas tentang Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) atau Civics memiliki banyak
pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan
yang membicaraan hubungan manusia dengan;

(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik).
b) individu-individu dengan negara.Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara.

Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai
berikut;
1) kesadaran akan pluralisme.
2) musyarawah.
3) cara cara – cara yang sesuai
tujuan.
4) norma kejujuran dalam pemufakatan.
5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban.
6) percobaan dan kesalahan (trial and error).


Upaya mewujudkan masyarakat madani juga dilakukan dalam ranah organisasi non pemerintah atau Non Governmental Organization (NGO). Istilah NGO merujuk pada organisasi non-negara yang memiliki kaitan dengan badan-badan PBB atau mitra mitra PBB ketika berinteraksi dengan organisasi non pemerintah.

KESIMPULAN
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab.

Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan
dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan yang
humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa.
Nama : Ihya Ghulam Halim
NPM : 2213053178
Kelas :2G

Setelah melakukan analisis mengenai video tersebut tentang hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi.

Dimulai dari pengertian PKN yaitu Landasan IDIIL dan hukum sumber historis, sumber sosiologis,sumber politik dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti anggota dari suatu negara PKN berkaitan dengan warga negara selain itu Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik ada cinta dan berani, berkorban membela bangsa dan negara selain itu untuk melatih peserta didik berpikir kritis analitis bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan idealnya yaitu -Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi.

2.Landasan hukum PKN antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang merupakan batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara ,pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan ,pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian ,serta skd Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian sumber historis sosiologis dan politik pendidikan kewarganegaraan.

sumber historis substansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka adapun sumber sosiologis masyarakat memerlukan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga dan memelihara serta mempertahankan eksistensi negara bangsa sumber politik yang muatnya dokumen-dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013 yaitu KKN dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan yang perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif tentang pengembangan iptek untuk membangun negara bangsa di masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.