Nama: Susia Utami
Npm:2213053052
Kelas:2E
Izin menjawab pertanyaan dari Rista Ayu Pandela
Pelaksanaan atau Penerapan demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Nama: Susia Utami
Npm: 2213053051
Kelas: 2E

Izin menjawab pertanyaan dari saudara Della Pratiwi
Karena Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.

Nama: Susia Utami
Npm: 2213053051
Kelas:2E

1. Bagaimanakah isi artikel diatas menurut pendapatmu secara lengkap, mempunyai dasar dan jelas ! Hal positif apa yang bisa anda ambil dari artikel tersebut?
Jawaban:
Menurut pendapat saya artikel tersebut berisi pengembangan filsafat wayang memiliki makna besar bagi terbangunnya identitas bangsa yang kuat tidak ada bangsa yang sukses tanpa memiliki identitas yang kuat. Di Indonesia falsafah yang mencerminkan pandangan hidup kearifan lokal tradisi dan adat istiadat sehari-hari pada umumnya tidak lahir atas klien-klaim individual melainkan merupakan karya kolektif dan milik.
Hal positif yang dapat diambil adalah wayang memiliki makan yang banya yang didalam wayang selain aspek estetika juga memuat etika dan ajaran moral karena itu tak heran kalau lewat wayang terpantul pandangan hidup atau filosofis dan budaya masyarakat.

2. Dari artikel diatas, jelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang warganegara?
Jawab:
Hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah mempelajari kebudayaan nasional, hak untuk melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya sesuai minat dan bakat

3. Bagaimana strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila?
Jawaban:
Strategi yang dapat saya tawarkan atau usulkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yaitu Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik. Pancasila, kata Rektor, juga akan menjadi jati diri generasi milenial, dengan begitu generasi muda akan mengamalkan hal dan kewajibannya sebagai warganegara sesuai dengan pancasila

Nama: Susia Utami
NPM: 2213053051
Kelas: 2E

Judul jurnal: DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Vol,no,tahun:Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 97-107
Kata Kunci:Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Umum
Penulis: Galih Puji Mulyono 1
, Rizal Fatoni 2
Universitas Merdeka Malang 1,2

Analisis:
A. Demokrasi Sila Keempat Pancasila
Sebagai Sumber Nilai dalam
Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Pancasila sebagai staatfundamental
norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan
penyelengaraan negara berupa pemilu
terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh
karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi. Apabila dicermati, menurut Widodo, “arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. b. Pemusyawaratan, yaitu
membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan. c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi
kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat,
dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas
musyawarah untuk mufakat, yaitu yang
memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum
permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Widodo, 2015)”.
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah
Menurut Peraturan PerundangUndangan
Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan, ”Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam UndangUndang”. Penjelasanya
ditegaskan bahwa “Kepala Daerah haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat Daerah yang bersangkutan, dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang
yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut, dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan tersebut.” Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. Pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk
memilih pemimpinya sendiri. Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilukada Sebagai Perwujudan
Demokrasi
Pemilihan umum menurut sudut
pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Masyarakat dapat merasakan rasanya demokrasi secara nyata ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat diinginkan yang dapat memimpin dengan bijak dan arif dikemudian hari yang sesuai keinginan rakyat didalam tampuk kekuasaan dan kepemimpinan. Hakikatnya demokrasi merupakan “Kedaulatan Rakyat kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal.Pertama.kecil
kemungkinan terjadinya penyalah gunaan kekuasaan,sedangkan kedua,terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.Perwujudan lain konsep
kedaulatan adalah pengawas oleh
rakyat.Pengawasan dilakukan karena
demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.” (Agustam, 2011)(people’s Sovereignty), dengan konsep

B. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Partai politik masyarakat dapat
menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalamPancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada Namun dalam pelaksanaannya banyak partai
politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Menurut Widodo, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empirik. Agar pelaksaan lebih efisien, model sistem Pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. Demokrasi Pancasila menyerukan
pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila (Widodo, 2015).” Oleh karena itu Partai politik berperan dalam proses pelaksanaan implementasi nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pilkaada saat ini.

Nama: Susia Utami
Npm:2213053051
Kelas: 2E