Nama: Nola Diva Brilian
Kelas; 2G
Npm: 2213053199

Analisis Vidio
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa revolusi tersebut sangat terbatas. Ada beberapa pers yang mendukung masa revolusi tersebut

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (Pada Tahun 1945-1959)
Pada masa demokrasi ini termasuk kedalam masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir semua elemen ditemukan didalam wujud kehidupan politik yang ada di Indonesia. Akan tetapi, demokrasi ini gagal digunakan dikarenakan adanya:
1) Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, seperti Partai Islam, Partai Nsionalis, Partai Non-Islam, dan Partai Jengkol.
2) Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
3) Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (Pada Tahun 1959-1965)
Pada masa ini politik menjadi tolak ukur yang sangat kuat antara kegiga kekuatan politik yang utama yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Masa ini menggunakan demokrasi Pancasila, 3 tahun awal menggunakan kekuasaaan seolah-olah akan didistribusikan kepada masyarakat. Setelah 3 Tahun yang memegang dominannya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (Pada Tahun 1998 hingga sekarang)
Demokrasi yang digunakan sekarang pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan memiliki sedikit kemiripan dengan demokrasi parlementer Tahun 1950-1959.

NAMA: Nola Diva Brilian
KELAS: 2G
NPM: 2213053199

Nama: Nola Diva Brilian
NPM: 2213053199
Kelas: 2G

Analisis Jurnal

A. Identitas Jurnal
1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
2. Halaman : 69-81
3. Volume : Vol. 16
4. Nomor : No. 01
5. Tahun Terbit : Juni 2019
6. Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
7. Nama Penulis : R. Siti Zuhro
8. Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan


B. Isi Jurnal
Pembahasan :
1. Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, untuk mewujudkan makna itu bukan suatu hal yang mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.
2. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
3. Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan
sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya.
4. Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi.Salah satunya adalah video viral menunjukkan dugaan dukungan seluruh camat Makassar kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.16 Politisasi birokrasi semakin kentara dengan mengangkat menteri, kepala lembaga, pengurus daerah kandidat pemenang dalam pemilihan presiden. Itu berarti, birokrasi tidak hanya terlibat dalam politik praktis ke pusat tetapi juga ke daerah.

Nama: Nola Diva Brilian
Npm: 2212053199
Kelas: 2 G
Prodi: PGSD

Nama: Nola Diva Brilian
Npm: 2213053199
Kelas: 2G