Nama : Evangeline Yuana Elvida
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
Kiriman dibuat oleh Evangeline Yuana Elvida 2213053007
Nama : Evangeline Yuana Elvida
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
Analisis Soal pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut bahwa aspirasi yang dituaikan oleh masyarakat memanglah perlu karena masyarakat atau suara rakyat haruslah didengar, namun harus pula sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dengan ketanggapam masyarakat akan UU hak cipta yang dikhawatirkan akan mengancam konstitusi Indonesia adalah upaya masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi konstitusi di Indonesia. Dan adapun hal yang perlu dibenahi adalah pengesahan dan revisi UU agar adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta transparasi dan keterbukaan publik agar antara masyarakat saling mengetahui jalannya konstitusi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Pada hakikatnya, konstitusi memiliki peran penting karena hukum dasar yang tertinggi dan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi. Konstitusi menjadi sarana perlindungan serta menjamin hak konstitusional negara dan menjadi pedoman agar jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, berjalan semestinya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara, lebih spesifik jika dilihat dari data bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif mencapai 36% dari total perkara yang sudah ditangani KPK. Sebanyak 397 pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan dan kesenangan pribadi sehingga memakan uang rakyat yang sejatinya untuk rakyat. Para pejabat tersebut harus melakukan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan UU tanpa harus mengajukan banding karena perilaku kejahatan haruslah ditebus, karena para pejabat sendiri tau akan konsekuensinya sehingga kesadaran diri untuk memperbaiki hidup ada didalam sel tahanan
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
Analisis Soal pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut bahwa aspirasi yang dituaikan oleh masyarakat memanglah perlu karena masyarakat atau suara rakyat haruslah didengar, namun harus pula sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dengan ketanggapam masyarakat akan UU hak cipta yang dikhawatirkan akan mengancam konstitusi Indonesia adalah upaya masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi konstitusi di Indonesia. Dan adapun hal yang perlu dibenahi adalah pengesahan dan revisi UU agar adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta transparasi dan keterbukaan publik agar antara masyarakat saling mengetahui jalannya konstitusi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Pada hakikatnya, konstitusi memiliki peran penting karena hukum dasar yang tertinggi dan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi. Konstitusi menjadi sarana perlindungan serta menjamin hak konstitusional negara dan menjadi pedoman agar jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, berjalan semestinya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara, lebih spesifik jika dilihat dari data bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif mencapai 36% dari total perkara yang sudah ditangani KPK. Sebanyak 397 pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan dan kesenangan pribadi sehingga memakan uang rakyat yang sejatinya untuk rakyat. Para pejabat tersebut harus melakukan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan UU tanpa harus mengajukan banding karena perilaku kejahatan haruslah ditebus, karena para pejabat sendiri tau akan konsekuensinya sehingga kesadaran diri untuk memperbaiki hidup ada didalam sel tahanan
NAMA : EVANGELINE YUANA ELVIDA
NPM : 2213053007
KELAS : 2C
Analisis
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991 : 26). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 : 9). Sejak Proklamsai Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (Ius constituendum).
Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu :
1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Jazim Hamidi, 2009 : 88).
NPM : 2213053007
KELAS : 2C
Analisis
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991 : 26). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 : 9). Sejak Proklamsai Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (Ius constituendum).
Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu :
1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Jazim Hamidi, 2009 : 88).
Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembehasan berikut ini :
A. Periode 18Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945
Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau UndangUndang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara.
B. Periopde 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (agresi) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain :
1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat
3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda ( Titik Triwulan Tutik, 2006: 69).
C. Periode 17Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku UndangUndang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)
Ternyata Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Balanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.
D. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku UndangUndang Dasar 1945
Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
E. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan UndangUndang Dasar 1945
Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melak uk an perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Rapublik Indonesia nampak diterapkan dengan baik.
F. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku UndangUndang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.
Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hatihati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.
Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyususnan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
SUMBER :
M. Agus SantosoDesember. 2013. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.
file:///C:/Users/a%20s%20u%20s/Downloads/10168-18502-1-PB.pdf
Nama : Evangeline Yuana Elvida
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
Nama : Evangeline Yuana Elvida
NPM : 2213053007
Kelas : 2C
NPM : 2213053007
Kelas : 2C