Posts made by Lutpi mawar jerlika 2213053100

Nama: Lutpi Mawar Jerlika
Kelas:2H
Npm:2213053100
"Demokrasi itu gaduh , tapi kenapa bertahan dan dia anut banyak negara ?
Mari simak selengkapnya
Dalam video tersebut Jokowi menyatakan terkait situasi pandemi dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat dan juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.Menurut saya akan lebih baik jika sebelum menganalisis kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu demoktasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut saya wajar bila dalam berdemokrasi mengalami kegaduhan karena tidak mungkin semua orang memiliki pendapat yang sama. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik bahwa kegaduhan itu masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural.
Demokrasi yang dinilai gaduh itu tapi nyatanya banyak negara yang menganut pemerintahan dengan sistem demokrasi. Negara dengan sistem demokrasi yang baik mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka panjang. Selain itu juga, demokrasi juga dinilai bisa mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan menigkatkan partisipasi polotik. Negara yang menganut demokrasi pula mampu menegakkan HAM juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.
Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dirasakan oleh masyarakat bagi negara yang menganut demokrasi, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa untuk sekarang demokrasi yang ada di Indonesia mengalami kondisi demokrasi yang drop (ranking). Banyak masyarakat yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sangat merugikan masyarakat tetapi meskipun sudah menyampaikan pendapatnya, belum tentu hal itu dipikirkan kembali oleh pemerintah. Dalam kasusnya yang baru-baru ini bahwa ada pemuda dari suatu daerah yang mengkritik pemerintah daerahnya, tetapi bukannya bersifat terbuka dengan kritikan-kritikan tersebut dan menanggapinya dengan bukti atau fakta-fakta yang ada pemerintah daerah tersebut justru melaporkan pemuda tersebut ke Polisi denan UU ITE Ujaran Kebencian. Dalam hal itu kita bisa melihat bahwa tidak heran jika negara kita mengalami demokrasi yang drop (ranking). Karena pada saat ini banyak pemerintah yang bersifat antikritik.
Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga atau masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Maka dari itu, mari kita mewujudkan demokrasi yang stabil serta prosedural demi kemakmuran dan kemajuan negara ini.

Terimakasih
Nama: Lutpi Mawar Jerlika
Kelas:2H
Npm:2213053109.
Analisis:
Identitas Jurnal :
Judul Jurnal : Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Volume dan Halaman : Vol.16, No.1, Hal 1-110
Tahun Terbit : 2019
Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
Nama Penulis : Efriza, Luky Sandra Amalia, Sarah Nuraini Siregar, Defbry Margiansyah, R. Siti Zuhro, Dhuroruddin Mashad


DEMOKRASI DAN PRESIDEN PEMILU 2019

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila
Sebagai pilar utama demokrasipemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyatkhususnyauntuk menyalurkan aspirasi politiknyamemilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damaiKeberhasilan penyelenggaraan pemilu pemilu legislatifpemilihan kepala daerah dan pemilihan presidendan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsaMeskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luasdi tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulatPembahasan
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahansosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.