Nama : Indra Ulfayani
NPM : 2213053171
Kelas : 2F

Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Konstitusi pertama, periode 18 agustus 1945-27 desember 1949. Disahkan pada 18 agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), ketuanya, Ir. Soekarno, wakilnya Dr. M.Hatta. Nashkah UUD disiapkan BPUPKI uuntuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Konstitusi kedua: Merupakan UUD RIS 27 desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950.Konstitusi dihasilkan dari keinginan belanda utk berkuasa kembali di Indonesia melalui agresi militer I (1947) dan II (1948). Konstitusi ini disetujui 14 desember 1949. Sejak 1950 tersusunlah naskah UUD RIS.

Konstitusi ketiga : UUDS 1950. dibentuk utk menyatukan kembali bentuk negara kesatuan republik Indonesia karena RIS tidak bertahan lama.Naskah UUDS disahkan oleh BP KNP, DPR dan senat RIS pd 14 agustus 1950 dan mulai berlaku 27 agustus 1950. UUD 1950 merupakan perubahan atas UUD RIS melalui Psl 190, psl 127 (a) dan Pasal 191 mengatur tentang prosedur perubahan UUD RIS.

Konstitusi keempat : kembali ke UUD 1945 ( 5 juli 1959-19 oktober 1999).Situasi politik pasca pemilu 1955 utk memilih anggota konstituante tidak kondusif karena konstituante tidak dapat bersidang sebagamana mestinya Konstituante tidak berhasil merumuskan UUD yang tetap utk menggantikan UUDS 1950.

Konstitusi kelima, konstitusi Peralihan (19 oktober 1999-10 agustus 2002). Terjadi karena gerakan reformasi nasional yg dipelopori mahasiswa yg menghendaki perbaikan dalam penyelenggaraan negara dari orba ke orde reformasi. Perubahan dilakukan empat kali, 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dilakukan oleh MPR yg mengalami evolusi kedudukan dari superpower menjadi lembaga negara powerless.

Konstitusi keenam,Konstitusi pasca perubahan UUD 1945 (10 agustus-sekarang). Reformasi konstitusi telah selesai dilakukan dengan disahkannya perubahan keempat pada 10 agustus 2002. Perubahan dilakukan oleh Badan pekerja MPR (BP MPR) dan membentuk panitia ad hoc (Pah I, II dan III).

Referensi :
Risnain, M., & Karyati, S. (2017). Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(1), 110-118.

Tamrin, A. (2015). Perubahan konstitusi dan reformasi ketatanegaraan Indonesia.

Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).

Nama : Indra Ulfayani
NPM : 2213053171
Kelas : 2F

Nama : Indra Ulfayani
NPM : 2213053171
Kelas : 2F

Nama : Indra Ulfayani
NPM : 2213053171
Kelas : 2F

Nama : Indra Ulfayani
NPM : 2213053171
Kelas : 2F

Jawaban pretest :
1. Hal positif ketika diterapkannya PSBB adalah memutusnya mata rantai penyebaran Covid-19, udara mulai membaik, solidaritas masyarakat meningkat, dan munculnya relawan Covid-19. Tidak ada konstitusi yang dilanggar, selama ada peraturan yang sudah tertera.
2. Negara pasti memerlukan suatu konstitusi untuk dapat membatasi kekuasaan pemerintah ataupenguasa negara agar kekuasaan ataupun yang menguasainya tidak semena-mena terhadap yangdikuasai. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
3. Contoh tantangan bernegara yang perlu diantisipasi saat ini adalah pendidikan karakter. Dengan baiknya karakter bangsa, maka visi-visi lain untuk membangun bangsa tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan. Pasal-pasal UUD 1945 yang telah di amandemen mampu menjadi pedoman kehidupan bernegara. Buktinya ada dalam UUD 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum. Nah, daripernyataan tersebut warga indonesia seharusnya lebih berhati hati dalam melakukan tindakan.Karena jika ketahuan melakukan kesalahan (seperti mencuri atau membunuh)pihak yang berwajib bisa menghukumnya dengan dipenjara atau membayar denda.
4. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia, agar Indonesia tidak terpecah belah dan tetap saling menghargai satu sama lain. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena hal tersebut terkait dengan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, UUD NKRI Tahun 1945.