Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H

Berikut hasil analisis video yang berjudul "Demokrasi itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?" | Narasi Newsroom.

Pada 3 Oktober 2020 Presiden Joko Widodo menyatakan terkait penanganan pandemi di Indonesia dan pernyataan tersebut dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi, karena demokrasi telah memfasilitasi silang pendapat dan menjamin kebebasan berpendapat.

Seorang Direktur Eksekutif Parameter Politik juga memberi tanggapan bahwa "demokrasi memang tempat orang berinsik, orang ribut, yang penting ributnya masin dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural, jadi saya kira tidak ada masalah"

Dengan hal tersebut, alasan demokrasi menjadi sistem pilihan banyak negara yaitu karena negara yang demokrasi nya baik, lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik, misalnya penegakan HAM.

Menurut Alex Tan, secara umum negara demokrasi lebih kaya, tingkat perkembangan manusia yang tinggi, angka korupsi yang rendah, warga nya lebih sehat dan bahagia.

Krisis demokrasi disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik serta regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.

Menurut Winston Churcill, seorang mantan perdana menteri inggris, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang buruk, tetapi tidak ada yang lebih baik dari itu.

Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H

Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H

Identitas Jurnal :
Judul Jurnal : Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Volume dan Halaman : Vol.16, No.1, Hal 1-110
Tahun Terbit : 2019
Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
Nama Penulis : Efriza, Luky Sandra Amalia, Sarah Nuraini Siregar, Defbry Margiansyah, R. Siti Zuhro, Dhuroruddin Mashad

PEMBAHASAN
Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) diselenggarakan pada tahun 2019 di Indonesia adalah pemilu pertama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ssrta pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu
2019.

Jurnal ini menyajikan 6 bahasan topik, dimana pertopik nya ditulis oleh masing-masing penulis. Untuk artikel pertama yaitu Penguatan Sistem
Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019, artikel kedua yaitu Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019, artikel ketiga yaitu Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019, artikel keempat yaitu Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika
Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019, artikel kelima yaitu Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 dan artikel terakhir yaitu Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren.

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu.
Demokrasi dapat diartikan
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui. Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan
pemerintahan yang efektif.

Pemilu presiden 2019 dan masalahnya
Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, sebab pemilu sebagai pilar utama demokrasi. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.

Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama dan diwarnai dengan berebut suara muslim. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal
yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan
masih cukup kuat.

Pemilu dan Kegagalan Parpol
Pemilu bukan hanya penanda suksesi
kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah. Ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi
terhambat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan
peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri, Di sisi lain, pembenahan partai tampak
semakin sulit di tengah maraknya kasus korupsi yang dialami partai atau politisi di parlemen. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama.

Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam pilpres 2019tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.Pemilu di era reformasi telah memberikan nilai
positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif.
Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal.

Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Reformasi
Politik dan pemilu menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam
pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan
hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa
terhadap birokras. Salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy. Dan Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik.

Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H

Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H