Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Nama: Maya Rezki Yudistrinda
Npm: 2213053116
Kelas: 2D
Prodi: PGSD
Tanggal: 9 Mei 2023
Tugas: Post test (Analisis Soal)

1. Menurut pendapat saya, isi dari artikel tersebut memuat tentang perselisihan serta konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste terkait dengan masalah sengketa tanah antara masyarakat di kedua negara. Konflik ini di awali dengan adanya pembangunan jalan baru oleh Timor Leste yang dipicu juga oleh berbagai faktor pendorong lainnya. Konflik tersebut pun tentunya menimbulkan banyak korban, sehingga banyak kerugian yang terjadi.
Dampak positif yang dapat di ambil dari artikel tersebut adalah beberapa hal yang terjadi setelah konflik itu berlangsung. Dimana hubungan yang baik akhirnya terjalin antara Indonesia dan Timor Leste sehingga menimbulkan kerjasama yang baik pula antar keduanya. Selain itu hal positif lainnya yang dapat di pelajari adalah bagaimana upaya penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi tersebut yang benar-benar membutuhkan kesabaran, waktu serta kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat.

2. Menurut pendapat saya jika warga negara indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka Negara Indonesia dapat dengan mudah dijajah kembali oleh bangsa lain. Hal tersebut disebabkan karena rasa nasionalisme atau persatuan dan kesatuan tidak ada lagi diantara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh di karenakan kekurangan wawasan akan membuat seorang warga negara menjadi acuh terhadap negaranya sendiri. Akibatnya perpecahan dan konflik dapat terjadi di Indonesia.

3. Peran konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah terjadinya konflik seperti yang di sebutkan dalam artikel adalah;
1. Wawasan Nusantara dapat di jadikan sebagai pedoman pengetahuan serta patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya di dalam negara saja namun wawasan nusantara juga harus di terapkan di negara lain agar kita dapat memahami bahwa tidak ada perbedaan saat kita hidup bermasyarakat
2. Wawasan nusantara juga dapat di jadikan sebagai penentu kebijakan hukum, supaya rasa nasionalisme serta patriotisme tetap terjaga antar kehidupan berbangsa dan bernegara

Nama: Maya Rezki Yudistrinda
Npm: 2213053116
Kelas: 2D
Prodi: PGSD

Nama: Maya Rezki Yudistrinda
Npm: 2213053116
Kelas:2D
Prodi: PGSD

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Nama: Maya Rezki Yudistrinda
Npm: 2213053116
Kelas: 2D
Prodi: PGSD
Tanggal: 9 Mei 2023
Tugas: Pretest (analisis video dengan judul; Geopolitik Indonesia)

Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat Suatu Bangsa.
Ada beberapa macam Teori Geopolitik yaitu:
1. Frederich Ratzel's Geopolitical Theory
2. Rudolf Kjellen's Geopolitical Theory
3. Karl Haushofer's Geopolitical Theory
4. Halford Mackinder's Geopolitical Theory
5. Alfred Thayer Mahan's Geopolitical Theory
6. Guilio Douhet's Geopolitical Theory, William Mitchell, Saversky, and JFC Fuller
Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori Geopolitik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsip Geopolitik Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, Tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dan satu wilayah.
Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NKRI. Hakikat wawasan nusantara yaitu kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara Pandang Bangsa Indonesia
A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu pertahanan pertahanan keamanan
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik"
Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup; Kesatuan Politik, Kesatuan Hukum, Kesatuan Sosial-Budaya, dan Kesatuan Pertahanan dan Keamanan
Keunggulan bangsa Indonesia adalah:
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya
3. Letak wilayah yang strategis, dan masih banyak lagi

KESIMPULAN:
Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan puau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Benua Australia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Nama : Maya Rezki Yudistrinda
NPM : 2213053116
Kelas : 2D
9 Mei 2023
Pendidikan Kewarganegaraan
Tugas: Analisis Jurnal

A. IDENTITAS JURNAL
1. Nama Jurnal : Jurnal ilmu politik dan komunikasi
2. Vol : VII
3. Nomor : 01
4. Halaman : 21-30
5. Tahun penerbit: Juni 2017
6. Judul Jurnal : Penegakan hukum dan perlindungan negara
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey

B. ABSTRAK JURNAL
1. Jumlah Paragraf: 1 Paragraf
2. Uraian paragraf: Abstrak di sajikan dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam abstrak sendiri penulis menjelaskan seorang figur pemimpin yang terkenal dengan sifat ceplas-ceplos nya, tegas, keras dan apa adanya dalam berbicara tanpa memandang siapa lawan bicaranya. Yaitu Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Dimana beliau menjadi tersangka bukan karena desakan namun memang murni di dasari oleh pertimbangan hukum.
3. Kata kunci: Keputusan, Negara, Warga Negara, Perlindungan Hukum.

C. PENDAHULUAN JURNAL
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok.

D. Tinjauan Pustaka
1. Perlindungan Hukum
Terdapat beberapa teori yang di kemukakan oleh para ahli, namun yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Beliau mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.
2. Penegakan Hukum
Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyeragamkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

E. PEMBAHASAN
1. Profil Ahok
Basuki T Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok ini lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan
tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas
Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Beliau menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, disebabkan karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.
2. Kiprah Politik Ahok
Bermodalkan keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003. Pertama kali ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Dalam pemilu legislatif 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar dan berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR. Dan Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan.
3. Gaya Kepemimpinan Ahok
Gubernur DKI Jakarta yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Tak jarang gaya kepemimpinan yang seperti itu mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sitem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.

4. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

E. Penutup
Berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum, sebab penegakan hukum merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian Jokowi saat ini. Presiden Jokowi dalam
beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Di lain pihak Presiden juga terus membentuk lembaga-lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga
kepercayaan masyarakat dan negara