གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ratih Kurniasih 2213053159

MKU PGSD 2C tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Ratih Kurniasih 2213053159 གིས-
Nama: Ratih Kurniasih
Npm : 2213053159
Kelas: 1C

Analisi video
Identitas nasional
Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki suatu bangsa secara fisiologis yang membedakannya dari negara lain. Unsur pembentuk identitas negara ada empat yaitu keberagamaan suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa yang kemudian di rumuskan menjadi 3 bagian yaitu identitas fundamental berupa pancasila, identitas instrumental berupa UUD 1945, dan identitas alamiah berupa kepulauan, suku, bahasa, budaya, dan agama. Identitas nasional dibentuk atas 2 faktor yaitu faktor objektif berupa faktor geografis, ekologis, dan demografis serta faktor subjektif berupa faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Menurut robert de ventos ada empat faktor penting yaitu faktor primer, pendorong, penarik, dan reaktor.
Lima faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa indonesia yaitu meliputi: primodial ikatan kekerabatan dan kesamaan, sakral kesamaan agama yang di anut, tokoh kepemimpinan, sejarah kesamaan asal usul dan pengalaman, dan bhibeka tunggal ika. Tujuan dan fungsi identitas nasional yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, pembeda dengan banhsa lain, landsan negara, identitas negra, dan nilai potensi bangsa. Peran identitas nasional adalah sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional, pengontrol daya ekonomi, penanda ikatan solidaritas, dan defini teritorial.

MKU PGSD 2C tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POSTTEST

Ratih Kurniasih 2213053159 གིས-
Nama: Ratih Kurniasih
Npm: 2213053159
Kelas: 1C

Analisi jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia, fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia.

Demokrasi adalah sistem
sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah kebutuhan mendasar sebuah bangsa untuk membangun negara, pemerintahan yang demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis negara berkewajiban membentuk saluran demokrasi baik secara formal maupun nonformal.
Menurut cendekiawan Nurcholish
Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai
berikut;
1) kesadaran akan pluralisme
2) musyarawah
3) cara cara – cara yang sesuai
tujuan
4) norma kejujuran dalam
pemufakatan
5) kebebasan nurani, persamaan
hak dan kewajiban
6) percobaan dan kesalahan

HAM atau hak asasi manusia telah dibawa oleh manusia sejak ia lahir sebagai anugrah dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia maupun lembaga sosial. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan. Periode HAM di indonesia diawali dengan periode pemikiran pada tahun, 1950-1959 yaitu pada masa demokrasi parlementer yang dimana dimasa itu kondisinya masih sangan kondusif, kemidian di lanjutkam dengan periode 1959-1966 yaitu pada masa demokrasi terpimpin dimana semja kekuasaan berpusat pada presiden Soekarno, yang kemudian dilanjutkan dengan masa orde baru pada tahun 1966-1998 dimasa ini orde baru telah meborehkan tinta hitam pelanggaran HAM di Indonesia, kemudian pada tahun 1998 lengsernya pemerintahan orde baru menandai berakhirnya rezim militer di indonesia dan datangnya era demokrasi dan HAM dengan digantikan nya presiden Soeharto oleh B.J Habibie, B.J Habibie melakukan perbaikan perencanaan Ham dengan melakukan gerakan rencana aksi nasional Ham.

Menurut Ibrahim,
masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh
masyarakat madani diantaranya; 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2) demokrasi (democracy); 3) toleransi (tolerance), 4) kemajemukan (pluralism); 5) keadilan sosial (social justice).

MKU PGSD 2C tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Ratih Kurniasih 2213053159 གིས-
Nama: Ratih Kurniasih
Npm: 2213053159
Kelas: 1C

Analisis video
Hakikat dan penting nya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang cinta tanah air, demokratis, dan berfikir kritis. Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan terdiri atas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan berupa pembukaan uud 1945, batang tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan, UU nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, UU nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah perkembangan kepribadian, dan SK Drijen dikti Nomor 43 tahun 2006 tentang perkembangan mata kuliah kepribadian.

Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan, dari sisi historis pendidikan kewarganegaraan telah dimulai sebelum indonesia merdeka, sedangkan dari sisi sosiologis dilakukan karna masyarakat perlu guna menjaga dan mempertahankan
negara indonesia, dan pada sumber politik dimulainya dengan dokumen-dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari 1957-2013.

Dinamika, esensi, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan diperlukan guna mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan perkembangan iptek di era globalisasi untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi, karena masa depan pendidikan kewarganegaraan ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa indonesia itu sendiri.