Nama: Ratih Kurniasih
Npm: 2213053159
Kelas: 2C
Analisis jurnal
Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019.
Demokrasi secara sederhana adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, menurut whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Nilai demokrasi telah mendasari perilaku baik elit maupun masyarakat, masyarakat dapat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 memanas terutama terkait tuduhan kecurangan, selain itu juga ada persoalan mengenai hoax dan ujaran kebencian politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye, dalam kampanye karakter character Assassination semakin mempertajam ketegasan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar sesama anak bangsa. Keragaman yang menjadi spirith bhinneka tunggal Ika cenderung diabaikan padahal Indonesia yang terbentuk archipelago membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi yang menerima perbedaan baik agama maupun suku ataupun etnis.
Masalah pemilu presiden 2019, sebagai pilar utama demokrasi pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat khususnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya, pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit baik bagi penyelenggara pemilu parpol maupun rakyat ini juga merupakan pemilu yang paling aman sebab di satu sisi dengan adanya presidensial Threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan di sisi lain secara bersamaan mereka harus berjuang secara sendiri untuk merebut kursi legislatif. Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politik identitas dan agama fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan merebut suara muslim, sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim berebut pada musim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu.
Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan tapi juga merupakan koreksi atau evaluasi terhadap pemerintahan dan proses dependen demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat, sejak 1999 kinerja parabola tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional, dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, lagi masa parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri, pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distortif melanggar hukum dan menghalalkan semua cara. Pemilu dalam masyarakat yang plural, pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislatif eksekutif menjadi lebih akuntabel dihadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal.
Pemilu dan politisasi birokrasi, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan pendapatan politik krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar birokrasi menjadi abdi rakyat adalah sudah diingkari bahwa kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia. Relasi beroperasi dan politik sebagaimana diuraikan menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi birokrasi bahkan bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai dan memiliki kewenangan eksekutif program dan anggaran. keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu, hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.