Nama : Ninda Putriayu
NPM : 2213053136
Kelas : 2C

Analisis jurnal pembentukan karakter

Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan selama ini. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Nama : Ninda Putriayu
NPM : 2213053136
Kelas : 2C

Analisis video Hakikat dan Pentingnya PKN di Perguruan Tinggi

Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti anggota dari suatu negara. PKN adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, melatih peserta didik agar berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Landasan ideal dan landasan hukum PKN, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan hukum PKN.

Sumber historis substansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Sumber sosiologis masyarakat memerlukan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Sumber politik ditandai dengan dimulainya dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013.

Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. 

Nama : Ninda Putriayu 
NPM : 2213053136
Kelas : 2C

NAMA : NINDA PUTRIAYU
NPM : 2213053136
KELAS : 2C

Nama : Ninda Putriayu
NPM : 2213053136

Analisis soal 2

A. Berikut nilai-nilai setiap sila Pancasila yang mengandung landasan pengembangan IPTEK :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan tidak merugikan manusia
3. Sila Persatuan Indonesia
Sila ini mengingatkan agar pengembangan IPTEK ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK dan merasakan hasilnya.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.

B. Pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah pemimpin yang berjiwa Pancasila. Yang dimaksud dengan pemimpin berjiwa Pancasila adalah pemimpin yang mengerti benar akan hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pemimpin harus memiliki 5 karakteristik sebagaimana terkandung dalam sila Pancasila, yaitu beriman, menjunjung tinggi HAM, memiliki rasa nasionalisme, mendengarkan rakyat, dan adil. Dengan karakter yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara, diharapkan pemimpin mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.