Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Posts made by Sevia Palupi Dwi Ningrum
NAMA : SEVIA PALUPI DWI NINGRUM
NPM : 2253053003
KELAS : 2A
NPM : 2253053003
KELAS : 2A
Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan sangatlah terbatas. Pada masa ini adalah masa kejayaan Demokrasi di Indonesia. Hampir semua elemen Demokrasi ditemukan dalam perwujudan politik di Indonesia.
2.Perkembangab Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu ituitu yaitu ABRI vs SOEKARNO vs PKI.
3.Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959.
Sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi yang relatif baru, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan tantangan dalam mengembangkan sistem demokrasinya. Sejak masa Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade, Indonesia telah mengalami transformasi besar-besaran menuju demokrasi pasca-Orde Baru.
Revolusi kemerdekaan 1945-1949 adalah salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan sangatlah terbatas. Pada masa ini adalah masa kejayaan Demokrasi di Indonesia. Hampir semua elemen Demokrasi ditemukan dalam perwujudan politik di Indonesia.
2.Perkembangab Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu ituitu yaitu ABRI vs SOEKARNO vs PKI.
3.Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959.
Sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi yang relatif baru, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan tantangan dalam mengembangkan sistem demokrasinya. Sejak masa Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade, Indonesia telah mengalami transformasi besar-besaran menuju demokrasi pasca-Orde Baru.
Revolusi kemerdekaan 1945-1949 adalah salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.
Nama : Sevia Palupi Dwi N
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.