NAMA: Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
NPM: 2218011062
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
Nama : Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
KELAS: B (Genap)
PRODI: Pend. Dokter
NPM: 2218011062
KELAS: B (Genap)
PRODI: Pend. Dokter
Nama: Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)
Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem demokrasi tercermin dalam pemilihan umum. Pada hakekatnya, demokrasi memungkinkan setiap orang untuk mengambil bagian dalam menjalankan pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan demokrasi sebagai perwujudan cita-cita empat sila pancasila dalam pemilihan umum sangatlah penting. Akibatnya, harus mengikuti nilai-nilai demokrasi karena merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi harus berpedoman pada hikmat dalam debat atau perwakilan, belum terwakili dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan Pancasila memiliki keterkaitan yang erat secara umum. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mendahulukan kebutuhan rakyat dan kebebasan berpendapat memiliki cita-cita yang sama dengan Pancasila, antara lain keadilan sosial, kontemplasi untuk kesepakatan, dan kerjasama timbal balik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah.
Sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa demokrasi berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sebenarnya belum tercerminkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan munculnya berbagai konflik dan muncul berbagai interpretasi yang bertentangan dengan kenyataan. Runtuhnya negara ini disebabkan oleh berita bohong yang saling melemahkan. Aturan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, bagaimanapun, adalah ambigu dan terbuka untuk banyak interpretasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang pemilihan umum ditegakkan secara ketat untuk mencegah kekacauan dan kehancuran negara.
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)
Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem demokrasi tercermin dalam pemilihan umum. Pada hakekatnya, demokrasi memungkinkan setiap orang untuk mengambil bagian dalam menjalankan pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan demokrasi sebagai perwujudan cita-cita empat sila pancasila dalam pemilihan umum sangatlah penting. Akibatnya, harus mengikuti nilai-nilai demokrasi karena merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi harus berpedoman pada hikmat dalam debat atau perwakilan, belum terwakili dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan Pancasila memiliki keterkaitan yang erat secara umum. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mendahulukan kebutuhan rakyat dan kebebasan berpendapat memiliki cita-cita yang sama dengan Pancasila, antara lain keadilan sosial, kontemplasi untuk kesepakatan, dan kerjasama timbal balik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah.
Sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa demokrasi berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sebenarnya belum tercerminkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan munculnya berbagai konflik dan muncul berbagai interpretasi yang bertentangan dengan kenyataan. Runtuhnya negara ini disebabkan oleh berita bohong yang saling melemahkan. Aturan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, bagaimanapun, adalah ambigu dan terbuka untuk banyak interpretasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang pemilihan umum ditegakkan secara ketat untuk mencegah kekacauan dan kehancuran negara.
Nama: Muhamad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)
Artikel ini membahas proses pemilihan presiden Indonesia 2019 dan pentingnya menegakkan norma-norma demokrasi secara menyeluruh. Penulis artikel ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengecam sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi. Penulis artikel ini juga mencakup berbagai topik antara lain kebijakan demokrasi Indonesia, partai politik dan peran masyarakat dalam pemilihan presiden.
Pemilu adalah prinsip demokrasi penting yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang sukses. Pemilu juga menyerukan kejujuran, kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Semua wilayah negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berkomitmen untuk mematuhi hukum untuk memenuhi kriteria penciptaan ini. Karena partai politik menunjukkan perilaku yang merusak proses demokrasi melalui para elit dan aktor pemilu mereka, konsolidasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih menantang.
Penulis juga mengkritisi sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi, antara lain polarisasi politik yang berlebihan, politik uang, dan politik identitas. Penulis menggarisbawahi perlunya mengubah praktik-praktik ini untuk menjaga kredibilitas dan standar proses demokrasi. Namun, penulis artikel ini mengakui bahwa demokrasi masih dapat ditingkatkan. Proses pemilu penuh dengan kesulitan dan masalah, antara lain penyebaran informasi palsu dan kecurangan pemilu. Penulis berpendapat bahwa untuk membangun dan mempertahankan integritas sistem demokrasi, partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi sangatlah penting.
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)
Artikel ini membahas proses pemilihan presiden Indonesia 2019 dan pentingnya menegakkan norma-norma demokrasi secara menyeluruh. Penulis artikel ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengecam sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi. Penulis artikel ini juga mencakup berbagai topik antara lain kebijakan demokrasi Indonesia, partai politik dan peran masyarakat dalam pemilihan presiden.
Pemilu adalah prinsip demokrasi penting yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang sukses. Pemilu juga menyerukan kejujuran, kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Semua wilayah negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berkomitmen untuk mematuhi hukum untuk memenuhi kriteria penciptaan ini. Karena partai politik menunjukkan perilaku yang merusak proses demokrasi melalui para elit dan aktor pemilu mereka, konsolidasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih menantang.
Penulis juga mengkritisi sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi, antara lain polarisasi politik yang berlebihan, politik uang, dan politik identitas. Penulis menggarisbawahi perlunya mengubah praktik-praktik ini untuk menjaga kredibilitas dan standar proses demokrasi. Namun, penulis artikel ini mengakui bahwa demokrasi masih dapat ditingkatkan. Proses pemilu penuh dengan kesulitan dan masalah, antara lain penyebaran informasi palsu dan kecurangan pemilu. Penulis berpendapat bahwa untuk membangun dan mempertahankan integritas sistem demokrasi, partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi sangatlah penting.
Nama : Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
Npm : 2218011062
Kelas : B
Npm : 2218011062
Kelas : B