Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Farmasi
Kelas B
Artikel 1
kontroversi dan ketegangan yang sering muncul dalam pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia. Namun, analisis menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai agama merupakan suatu keharusan, karena hukum yang baik harus mencerminkan nilai, realitas, dan aspirasi masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang religius membutuhkan kesadaran etis dan harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari analisis tersebut yaitu harus dilakukan secara berhati-hati, memperhatikan prinsip demokrasi, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama.
Artikel 2
Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan tidak baik dan melanggar hukum negara. Kejahatan korupsi di Indonesia yang terjadi terus menerus dengan berbagai modus kejahatan yang canggih, terstruktur, dan masif sejak era orde lama, orde baru, orde reformasi. Berbagai upaya pembentukan lembaga antikorupsi untuk memberantas kejahatan korupsi ini, justru berakhir dengan dilematis, dilumpuhkan dan dikriminalisasi. Hasil dari analisis tersebut yaitu hal ini diperlukan tindakan yang lebih tegas dan berani bagi aparat penegak hukum, terutama KPK untuk membongkar, memburu, dan mengadili para koruptor dari pusat sampai ke daerah demi menjaga Indonesia dari kehancuran akibat kejahatan korupsi. Karena dengan “keberanian” memberantas korupsi tanpa pandang bulu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berintegritas dan negara yang berdaulat dari aspek hukum dan keadilan.
NPM : 2158031013
Farmasi
Kelas B
Artikel 1
kontroversi dan ketegangan yang sering muncul dalam pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia. Namun, analisis menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai agama merupakan suatu keharusan, karena hukum yang baik harus mencerminkan nilai, realitas, dan aspirasi masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang religius membutuhkan kesadaran etis dan harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari analisis tersebut yaitu harus dilakukan secara berhati-hati, memperhatikan prinsip demokrasi, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama.
Artikel 2
Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan tidak baik dan melanggar hukum negara. Kejahatan korupsi di Indonesia yang terjadi terus menerus dengan berbagai modus kejahatan yang canggih, terstruktur, dan masif sejak era orde lama, orde baru, orde reformasi. Berbagai upaya pembentukan lembaga antikorupsi untuk memberantas kejahatan korupsi ini, justru berakhir dengan dilematis, dilumpuhkan dan dikriminalisasi. Hasil dari analisis tersebut yaitu hal ini diperlukan tindakan yang lebih tegas dan berani bagi aparat penegak hukum, terutama KPK untuk membongkar, memburu, dan mengadili para koruptor dari pusat sampai ke daerah demi menjaga Indonesia dari kehancuran akibat kejahatan korupsi. Karena dengan “keberanian” memberantas korupsi tanpa pandang bulu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berintegritas dan negara yang berdaulat dari aspek hukum dan keadilan.