Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Kelas : B
Prodi : Farmasi
NPM : 2158031001
Kelas : B
Prodi : Farmasi
Kiriman dibuat oleh ZAHRA.NUR.SADIYYAH21 ZAHRA.NUR.SADIYYAH21
Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Kelas : B
Geopolitik adalah wawasan obyektif sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim). Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan
tujuan ekspansi.
NPM : 2158031001
Kelas : B
Geopolitik adalah wawasan obyektif sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim). Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan
tujuan ekspansi.
Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Prodi : Farmasi
Kelas : B
1. HAM masih banyak yang perlu dilakukan dalam penanganan konflik sumber daya, banyaknya agenda HAM yang memiliki kemacetan, mengalami kemunduran dan banyaknya serangan. Hal positif yang dapat diambil adalah di bali masih menolak kuat reklamasi
2. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa.
a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran
parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi
parlementer;
b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak
aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan
demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini
berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian
demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang di
awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil
3. Sudah sesuai dan menjujung tinggi HAM, 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila)
4. Seharus nya tidak diperbolehkan karena negara Indonesia menganut sistem negara demokrasi yang mana semua kembali kepada rakyat.
5. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang wajib kita miliki sendiri, pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut harus mengetahui hak dari warga nya sendiri,
NPM : 2158031001
Prodi : Farmasi
Kelas : B
1. HAM masih banyak yang perlu dilakukan dalam penanganan konflik sumber daya, banyaknya agenda HAM yang memiliki kemacetan, mengalami kemunduran dan banyaknya serangan. Hal positif yang dapat diambil adalah di bali masih menolak kuat reklamasi
2. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa.
a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran
parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi
parlementer;
b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak
aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan
demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini
berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian
demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang di
awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil
3. Sudah sesuai dan menjujung tinggi HAM, 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila)
4. Seharus nya tidak diperbolehkan karena negara Indonesia menganut sistem negara demokrasi yang mana semua kembali kepada rakyat.
5. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang wajib kita miliki sendiri, pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut harus mengetahui hak dari warga nya sendiri,
Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Kelas : B
Prodi : Farmasi
NPM : 2158031001
Kelas : B
Prodi : Farmasi
Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Kelas : B
wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Wawasan Nusantara
diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Definisi ini sama persis dengan yang berasal dari buku Kewiraan Untuk Mahasiswa, seperti yang sudah dikutip di atas. Wawasan Nusantara
mencakup empat pokok perwujudan negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional maka Wawasan Nusantara disingkat menjadi WASANTARA
NPM : 2158031001
Kelas : B
wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Wawasan Nusantara
diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Definisi ini sama persis dengan yang berasal dari buku Kewiraan Untuk Mahasiswa, seperti yang sudah dikutip di atas. Wawasan Nusantara
mencakup empat pokok perwujudan negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional maka Wawasan Nusantara disingkat menjadi WASANTARA