Nama : Lailatul Mukarromah
npm : 2118031027
kelas B

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara geografi, kekuatan politik, dan hubungan internasional. Ini melibatkan analisis dan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor geografis, seperti lokasi, wilayah, sumber daya alam, dan topografi, mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan militer suatu negara atau kawasan.
Macam-Macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fulle

Teori geopolitik membantu dalam memahami bagaimana faktor geografis mempengaruhi hubungan politik antara negara-negara. Ini melibatkan pemahaman tentang aspek-aspek seperti lokasi, wilayah, akses sumber daya, perbatasan, dan pengaruh geografis lainnya dalam membentuk dinamika politik global. membantu negara-negara dalam menganalisis kepentingan strategis dan keamanan nasional mereka berdasarkan faktor-faktor geografis. Ini meliputi perlindungan wilayah, kontrol sumber daya alam, akses maritim, keamanan perbatasan, dan kepentingan geostrategis lainnya.

Nama : Lailatul Mukarromah
NPM : 2118031027
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Nama: Lailatul Mukarromah
NPM: 2118031027
Prodi: Farmasi
Kelas: B

Nama: Lailatul Mukarromah
NPM: 2118031027
Kelas: B
Prodi: Farmasi

Nama : Lailatul Mukarromah
NPM : 2118031027

1.penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan. masih banyak masalah terkait HAM yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam rangka penegakan HAM. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

2.Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila. Segala keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah mufakat. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga harus selaras dengan nilai Ketuhanan seperti dalam sila pertama. Demokrasi yang berketuhanan memiliki arti bahwa demokrasi yang ada di tangan rakyat harus selalu berprinsip ketuhanan. Sebagai contoh, demokrasi di Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan agama tertentu.

3. Menurut saya, penerapan demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di beberapa daerah dan situasi serta kondisi tertentu, demokrasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada saat dimana terjadi pelanggaran yang menciderai demokrasi tersebut misalnya jual beli suara dalam pemilu. Sementara itu, berkaitan dengan HAM, seringkali masih terjadi pelanggaran contohnya kekerasan yang dialami oleh pendemo.

4.Tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan menciderai nilai-nilai demokrasi. Pejabat negara seharusnya bekerja untuk rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Dengan demikian, apabila pejabat malah bekerja untuk kepentingannya sendiri, sebagai contoh melakukan korupsi atau menerima suap, tentunya itu adalah hal yang tidak dibenarkan.

5.Pemimpin kharismatik yang memiliki latar belakang agama atau pemimpin adat tentunya memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Dukungan yang dimiliki oleh para pemimpin ini juga sangat besar tentunya, berbasis dari golongan agama maupun adat tertentu. Oleh karena itu, apabila para pemimpin ini memanfaatkan loyalitas pengikutnya untuk tujuan yang tidak jelas, maka tindakan tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya secara pribadi.