Posts made by SHABITA AQSHA

Farmasi PKN Th 2023 -> PRETEST

by SHABITA AQSHA -
Nama: Shabita Aqsha
NPM: 2118031030
Kelas: A

1. Tanggapan saya adalah positif karena Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menekankan pentingnya tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi. Risma menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam situasi yang mungkin tidak aman dan mereka belum sepenuhnya memahami isu yang sedang diperjuangkan, dapat dianggap sebagai eksploitasi. Dia juga mengacu pada UU Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak. Risma meminta agar seluruh pihak menjaga kondusifitas kota dan menghindari kerusakan fasilitas serta melibatkan anak-anak dalam demonstrasi.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran dan perhatian yang ditunjukkan oleh Wali Kota terhadap kesejahteraan anak-anak. Perlindungan dan kepentingan anak-anak harus menjadi prioritas dalam segala kegiatan masyarakat. Dengan menyampaikan pesan ini, Risma membantu memastikan bahwa anak-anak tetap dilindungi dan tidak terlibat dalam situasi yang mungkin membahayakan atau merugikan mereka.

2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, beberapa solusi yang bisa diambil adalah:
- Mengedepankan dialog: Masyarakat harus didorong untuk menggunakan dialog dan negosiasi sebagai cara utama dalam menyampaikan pendapat mereka. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mencapai pemahaman bersama dan mencegah konflik yang lebih besar.
- Mengatur demonstrasi secara tertib: Jika demonstrasi tetap menjadi metode yang dipilih, penting untuk mengatur dan mempersiapkannya dengan baik. Perencanaan yang matang, koordinasi dengan pihak berwenang, dan pengawasan yang baik dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam demonstrasi.
- Edukasi dan kesadaran: Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mereka. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati hak orang lain, dan bertindak secara bertanggung jawab.

3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab atau tugas pokok yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai manusia. Kewajiban dasar manusia tidak secara langsung menjadikan hak dibatasi. Sebaliknya, kewajiban dasar manusia melengkapi hak-hak tersebut dengan tanggung jawab individu untuk menghormati hak orang lain dan kepentingan umum. Hak individu dan kewajiban dasar manusia berada dalam hubungan saling melengkapi dan seharusnya tidak bertentangan satu sama lain. Kewajiban dasar manusia membantu menentukan batasan yang wajar dalam penggunaan hak individu ketika terdapat pertentangan antara hak individu dan kepentingan umum atau hak-hak orang lain.

Farmasi PKN Th 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by SHABITA AQSHA -
Nama: Shabita Aqsha
NPM: 2118031030
Kelas: A

Di Indonesia, sejauh ini telah ada empat konstitusi yang berlaku. Berikut adalah daftar keempat konstitusi tersebut:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi pertama dan saat ini masih berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amendemen sejak awal berlakunya pada 1945. Konstitusi ini menetapkan dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan berbagai prinsip dasar lainnya yang menjadi landasan bagi negara Indonesia.

2. UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950): Konstitusi ini diberlakukan selama masa negara kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan federal dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.

3. Konstitusi RIS 1949: Konstitusi ini diberlakukan saat Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) dari tahun 1949 hingga 1950. Konstitusi ini menetapkan dasar-dasar pemerintahan federasi dan hubungan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian dalam RIS.

4. UUD 1950 (Undang-Undang Dasar 1950): Setelah RIS dibubarkan, pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1950. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan negara kesatuan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang menjadi pijakan bagi sistem pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Penting untuk menghormati konstitusi dan mengikutinya sebagai landasan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.