Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

1. Hal positif dari artikel tersebut adalah sikap walikota surabaya yang peduli akan anak-anak dalam aksi demonstrasi, karena hal itu termasuk eksploitasi. Eksploitasi anak-anak dalam konteks demonstrasi juga tidak dapat diterima, karena membuat mereka menghadapi risiko yang tidak perlu. sehingga adanya perlindungan untuk anak anak agar anak anak menjadi tidak terpengaruh oleh hal hal buruk yang bisa saja terjadi pada saat demo.
2. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, antara lain; Perencanaan yang matang, Perencanaan yang matang, Menerapkan prinsip-prinsip non-kekerasan, Menggunakan media sosial, dan Menggandeng pihak-pihak terkait.
3. Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian kewajiban yang secara universal diterima sebagai kewajiban moral yang melekat pada semua manusia, tanpa terkecuali. meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk memperoleh makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan yang memadai, hak untuk mendapat pendidikan dan akses informasi, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk hidup dalam masyarakat yang damai dan beradab. Namun, kewajiban dasar manusia tidak selalu membatasi hak-hak individu. Sebaliknya, kewajiban dasar manusia dan hak-hak individu saling melengkapi dan harus diakui bersama-sama. Dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, misalnya, seseorang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukannya dengan bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kewajiban dasar manusia dan hak-hak individu seringkali diatur oleh hukum dan norma-norma sosial untuk memastikan bahwa keduanya dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdampingan.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Fatiyah Kamilah
2118031043
Kelas B

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021
Artikel tersebut menunjukkan bahwa konsep berbangsa dan bernegara masih relevan dan penting dalam konteks dunia yang terus berkembang. masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.
Berdasarkan artikel tersebut, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah:
1. Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan dengan baik, terutama hak minoritas dan kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang miskin.
2. Pendidikan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas utama, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.
3. Keadilan sosial harus menjadi fokus utama dalam pembangunan, dan kebijakan pemerintah harus mengarah pada pemerataan kesempatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
4. Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan memastikan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam pemerintahan, dan pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
6. Perlindungan lingkungan harus diperhatikan secara serius, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bencana lingkungan dapat dihindari.
7. Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai.
Hal-hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh banyak negara dalam membangun sistem politik dan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh sektor masyarakat untuk mencapai tujuan ini.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Fatiyah Kamilah
2118031043
Kelas B

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

Konstitusi UUD 1945 yang berlaku di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penambahan sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan tersebut telah memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia, memberikan perlindungan lebih besar bagi masyarakat, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan. Indonesia sudah menjalani 4 republik. Republik pertaam saat Proklamasi, Republik kedua, Indonesia menjadi RIS, Republik ketiga Indonesia menjadi Negara Kesatuan dan menetapkan UUDs 1950, Republik keempat terjadi 1959 menjalankan dekrit presiden dan kembali berlakunya UUD 1945.
Ada empat kategori Undang-Undang yang berbeda selama perkembangan konstitusi Indonesia, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 -> Penetapan Undang-Undang Dasar 1945
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 -> Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 -> Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang -> Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru.
untuk kepentingan kemudahan sosialiasi maka dibuat dalam satu naskah uud 1945 dalam bentuk catatan kaki untuk mengisyaratkan mana saja pasal yang berkaitan dengan perubahan 1,2,3,dan 4. Untuk perubahan tersebut dinamakan amandemen 1,2,3 dan 4 yang terjadi pada tahun 1999-2002 dan puncaknya pada masa pemerintahan megawati soekarno putri.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.