Nama : Ranesya Eka Anggraeni
NPM : 2118031037
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Dalam video tersebut menjelaskan tentang geopolitik, geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Geopolitik di Indonesia tidak mementingkan wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Konsep bernegara NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang isinya "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
NPM : 2118031037
Prodi : Farmasi
Kelas : A

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
Npm : 2118031037
Kelas : A

Izin memberikan tanggapan terkait artikel tersebut pak
Pada artikel pertama yaitu "Pembangunan Hukum Nasional yang Religius : Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila" menjelaskan mengenai pentingnya pembangunan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan di Indonesia tidak dapat disangkal. Pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat.Dalam pembentukan hukum nasional yang berlandaskan keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan sikap saling menghormati antara penganut agama. Oleh karena itu, dalam membangun hukum nasional yang berbasis keagamaan, prinsip keadilan bagi seluruh agama di Indonesia harus dipertimbangkan dengan seksama. Ini penting mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang modern dan rasionalitas dalam kebijakan harus dijunjung tinggi. Namun, tantangan terhadap penegakan hukum di Indonesia masih terjadi, khususnya terorisme dan aliran sesat yang masih marak. . Oleh karena itu, penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini, keadilan harus ditegakkan sesuai dengan sila pertama Pancasila, dan hukuman harus diberikan secara adil tanpa pandang bulu. Dalam rangka menjaga agar hukum di Indonesia tetap berlaku dan adil, penegakan hukum dan penerapan hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan perlu terus ditingkatkan.

Pada artikel kedua yaitu "Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" menjelaskan mengenai komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa, yakni dari masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi mengalami pasang surut karena selalu dilemahkan dengan segala macam cara, baik dengan melemahkan personelnya dengan cara intimidasi, bahkan pelemahan dan pembubaran lembaganya melalui celah-celah hukum, hingga eksistensi lembaga antikorupsi tersebut tidak bertahan lama. Tetapi, di era saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menunjukkan taring penindakan dan pemberantasan korupsi yang luar biasa bagi koruptor, yang tidak hanya dilakukan di level pusat, tetapi juga di level Propinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota) dengan tersangka kasus korupsi dari berbagai macam latarbelakang profesi, baik itu dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, petinggi partai politik, dan juga pengusaha/kontraktor.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari KKN sebagai salah satu amanat mutlak gerakan reformasi, maka sudah selayaknya manakala diberikan kewenangan lebih kepada KPK yang dimulai dari penguatan dasar hukumnya terhadap personel dan lembaga KPK. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga penegak hukum, reformasi sistem peradilan yang transparan dan efisien dan pelibatan aktif masyarakat sipil untuk mengatasi segala tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
NPM : 2118031037
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin menyampaikan analisis saya mengenai ppt dan video tersebut pak

Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses poliltik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Prinsip supremasi hukum adalah konsep hukum yang menekankan pentingnya aturan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan pentingnya keberagaman dan pluralisme.

Saat ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sejumlah kasus dan peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya agar terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
Npm : 2118031037
Kelas : A
Prodi : Farmasi