SALSABILA ISTASYA
2107051020
A
MANAJEMEN INFORMATIKA
2107051020
A
MANAJEMEN INFORMATIKA
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ SALSABILA ISTASYA
Nama : Salsabila istasya
NPM : 2107051020
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Dari pengertian 'PKn adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik, agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. PKn berfungsi untuk melatih peserta didik berfikir kritis, menganalisis demokratis berdasarkan Pancasila.' itu berarti kita sebagai penerus bangsa diwajibkan untuk belajar akan pentingnya rasa cinta dan bela negara.
Lagipula PKn sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang sudah mulai pudar, maka dari itu pemerintah mewajibkan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan seperti yang tertera dalam Pancasila (sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa), Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 1982, UU No. 20 Tahun 2003 dan SK Dirjen DIKTI No.43 Tahun 2006 tentang Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian
NPM : 2107051020
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Dari pengertian 'PKn adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik, agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. PKn berfungsi untuk melatih peserta didik berfikir kritis, menganalisis demokratis berdasarkan Pancasila.' itu berarti kita sebagai penerus bangsa diwajibkan untuk belajar akan pentingnya rasa cinta dan bela negara.
Lagipula PKn sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang sudah mulai pudar, maka dari itu pemerintah mewajibkan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan seperti yang tertera dalam Pancasila (sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa), Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 1982, UU No. 20 Tahun 2003 dan SK Dirjen DIKTI No.43 Tahun 2006 tentang Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian
Nama : Salsabila Istasya
NPM : 2107051020
Kelas : D3 manajemen Informatika
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ubaedillah (2008: 4) mengungkapkan, pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
NPM : 2107051020
Kelas : D3 manajemen Informatika
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ubaedillah (2008: 4) mengungkapkan, pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Nama : Salsabila Istasya
NPM : 2107051020
Kelas : D3 manajemen Informatika
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ubaedillah (2008: 4) mengungkapkan, pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
NPM : 2107051020
Kelas : D3 manajemen Informatika
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ubaedillah (2008: 4) mengungkapkan, pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Nama : Salsabila istasya
NPM : 2107051020
Kelas : D3 Manajemen Informatika
1. Pengertian PKn
PKn adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik, agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara.
PKn merupakan bagian dari warganegara, yang artinya anggota suatu negara.
PKn berfungsi untuk melatih peserta didik berfikir kritis, menganalisis demokratis berdasarkan Pancasila.
2. Landasan idiil dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pancasila (sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa)
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batang Tubuh UUD 1945
d. UU No. 20 Tahun 1982
e. UU No. 20 Tahun 2003
f. SK Dirjen DIKTI No.43 Tahun 2006 tentang Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian
3. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik PKn
a) Menurut sumber historis, substansi sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
b) Menurut sumber sosiologis, masyarakat perlu PKn untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi.
c) Menurut sumber Politik, dokumen kurikulum terdapat Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968) dll.
4. Dinamika, Esensi dan Urgensi PKn
1) PKn perlu mendorong warga negara untuk memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara.
2) Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa.
NPM : 2107051020
Kelas : D3 Manajemen Informatika
1. Pengertian PKn
PKn adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik, agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara.
PKn merupakan bagian dari warganegara, yang artinya anggota suatu negara.
PKn berfungsi untuk melatih peserta didik berfikir kritis, menganalisis demokratis berdasarkan Pancasila.
2. Landasan idiil dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pancasila (sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa)
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batang Tubuh UUD 1945
d. UU No. 20 Tahun 1982
e. UU No. 20 Tahun 2003
f. SK Dirjen DIKTI No.43 Tahun 2006 tentang Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian
3. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik PKn
a) Menurut sumber historis, substansi sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
b) Menurut sumber sosiologis, masyarakat perlu PKn untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi.
c) Menurut sumber Politik, dokumen kurikulum terdapat Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968) dll.
4. Dinamika, Esensi dan Urgensi PKn
1) PKn perlu mendorong warga negara untuk memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara.
2) Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa.