NAMA: Rizki Pangestu
NPM: 2115061082
KELAS: PSTI A
NPM: 2115061082
KELAS: PSTI A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ RIZKI PANGESTU RIZKI PANGESTU
Nama : Rizki Pangestu
NPM : 2115061082
Kelas : PSTI A
Berdasarkan Jurnal tersebut yang ditulis oleh Aulia Rosa Nasution dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial vol. 8 no. 2 tahun 2016 dengan judul “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani” dijelaskan bahwasannya Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (Global Society).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
1. membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
3. mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban. Langkah yang dapat dilakukan untu memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (Civil Society).
Didalam artikel tersebut juga dijelaskan bengertian HAM yang tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguhsungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.
Selain itu dijelaskan juga mengenai masyarakat madani yang merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya;
1. wilayah public yang bebas (free public spehere);
2. demokrasi (democracy);
3. toleransi (tolerance) ;
4. kemajemukan (pluralism);
5. keadilan sosial (social justice)
Mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia. Sebagai bagian dari kelas menengah, mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia yang dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari melalui cara-cara yang dialogis, santun dan bermartabat serta melalui praktik-praktik demokrasi yang santun dan tertib dalam rangka mewujudkan pembangunan demokrasi berkeadaban di Indonesia (civilized democracy). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsipprinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
NPM : 2115061082
Kelas : PSTI A
Berdasarkan Jurnal tersebut yang ditulis oleh Aulia Rosa Nasution dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial vol. 8 no. 2 tahun 2016 dengan judul “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani” dijelaskan bahwasannya Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (Global Society).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
1. membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
3. mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban. Langkah yang dapat dilakukan untu memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (Civil Society).
Didalam artikel tersebut juga dijelaskan bengertian HAM yang tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguhsungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.
Selain itu dijelaskan juga mengenai masyarakat madani yang merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya;
1. wilayah public yang bebas (free public spehere);
2. demokrasi (democracy);
3. toleransi (tolerance) ;
4. kemajemukan (pluralism);
5. keadilan sosial (social justice)
Mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia. Sebagai bagian dari kelas menengah, mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia yang dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari melalui cara-cara yang dialogis, santun dan bermartabat serta melalui praktik-praktik demokrasi yang santun dan tertib dalam rangka mewujudkan pembangunan demokrasi berkeadaban di Indonesia (civilized democracy). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsipprinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
NAMA : Rizki Pangestu
NPM : 2115061082
KELAS : PSTI A
Setelah melihat video tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan warga negara, kemudian Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar mahasiswa agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu kita sebagai mahasiswa dilatih untuk berfikir kritis, analisis demokratis, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, dalam video tersebut dijelaskan mengenai landasan ideal yaitu pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Lalu yang terdapat landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945, batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
Kemudian pada video tersebut dijelaskan mengenai sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan, pada sumber historis dijelaskan subtansi yaitu dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pada sumber Sosiologis ini diperlukan masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Pada sumber politik itu dimuatnya dokumen kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957-2013.
Dinamika, esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Selain itu PKn perlu mendorong warga negara agar dapat memanfaatkan iptek dalam hal positif, agar dapat membangun bangsa dan negara. Eksistensi dan konstitusi bangsa dan negara indonesia sangat menentukan masa depan Pendidikan Kewarganegaraan.
NPM : 2115061082
KELAS : PSTI A
Setelah melihat video tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan warga negara, kemudian Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar mahasiswa agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu kita sebagai mahasiswa dilatih untuk berfikir kritis, analisis demokratis, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, dalam video tersebut dijelaskan mengenai landasan ideal yaitu pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Lalu yang terdapat landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945, batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
Kemudian pada video tersebut dijelaskan mengenai sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan, pada sumber historis dijelaskan subtansi yaitu dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pada sumber Sosiologis ini diperlukan masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Pada sumber politik itu dimuatnya dokumen kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957-2013.
Dinamika, esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Selain itu PKn perlu mendorong warga negara agar dapat memanfaatkan iptek dalam hal positif, agar dapat membangun bangsa dan negara. Eksistensi dan konstitusi bangsa dan negara indonesia sangat menentukan masa depan Pendidikan Kewarganegaraan.
NAMA : Rizki Pangestu
NPM : 2115061082
KELAS : PSTIA
NPM : 2115061082
KELAS : PSTIA
NAMA : RIZKI PANGESTU
NPM : 2115061082
KELAS : TEKNIK INFORMATIKA A