Politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan
kemudian dituangkan dalam produk hukum.
Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah
kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960
tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9
(sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali.
Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan ca-kupannya serta dimensi alasan
manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi
catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal
tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum
sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah
etikanya, dan zat protein, vitamin , dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum).
Dimensi ketiga cakupan luasan atas hubungan etik
dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum,
karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, akan tetapi tidak sebaliknya perbuatan yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum.
Paulus Harsono mensitir tentang dimensi
ketiga ini, terkait kedudukan etika dimana etika
juga berhubungan dengan hukum dalam hal
bagaimana manusia mempertimbangkan untuk
mematuhi peraturan dan kewajiban; tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu
bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi
karena kesadaran diri bahwa hukum serta
peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu
dipenuhi oleh dirinya sendiri.
Keterarahan politik kepada etika tentu akan mengimplikasikan pengedepanan kebaikan. Kebaikan yang tentu tidak menyertakan keburukan untuk hadir didalamnuya. Jika keburukan tidak disertakan maka segala upaya, cara, tinfkah laku berpolitik yang buruk harus pula di tolak. Intimidasi, fitnah, saling jegal, suap, saling menghasut, penculikan para aktivis, pelesakan bom, dan lain sebagainya semestinya dikubur dalam menghidupi suatu realitas politik yang baik dan benar.
Aristoteles menyumbangkan permata yang sangat berharga bagi kehidupan politik Indonesia dewasa ini. Ungkapan yang mengatakan bahwa “politik itu kotor” sudah tentu tidak layak untuk diperdengarkan lagi. Politik menjadi kotor karena ia dilepaskan dari etika dan bahkan etika dibuang ke tempat sampah atau etika dikubur sedalam-dalamnya. Ia menjadi kotor dan tidak terlihat karena manusia yang ada didalamnya kemudian bebas berbuat apa saja demi mencapai ambisinya sendiri.
kemudian dituangkan dalam produk hukum.
Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah
kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960
tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9
(sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali.
Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan ca-kupannya serta dimensi alasan
manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi
catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal
tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum
sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah
etikanya, dan zat protein, vitamin , dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum).
Dimensi ketiga cakupan luasan atas hubungan etik
dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum,
karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, akan tetapi tidak sebaliknya perbuatan yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum.
Paulus Harsono mensitir tentang dimensi
ketiga ini, terkait kedudukan etika dimana etika
juga berhubungan dengan hukum dalam hal
bagaimana manusia mempertimbangkan untuk
mematuhi peraturan dan kewajiban; tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu
bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi
karena kesadaran diri bahwa hukum serta
peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu
dipenuhi oleh dirinya sendiri.
Keterarahan politik kepada etika tentu akan mengimplikasikan pengedepanan kebaikan. Kebaikan yang tentu tidak menyertakan keburukan untuk hadir didalamnuya. Jika keburukan tidak disertakan maka segala upaya, cara, tinfkah laku berpolitik yang buruk harus pula di tolak. Intimidasi, fitnah, saling jegal, suap, saling menghasut, penculikan para aktivis, pelesakan bom, dan lain sebagainya semestinya dikubur dalam menghidupi suatu realitas politik yang baik dan benar.
Aristoteles menyumbangkan permata yang sangat berharga bagi kehidupan politik Indonesia dewasa ini. Ungkapan yang mengatakan bahwa “politik itu kotor” sudah tentu tidak layak untuk diperdengarkan lagi. Politik menjadi kotor karena ia dilepaskan dari etika dan bahkan etika dibuang ke tempat sampah atau etika dikubur sedalam-dalamnya. Ia menjadi kotor dan tidak terlihat karena manusia yang ada didalamnya kemudian bebas berbuat apa saja demi mencapai ambisinya sendiri.