NAMA : Auvar Mahsa Fahlevi
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Posts made by Auvar Mahsa Fahlevi
NAMA : Auvar Mahsa Fahlevi
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NAMA : Auvar Mahsa Fahlevi
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2117051027
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Nama : Auvar Mahsa Fahlevi
NPM : 2117051027
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Peraturan tentang HAM di Indonesia masih perlu diperhatikan lagi oleh penegak hukum dan pemerintah. Temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia sudah menjadi bukti jika HAM di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal tesebut diperkuat dengan pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM selama dua dekade.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mungkin bukanlah pilihan yang tepat dikarenakan bangsa Indonesia yang memiliki beranekaragm budaya sehingga akan menyebabkan perbedaan pemahaman antara budaya satu dengan yang lain. prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang baik karena manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi, prinsip ini hanya beralku jika pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepercayaan terhadap tuhan. Oleh karena itu diperlukan demokrasi yang bersumber dari pancasila.
3. Untuk saat ini Indonesia sudah menerapkan demokrasi sesuai dengan pancasila akan tetapi masih ada yang tidak sesuai atau diabaikan, yaitu sila ke 4, kepercayaan yang sudah kita berikan kepada wakil rakyat terkadang masih disepelekan yang pada akhirnya menjadi masalah baru. Lalu sila ke 5, masih kurang nya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan berkaitan dengan HAM yang tidak kunjung membaik dan belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Harus dilakukan tindakan tegas terhadap anggota parlemen tersebut karena melaksanakan agenda politik demi kepentingan dan keuntungan pribadi bahkan dengan mengatasnakan rakyat. Jika tidak ditindak dengan tegas maka hal tersebut akan terulang lagi.
5. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan masyarakatnya, karena mereka sudah diberikan kewenangan, bukan malah menumbalkan raykatnya sendiri dengan tujuan yang tidak jelas dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).
NPM : 2117051027
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Peraturan tentang HAM di Indonesia masih perlu diperhatikan lagi oleh penegak hukum dan pemerintah. Temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia sudah menjadi bukti jika HAM di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal tesebut diperkuat dengan pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM selama dua dekade.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mungkin bukanlah pilihan yang tepat dikarenakan bangsa Indonesia yang memiliki beranekaragm budaya sehingga akan menyebabkan perbedaan pemahaman antara budaya satu dengan yang lain. prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang baik karena manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi, prinsip ini hanya beralku jika pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepercayaan terhadap tuhan. Oleh karena itu diperlukan demokrasi yang bersumber dari pancasila.
3. Untuk saat ini Indonesia sudah menerapkan demokrasi sesuai dengan pancasila akan tetapi masih ada yang tidak sesuai atau diabaikan, yaitu sila ke 4, kepercayaan yang sudah kita berikan kepada wakil rakyat terkadang masih disepelekan yang pada akhirnya menjadi masalah baru. Lalu sila ke 5, masih kurang nya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan berkaitan dengan HAM yang tidak kunjung membaik dan belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Harus dilakukan tindakan tegas terhadap anggota parlemen tersebut karena melaksanakan agenda politik demi kepentingan dan keuntungan pribadi bahkan dengan mengatasnakan rakyat. Jika tidak ditindak dengan tegas maka hal tersebut akan terulang lagi.
5. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan masyarakatnya, karena mereka sudah diberikan kewenangan, bukan malah menumbalkan raykatnya sendiri dengan tujuan yang tidak jelas dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).
Nama : Auvar Mahsa Fahlevi
NPM : 2117051027
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Peraturan tentang HAM di Indonesia masih perlu diperhatikan lagi oleh penegak hukum dan pemerintah. Temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia sudah menjadi bukti jika HAM di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal tesebut diperkuat dengan pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM selama dua dekade.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mungkin bukanlah pilihan yang tepat dikarenakan bangsa Indonesia yang memiliki beranekaragm budaya sehingga akan menyebabkan perbedaan pemahaman antara budaya satu dengan yang lain. prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang baik karena manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi, prinsip ini hanya beralku jika pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepercayaan terhadap tuhan. Oleh karena itu diperlukan demokrasi yang bersumber dari pancasila.
3. Untuk saat ini Indonesia sudah menerapkan demokrasi sesuai dengan pancasila akan tetapi masih ada yang tidak sesuai atau diabaikan, yaitu sila ke 4, kepercayaan yang sudah kita berikan kepada wakil rakyat terkadang masih disepelekan yang pada akhirnya menjadi masalah baru. Lalu sila ke 5, masih kurang nya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan berkaitan dengan HAM yang tidak kunjung membaik dan belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Harus dilakukan tindakan tegas terhadap anggota parlemen tersebut karena melaksanakan agenda politik demi kepentingan dan keuntungan pribadi bahkan dengan mengatasnakan rakyat. Jika tidak ditindak dengan tegas maka hal tersebut akan terulang lagi.
5. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan masyarakatnya, karena mereka sudah diberikan kewenangan, bukan malah menumbalkan raykatnya sendiri dengan tujuan yang tidak jelas dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).
NPM : 2117051027
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Peraturan tentang HAM di Indonesia masih perlu diperhatikan lagi oleh penegak hukum dan pemerintah. Temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia sudah menjadi bukti jika HAM di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal tesebut diperkuat dengan pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM selama dua dekade.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mungkin bukanlah pilihan yang tepat dikarenakan bangsa Indonesia yang memiliki beranekaragm budaya sehingga akan menyebabkan perbedaan pemahaman antara budaya satu dengan yang lain. prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang baik karena manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi, prinsip ini hanya beralku jika pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepercayaan terhadap tuhan. Oleh karena itu diperlukan demokrasi yang bersumber dari pancasila.
3. Untuk saat ini Indonesia sudah menerapkan demokrasi sesuai dengan pancasila akan tetapi masih ada yang tidak sesuai atau diabaikan, yaitu sila ke 4, kepercayaan yang sudah kita berikan kepada wakil rakyat terkadang masih disepelekan yang pada akhirnya menjadi masalah baru. Lalu sila ke 5, masih kurang nya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan berkaitan dengan HAM yang tidak kunjung membaik dan belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Harus dilakukan tindakan tegas terhadap anggota parlemen tersebut karena melaksanakan agenda politik demi kepentingan dan keuntungan pribadi bahkan dengan mengatasnakan rakyat. Jika tidak ditindak dengan tegas maka hal tersebut akan terulang lagi.
5. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan masyarakatnya, karena mereka sudah diberikan kewenangan, bukan malah menumbalkan raykatnya sendiri dengan tujuan yang tidak jelas dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).