Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : Teknik Informatika C
NPM : 2115061060
Kelas : Teknik Informatika C
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nur Annisa Septriza Septriza
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : Teknik Informatika C
NPM : 2115061060
Kelas : Teknik Informatika C
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : PSTI C
Berikut analisis saya mengenai jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" :
Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka” (Nazir,2017).
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, (2016): “Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”
Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.
Demikian analisis saya mengenai jurnal tersebut, saya akhiri Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : PSTI C
Berikut analisis saya mengenai jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" :
Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka” (Nazir,2017).
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, (2016): “Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”
Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.
Demikian analisis saya mengenai jurnal tersebut, saya akhiri Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : PSTI C
Berikut analisis saya mengenai vidio "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas. Pers yang mendukung revolusi kemerdekaan yaitu “Para Jago Dan Kamu Revolusioner Jakarta 1945 – 1949” Karya Robert Cribb dan majalah tempo yaitu "Inspirasi Bagi Revolusi Indonesia".
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun demokrasi parlementer gagal karena :
1. Dominan politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik Partai "Islam", partai "Nasionalis", partai non - "Islam".
2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
3. persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yairu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi ini menganut Demokrasi Pancasila (Orba), waktu 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, namun setelah 3 tahun, dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, massa mengambang, monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Diawali dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden karena tuntutan demonstrasi masyarakat pada tahun 1998.
Karakteristik Demokrasi Pada Era Reformasi:
1. Pemilu yang dilaksanakan (1999 – 2004) jauh lebih demokratis dari sistem-sistem yang sebelumnya.
2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
3. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
4. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya hak untuk menyatakan pendapat.
Sekian analisis yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : PSTI C
Berikut analisis saya mengenai vidio "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas. Pers yang mendukung revolusi kemerdekaan yaitu “Para Jago Dan Kamu Revolusioner Jakarta 1945 – 1949” Karya Robert Cribb dan majalah tempo yaitu "Inspirasi Bagi Revolusi Indonesia".
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun demokrasi parlementer gagal karena :
1. Dominan politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik Partai "Islam", partai "Nasionalis", partai non - "Islam".
2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
3. persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yairu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi ini menganut Demokrasi Pancasila (Orba), waktu 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, namun setelah 3 tahun, dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, massa mengambang, monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Diawali dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden karena tuntutan demonstrasi masyarakat pada tahun 1998.
Karakteristik Demokrasi Pada Era Reformasi:
1. Pemilu yang dilaksanakan (1999 – 2004) jauh lebih demokratis dari sistem-sistem yang sebelumnya.
2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
3. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
4. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya hak untuk menyatakan pendapat.
Sekian analisis yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : Nur Annisa Septriza
NPM : 2115061060
Kelas : PSTIC
NPM : 2115061060
Kelas : PSTIC