Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah perundingan antara delegasi Indonesia dan Belanda yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada tahun 1949. Tujuan utama dari KMB adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai kemerdekaan Indonesia dan penentuan wilayah negara Indonesia. Awalnya, Belanda menolak untuk mengakui wilayah Indonesia secara penuh dan hanya mau memberikan pengakuan terhadap Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Namun, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX berhasil memperjuangkan wilayah Indonesia secara utuh, termasuk Irian Barat dan wilayah-wilayah di luar Jawa dan Sumatera.

1. Bagaimana proses penentuan wilayah Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dan bagaimana diplomasi Indonesia memperjuangkan kedaulatan dan integritas wilayahnya pada saat itu?

Konferensi Jenewa merupakan perundingan antara beberapa negara untuk membahas isu-isu global, termasuk masalah Korea dan Indochina. Indonesia turut serta dalam konferensi ini karena menganggap isu tersebut penting bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Konferensi Jenewa, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Sastroamidjojo. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan Deklarasi Jenewa yang menyerukan perdamaian di Indochina dan pembentukan Komisi Bersama untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Konferensi Jenewa juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan hubungan internasional dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan di dunia. Melalui partisipasinya dalam Konferensi Jenewa, Indonesia berusaha untuk memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, serta memperkuat posisinya di forum internasional.

1. Bagaimana Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Jenewa tahun 1954 dan bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan krisis di Indochina serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan negara-negara lain di kawasan Asia?

Krisis Irian Barat terjadi pada tahun 1962, ketika Indonesia dan Belanda memperebutkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua Barat). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Irian Barat masih menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan untuk mengambil alih Irian Barat, tetapi tuntutan ini ditolak oleh Belanda.

Ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin meningkat pada tahun 1962, ketika Indonesia mengirimkan pasukan ke Irian Barat untuk menegakkan klaimnya. Belanda pun mengirimkan pasukan ke daerah tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet turut campur tangan dalam krisis ini.

1. Bagaimana pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dalam mengatasi krisis Irian Barat pada tahun 1962 dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan dengan negara-negara Barat?

Salah satu studi kasus diplomasi Indonesia pada masa Orde Baru adalah ketika Indonesia memimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1976. Gerakan Non-Blok adalah gerakan politik internasional yang didirikan oleh sejumlah negara yang tidak ingin terikat dengan blok kekuasaan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.

Indonesia memimpin Gerakan Non-Blok pada Konferensi Kedelapan Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Harare, Zimbabwe pada tahun 1986. Pada saat itu, Indonesia memimpin gerakan ini bersama dengan negara-negara seperti India, Mesir, dan Meksiko.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mempromosikan konsep "Pembangunan Bersama" sebagai salah satu prinsip Gerakan Non-Blok. Prinsip ini memperkuat kerjasama antara negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

Indonesia juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional seperti PBB dan mengecam tindakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Selain itu, Indonesia juga menolak kebijakan pemerintah Israel yang melakukan pendudukan terhadap Palestina.

Dalam konteks diplomasi internasional pada masa Orde Baru, Gerakan Non-Blok menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional. Melalui Gerakan Non-Blok, Indonesia berhasil memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh di tingkat internasional dan mampu memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam arena politik global.

Dari kasus di atas, jawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang menjadi fokus diplomasi Indonesia dalam forum internasional seperti PBB pada masa Orde Baru? Jelaskan salah satu contoh kasus di mana Indonesia mengecam tindakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat.
2. Bagaimana Gerakan Non-Blok memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam diplomasi internasional pada masa Orde Baru? Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan tersebut?

Silahkan isi absensi dengan format Nama Lengkap_NPM