Nama: Farhan Hibatullah
NPM: 1915061014
Kelas: TI A
Prodi: Teknik Informatika
1. Berdasarkan artikel yang dipaparkan sebelumnya terlihat jelas bahwa proses penegakkan HAM di Indonesia tidak berjalan lancar dikarenakan banyak hambatan seperti kegiatan agenda mengenai HAM banyak yang mengalami kemacetan, mutu HAM di Indonesia menurun, dan banyak serangan yang terjadi pada pembela HAM.
Hal ini terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan pada warganya, diskriminasi terhadap gender terutama pada perempuan, adanya keterbatasan berekspresi sehingga tidak mudah untuk menyampaikan aspirasi. Kesemua hal ini tentu saja makin membuat proses penegakkan HAM di Indonesia mengalami kemacetan yang cukup parah
Hal positif yang didapat:
Indonesia sudah memulai langkahnya dalam proses penegakkan HAM walau masih berjalan cukup lambat atau secara perlahan-lahan, hal ini dilakukan dengan melakukan penguatan pada supremasi hukum yang berlaku, memberikan perlindungan HAM, serta melakukan proses Reformasi sektor keamanan publik.
Contohnya saja pada ratifikasi terhadap banyak perjanjian HAM, dan masih berusaha untuk meratifikasi konvensi lainnya yang belum terwujud. Gerakan mahasiswa yang menjadi kontrol sosial terhadap pemerintahan
2. Proses Demokrasi di Indonesia banyak diambil dari adat istiadat/budaya yang dimiliki oleh negara karena proses pemerintahan menggunakan wawasan nusantara sebagai acuan dan cara pandang yang mana hal ini dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sendiri dibentuk dari hasil gali terhadap nilai luhur dan kepribadian bangsa sehingga adat istiadat/budaya tidak akan pernah luput dari proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Prinsip Demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha Esa berarti prinsip yang mengedepankan umat beragama, memberikan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan yang dipilih dan diinginkan serta tidak mendiskriminasi Umat beragama yang minoritas di Indonesia
3. Proses Demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan sudah mencapai Demokrasi yang sempurna dikarenakan belum semua nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945 teraplikasikan dengan baik, apalagi terhadap HAM. Hal ini diakibatkan karena masih banyak isu politik yang digunakan untuk memperkuat posisi dan kepentingan seseoran atau kaum minoritas saja sehingga tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang harusnya dijaga, lalu kesenjangan taraf kehidupan ekonomi yang ada di Indonesia yang terlihat sangat tajam, masih banyak terjadi konflik antar sesama rakyat Indonesia.
4. Perlu diberikan himbauan kepada anggota parlemen yang diketahui menggunakan haknya untuk kepentingan pribadi politiknya yang mengatasnamakan suara rakyat, orang seperti ini akan merusak citra pemerintah di depan rakyatnya sendiri sehingga perlu untuk diberikan kritikan yang membangun terhadap sikapnya atau jika perlu ditangkap karena akan menghancurkan proses penyelenggaraan pemerintahaan yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya.
5. Pihak pihak seperti ini akan merusak proses pembangunan pemerintahan negara Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya, sehingga tidak akan timbul bentuk keadilan yang dipuja puja, proses penegakkan HAM akan terhambat karena tidak akan menjadi prioritas akibat timbul masalah yang diakibatkan oleh pihak seperti ini kedepannya.
NPM: 1915061014
Kelas: TI A
Prodi: Teknik Informatika
1. Berdasarkan artikel yang dipaparkan sebelumnya terlihat jelas bahwa proses penegakkan HAM di Indonesia tidak berjalan lancar dikarenakan banyak hambatan seperti kegiatan agenda mengenai HAM banyak yang mengalami kemacetan, mutu HAM di Indonesia menurun, dan banyak serangan yang terjadi pada pembela HAM.
Hal ini terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan pada warganya, diskriminasi terhadap gender terutama pada perempuan, adanya keterbatasan berekspresi sehingga tidak mudah untuk menyampaikan aspirasi. Kesemua hal ini tentu saja makin membuat proses penegakkan HAM di Indonesia mengalami kemacetan yang cukup parah
Hal positif yang didapat:
Indonesia sudah memulai langkahnya dalam proses penegakkan HAM walau masih berjalan cukup lambat atau secara perlahan-lahan, hal ini dilakukan dengan melakukan penguatan pada supremasi hukum yang berlaku, memberikan perlindungan HAM, serta melakukan proses Reformasi sektor keamanan publik.
Contohnya saja pada ratifikasi terhadap banyak perjanjian HAM, dan masih berusaha untuk meratifikasi konvensi lainnya yang belum terwujud. Gerakan mahasiswa yang menjadi kontrol sosial terhadap pemerintahan
2. Proses Demokrasi di Indonesia banyak diambil dari adat istiadat/budaya yang dimiliki oleh negara karena proses pemerintahan menggunakan wawasan nusantara sebagai acuan dan cara pandang yang mana hal ini dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sendiri dibentuk dari hasil gali terhadap nilai luhur dan kepribadian bangsa sehingga adat istiadat/budaya tidak akan pernah luput dari proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Prinsip Demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha Esa berarti prinsip yang mengedepankan umat beragama, memberikan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan yang dipilih dan diinginkan serta tidak mendiskriminasi Umat beragama yang minoritas di Indonesia
3. Proses Demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan sudah mencapai Demokrasi yang sempurna dikarenakan belum semua nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945 teraplikasikan dengan baik, apalagi terhadap HAM. Hal ini diakibatkan karena masih banyak isu politik yang digunakan untuk memperkuat posisi dan kepentingan seseoran atau kaum minoritas saja sehingga tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang harusnya dijaga, lalu kesenjangan taraf kehidupan ekonomi yang ada di Indonesia yang terlihat sangat tajam, masih banyak terjadi konflik antar sesama rakyat Indonesia.
4. Perlu diberikan himbauan kepada anggota parlemen yang diketahui menggunakan haknya untuk kepentingan pribadi politiknya yang mengatasnamakan suara rakyat, orang seperti ini akan merusak citra pemerintah di depan rakyatnya sendiri sehingga perlu untuk diberikan kritikan yang membangun terhadap sikapnya atau jika perlu ditangkap karena akan menghancurkan proses penyelenggaraan pemerintahaan yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya.
5. Pihak pihak seperti ini akan merusak proses pembangunan pemerintahan negara Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya, sehingga tidak akan timbul bentuk keadilan yang dipuja puja, proses penegakkan HAM akan terhambat karena tidak akan menjadi prioritas akibat timbul masalah yang diakibatkan oleh pihak seperti ini kedepannya.