Nama: Muhammad Andhika Renaldi
Npm : 2056041018
1. gambaran dari implementasi ialah Keberhasilan implementasi ke- bijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Mengacu pada pendapat Sabatier (1986: 21-48) mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up, penulis menganggap bahwa refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, dilihat pada kondisi dan tempat dimana implementor mengambil keputusan dalam organisasi. Manakala putusan bertindak didominasi oleh keinginan implementor di
tingkat pusat maka implementasinya bersifat sentralistik atau mereflesikan model top down, sementara itu ketika keputusan bentindak lebih banyak didasarkan pada inisiasi, kreasi, dan penyesuaian oleh implementor di tingkat bawah maka implementasinya bersifat desentralistik atau mereflesikan model bottom up.
Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Dye, 1981). Dengan kata lain, implementasi kebijakan atau program perlu dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya. Pemahaman ini antara lain mengilhami Kadji (2008) dalam mengembangkan model implementasi kebijakan berupa model MSN approach – pendekatan mentality, system dan networking.
Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: 1) adanya respek anggota mas yarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.
2. perbedaan nya dari sisi manajemen -Mengidentiifikasikan bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk capai tujuan dan sasaran kebijakan .
-Mengidentifikasikan apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai SOP yang ada)
-Policy impact (outcomes) maksudnya dampak sesuatu yang sudah ditargetkan
-Policy performance (kinerja akhir)
dari sisi studi
-Merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak diteiliti
- Merumuskan landasan, konsep, variabel-variabel penelitian
- Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data