FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Nama : Rima Fadila
NPM : 2111031045
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Menurut artikel tersebut, penegakan hak asasi manusia pada tahun 2019 mengalami kemunduran . Lembaga pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat-penjahat HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait penegakan HAM di Indonesia , diantaranya :
1) Tidak ada proses keadilan dan pertanggungjawaban lebih lanjut atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2) Adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dilakukan secara sewenang-wenang melalui aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah.
3) Adanya diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, dan beberapa penjabat yang merendahkan martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi tertutup oleh isu pemekaran wilayah dan usaha kemerdekaan kelompok.
6) Adanya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dapat disimpulkan bahwasanya penegakan HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan lebih jauh lagi, agar kedepannya segala pelanggaran HAM dapat diatasi dengan baik dan semua orang mendapatkan keadalian yang sama dan tidak terjadi diskriminasi antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
Disamping itu, ada pula hal-hal positif yang terjadi di tengah kemunduran penegakan HAM di Indonesia, diantaranya Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, terlihat juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Dengan demikian kita bisa mengatahui bahwasanya pemerintah juga masih terus mengupayakan agar penegakan atas pelanggaran HAM di Indonesia bisa teratasi dengan baik dan seharusnya kita sebagai masayarakat ikut serta membantu menegakkan keadilan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM karena bisa merugikan banyak pihak.
B. Menurut saya demokrasi yang diambil dari tradisi bangsa Indonesia memang benar adanya. Demokrasi yang ada di Indonesia ini merupakan gabungan dari adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah tertanam dalam demokrasi Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Hal tersebut sangatlah identik dengan kebiasaaan-kebiasaan bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai jati diri dari bangsa Indonesia.
Terkait dengan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa seluruh sistem dan perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Indonesia harus taat dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu dalam hal memeluk agama setiap orang diberi kebebasan dalam memilih, menentukan dan memeluk agama yang sesuai dengan ajaran mereka. Negara harus menjamin kebebasan beragama tersebut agar demokrasi Indonesia bisa terwujud dengan baik.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belumlah sepenuhnya sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketidakadilan dan ketidaktegasan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya demo yang dilakukan oleh mahasiswa pada tgl 11 April 2022, diantara poin-poin tuntutan mereka terdapat hal yang tidak sesuai sesuai dan bertolak belakang dengan UUD 1945 yaitu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, dalam praktik demokrasi Indonesia juga belumlah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pelanggaran² HAM yang terjadi serta penyelesaiannya kurang menerapkan aspek keadilan sehingga beberapa kelompok merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum.
D. Sudah tidak heran rasanya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus selalu mengawasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kita harus selalu mengawasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan sesegera mungkin mengambil tindakan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sehingga kedepannya jika ada yang ingin mengambil keuntungan politik dari kebijakan tersebut bisa segera tercegah dan dapat diatasi dengan baik.
E. Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetapi menggunakannya untuk tujuan yang tidak benar haruslah dihindari. Tidak seharusnya para pemegang kekuasaan melakukan tradisi yang tidak benar dan semena-mena apalagi sampai ada yang ditumbalkan untuk tujuan yang tidak jelas. Hal-hal yang seperti ini harus segera dimusnahkan karena melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu kita harus memilih pemimpin yang adil, tegas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Terima kasih
NPM : 2111031045
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Menurut artikel tersebut, penegakan hak asasi manusia pada tahun 2019 mengalami kemunduran . Lembaga pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat-penjahat HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait penegakan HAM di Indonesia , diantaranya :
1) Tidak ada proses keadilan dan pertanggungjawaban lebih lanjut atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2) Adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dilakukan secara sewenang-wenang melalui aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah.
3) Adanya diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, dan beberapa penjabat yang merendahkan martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi tertutup oleh isu pemekaran wilayah dan usaha kemerdekaan kelompok.
6) Adanya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dapat disimpulkan bahwasanya penegakan HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan lebih jauh lagi, agar kedepannya segala pelanggaran HAM dapat diatasi dengan baik dan semua orang mendapatkan keadalian yang sama dan tidak terjadi diskriminasi antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
Disamping itu, ada pula hal-hal positif yang terjadi di tengah kemunduran penegakan HAM di Indonesia, diantaranya Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, terlihat juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Dengan demikian kita bisa mengatahui bahwasanya pemerintah juga masih terus mengupayakan agar penegakan atas pelanggaran HAM di Indonesia bisa teratasi dengan baik dan seharusnya kita sebagai masayarakat ikut serta membantu menegakkan keadilan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM karena bisa merugikan banyak pihak.
B. Menurut saya demokrasi yang diambil dari tradisi bangsa Indonesia memang benar adanya. Demokrasi yang ada di Indonesia ini merupakan gabungan dari adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah tertanam dalam demokrasi Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Hal tersebut sangatlah identik dengan kebiasaaan-kebiasaan bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai jati diri dari bangsa Indonesia.
Terkait dengan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa seluruh sistem dan perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Indonesia harus taat dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu dalam hal memeluk agama setiap orang diberi kebebasan dalam memilih, menentukan dan memeluk agama yang sesuai dengan ajaran mereka. Negara harus menjamin kebebasan beragama tersebut agar demokrasi Indonesia bisa terwujud dengan baik.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belumlah sepenuhnya sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketidakadilan dan ketidaktegasan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya demo yang dilakukan oleh mahasiswa pada tgl 11 April 2022, diantara poin-poin tuntutan mereka terdapat hal yang tidak sesuai sesuai dan bertolak belakang dengan UUD 1945 yaitu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, dalam praktik demokrasi Indonesia juga belumlah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pelanggaran² HAM yang terjadi serta penyelesaiannya kurang menerapkan aspek keadilan sehingga beberapa kelompok merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum.
D. Sudah tidak heran rasanya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus selalu mengawasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kita harus selalu mengawasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan sesegera mungkin mengambil tindakan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sehingga kedepannya jika ada yang ingin mengambil keuntungan politik dari kebijakan tersebut bisa segera tercegah dan dapat diatasi dengan baik.
E. Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetapi menggunakannya untuk tujuan yang tidak benar haruslah dihindari. Tidak seharusnya para pemegang kekuasaan melakukan tradisi yang tidak benar dan semena-mena apalagi sampai ada yang ditumbalkan untuk tujuan yang tidak jelas. Hal-hal yang seperti ini harus segera dimusnahkan karena melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu kita harus memilih pemimpin yang adil, tegas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Terima kasih
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Muhammad Chairi Farrel
NPM : 2111031031
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Izin memberikan hasil analisis terkait artikel kedua,
1. Berdasarkan artikel kedua yang telah saya baca secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahwasanya artikel kedua ini berisi penjelasan mengenai perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut LBH, Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 merupakan suatu hal yang suram, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. Setidaknya terdapat 6 poin yang membuktikan hal tersebut, yaitu:
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan.
4. Gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
5. Meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam.
Terlepas dari segala kemunduran tersebut, bangsa Indonesia juga memiliki beberapa kemajuan di bidang HAM, seperti adanya penegakan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik, selain itu juga terdapat aksi-aksi mahasiswa dalam mempertahankan keeksisan HAM di Indonesia.
Menurut pandangan saya, artikel ini tidak hanya membeberkan masalah-masalah HAM saja, akan tetapi secara implisit memberikan kita beberapa pelajaran positif, antara lain:
1. Kita menjadi lebih paham mengenai implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
2. Kita lebih memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
3. Kita semakin mengetahui bahwasanya kasus di Papua bukanlah hanya mengenai kasus separatisme, melainkan terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang tertutupi oleh pemberitaan separatisme.
4. Kita semakin menyadari bahwa terdapat kecacatan dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
5. Kita semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
6. Kita semakin menjadi semangat untuk menjadi penghenti rantai pelanggaran HAM, khususnya diskriminasi SARA
7. Kita semakin mengetahui bahwa terdapat hukuman-hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM, seperti hukuman ditembak ditempat dan lainnya.
Ketujuh hal di atas merupakan sebagian kecil dari hal positif yang dapat kita ambil dari artikel kedua ini, karena masih banyak sekali pelajaran-pelajaran implisit yang terkandung di artikel tersebut, seperti kecacatan demokrasi akibat dari cacatnya penerapan HAM dan lain sebagainya
2. Pada daaarnya, demokrasi di Indonesia memanglah berakar dari nilai-nilai tradisi, adat/istiadat, dan budaya. Hal tersebut memanglah demikian, karena demokrasi di suatu negara harusnya dimodifikasi sesuai dengan keduayaan yang terdapat di negara tersebut, sehingga tidak akan terjadi pergesekan diantara budaya dengan sistem demokrasinya. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebudayaan zaman kerjaan yang masih ada hingga sekarang, seperti hakikat demokrasi Indonesia itu sendiri, dimana oemerintahan tidak dipegang oleh presiden saja, namun rakyat pun memiliki andil dalam menentukan roda pemerintahan di negara Indonesia ini. Selain itu, terdapat juga penyesuaian sila pertama dalam perancangan Pancasila pada saat itu, dimana sila 1 yang tadinya sangat kental akan ajaran agama islam saja, dibuat menjadi lebih umum dan merangkul semua agama yang ada di Indonesia tanpa terkecuali.
Adapun pandangan saya mengenai prinsip demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa, yaitu prinsip tersebut diambil dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, hal tersebut terbukti karena sudah adanya ajaran agama yang berkembang di Indonesia mulai dari era kerjaan di Indonesia. Selain itu, prinsip ini juga memiliki maksud, bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Esa, serta bermuara pada adanya konsensus bahwa semua warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi diantara satu dengan yang lainnya
3. Tidak dapat dimungkiri, praktik demokrasi di Indonesia saat ini memang masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut terbukti dengan banyaknya ketidakjelasan, ketidaktransparanan, dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi isu-isu/desas-desus kasus demokrasi di Indonesia, seperti misalnya pada saat beredarnya rumor perpanjangan kepemimpinan presiden menjadi 3 periode yang sudah tentu tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi hal-hal tersebut dianggap sangatlah lalai dalam menjalani pemerintahan negara Indonesia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, menurut saya pula, demokrasi di Indonesia masih belum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal tersebut terbukti dengan sulitnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, serta terdapat banyak sekali batasan-batasan bagi masyarakat untuk beraspirasi serta berekspresi.
4. Sudah sangat lumrah sekali terjadi suatu kondisi dimana anggota parlemen mengatasnamakan rakyat dalam agenda-agenda politiknya, namun pada akhirnya hanyalah mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri saja. Kita sebagai rakyat seharusnya lebih cermat lagi dalam memilih wakil-wakil rakyat, supaya aspriasi dari rakyat akan terdengar oleh pejabat-pejabat negara. Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu, kondisi tersebut dijadikan pelajaran supaya kedepannya tidak termakan oleh janji-janji manis para calon wakil rakyat. Selain itu juga, menurut saya anggota parlemen yang bertindak seperti itu sudah sepantasnya dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena perbuatannya, banyak sekali akhirnya aspirasi rakyat yang tidak sampai ke telinga para petinggi negara dan membuat masyarakat menjadi terlantar. Oleh karenanya, kita harus lebih hati-hati dan cermat lagi dalam memilih anggota parlemen kita, supaya demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari.
5. Para pemimpin yang kharismatik memangkah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia disaat sekarang ini, namun pemimpin yang kharismatik namun menyesatkan harus dihindari oleh masyarakat Indonesia. Bayangkan seorang pemimpin yang sangat patuh dan teguh pendirian dengan tradisi/agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak memiliki tradisi/agama yang sama dengannya. Akan sangat mudah untuk muncul suatu diskriminasi dan praktik-praktik chauvinisme maupun etnosentrisme di Indonesia. Hal tersebut sangatlah berkebalikan dengan usaha-usaha bangsa Indonesia dalam memerangi kasus-kasus SARA dan pelanggatan HAM di Indonesia. Oleh sebabnya, kita memerlukan pemimpin yang kharismatik namun tidak menyesatkan
NPM : 2111031031
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Izin memberikan hasil analisis terkait artikel kedua,
1. Berdasarkan artikel kedua yang telah saya baca secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahwasanya artikel kedua ini berisi penjelasan mengenai perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut LBH, Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 merupakan suatu hal yang suram, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. Setidaknya terdapat 6 poin yang membuktikan hal tersebut, yaitu:
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan.
4. Gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
5. Meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam.
Terlepas dari segala kemunduran tersebut, bangsa Indonesia juga memiliki beberapa kemajuan di bidang HAM, seperti adanya penegakan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik, selain itu juga terdapat aksi-aksi mahasiswa dalam mempertahankan keeksisan HAM di Indonesia.
Menurut pandangan saya, artikel ini tidak hanya membeberkan masalah-masalah HAM saja, akan tetapi secara implisit memberikan kita beberapa pelajaran positif, antara lain:
1. Kita menjadi lebih paham mengenai implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
2. Kita lebih memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
3. Kita semakin mengetahui bahwasanya kasus di Papua bukanlah hanya mengenai kasus separatisme, melainkan terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang tertutupi oleh pemberitaan separatisme.
4. Kita semakin menyadari bahwa terdapat kecacatan dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
5. Kita semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
6. Kita semakin menjadi semangat untuk menjadi penghenti rantai pelanggaran HAM, khususnya diskriminasi SARA
7. Kita semakin mengetahui bahwa terdapat hukuman-hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM, seperti hukuman ditembak ditempat dan lainnya.
Ketujuh hal di atas merupakan sebagian kecil dari hal positif yang dapat kita ambil dari artikel kedua ini, karena masih banyak sekali pelajaran-pelajaran implisit yang terkandung di artikel tersebut, seperti kecacatan demokrasi akibat dari cacatnya penerapan HAM dan lain sebagainya
2. Pada daaarnya, demokrasi di Indonesia memanglah berakar dari nilai-nilai tradisi, adat/istiadat, dan budaya. Hal tersebut memanglah demikian, karena demokrasi di suatu negara harusnya dimodifikasi sesuai dengan keduayaan yang terdapat di negara tersebut, sehingga tidak akan terjadi pergesekan diantara budaya dengan sistem demokrasinya. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebudayaan zaman kerjaan yang masih ada hingga sekarang, seperti hakikat demokrasi Indonesia itu sendiri, dimana oemerintahan tidak dipegang oleh presiden saja, namun rakyat pun memiliki andil dalam menentukan roda pemerintahan di negara Indonesia ini. Selain itu, terdapat juga penyesuaian sila pertama dalam perancangan Pancasila pada saat itu, dimana sila 1 yang tadinya sangat kental akan ajaran agama islam saja, dibuat menjadi lebih umum dan merangkul semua agama yang ada di Indonesia tanpa terkecuali.
Adapun pandangan saya mengenai prinsip demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa, yaitu prinsip tersebut diambil dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, hal tersebut terbukti karena sudah adanya ajaran agama yang berkembang di Indonesia mulai dari era kerjaan di Indonesia. Selain itu, prinsip ini juga memiliki maksud, bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Esa, serta bermuara pada adanya konsensus bahwa semua warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi diantara satu dengan yang lainnya
3. Tidak dapat dimungkiri, praktik demokrasi di Indonesia saat ini memang masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut terbukti dengan banyaknya ketidakjelasan, ketidaktransparanan, dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi isu-isu/desas-desus kasus demokrasi di Indonesia, seperti misalnya pada saat beredarnya rumor perpanjangan kepemimpinan presiden menjadi 3 periode yang sudah tentu tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi hal-hal tersebut dianggap sangatlah lalai dalam menjalani pemerintahan negara Indonesia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, menurut saya pula, demokrasi di Indonesia masih belum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal tersebut terbukti dengan sulitnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, serta terdapat banyak sekali batasan-batasan bagi masyarakat untuk beraspirasi serta berekspresi.
4. Sudah sangat lumrah sekali terjadi suatu kondisi dimana anggota parlemen mengatasnamakan rakyat dalam agenda-agenda politiknya, namun pada akhirnya hanyalah mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri saja. Kita sebagai rakyat seharusnya lebih cermat lagi dalam memilih wakil-wakil rakyat, supaya aspriasi dari rakyat akan terdengar oleh pejabat-pejabat negara. Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu, kondisi tersebut dijadikan pelajaran supaya kedepannya tidak termakan oleh janji-janji manis para calon wakil rakyat. Selain itu juga, menurut saya anggota parlemen yang bertindak seperti itu sudah sepantasnya dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena perbuatannya, banyak sekali akhirnya aspirasi rakyat yang tidak sampai ke telinga para petinggi negara dan membuat masyarakat menjadi terlantar. Oleh karenanya, kita harus lebih hati-hati dan cermat lagi dalam memilih anggota parlemen kita, supaya demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari.
5. Para pemimpin yang kharismatik memangkah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia disaat sekarang ini, namun pemimpin yang kharismatik namun menyesatkan harus dihindari oleh masyarakat Indonesia. Bayangkan seorang pemimpin yang sangat patuh dan teguh pendirian dengan tradisi/agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak memiliki tradisi/agama yang sama dengannya. Akan sangat mudah untuk muncul suatu diskriminasi dan praktik-praktik chauvinisme maupun etnosentrisme di Indonesia. Hal tersebut sangatlah berkebalikan dengan usaha-usaha bangsa Indonesia dalam memerangi kasus-kasus SARA dan pelanggatan HAM di Indonesia. Oleh sebabnya, kita memerlukan pemimpin yang kharismatik namun tidak menyesatkan
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
NAMA : NAFILAH SHOFA AZZAHRA
NPM : 2111031041
KELAS : PKN AKT A
PRODI : S1 AKUNTANSI
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dari hasil analisis saya, kinerja Indonesia terkait HAM menejlang hari peringatannya di 2019 justru semakin buruk. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Selain itu terdapat beberap poin yang membuktikan kemunduran HAM tersebut, diantaranya tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, terdapat diskriminasi terhadap perempuan, gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM, meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam. Walupun demikian, ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah Masyarakat akan mampu untuk menilai kinerja pemerintahan. Kesadaran akan urgensi HAM harus lebih ditingkatkan lagi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Memang benar adanya bahwa demmokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena demokrasi yang bersumber dari Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah agar menjadi kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila di Indonesia merupakan demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme tetapi justru menganut paham religius.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya belum sepenuhnya sesuai. Karena pada saat pandemi covid-19 di Indonesia memberikan dampak cukup besar baik terhadap sektor sosial maupun ekonomi yang otomatis akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat yang mengatasnamakan keamanan justru memicu asumsi masyarakat kalau pemerintah sedang berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bisa saja digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu muncul beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan ketika pemberian bantuan sosial dirasa tidak lancar atau malah salah sasaran serta munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, pemerintahan terlihat mengabaikannya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, anggota parlemen tersebut telah melanggar sumpah atau janji yang telah ia ucapkan ketika akan menjabat. Ia tidak bersikap amanah pada tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, ia sepatutnya mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal tersebut tentu bukan contoh yang baik dan baiknya dijadikan pelajaran bagi kepemimpinan periode berikutnya. Mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik yang mampu menggerakkan loyalitas serta emosi rakyatnya seharusnya mampu membawa perubahan yang besar bagi bangsanya, yang tentu saja perubahan tersebut ke arah positif. Apa yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut sangat melanggar hak asasi manusia.
NPM : 2111031041
KELAS : PKN AKT A
PRODI : S1 AKUNTANSI
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dari hasil analisis saya, kinerja Indonesia terkait HAM menejlang hari peringatannya di 2019 justru semakin buruk. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Selain itu terdapat beberap poin yang membuktikan kemunduran HAM tersebut, diantaranya tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, terdapat diskriminasi terhadap perempuan, gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM, meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam. Walupun demikian, ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah Masyarakat akan mampu untuk menilai kinerja pemerintahan. Kesadaran akan urgensi HAM harus lebih ditingkatkan lagi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Memang benar adanya bahwa demmokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena demokrasi yang bersumber dari Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pentingnya budaya demokrasi dalan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah agar menjadi kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila di Indonesia merupakan demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme tetapi justru menganut paham religius.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya belum sepenuhnya sesuai. Karena pada saat pandemi covid-19 di Indonesia memberikan dampak cukup besar baik terhadap sektor sosial maupun ekonomi yang otomatis akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat yang mengatasnamakan keamanan justru memicu asumsi masyarakat kalau pemerintah sedang berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bisa saja digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu muncul beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan ketika pemberian bantuan sosial dirasa tidak lancar atau malah salah sasaran serta munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, pemerintahan terlihat mengabaikannya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, anggota parlemen tersebut telah melanggar sumpah atau janji yang telah ia ucapkan ketika akan menjabat. Ia tidak bersikap amanah pada tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, ia sepatutnya mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal tersebut tentu bukan contoh yang baik dan baiknya dijadikan pelajaran bagi kepemimpinan periode berikutnya. Mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik yang mampu menggerakkan loyalitas serta emosi rakyatnya seharusnya mampu membawa perubahan yang besar bagi bangsanya, yang tentu saja perubahan tersebut ke arah positif. Apa yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut sangat melanggar hak asasi manusia.
Nama: Alfath Asadulusud
NPM: 2111031046
Mata Kuliah: PKn - A
Analisis Kasus
A. Dalam rangka penegakan HAM, isi artikel tersebut sudah menggambarkan keprihatinan penulis terkait penegakan HAM di Indonesia. Faktanya, tidak hanya terjadi di tahun 2019, tetapi juga masih ada kasus-kasus yang dirasa berat sebelah bagi korban pelanggaran HAM pada tahun 2022.
Menurut pendapat saya, hal positif yang saya peroleh setelah membaca artikel tersebut adalah masih banyaknya pejuang HAM yang terus mengobarkan api semangatnya dalam menegakkan HAM di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin beberapa oknum dari rezim saat ini tidak akan peka terhadap betapa prihatinnya kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Saya setuju terhadap pernyataan demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Contoh yang paling sering kita dengar adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Tanpa ada proses voting, hasil keputusan bisa dinikmati oleh semua anggota.
Prinsip demokrasi di Indonesia juga selaras dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa karena setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, masih saja ada pelanggaran HAM yang berkaitan dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya rasisme yang menekankan SARA yang biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas. Untuk itu, setiap warga perlu mendapatkan pendidikan kewarnegaraan secara efektif agar hal buruk ini dapat dicegah dan tidak terulang kembali.
C. Praktik demokrasi di Indonesia sudah dijalankan dengan baik oleh sebagian masyarakat. Di sisi lain, tetap saja ada sekelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM yang menekankan SARA karena adanya sikap menjunjung tinggi etnosentrisme atau yang sejenis.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen tersebut tidak amanah dalam menjalankan tugas sehingga terus menyulitkan keadaan masyarakat di Indonesia. Alih-alih ingin menyampaikan aspirasi rakyat, terutama rakyat kecil, mereka justru tergiur akan insentif dari pemerintah untuk menyejahterakan kepentingan pribadinya. Sebagai mahasiswa, saya menyatakan sikap melawan karena tujuan oknum tersebut tidak selaras dengan tujuan negara dan hanya menjadi hambatan saja bagi bangsa Indonesia.
E. Menurut pendapat saya, tindakan pihak/oknum tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Dari penyataan tersebut, kita tahu bahwa hanya kaum elite yang dapat membodohi kaum kecil. Ini semua dapat terjadi katena kaum kecil tidak mendapat bekal yang cukup akan informasi. Mereka hanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka saja tanpa melihat faktor yang lain. Oleh karena itu, hanya dengan menggerakkan emosi dan memanfaat sifat karismatik, kaum elite tersebut dapat mengeksploitasi kaum kecil untuk tujuan dan kepentingan mereka.
Jika kita berbicara terkait hubungan pernyataan di atas dengan konsep HAM dan demokrasi dewasa pada saat ini, jelas hubungannya tidak selaras sama sekali. Tindakan-tindakan mereka tidak mencerminkan demokrasi pada umumnya. Hanya dengan memberikan informasi seadanya dan memainkan emosi rakyat kecil tanpa memperlihatkan faktor lain, itu sama saja seperti merenggut kebebasan rakyat kecil untuk mendapatkan sebuah informasi. Sama saja seperti menekan hak orang lain.
Rakyat kecil melihat keputusan mereka sebagai sesuatu yang benar dan patut diikuti karena mereka adalah tokoh penting. Namun, di sisi lain, ini sama saja seperti pengeksploitasian rakyat secara halus dan tersembunyi. Sama saja seperti menjadikan orang-orang sebagai alat, yang tentunya tidak berperikemanusiaan.
NPM: 2111031046
Mata Kuliah: PKn - A
Analisis Kasus
A. Dalam rangka penegakan HAM, isi artikel tersebut sudah menggambarkan keprihatinan penulis terkait penegakan HAM di Indonesia. Faktanya, tidak hanya terjadi di tahun 2019, tetapi juga masih ada kasus-kasus yang dirasa berat sebelah bagi korban pelanggaran HAM pada tahun 2022.
Menurut pendapat saya, hal positif yang saya peroleh setelah membaca artikel tersebut adalah masih banyaknya pejuang HAM yang terus mengobarkan api semangatnya dalam menegakkan HAM di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin beberapa oknum dari rezim saat ini tidak akan peka terhadap betapa prihatinnya kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Saya setuju terhadap pernyataan demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Contoh yang paling sering kita dengar adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Tanpa ada proses voting, hasil keputusan bisa dinikmati oleh semua anggota.
Prinsip demokrasi di Indonesia juga selaras dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa karena setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, masih saja ada pelanggaran HAM yang berkaitan dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya rasisme yang menekankan SARA yang biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas. Untuk itu, setiap warga perlu mendapatkan pendidikan kewarnegaraan secara efektif agar hal buruk ini dapat dicegah dan tidak terulang kembali.
C. Praktik demokrasi di Indonesia sudah dijalankan dengan baik oleh sebagian masyarakat. Di sisi lain, tetap saja ada sekelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM yang menekankan SARA karena adanya sikap menjunjung tinggi etnosentrisme atau yang sejenis.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen tersebut tidak amanah dalam menjalankan tugas sehingga terus menyulitkan keadaan masyarakat di Indonesia. Alih-alih ingin menyampaikan aspirasi rakyat, terutama rakyat kecil, mereka justru tergiur akan insentif dari pemerintah untuk menyejahterakan kepentingan pribadinya. Sebagai mahasiswa, saya menyatakan sikap melawan karena tujuan oknum tersebut tidak selaras dengan tujuan negara dan hanya menjadi hambatan saja bagi bangsa Indonesia.
E. Menurut pendapat saya, tindakan pihak/oknum tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Dari penyataan tersebut, kita tahu bahwa hanya kaum elite yang dapat membodohi kaum kecil. Ini semua dapat terjadi katena kaum kecil tidak mendapat bekal yang cukup akan informasi. Mereka hanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka saja tanpa melihat faktor yang lain. Oleh karena itu, hanya dengan menggerakkan emosi dan memanfaat sifat karismatik, kaum elite tersebut dapat mengeksploitasi kaum kecil untuk tujuan dan kepentingan mereka.
Jika kita berbicara terkait hubungan pernyataan di atas dengan konsep HAM dan demokrasi dewasa pada saat ini, jelas hubungannya tidak selaras sama sekali. Tindakan-tindakan mereka tidak mencerminkan demokrasi pada umumnya. Hanya dengan memberikan informasi seadanya dan memainkan emosi rakyat kecil tanpa memperlihatkan faktor lain, itu sama saja seperti merenggut kebebasan rakyat kecil untuk mendapatkan sebuah informasi. Sama saja seperti menekan hak orang lain.
Rakyat kecil melihat keputusan mereka sebagai sesuatu yang benar dan patut diikuti karena mereka adalah tokoh penting. Namun, di sisi lain, ini sama saja seperti pengeksploitasian rakyat secara halus dan tersembunyi. Sama saja seperti menjadikan orang-orang sebagai alat, yang tentunya tidak berperikemanusiaan.
Nama : Niki Nawa Muhaqo
NPM : 2111031067
Kelas : PKN A
Izin menjawab pertanyaan dari analisis kasus tersebut
A. Dalam artikel disebutkan banyak hal yang mengindikasikan terjadinya kemunduran HAM di tahun 2019 adalah pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas pelanggaran HAM . Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Ketiga, diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan. Keempat, kegagalan pengungkapan kebenaran, melahirkan keadilan, dan pemuliham untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM meningkat di Papua. Keenam, berlanjutnya penerapan hukuman kejam seperti mati. Meskipun begitu, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia masih memiliki sisi positif. Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi, dan reformasi sektor keamanan publik. Secara nyata, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen dalam meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, munculnya kembali gerakan mahasiswa seagai control sosial atas HAM yang ada di negara ini.
Hal positif yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah HAM merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari setiap diri manusia. HAM sudah seharusnya ditegakkan dan pengawasan akan penegakan HAM suatu negara memang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya HAM. Selain itu, Indonesia sendiri telah melakukan langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM. Hal ini dilakukan dengan keadilan agar tidak adanya pelanggaran yang mengancam ha kantar sesama manusia.
B. Demokrasi Indonesia adalah kebebasan manusia dalam melakukan pilihan dalam hidupnya. Negara Indonesia menjunjung demokrasi demi mencapai keberhasilan maupun kesejahteraan bersama. Demokrasi Indonesia dapat tercermin dengan adanya pemilihan umum untuk menentukan pemimpin baru yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur (LUBER). Demokrasi hakikatnya mewujudkan kepentingan bersama. Dari nilai-nilai adat, kita mengenal dengan yang namanya gotong-royong. Gotong royong merupakan adat atau budaya yang bisa menggapai tujuan bersama yang dilakukan secara bersama sama. Gotong royong inilah yang melahirkan munculnya pimpinan dan perangkat desa untuk mengatur kehidupan desa demi menggapai tujuan desa. Demokrasi dapat berarti pula sebagai pemerintahan. Dengan terciptanya pemerintahan tersebut melalui budaya desa, maka demokrasi telah terbentuk.
Demokrasi Indonesia yang berketuhanan adalah pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia dalam memilih serta melaksanakan segala kegiatan agamanya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjamin adanya rasa aman bagi pemeluk agama sehingga demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dapat terwujud.
C. Demokrasi kini sudah cukup menjunjung nilai dan tujuan bersama seperti pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, kita memiliki kebebasan dalam berpendapat serta bersuara dalam musyawarah. Dalam Hak Asasi Manusia, demokrasi telah memberikan kebebasan dan menjunjung hak hak yang memang seharusnya kita miliki sejak kita lahir seperti beragama, berpendapat, memiliki pekerjaan, terhindar dari kemiskinan dan sebagainya. Meskipun begitu, masih banyak ditemukan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti pelanggaran hak hak wanita, diskriminasi gender, vonis hukum yang kejam, dan sebagainya. Dengan itu tak sepenuhnya demokrasi telah terwujud dalam kehidupan bernegara ini sehingga memerlukan banyak pembenahan agar tujuan bersama dan kesejahteraan dapat terwujud.
D. Sikap saya adalah memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat bersikap bijak serta pintar dalam bertindak. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya untuk memahami apa apa yang telah diterima di perguruan tinggi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan yang nyata agar tidak terjadi hal yang buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya pembelajaran kewarganegaraan, saya merasa prihatin dengan kondisi tersebut dikarenakan seorang anggota parlemen adalah orang yang mampu mengemban tugas dalam mewakili suara rakyat. Jika ia melakukan segala sesuatu atau suatu kebijakan demi kepentingan pribadi, secara hakikat ia telah menyalahi profesinya sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan atas kekuasaan yang telah ia emban. Sudah seharusnya orang yang tidak kompeten dan memiliki moral yang buruk tidak mengemban amanah negara sebagai seorang wakil rakyat/anggota parlemen.
E. Saya merasa kecewa dengan orang orang yang telah memiliki karisma sebagai penguasa dengan memegang kepercayaan rakyat namun orang tersebut menyia nyiakan kepercayaan tersebut untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seperti menggerakkan pengikutnya untuk hal yang tidak jelas. Seorang pemimpin seharusnya bisa untuk menjunjung nilai nilai kepemimpinan yang selalu menghadirkan suara rakyat ataupun pengikutnya di setiap keputusannya. Jika seorang pemimpin tak mampu bijak dalam mengambil keputusan, tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut memperoleh citra yang buruk di masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia di era modern ini adalah hak mereka dalam mendapatkan pembelaan atas segala hak hak yang belom mereka peroleh. Jika pemimpin menumbalkan pengikutnya, maka segala hak hak pengikutnya yang seharusnya diperhatikan tidak dapat diperhatikan dengan baik. Hasilnya adalah kurangnya perhatian dan pembelaan atas hak hak yang seharusnya diwujudkan oleh pimpinan untuk rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari segala kebijakannya apakah menjunjung HAM atau bertolak belakang baik tentahng kebebasan beragama, berpendapat, hak hidup dengan layak, dan lain-lain.
NPM : 2111031067
Kelas : PKN A
Izin menjawab pertanyaan dari analisis kasus tersebut
A. Dalam artikel disebutkan banyak hal yang mengindikasikan terjadinya kemunduran HAM di tahun 2019 adalah pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas pelanggaran HAM . Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Ketiga, diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan. Keempat, kegagalan pengungkapan kebenaran, melahirkan keadilan, dan pemuliham untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM meningkat di Papua. Keenam, berlanjutnya penerapan hukuman kejam seperti mati. Meskipun begitu, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia masih memiliki sisi positif. Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi, dan reformasi sektor keamanan publik. Secara nyata, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen dalam meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, munculnya kembali gerakan mahasiswa seagai control sosial atas HAM yang ada di negara ini.
Hal positif yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah HAM merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari setiap diri manusia. HAM sudah seharusnya ditegakkan dan pengawasan akan penegakan HAM suatu negara memang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya HAM. Selain itu, Indonesia sendiri telah melakukan langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM. Hal ini dilakukan dengan keadilan agar tidak adanya pelanggaran yang mengancam ha kantar sesama manusia.
B. Demokrasi Indonesia adalah kebebasan manusia dalam melakukan pilihan dalam hidupnya. Negara Indonesia menjunjung demokrasi demi mencapai keberhasilan maupun kesejahteraan bersama. Demokrasi Indonesia dapat tercermin dengan adanya pemilihan umum untuk menentukan pemimpin baru yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur (LUBER). Demokrasi hakikatnya mewujudkan kepentingan bersama. Dari nilai-nilai adat, kita mengenal dengan yang namanya gotong-royong. Gotong royong merupakan adat atau budaya yang bisa menggapai tujuan bersama yang dilakukan secara bersama sama. Gotong royong inilah yang melahirkan munculnya pimpinan dan perangkat desa untuk mengatur kehidupan desa demi menggapai tujuan desa. Demokrasi dapat berarti pula sebagai pemerintahan. Dengan terciptanya pemerintahan tersebut melalui budaya desa, maka demokrasi telah terbentuk.
Demokrasi Indonesia yang berketuhanan adalah pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia dalam memilih serta melaksanakan segala kegiatan agamanya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjamin adanya rasa aman bagi pemeluk agama sehingga demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dapat terwujud.
C. Demokrasi kini sudah cukup menjunjung nilai dan tujuan bersama seperti pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, kita memiliki kebebasan dalam berpendapat serta bersuara dalam musyawarah. Dalam Hak Asasi Manusia, demokrasi telah memberikan kebebasan dan menjunjung hak hak yang memang seharusnya kita miliki sejak kita lahir seperti beragama, berpendapat, memiliki pekerjaan, terhindar dari kemiskinan dan sebagainya. Meskipun begitu, masih banyak ditemukan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti pelanggaran hak hak wanita, diskriminasi gender, vonis hukum yang kejam, dan sebagainya. Dengan itu tak sepenuhnya demokrasi telah terwujud dalam kehidupan bernegara ini sehingga memerlukan banyak pembenahan agar tujuan bersama dan kesejahteraan dapat terwujud.
D. Sikap saya adalah memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat bersikap bijak serta pintar dalam bertindak. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya untuk memahami apa apa yang telah diterima di perguruan tinggi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan yang nyata agar tidak terjadi hal yang buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya pembelajaran kewarganegaraan, saya merasa prihatin dengan kondisi tersebut dikarenakan seorang anggota parlemen adalah orang yang mampu mengemban tugas dalam mewakili suara rakyat. Jika ia melakukan segala sesuatu atau suatu kebijakan demi kepentingan pribadi, secara hakikat ia telah menyalahi profesinya sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan atas kekuasaan yang telah ia emban. Sudah seharusnya orang yang tidak kompeten dan memiliki moral yang buruk tidak mengemban amanah negara sebagai seorang wakil rakyat/anggota parlemen.
E. Saya merasa kecewa dengan orang orang yang telah memiliki karisma sebagai penguasa dengan memegang kepercayaan rakyat namun orang tersebut menyia nyiakan kepercayaan tersebut untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seperti menggerakkan pengikutnya untuk hal yang tidak jelas. Seorang pemimpin seharusnya bisa untuk menjunjung nilai nilai kepemimpinan yang selalu menghadirkan suara rakyat ataupun pengikutnya di setiap keputusannya. Jika seorang pemimpin tak mampu bijak dalam mengambil keputusan, tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut memperoleh citra yang buruk di masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia di era modern ini adalah hak mereka dalam mendapatkan pembelaan atas segala hak hak yang belom mereka peroleh. Jika pemimpin menumbalkan pengikutnya, maka segala hak hak pengikutnya yang seharusnya diperhatikan tidak dapat diperhatikan dengan baik. Hasilnya adalah kurangnya perhatian dan pembelaan atas hak hak yang seharusnya diwujudkan oleh pimpinan untuk rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari segala kebijakannya apakah menjunjung HAM atau bertolak belakang baik tentahng kebebasan beragama, berpendapat, hak hidup dengan layak, dan lain-lain.
Nama: Ghaisani Putri ZM
NPM: 2111031049
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
Assalamualaikum dan selamat siang bapak dan teman-teman semuanya, Izin mengumpulkan hasil analisis kasus.
Jawaban:
A. •Artikel diatas berisi tanggapan atau pandangan para aktivis HAM yaitu LBH, Usman Hamid, dan Asmin Fransiska terkait masih buruknya HAM di Indonesia dan permasalahan-permasalahan HAM pada Tahun 2019.
Mereka berpandangan bahwa bangsa ini masih hanya melakukan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, yang dimana hal itu akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Masih banyaknya kasus yang hanya berjalan di tempat tanpa adanya kepastian. Salah satu contohnya adalah Kasus Wasior dan Wamena. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Negara ini masih hanya melihat pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM. Kita sebagai warga negara harus dapat berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan ham yang diterapkan di negara ini dan kita sebagai warga negara harus dapat memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, demi tegaknya HAM di Indonesia.
Mereka berpendapat pula bahwa pada Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
• Adapun hal positif yang dapat kita petik dari artikel diatas, antara lain:
1. Mengetahui dan memahami bagaimana pengimplementasian HAM yang ada di Indonesia
2. Mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia
3. Memetik amanah yang terkandung dalam artikel ini bahwa para pelaku rasisme harus diberantas hingga tuntas dan pentingnya edukasi untuk saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan dari segi apapun.
4. Dan kita menjadi semakin semangat untuk memberantas atau memberhentikan para pelaku pelanggar HAM
5. Dan kita juga mengetahui bahwa masih adanya hukuman-hukuman yang diterapkan di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM
B. • Demokrasi Indonesia memang pada hakikatnya berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, menjunjung tinggi HAM, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan warga negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, mengusahakan kesejahteraan rakyat, dan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak.
• Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaanterhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan asas dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita ulik dari sila-sila dalam Pancasila, salah satu contoh nya adalah Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masih banyaknya kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila. Dan masih banyaknya nya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat bahkan para pejabat-pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat, tetapi malah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Serta yang paling memprihatinkan adalah masih banyaknya kasus pelanggaran HAM baik secara diskriminasi maupun penyiksaan. Hal-hal diatas menunjukkan bahwasanya belum terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1946, serta belum adanya penegakan secara penuh dan berkeadilan dalam HAM.
D. Hal tersebut sudah sangat sering terjadi dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut memang sangat mengecewakan bagi para rakyat menjunjung rasa keadilan tetapi malah dikhianati. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengetahui dan mencari tahu secara jelas kebanaran tentang kondisi tersebut, berikan perlawanan baik secara online maupun secara langsung. Dalam melakukan perlawan tentunya kita harus tetap mengedepankan rasa sopan, menyampaikan aspirasi secara jelas dan lantang, tidak melakukan kerusuhan dan menghargai serta tidak merusak fasilitas-fasilitas yang diberikan negara.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar jika digunakan demi kebaikan bersama akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk membantu keberlangsungan bernegara. Tetapi jika oknum-oknum tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan menghancurkan sistem demokrasi dan bahkan hal tersebut dapat melanggar hak-hak asasi manusia. Pihak-pihak tersebut harus dimusnahkan dari pemerintahan Indonesia jika tidak ingin demokrasi negara ini hancur dan juga kita sebagai warga Indonesia yang berwawasan harus lah dapat secara cermat dan kritis dalam memilih pemimpin pemimpin bangsa.
NPM: 2111031049
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
Assalamualaikum dan selamat siang bapak dan teman-teman semuanya, Izin mengumpulkan hasil analisis kasus.
Jawaban:
A. •Artikel diatas berisi tanggapan atau pandangan para aktivis HAM yaitu LBH, Usman Hamid, dan Asmin Fransiska terkait masih buruknya HAM di Indonesia dan permasalahan-permasalahan HAM pada Tahun 2019.
Mereka berpandangan bahwa bangsa ini masih hanya melakukan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, yang dimana hal itu akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Masih banyaknya kasus yang hanya berjalan di tempat tanpa adanya kepastian. Salah satu contohnya adalah Kasus Wasior dan Wamena. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Negara ini masih hanya melihat pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM. Kita sebagai warga negara harus dapat berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan ham yang diterapkan di negara ini dan kita sebagai warga negara harus dapat memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, demi tegaknya HAM di Indonesia.
Mereka berpendapat pula bahwa pada Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
• Adapun hal positif yang dapat kita petik dari artikel diatas, antara lain:
1. Mengetahui dan memahami bagaimana pengimplementasian HAM yang ada di Indonesia
2. Mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia
3. Memetik amanah yang terkandung dalam artikel ini bahwa para pelaku rasisme harus diberantas hingga tuntas dan pentingnya edukasi untuk saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan dari segi apapun.
4. Dan kita menjadi semakin semangat untuk memberantas atau memberhentikan para pelaku pelanggar HAM
5. Dan kita juga mengetahui bahwa masih adanya hukuman-hukuman yang diterapkan di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM
B. • Demokrasi Indonesia memang pada hakikatnya berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, menjunjung tinggi HAM, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan warga negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, mengusahakan kesejahteraan rakyat, dan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak.
• Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaanterhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan asas dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita ulik dari sila-sila dalam Pancasila, salah satu contoh nya adalah Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masih banyaknya kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila. Dan masih banyaknya nya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat bahkan para pejabat-pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat, tetapi malah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Serta yang paling memprihatinkan adalah masih banyaknya kasus pelanggaran HAM baik secara diskriminasi maupun penyiksaan. Hal-hal diatas menunjukkan bahwasanya belum terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1946, serta belum adanya penegakan secara penuh dan berkeadilan dalam HAM.
D. Hal tersebut sudah sangat sering terjadi dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut memang sangat mengecewakan bagi para rakyat menjunjung rasa keadilan tetapi malah dikhianati. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengetahui dan mencari tahu secara jelas kebanaran tentang kondisi tersebut, berikan perlawanan baik secara online maupun secara langsung. Dalam melakukan perlawan tentunya kita harus tetap mengedepankan rasa sopan, menyampaikan aspirasi secara jelas dan lantang, tidak melakukan kerusuhan dan menghargai serta tidak merusak fasilitas-fasilitas yang diberikan negara.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar jika digunakan demi kebaikan bersama akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk membantu keberlangsungan bernegara. Tetapi jika oknum-oknum tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan menghancurkan sistem demokrasi dan bahkan hal tersebut dapat melanggar hak-hak asasi manusia. Pihak-pihak tersebut harus dimusnahkan dari pemerintahan Indonesia jika tidak ingin demokrasi negara ini hancur dan juga kita sebagai warga Indonesia yang berwawasan harus lah dapat secara cermat dan kritis dalam memilih pemimpin pemimpin bangsa.
Nama : Hepy Wijayanti
NPM : 2111031064
Kelas : PKN A
Analisis Kasus !
Izin menjawab pertanyaan dari analisis kasus ini.
A. Isi artikel tersebut menyatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas apelanggaran HAM
- Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
- Diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang merendahkan martabat perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam melalui vonis mati
Meskipun begitu, Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk membuat atau memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sector keamanan publik.
Hal positif yang saya dapatkan ialah Indonesia yang terus melakukan langkah reformasi untuk tetap membuat atau memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Karena HAM hak-hak yang dipunyai oleh setiap manusia dimulai dari sejak ia lahir. Maka perlu adanya keadilan dan penegakan yang terus dijaga pemerintah dan hukuman yang melanggar HAM nya orang lain akan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia sudah jelas terlihat dari kebiasaan gotong royong. Gotong royong mempunyai makna saling membantu untuk mencapai sebuah kerukunan dan mencapai suatu hasil yang diinginkan. Demokrasi di Indonesia ini setiap warganegaranya memiliki hak yang sama dan berhak memberi pendapat. Dalam berdemokrasi seperti mengikuti pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam hal ini, demokrasi bertujuan untuk mewujdukan kepentingan bersama yang sesuai dengan nilai asli masyarakat Indonesia.
Demokrasi Indonesia yang berketuhanan adalah memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk memilih daan melaksanakan agama dengan baik. Negara harus menjamin keamanan pemeluk agama sehingga demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dapat terwujud.
C. Demokrasi Indonesia sudah cukup sesuai dengan uud 1945. Contohnya adalah adanya pemilihan umum yang memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin sebagai wakil mereka untuk kepentingan bersama. Hak asasi manusia merupakan hak yang muncul dari lahir hingga kapanpun. Hak asasi manusia dapat diciptakan dengan demokrasi yang baik. Demokrasi dapat menciptakan kebebasan bagi rakyat Indonesia serta menjunjung hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, mendapatkan kesejahteraan atau kelayakan hidup, dan lain lainnya.meskipun begitu, masih terdapat banyak kasus yang ditemui dalam kehidupan kita yang melanggar HAM yaitu diskriminasi gender, vonis hukum yang kejam dan lain lain. Dengan itu, meskipun kebebasan dijunjung oleh demokrasi. Akan tetapi, masih banyak yang perlu dibenahi demi terwujudnya HAM secara menyeluruh.
D. Sikapnya harus pintar dan memahami apakah kondisi tersebut memang keinginan masyarakat atau hanya agenda politik yang dilakukan oleh mereka sendiri. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi maka kedaulatan berada ditangan rakyat. Saya sebagai mahasiswa harus bisa pintar, bijak, dan mengimplementasikan apa yang telah ilmu yang saya dapatkan diperkuliahan, terlebih di perkuliahan pun ada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang patutnya ilmu diimplementasikan yang bijak untuk diri sendiri dan dimasyarakat. Jika suatu parlemen melakukan tindakan yang berbeda dari kepentingan masyarakat, maka itu merupakan penyalahgunaan kewenangan.
E. Menurut pendapat saya ialah tidak seharusnya kekuasaan menggerakkan emosi rakyat dengan hal-hal yang berujung untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yg ironi karena pada hakikatnya pemimpin memberikan hal hal yang baik bagi para pengikutnya. Pemimpin seharusnya menghadirkan suara rakyat di setiap keputusannya sehingga kepentingan bersama dapat terwujudkan.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia di era modern adalah hak mereka untuk mendapatkan hak hak yang seharusnya pengikutnya peroleh. Jika pemimpin memerintahkan segala sesuatu untuk tujuan yang tidak jelas, tentunya pemimpin tersebut tidak dapat menjunjung hak hak asasi yang seharusnya ia junjung. Jika tujuan saja tidak dapat ditentukan dengan jelas, tentunya perhatiannya akan hak asasi pengikutnya terlupakan.
NPM : 2111031064
Kelas : PKN A
Analisis Kasus !
Izin menjawab pertanyaan dari analisis kasus ini.
A. Isi artikel tersebut menyatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas apelanggaran HAM
- Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
- Diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang merendahkan martabat perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam melalui vonis mati
Meskipun begitu, Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk membuat atau memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sector keamanan publik.
Hal positif yang saya dapatkan ialah Indonesia yang terus melakukan langkah reformasi untuk tetap membuat atau memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Karena HAM hak-hak yang dipunyai oleh setiap manusia dimulai dari sejak ia lahir. Maka perlu adanya keadilan dan penegakan yang terus dijaga pemerintah dan hukuman yang melanggar HAM nya orang lain akan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia sudah jelas terlihat dari kebiasaan gotong royong. Gotong royong mempunyai makna saling membantu untuk mencapai sebuah kerukunan dan mencapai suatu hasil yang diinginkan. Demokrasi di Indonesia ini setiap warganegaranya memiliki hak yang sama dan berhak memberi pendapat. Dalam berdemokrasi seperti mengikuti pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam hal ini, demokrasi bertujuan untuk mewujdukan kepentingan bersama yang sesuai dengan nilai asli masyarakat Indonesia.
Demokrasi Indonesia yang berketuhanan adalah memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk memilih daan melaksanakan agama dengan baik. Negara harus menjamin keamanan pemeluk agama sehingga demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dapat terwujud.
C. Demokrasi Indonesia sudah cukup sesuai dengan uud 1945. Contohnya adalah adanya pemilihan umum yang memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin sebagai wakil mereka untuk kepentingan bersama. Hak asasi manusia merupakan hak yang muncul dari lahir hingga kapanpun. Hak asasi manusia dapat diciptakan dengan demokrasi yang baik. Demokrasi dapat menciptakan kebebasan bagi rakyat Indonesia serta menjunjung hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, mendapatkan kesejahteraan atau kelayakan hidup, dan lain lainnya.meskipun begitu, masih terdapat banyak kasus yang ditemui dalam kehidupan kita yang melanggar HAM yaitu diskriminasi gender, vonis hukum yang kejam dan lain lain. Dengan itu, meskipun kebebasan dijunjung oleh demokrasi. Akan tetapi, masih banyak yang perlu dibenahi demi terwujudnya HAM secara menyeluruh.
D. Sikapnya harus pintar dan memahami apakah kondisi tersebut memang keinginan masyarakat atau hanya agenda politik yang dilakukan oleh mereka sendiri. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi maka kedaulatan berada ditangan rakyat. Saya sebagai mahasiswa harus bisa pintar, bijak, dan mengimplementasikan apa yang telah ilmu yang saya dapatkan diperkuliahan, terlebih di perkuliahan pun ada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang patutnya ilmu diimplementasikan yang bijak untuk diri sendiri dan dimasyarakat. Jika suatu parlemen melakukan tindakan yang berbeda dari kepentingan masyarakat, maka itu merupakan penyalahgunaan kewenangan.
E. Menurut pendapat saya ialah tidak seharusnya kekuasaan menggerakkan emosi rakyat dengan hal-hal yang berujung untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yg ironi karena pada hakikatnya pemimpin memberikan hal hal yang baik bagi para pengikutnya. Pemimpin seharusnya menghadirkan suara rakyat di setiap keputusannya sehingga kepentingan bersama dapat terwujudkan.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia di era modern adalah hak mereka untuk mendapatkan hak hak yang seharusnya pengikutnya peroleh. Jika pemimpin memerintahkan segala sesuatu untuk tujuan yang tidak jelas, tentunya pemimpin tersebut tidak dapat menjunjung hak hak asasi yang seharusnya ia junjung. Jika tujuan saja tidak dapat ditentukan dengan jelas, tentunya perhatiannya akan hak asasi pengikutnya terlupakan.
Nama : Kukuh Aprianto
NPM : 2111031103
Kelas : PKN Akt A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Penyajian ketiga artikel tersebut merupakan representasi dan bentuk eksplisit bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia belakangan ini. Masalah hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) semakin menarik dikaji di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM berfungsi sebagai penyuaran, pemaparan, dan bentuk pembelajaran bagi diri sendiri selaku pembaca. Terdapat banyak sekali isu-isu mengenai penanganan HAM di Indonesia seperti rezim otoritarian, tidak ada proses pengadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakprofesionalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, konflik berkepanjangan di beberapa daerah, dan hukuman mati ditempat. Hal positif yang dapat diambil yaitu mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan seperti penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM, memperkenalkan konsep non diskriminasi, menjaga keutuhan negara serta bagaimana menjalankan kewajiban baik sebagai individu, kelompok, pelajar ataupun sebagai warga negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
nilai budaya adalah nilai yang berasal dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Nilai budaya dapat berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hal ini terjadi tak lebih dari perbedaan budaya yang terdapat di masing-masing kelompok masyarakat
demokrasi indonesia diambil dari nilai adat dan budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam kehidupan warga negara. Jika demokrasi pada umumnya diterapkan dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya, budaya demokrasi tercermin dari sikap masyarakat di keseharian. Contohpenerapan demokrasi yang mengakar dari budaya indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yakni:
1. Memilih pemimpin secara demokratis, seperti pemungutan suara untuk memilih ketua OSIS, RT, RW, dan sebagainya
2. Memberikan pendapat dengan damai dan tertib. Misalnya mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan orang lain
Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Namun dalam praktiknya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak pelanggaran ataupun tindakan oknum atau wakil rakyat yang mencederai nilai HAM itu sendiri.
Contoh kasus: Tragedi Trisakti (1998)
Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden.
Ada empat orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hartanto.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal ini sudah sangat lumrah dan terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada masa pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya, menggunakan metafora, dan kata-kata manis untu menarik simpati rakyat, menjanjikan ini dan itu demi tercapainya tujuan utama mereka yaitu duduk dibangku parlemen. Hal ini mungkin sebagian kecil taktik tipu muslihat yang dimainkan wakil rakyat dari banyaknya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas. Tentu saja bila sebagian besar wakil rakyat melaksanakan agenda mereka sendiri dan demi kepentingan elit partai justru akan menghasilkan hal kontradiktif. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan di Indonesia guna memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut merupakan hasil dari buah pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan kharismatik sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya tentu saja hal tersebut menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
NPM : 2111031103
Kelas : PKN Akt A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Penyajian ketiga artikel tersebut merupakan representasi dan bentuk eksplisit bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia belakangan ini. Masalah hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) semakin menarik dikaji di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM berfungsi sebagai penyuaran, pemaparan, dan bentuk pembelajaran bagi diri sendiri selaku pembaca. Terdapat banyak sekali isu-isu mengenai penanganan HAM di Indonesia seperti rezim otoritarian, tidak ada proses pengadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakprofesionalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, konflik berkepanjangan di beberapa daerah, dan hukuman mati ditempat. Hal positif yang dapat diambil yaitu mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan seperti penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM, memperkenalkan konsep non diskriminasi, menjaga keutuhan negara serta bagaimana menjalankan kewajiban baik sebagai individu, kelompok, pelajar ataupun sebagai warga negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
nilai budaya adalah nilai yang berasal dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Nilai budaya dapat berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hal ini terjadi tak lebih dari perbedaan budaya yang terdapat di masing-masing kelompok masyarakat
demokrasi indonesia diambil dari nilai adat dan budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam kehidupan warga negara. Jika demokrasi pada umumnya diterapkan dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya, budaya demokrasi tercermin dari sikap masyarakat di keseharian. Contohpenerapan demokrasi yang mengakar dari budaya indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yakni:
1. Memilih pemimpin secara demokratis, seperti pemungutan suara untuk memilih ketua OSIS, RT, RW, dan sebagainya
2. Memberikan pendapat dengan damai dan tertib. Misalnya mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan orang lain
Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Namun dalam praktiknya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak pelanggaran ataupun tindakan oknum atau wakil rakyat yang mencederai nilai HAM itu sendiri.
Contoh kasus: Tragedi Trisakti (1998)
Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden.
Ada empat orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hartanto.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal ini sudah sangat lumrah dan terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada masa pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya, menggunakan metafora, dan kata-kata manis untu menarik simpati rakyat, menjanjikan ini dan itu demi tercapainya tujuan utama mereka yaitu duduk dibangku parlemen. Hal ini mungkin sebagian kecil taktik tipu muslihat yang dimainkan wakil rakyat dari banyaknya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas. Tentu saja bila sebagian besar wakil rakyat melaksanakan agenda mereka sendiri dan demi kepentingan elit partai justru akan menghasilkan hal kontradiktif. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan di Indonesia guna memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut merupakan hasil dari buah pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan kharismatik sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya tentu saja hal tersebut menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Nama: Suci Maharani
NPM: 2111031044
Kelas: PKn AKT A
Prodi: S1-Akuntansi
Analasis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang awan gelap atau masih buruknya kasus HAM di Indonesia. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Hal ini juga ditunjukkannya dengan masih banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus di Papua. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana kasus perkembangan HAM di Indonesia serta mengetahui bagaimana mengendalikan atau mengatasinya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Dengan demikian hal ini menunjukkan masih banyaknya orang yang menginginkan HAM berjalan dengan baik, berkurangnya kasus HAM di Indonesia serta berjalannya kehidupan berbangsa yang tertib, aman, dan damai. Oleh karenanya, setiap warga negara berperan penting dalam proses HAM di Indonesia. Mari ubah awan gelap menuju awan terang untuk HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Indonesia mengenal demokrasi sejak dahulu kala. Indonesia mengenal adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Keputusan yang dilakukan dengan musyawarah akan terhindar dari konflik karena merupakan kesepakatan bersama. Hali ini juga tertuang dalam sila Pancasila yang ke-4 yaitu, “ Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Keadilan”.
Selain itu telah dikenal juga adanya tolong menolong yang sudah lahir dan tumbuh dalam jiwa asli masyarakat Indonesia. Pancasila dan nilai gotong-royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar masyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi, tujuan dan menjadi nafas hidup bersama dan berbangsa.
Dengan demikian, bahwasannya Indonesia sejatinya telah melakukan demokrasi melalui adat dan istiadat asli masyarakat Indonesia. Adat istiadat tersebut lahir dan tumbuh dalam jiwa masyarakatnya.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip yang berdasar pada kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Artinya, setiap warga negara harus taat dan patuh kepada aturan-aturan yang bersumber dari norma-norma agama. Prinsip ini sesuai dengan bunyi sila ke-1 yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Hal ini berarti pelaksaan demokrasi di Indonesia harus mewakili enam agama yang telah diakui, sebagai berikut:
• Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga berarti pelaksanaan demokrasi harus dilandaskan dengan rasa takut akan Tuhan.
• Penanaman rasa takut akan Tuhan diharapkan dapat menjadi benteng dan pondasi yang kokoh agar pelaksaan demokrasi di Indonesia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
• Bagaimanapun juga, penerapan demokrasi di Indonesai harus berdasarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, khususnya sila pertama Pancasila agar demokrasi Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud dengan baik.
• Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia mempunyai bentuk-bentuk demokrasi yang berkembang semenjak Indonesia merdeka. Bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia merupakan intepretasi usaha Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dan bahkan masih jauh dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukkan masih banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI1945 sebagai berikut:
• Kasus penyuapan yang dilakukan oleh wakil rakyat
• Munculnya penguasa dalam demokrasi
• Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik
• Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat
Selain itu, kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit. Kelompok elit disini dimaksudkan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan bentuk pemerintah (oligarki) yang memandang perbedaan martabat manusia seperti kekayaan, keluarga, kasta, jabatan dan bahkan militer. Ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan bagi warga dan negaranya dan tidak merugikan bagi kelompok elit tersebut.
Pada faktanya, setiap warga memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang. Setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihan, berpendapat, berbicara sebagaimana yang telah diatur. Namun, nyatanya masih banyak kasus diskriminasi dan penyelewengan hak yang tidak sesuai standar hak asasi. Masih banyak warga negara yang tidak menerima keadialan bahkan seakan-akan terputus haknya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk di contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut seharusnya diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalau anggota parlemen saja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, lantas bagaimana nasib bangsa ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa seharusnya menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontoh perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Contoh Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama adalah para pemuka agama, seorang motivator, seorang guru, dan lain sebagainya yang memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut seharusnya memberikan wawasan atau pengetahuan yang baik yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, apabila informasi yang disampaikan untuk tujuan yang tidak jelas tentu sangat bertentangan dengan kaidah Pancasila. Pihak tersebut tentu merugikan masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah memang benar seseorang memiliki hak untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, mengajak masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang disampaikannya, serta memberikan informasi. Namun, apabila seseorang tersebut memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Rakyat pun berhak untuk menolak pemimpin atau pihak seperti ini. Karena ini merupakan salah satu contoh seseorang yang tidak memiliki etika dan perilaku sesuai Pancasila.
NPM: 2111031044
Kelas: PKn AKT A
Prodi: S1-Akuntansi
Analasis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang awan gelap atau masih buruknya kasus HAM di Indonesia. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Hal ini juga ditunjukkannya dengan masih banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus di Papua. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana kasus perkembangan HAM di Indonesia serta mengetahui bagaimana mengendalikan atau mengatasinya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Dengan demikian hal ini menunjukkan masih banyaknya orang yang menginginkan HAM berjalan dengan baik, berkurangnya kasus HAM di Indonesia serta berjalannya kehidupan berbangsa yang tertib, aman, dan damai. Oleh karenanya, setiap warga negara berperan penting dalam proses HAM di Indonesia. Mari ubah awan gelap menuju awan terang untuk HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Indonesia mengenal demokrasi sejak dahulu kala. Indonesia mengenal adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Keputusan yang dilakukan dengan musyawarah akan terhindar dari konflik karena merupakan kesepakatan bersama. Hali ini juga tertuang dalam sila Pancasila yang ke-4 yaitu, “ Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Keadilan”.
Selain itu telah dikenal juga adanya tolong menolong yang sudah lahir dan tumbuh dalam jiwa asli masyarakat Indonesia. Pancasila dan nilai gotong-royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar masyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi, tujuan dan menjadi nafas hidup bersama dan berbangsa.
Dengan demikian, bahwasannya Indonesia sejatinya telah melakukan demokrasi melalui adat dan istiadat asli masyarakat Indonesia. Adat istiadat tersebut lahir dan tumbuh dalam jiwa masyarakatnya.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip yang berdasar pada kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Artinya, setiap warga negara harus taat dan patuh kepada aturan-aturan yang bersumber dari norma-norma agama. Prinsip ini sesuai dengan bunyi sila ke-1 yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Hal ini berarti pelaksaan demokrasi di Indonesia harus mewakili enam agama yang telah diakui, sebagai berikut:
• Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga berarti pelaksanaan demokrasi harus dilandaskan dengan rasa takut akan Tuhan.
• Penanaman rasa takut akan Tuhan diharapkan dapat menjadi benteng dan pondasi yang kokoh agar pelaksaan demokrasi di Indonesia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
• Bagaimanapun juga, penerapan demokrasi di Indonesai harus berdasarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, khususnya sila pertama Pancasila agar demokrasi Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud dengan baik.
• Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia mempunyai bentuk-bentuk demokrasi yang berkembang semenjak Indonesia merdeka. Bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia merupakan intepretasi usaha Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dan bahkan masih jauh dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukkan masih banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI1945 sebagai berikut:
• Kasus penyuapan yang dilakukan oleh wakil rakyat
• Munculnya penguasa dalam demokrasi
• Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik
• Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat
Selain itu, kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit. Kelompok elit disini dimaksudkan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan bentuk pemerintah (oligarki) yang memandang perbedaan martabat manusia seperti kekayaan, keluarga, kasta, jabatan dan bahkan militer. Ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan bagi warga dan negaranya dan tidak merugikan bagi kelompok elit tersebut.
Pada faktanya, setiap warga memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang. Setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihan, berpendapat, berbicara sebagaimana yang telah diatur. Namun, nyatanya masih banyak kasus diskriminasi dan penyelewengan hak yang tidak sesuai standar hak asasi. Masih banyak warga negara yang tidak menerima keadialan bahkan seakan-akan terputus haknya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk di contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut seharusnya diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalau anggota parlemen saja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, lantas bagaimana nasib bangsa ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa seharusnya menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontoh perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Contoh Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama adalah para pemuka agama, seorang motivator, seorang guru, dan lain sebagainya yang memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut seharusnya memberikan wawasan atau pengetahuan yang baik yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, apabila informasi yang disampaikan untuk tujuan yang tidak jelas tentu sangat bertentangan dengan kaidah Pancasila. Pihak tersebut tentu merugikan masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah memang benar seseorang memiliki hak untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, mengajak masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang disampaikannya, serta memberikan informasi. Namun, apabila seseorang tersebut memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Rakyat pun berhak untuk menolak pemimpin atau pihak seperti ini. Karena ini merupakan salah satu contoh seseorang yang tidak memiliki etika dan perilaku sesuai Pancasila.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
NAMA : Desvina Mayang Kinanti
NPM : 2111031091
KELAS : PKN A
PRODI : S1 Akuntansi
a) Artikel tersebut menjelaskan tentang kinerja penegakan HAM yang masih dianggap buruk. Upaya penegakan HAM di Indonesia masih harus terus diperbaiki, terutama tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Selain itu, munculnya kembali rezim otoritarian yang ditandai dengan keterbatasan ruang kebebasan sipil.
Menurut Usman Hamid (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia), mutu HAM di Indonesia mengalami kemunduran, yaitu ditandai dengan :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan agama melalui aturan dan kebijakan.
Diskriminasi berbasis gender yang diikuti pernyataan pejabat diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Berlanjutnya penjatuhan hukuman kejam yang melanggar HAM.
Menurut Asmin Fransiska (Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya), Catatan penting dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi harus disertai dengan pengungkapan kebenaran. Upaya pemerintah untuk menangani rasisme di Papua yaitu dengan meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan. Selain isu rasisme masih ada isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.
Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka pemerintah cenderung berfokus pada isu kemerdekaan kelompok dan upaya mempertahankan keutuhan wilayah namun mengesampingkan isu terkait HAM.
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah adanya pengetahuan dan pemahaman baru mengenai penegakan HAM dari perspektif yang berbeda. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui kondisi penegakan HAM di Indonesia sehingga kita dapat melakukan tindakan yang berada dalam kapasitas kita sebagai masyarakat yang diatur oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai sesama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
b) Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila memuat nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila pancasila, selain itu demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan bersama. Ada tiga karakter utama demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Sehingga karakter tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu pilar demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa setiap masyarakat diberikan kemerdekaan dalam beribadah serta memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait dengan hal ini maka kita harus meningkatkan kesadaran akan toleransi dan saling menghargai, contohnya adalah dengan tidak memaksakan keyakinan yang kita miliki terhadap orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak menjelek-jelekkan agama atau kepercayaan orang lain, menghargai perayaan hari besar agama lain dsb.
c) Demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan menurut pancasila dan UUD 1945, hal ini terlihat dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang melibatkan aspirasi rakyat. Selain itu, pemilu merupakan wujud dari penyelenggaraan demokrasi yang berlaku di Indonesia, yaitu demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Namun disisi lain, kinerja pemerintah dalam praktik demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan kembali terkait dengan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya beberapa kasus pelanggaran HAM, adanya ketimpangan sosial, diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi m, dan masih adanya praktik penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah.
d) Anggota parlemen berperan sebagai penampung aspirasi rakyat. Dengan peran tersebut seharusnya mereka menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit anggota parlemen yang mengesampingkan suara rakyat. Mereka mengatasnamakan rakyat untuk mengambil beberapa tindakan demi menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya persoalan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan dalam peran sebagai rakyat adalah melakukan kritik melalui demo yang terstruktur bukan hanya demo yang bersifat anarkis dengan melampiaskannya dengan merusak infrastruktur yang ada. Demo tersebut dapat menjadi kontroler terhadap kinerja pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28E ayat 3 yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", demo merupakan wujud dari pasal tersebut.
e) Seorang pemimpin merupakan sosok yang diberikan amanah oleh orang banyak dan dianggap memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Sosok pemimpin haruslah menjadi tauladan yang dapat mengayomi masyarakatnya. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab mulia, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut haruslah disertai dengan dedikasi yang tinggi pula. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah pemilu, dimana rakyat memilih seorang pemimpin yang akan menjadi penyalur aspirasi. Namun tidak jarang terdapat pihak-pihak yang diberikan amanah tersebut malah menyalahgunakan kekuasaannya demi menguntungkan pihak tertentu, hingga tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Hal tersebut juga berkaitan dengan HAM, terlebih ketika tindakan tersebut akan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.
NPM : 2111031091
KELAS : PKN A
PRODI : S1 Akuntansi
a) Artikel tersebut menjelaskan tentang kinerja penegakan HAM yang masih dianggap buruk. Upaya penegakan HAM di Indonesia masih harus terus diperbaiki, terutama tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Selain itu, munculnya kembali rezim otoritarian yang ditandai dengan keterbatasan ruang kebebasan sipil.
Menurut Usman Hamid (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia), mutu HAM di Indonesia mengalami kemunduran, yaitu ditandai dengan :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan agama melalui aturan dan kebijakan.
Diskriminasi berbasis gender yang diikuti pernyataan pejabat diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Berlanjutnya penjatuhan hukuman kejam yang melanggar HAM.
Menurut Asmin Fransiska (Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya), Catatan penting dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi harus disertai dengan pengungkapan kebenaran. Upaya pemerintah untuk menangani rasisme di Papua yaitu dengan meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan. Selain isu rasisme masih ada isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.
Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka pemerintah cenderung berfokus pada isu kemerdekaan kelompok dan upaya mempertahankan keutuhan wilayah namun mengesampingkan isu terkait HAM.
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah adanya pengetahuan dan pemahaman baru mengenai penegakan HAM dari perspektif yang berbeda. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui kondisi penegakan HAM di Indonesia sehingga kita dapat melakukan tindakan yang berada dalam kapasitas kita sebagai masyarakat yang diatur oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai sesama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
b) Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila memuat nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila pancasila, selain itu demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan bersama. Ada tiga karakter utama demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Sehingga karakter tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu pilar demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa setiap masyarakat diberikan kemerdekaan dalam beribadah serta memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait dengan hal ini maka kita harus meningkatkan kesadaran akan toleransi dan saling menghargai, contohnya adalah dengan tidak memaksakan keyakinan yang kita miliki terhadap orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak menjelek-jelekkan agama atau kepercayaan orang lain, menghargai perayaan hari besar agama lain dsb.
c) Demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan menurut pancasila dan UUD 1945, hal ini terlihat dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang melibatkan aspirasi rakyat. Selain itu, pemilu merupakan wujud dari penyelenggaraan demokrasi yang berlaku di Indonesia, yaitu demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Namun disisi lain, kinerja pemerintah dalam praktik demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan kembali terkait dengan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya beberapa kasus pelanggaran HAM, adanya ketimpangan sosial, diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi m, dan masih adanya praktik penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah.
d) Anggota parlemen berperan sebagai penampung aspirasi rakyat. Dengan peran tersebut seharusnya mereka menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit anggota parlemen yang mengesampingkan suara rakyat. Mereka mengatasnamakan rakyat untuk mengambil beberapa tindakan demi menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya persoalan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan dalam peran sebagai rakyat adalah melakukan kritik melalui demo yang terstruktur bukan hanya demo yang bersifat anarkis dengan melampiaskannya dengan merusak infrastruktur yang ada. Demo tersebut dapat menjadi kontroler terhadap kinerja pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28E ayat 3 yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", demo merupakan wujud dari pasal tersebut.
e) Seorang pemimpin merupakan sosok yang diberikan amanah oleh orang banyak dan dianggap memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Sosok pemimpin haruslah menjadi tauladan yang dapat mengayomi masyarakatnya. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab mulia, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut haruslah disertai dengan dedikasi yang tinggi pula. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah pemilu, dimana rakyat memilih seorang pemimpin yang akan menjadi penyalur aspirasi. Namun tidak jarang terdapat pihak-pihak yang diberikan amanah tersebut malah menyalahgunakan kekuasaannya demi menguntungkan pihak tertentu, hingga tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Hal tersebut juga berkaitan dengan HAM, terlebih ketika tindakan tersebut akan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.
Nama : Indy Basitu Rahma
NPM 2111031038
Kelas : A
1. Setelah melakukan analisis, menurut saya artikel kedua ini menjelaskan perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 masih buruk dalam penerapannya, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, terdapat diskriminasi terhadap perempuan, gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
Namun, meskipun tahun 2019 adalah tahun yang buruk untuk HAM, bangsa Indonesia juga memiliki beberapa kemajuan di bidang HAM, seperti adanya penegakan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik, selain itu juga terdapat aksi-aksi mahasiswa dalam mempertahankan keeksisan HAM di Indonesia.
Terdapat pelajaran positif yang dapat dipetik dari artikel ini, yaitu:
- Lebih memahami implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
- Lebih memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
- Menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam praktek pelaksanaan HAM serta semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
- Menjadi semangat untuk ikut serta dalam menangani kekurangan dalam praktik penyelenggaraan HAM
2. Demokrasi di Indonesia memang berasal dari nilai-nilai budaya atau adat istiadat asli bangsa Indonesia. Contohnya, pada masa kerajaan di Indonesia sudah mengenal adanya demokrasi, dengan contoh sistem feodal yang kekuasaannya bukan hanya ditangan raja atau penguasa, namun juga pada tangan rakyat. Hasil panen dari tanah juga dibagikan kepada rakyat dengan adil dan merata, tidak hanya dipegang atau dinikmati oleh raja saja. Hal ini menimbulkan adanya tradisi gotong royong. Tak hanya itu, tradisi musyawarah untuk mufakat dalam adat minangkabau juga menjadi nilai dasar budaya dari demokrasi Indonesia.
Untuk prinsip demokrasi dengan berKetuhanan Yang Maha Esa, maksudnya disini adalah nilai Tauhid, yaitu hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Didalam nilai ini juga mengandung kesetaraan derajat. Hal ini memiliki maksud yaitu semua manusia memiliki derajat atau kedudukan yang sama di mata Tuhan dan tidak boleh merendahkan sesama manusia.
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Ia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan membangun atau mengatur rakyat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Seharusnya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain didalam suatu organisasi dalam kampus dan bekerja sama dengan organisasi kampus lainnya untuk mengadakan demo guna memprotes anggota parlemen yang telah bertindak egois.
5. Menurut saya, pemimpin yang tega untuk menjadikan keloyalan serta emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan atau keinginannya sepihak adalah pemimpin yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Apabila terdapat pemimpin seperti itu, tentunya itu merupakan penyimpangan demokrasi serta HAM. Pemimpin seharusnya dapat adil dan tidak terfokus pada satu tradisi atau satu agama/budaya saja.
NPM 2111031038
Kelas : A
1. Setelah melakukan analisis, menurut saya artikel kedua ini menjelaskan perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 masih buruk dalam penerapannya, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, terdapat diskriminasi terhadap perempuan, gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
Namun, meskipun tahun 2019 adalah tahun yang buruk untuk HAM, bangsa Indonesia juga memiliki beberapa kemajuan di bidang HAM, seperti adanya penegakan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik, selain itu juga terdapat aksi-aksi mahasiswa dalam mempertahankan keeksisan HAM di Indonesia.
Terdapat pelajaran positif yang dapat dipetik dari artikel ini, yaitu:
- Lebih memahami implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
- Lebih memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
- Menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam praktek pelaksanaan HAM serta semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
- Menjadi semangat untuk ikut serta dalam menangani kekurangan dalam praktik penyelenggaraan HAM
2. Demokrasi di Indonesia memang berasal dari nilai-nilai budaya atau adat istiadat asli bangsa Indonesia. Contohnya, pada masa kerajaan di Indonesia sudah mengenal adanya demokrasi, dengan contoh sistem feodal yang kekuasaannya bukan hanya ditangan raja atau penguasa, namun juga pada tangan rakyat. Hasil panen dari tanah juga dibagikan kepada rakyat dengan adil dan merata, tidak hanya dipegang atau dinikmati oleh raja saja. Hal ini menimbulkan adanya tradisi gotong royong. Tak hanya itu, tradisi musyawarah untuk mufakat dalam adat minangkabau juga menjadi nilai dasar budaya dari demokrasi Indonesia.
Untuk prinsip demokrasi dengan berKetuhanan Yang Maha Esa, maksudnya disini adalah nilai Tauhid, yaitu hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Didalam nilai ini juga mengandung kesetaraan derajat. Hal ini memiliki maksud yaitu semua manusia memiliki derajat atau kedudukan yang sama di mata Tuhan dan tidak boleh merendahkan sesama manusia.
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Ia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan membangun atau mengatur rakyat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Seharusnya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain didalam suatu organisasi dalam kampus dan bekerja sama dengan organisasi kampus lainnya untuk mengadakan demo guna memprotes anggota parlemen yang telah bertindak egois.
5. Menurut saya, pemimpin yang tega untuk menjadikan keloyalan serta emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan atau keinginannya sepihak adalah pemimpin yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Apabila terdapat pemimpin seperti itu, tentunya itu merupakan penyimpangan demokrasi serta HAM. Pemimpin seharusnya dapat adil dan tidak terfokus pada satu tradisi atau satu agama/budaya saja.
Nama : Putri Handayani
NPM : 2111031018
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat dikatakan masih buruk. Pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun kelam dikarenakan ; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti :
1) Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas apelanggaran HAM
2) Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
3) Diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang merendahkan martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
6) Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam melalui vonis mati
Meskipun HAM di Indonesia mengalami keterpurukan khususnya pada tahun 2019, hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapatnya hal positif atau beberapa perkembangan baik yang terjadi seperti;
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Selain itu juga dapat dilihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, hal tersebut benar dikarenakan demokrasi yang ada di Indonesia ini merupakan gabungan dari adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah tertanam dalam demokrasi Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan martabat sebagai mahluk sosial. Misalnya dapat kita lihat, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu berbuat dan bertindak untuk menghargai sesama sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Kita tidak menutup diri untuk berpendapat dan menerima kritik dan saran dari orang lain agar kehidupan bangsa menjadi lebih baik.
Menurut saya, Pengaturan demokrasi di Indonesia telah melandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai panutannya hal ini terlihat dari dijunjung tingginya keberagaman keyakinan yang diakui dalam Negara Indonesia sehingga melahirkan demokrasi yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang berlandaskan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 29 UUD 1945.
C. Dalam penerapannya di Indonesia, menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan dan belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh aparatur Negara. Salah satu contohya seperti demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Membuang kedaulatan rakyat disini contohnya banyak rakyat yang belum merasakan fasilitas layanan publik karena biaya yang dirasa masih sangat mahal, terjadinya penggusuran, dan rakyat kecil (miskin) terkalahkan dengan masyarakat kaya. Hal ini bertentangan dengan makna dari demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan suatu negara yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama tanpa ada pengecualian dan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila demokrasi dikatakan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka seharusnya maka seharusnya tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan hak atas pengambilan keputusan bersama yang menyangkut kehidupannya serta tidak akan ada pembeda antara masyarakat kecil dan masyarakat kaya dalam memperoleh keadilan. Dalam Pancasila sila kelima juga menjelaskan bahwa akan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana negara menjanjikan adanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa yang digunakan sebagai landasan negara dalam melakukan sesuatu yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Anggota parlemen tersebut tidak bertindak adil atau hanya mementingkan kepentingan pribadi, membangun serta mengatur masyarakat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Sebaiknya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain dalam kampus maupun diluar lingkungan kampus untuk bekerja sama dengan mahasiswa dari kampus lainnya untuk mengadakan demo dengan tujuan untuk memprotes anggota parlemen yang telah bertindak semena-mena dan tidak adil
E. Menurut pendapat saya, adanya pihak-pihak karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tersebut dikarenakan pastinya tidak ada masyarakat yang tidak mengharapkan pemimpin yang kharismatik. Tetapi, pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan berdampak tidak baik/negatif karena dapat menimbulkan sikap apatis sehingga munculnya diskriminasi terhadap SARA. Hal ini berhubungan dan akan mempengaruhi konsep hak asasi manusia (HAM) dan jika oknum-oknum tega menggerakan loyalitas rakyat yang bahkan menjadikannya tumbal untuk tujuan yang tidak jelas pastinya akan menghancurkan sistem demokrasi saat ini dan bahkan hal tersebut dapat melanggar HAM sehingga dapat mengancam kesatuan negara itu sendiri. Pihak-pihak tersebut harus dimusnahkan dari pemerintahan Indonesia jika tidak ingin demokrasi negara ini hancur dan juga kita sebagai warga Indonesia yang berwawasan harus lah dapat secara cermat dan kritis dalam memilih pemimpin pemimpin bangsa.
NPM : 2111031018
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat dikatakan masih buruk. Pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun kelam dikarenakan ; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti :
1) Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas apelanggaran HAM
2) Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
3) Diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang merendahkan martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
6) Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam melalui vonis mati
Meskipun HAM di Indonesia mengalami keterpurukan khususnya pada tahun 2019, hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapatnya hal positif atau beberapa perkembangan baik yang terjadi seperti;
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Selain itu juga dapat dilihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, hal tersebut benar dikarenakan demokrasi yang ada di Indonesia ini merupakan gabungan dari adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah tertanam dalam demokrasi Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan martabat sebagai mahluk sosial. Misalnya dapat kita lihat, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu berbuat dan bertindak untuk menghargai sesama sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Kita tidak menutup diri untuk berpendapat dan menerima kritik dan saran dari orang lain agar kehidupan bangsa menjadi lebih baik.
Menurut saya, Pengaturan demokrasi di Indonesia telah melandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai panutannya hal ini terlihat dari dijunjung tingginya keberagaman keyakinan yang diakui dalam Negara Indonesia sehingga melahirkan demokrasi yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang berlandaskan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 29 UUD 1945.
C. Dalam penerapannya di Indonesia, menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan dan belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh aparatur Negara. Salah satu contohya seperti demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Membuang kedaulatan rakyat disini contohnya banyak rakyat yang belum merasakan fasilitas layanan publik karena biaya yang dirasa masih sangat mahal, terjadinya penggusuran, dan rakyat kecil (miskin) terkalahkan dengan masyarakat kaya. Hal ini bertentangan dengan makna dari demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan suatu negara yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama tanpa ada pengecualian dan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila demokrasi dikatakan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka seharusnya maka seharusnya tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan hak atas pengambilan keputusan bersama yang menyangkut kehidupannya serta tidak akan ada pembeda antara masyarakat kecil dan masyarakat kaya dalam memperoleh keadilan. Dalam Pancasila sila kelima juga menjelaskan bahwa akan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana negara menjanjikan adanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa yang digunakan sebagai landasan negara dalam melakukan sesuatu yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Anggota parlemen tersebut tidak bertindak adil atau hanya mementingkan kepentingan pribadi, membangun serta mengatur masyarakat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Sebaiknya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain dalam kampus maupun diluar lingkungan kampus untuk bekerja sama dengan mahasiswa dari kampus lainnya untuk mengadakan demo dengan tujuan untuk memprotes anggota parlemen yang telah bertindak semena-mena dan tidak adil
E. Menurut pendapat saya, adanya pihak-pihak karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tersebut dikarenakan pastinya tidak ada masyarakat yang tidak mengharapkan pemimpin yang kharismatik. Tetapi, pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan berdampak tidak baik/negatif karena dapat menimbulkan sikap apatis sehingga munculnya diskriminasi terhadap SARA. Hal ini berhubungan dan akan mempengaruhi konsep hak asasi manusia (HAM) dan jika oknum-oknum tega menggerakan loyalitas rakyat yang bahkan menjadikannya tumbal untuk tujuan yang tidak jelas pastinya akan menghancurkan sistem demokrasi saat ini dan bahkan hal tersebut dapat melanggar HAM sehingga dapat mengancam kesatuan negara itu sendiri. Pihak-pihak tersebut harus dimusnahkan dari pemerintahan Indonesia jika tidak ingin demokrasi negara ini hancur dan juga kita sebagai warga Indonesia yang berwawasan harus lah dapat secara cermat dan kritis dalam memilih pemimpin pemimpin bangsa.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Nadiya Destriantari
NPM : 2111031005
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dalam artikel telah dijelaskan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia terlihat buruk dan berjalan tidak baik dalam kinerja dan penegakannya, terutama pada tahun 2019. Adanya kinerja penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2019, menjadikan berbagai soal pelanggaran HAM di masa lalu serta penanganan konflik sumber daya alam telah menjadi tugas bagi pemerintah untuk bertindak. Penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 pun menjadi ancaman yang dapat dilihat dari adanya pembatasan secara ketat ruang bagi sipil. Adapun hal-hal yang menunjukkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 tidak berjalan baik, yaitu tidak adanya keadilan maupun bentuk responsibilitas terhadap proses dari kasus pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, kemudian adanya pembatasan bagi masyarakat dalam hal kebebasan menyuarakan pendapat maupun dalam hal agama. Setelah itu, terdapat bentuk diskriminasi gender maupun pelanggaran bagi hak-hak perempuan, peran pemerintah yang tidak baik dalam hal penerapan keadilan, berbagai persoalan kasus pelanggaran HAM yang merebak luas di Papua, serta cara penetapan penjatuhan hukum yang kejam.
Selanjutnya pada artikel tersebut terkait bhineka tapi bercanda oleh Asmin Fransiska seorang Dekan Fakultas Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya, menunjukkan adanya persetujuan mengenai penegakan Hak Asasi Manusia yang buruk di Indonesia. Pengungkapan kebenaran sangat penting dilakukan bersamaan dengan proses rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Kemudian mengenai persoalan di Papua, juga dijelaskan bahwa anggota suatu bangsa yang diperlakukan berbeda karena adanya gaya hidup, tradisi, dan warna kulit juga menjadi persoalan di Papua. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan askes ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Kemudian pentingnya untuk melihat kewajiban negara atas HAM dalam hal kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan disamping juga melihat isu kemerdekaan kelompok tersebut.
Adapun hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah menimbulkan kesadaran bahwa selain pemerintah dan aparat penegak hukum maupun keamanan, kita juga sebagai masyarakat sipil penting untuk bertindak serta mengusahakan penegakan Hak Asasi Manusia yang sesuai sebagaimana mestinya dan memastikan terjadinya perlindungan HAM yang baik. Sebagai anggota masyarakat, apapun statusnya mempunyai peran-peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Setiap komponen dalam masyarakat mempunyai komitmen dan fokus serta prihatin pada masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa hal positif yang ada walaupun terjadi kemunduran HAM di Indonesia, yaitu melakukan reformasi dan pembenahan dalam pemastian perlindungan HAM lebih baik, menegakkan supremasi, serta mereformasi sektor keamanan publik.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :Menurut saya, nilai demokrasi Indonesia merupakan hasil cerminan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia memiliki berbagai aneka ragam etnik (suku bangsa) dengan kepemilikan budaya yang juga beragam. Nilai dari demokrasi juga merupakan hal yang penting untuk digunakan dalam membangun budaya yang bersih dalam sebuah kelembagaan sosial masyarakat. Salah satu nilai demokrasi berdasarkan budaya asli Indonesia, yaitu nilai kearifan budaya Sunda. Beberapa prinsip atau nilai demokrasi didasarkan pada kearifan budaya Sunda, sebagaimana tercermin dalam peribahasa, contohnya Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek (tidak boleh korupsi, maling, mencuri, menyuap; kalau mau mengambil sesuatu harus seijin yang punya); Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan (saling bekerja sama membangun kemitraan yang kuat).Prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi, beroposisi adalah bagian dari ciri negara hukum yang demokratis. Artinya dalam pemerintahan demokratis menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kegotong-royongan seperti mendirikan organisasi baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Adapun pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya pelaksanaan dalam berdemokrasi harus sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu bentuk sistem dan perlakuannya dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus mematuhi atau sesuai nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah dan rakyat juga harus menyadari bahwa hukum tuhan selain hukum yang telah dibuat oleh manusia.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya atau belum seratus persen sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Demokrasi yang berkembang di Indonesia belum secara baik mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah maupun para pemimpin yang menunjukkan praktik demokrasi kurang berjalan baik, karena saat ini makin luas aksi dari para pemimpin yang melakukan tindakan menyuap, kebijakan demokrasi yang kurang berpihak ke rakyat kecil, politik yang kurang sehat, pelaksanaan demokrasi belum maksimal dan hanya menguntungkan golongan tertentu.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Menurut saya, apabila terdapat kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka tindakan tersebut dinilai sangat tidak benar dan bertentangan dengan nilai pancasila, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 serta bertentangan pelaksanaan demokrasi yang baik dan benar. Sebagai anggota parlemen, sudah seharusnya melakukan peran dan tugasnya dalam hal agenda politik sesuai dengan suara dan kepentingan rakyat, karena dalam hal ini anggota parlemen sebagai wakil rakyat yang patut mendengarkan dan menyampaikan suara rakyat dalam menjalani kehidupan. Tindakan tersebut juga dinilai adanya aksi mementingkan diri sendiri bagi anggota parlemen dan tidak menjalankan tugas dan peran sesuai tujuan dan aturan yang berlaku. Maka dalam kasus yang seperti ini, sikap yang dapat saya lakukan adalah dengan melaporkan atau memberikan aspirasi kepada pemerintah bahwa tindakan yang dilakukan anggota parlemen tersebut tidak benar dan melanggar aturan, serta kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memilih dan menyeleksi para pemimpin maupun anggota parlemen.
E.Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah tidak baik untuk dimiliki oleh pihak penguasa dan merupakan tindakan yang akan sia-sia bagi pemimpin jika memanfaatkan kekuasaan kharismatik tersebut namun bertindak yang tidak jelas dan merugikan masyarakat. Pada umumnya akan terlihat baik bagi seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang berkharisma berakar tradisi dan agama, namun hal tersebut menjadi tidak ada gunanya apabila pemimpin tersebut tidak melakukan tindakan yang bijaksana dan tega memanfaatkan rakyat dalam mementingkan diri sendiri maupun golongan. Karena dalam hal ini yang dinilai adalah proses kinerja dari para pihak atau pemimpin tersebut, serta hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara jelas tindakan dari pihak yang memiliki kekuasaan tersebut sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini, karena hal tersebut tidak mencerminkan adanya pelaksanaan demokrasi yang baik dan benar serta pelanggaran mengenai konsep hak asasi manusia karena tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat serta menjadikan rakyat tersebut menjadi tumbal.
Nama : Alya Anty Shafira
NPM : 2111031097
Kelas : PKn A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan artikel tersebut, sangat jelas bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami kemunduran dan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan pembela-pembela hak kebenaran akan HAM pun sering diserang. Para pelanggar HAM terutama aparat pemerintah sendiri tidak diadili dengan tegas oleh pemerintah. Hal ini harus segera ditindaklanjuti sebagai cara mendapatkan keadilan di mata umum. Pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban pelanggaran HAM juga perlu dilakukan. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi membuka mata bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM terjadi sehingga hal ini menjadi pelajaran dan merupakan hal yang harus diselesaikan. Di samping semua keburukannya, saya juga menjadi tahu bahwa Indonesia diakui telah melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa terkandung dalam Pancasila. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya asli Indonesia banyak yang telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, serta adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang kita. Dapat kita artikan bahwa demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat atau budaya asli Indonesia saat ini sudah mulai tidak digunakan dan hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Demokrasi dengan nilai adat istiadat/budaya asli harus terus ditegakkan sebagai identitas bangsa dan ciri negara.
Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi ini menganut paham religius yang menolak atheisme. Demokrasi ini menjelaskan bahwa kegiatan kenegaraan harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Berdasarkan literatur yang saya baca dan apa yang telah dialami, menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tidak menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan pada kurangnya penegakan keadilan di tengah masyarakat yang artinya sila kelima Pancasila kurang ditegakkan. Masalah SARA, pelecehan suatu kelompok tertentu, saling mengejek masih sering terjadi di kehidupan sekitar kita. Asas Pemilu yang luberjurdil juga sudah banyak tidak dilakukan. Banyak partai-partai yang melakukan kecurangan dengan sogokan uang tutup mulut.
D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, hal ini sangat tidak sesuai dan tidak bisa dijadikan contoh dalam kehidupan. Sebagai anggota parlemen harus menjadi contoh bagi masyarakatnya dan mendengarkan aspirasi rakyat. Transparansi akan hal tersebut sangatlah harus dilakukan.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangat tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia. Manusia memiliki hak untuk hidup bukan untuk dijadikan tumbal. Tujuan yang tidak jelas adanya tidak perlu dicapai karena akan merugikan banyak pihak. Kita harus melaksanakan kegiatan kenegaraan dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 agar kenyamanan terus berjalan.
NPM : 2111031097
Kelas : PKn A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan artikel tersebut, sangat jelas bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami kemunduran dan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan pembela-pembela hak kebenaran akan HAM pun sering diserang. Para pelanggar HAM terutama aparat pemerintah sendiri tidak diadili dengan tegas oleh pemerintah. Hal ini harus segera ditindaklanjuti sebagai cara mendapatkan keadilan di mata umum. Pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban pelanggaran HAM juga perlu dilakukan. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi membuka mata bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM terjadi sehingga hal ini menjadi pelajaran dan merupakan hal yang harus diselesaikan. Di samping semua keburukannya, saya juga menjadi tahu bahwa Indonesia diakui telah melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa terkandung dalam Pancasila. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya asli Indonesia banyak yang telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, serta adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang kita. Dapat kita artikan bahwa demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat atau budaya asli Indonesia saat ini sudah mulai tidak digunakan dan hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Demokrasi dengan nilai adat istiadat/budaya asli harus terus ditegakkan sebagai identitas bangsa dan ciri negara.
Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi ini menganut paham religius yang menolak atheisme. Demokrasi ini menjelaskan bahwa kegiatan kenegaraan harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Berdasarkan literatur yang saya baca dan apa yang telah dialami, menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tidak menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan pada kurangnya penegakan keadilan di tengah masyarakat yang artinya sila kelima Pancasila kurang ditegakkan. Masalah SARA, pelecehan suatu kelompok tertentu, saling mengejek masih sering terjadi di kehidupan sekitar kita. Asas Pemilu yang luberjurdil juga sudah banyak tidak dilakukan. Banyak partai-partai yang melakukan kecurangan dengan sogokan uang tutup mulut.
D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, hal ini sangat tidak sesuai dan tidak bisa dijadikan contoh dalam kehidupan. Sebagai anggota parlemen harus menjadi contoh bagi masyarakatnya dan mendengarkan aspirasi rakyat. Transparansi akan hal tersebut sangatlah harus dilakukan.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangat tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia. Manusia memiliki hak untuk hidup bukan untuk dijadikan tumbal. Tujuan yang tidak jelas adanya tidak perlu dicapai karena akan merugikan banyak pihak. Kita harus melaksanakan kegiatan kenegaraan dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 agar kenyamanan terus berjalan.
NAMA : Tamara Nisa
NPM : 2111031029
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A. - Dari analisis kasus diatas HAM masih mengalami kekelaman dalam penegakannya, dapat dilihat dari beberapa hal seperti tidak ada nya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, terjadinya kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender terutama pada perempuan serta pelanggaran hak-hak perempuan dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM serta penjatuhan hukum teman kejam seperti vonis mati ataupun tindakan eksekutif di luar pengadilan. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan hak yang lebih baik menegakkan supremasi keamanan publik.
- Hal positif dari artikel diatas adalahternyata walaupun HAM belum ditegakkan secara adil di Indonesia namun pemerintahan Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi, menegakkan supremasi hukum, dan merenovasi sektor keamanan publik, Selain itu bisa mengetahui bahwa pernah terjadi kelam terhadap HAM pada tahun 2019, Terdapat diskriminasi terhadap perempuan, adanya hukuman kejam bagi pelanggar HAM.
B. - Demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat asli Indonesia karena adat istiadat masyarakat Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik, demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
- Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan penerapan nya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama serta menganut paham religius atau menolak atheisme
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia karena masih banyak masyarakat terutama para remaja sekarang yang mengabaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Serta masih banyak masyarakat terutama anak-anak yang belum mendapatkan hak asasinya seperti masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan kasih sayang secara penuh dari orang tua serta tempat tinggal yang belum layak untuk ditempati ( seperti kolong jembatan, pinggir jalan dan didepan ruko-ruko). Saat ini juga banyak peristiwa ketika masyarakat ingin menyampaikan pendapat atau aspirasi nya masih diabaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa haknya Belum terpenuhi.
D. Hal seperti ini sudah biasa agar tidak menjadi sebuah kebiasaan harusnya para parlementer bisa mengaspirasi semua pendapat rakyat baik dimedia sosial maupun dalam bentuk demo yang sehat atau demo yang tidak sehat. Serta kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai dalam memilih aparat parlementer agar Aspirasi masyarakat dapat didengar dengan baik dan tidak disalah gunakan dalam melaksanakan agenda politik
E. Pemimpin yang Kharismatik menurut saya sangat dibutuhkan akan tetapi jika pemimpin tersebut memiliki pendirian yang teguh terhadap suatu agama yang dia anut dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat yang dimana masyarakat di Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja melainkan Indonesia memiliki keragaman agama. Sehingga masyarakat Indonesia jika menaati pemimpin yang kharismatik maka rakyat Indonesia akan terpecah belah.
NPM : 2111031029
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A. - Dari analisis kasus diatas HAM masih mengalami kekelaman dalam penegakannya, dapat dilihat dari beberapa hal seperti tidak ada nya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, terjadinya kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender terutama pada perempuan serta pelanggaran hak-hak perempuan dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM serta penjatuhan hukum teman kejam seperti vonis mati ataupun tindakan eksekutif di luar pengadilan. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan hak yang lebih baik menegakkan supremasi keamanan publik.
- Hal positif dari artikel diatas adalahternyata walaupun HAM belum ditegakkan secara adil di Indonesia namun pemerintahan Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi, menegakkan supremasi hukum, dan merenovasi sektor keamanan publik, Selain itu bisa mengetahui bahwa pernah terjadi kelam terhadap HAM pada tahun 2019, Terdapat diskriminasi terhadap perempuan, adanya hukuman kejam bagi pelanggar HAM.
B. - Demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat asli Indonesia karena adat istiadat masyarakat Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik, demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
- Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan penerapan nya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama serta menganut paham religius atau menolak atheisme
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia karena masih banyak masyarakat terutama para remaja sekarang yang mengabaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Serta masih banyak masyarakat terutama anak-anak yang belum mendapatkan hak asasinya seperti masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan kasih sayang secara penuh dari orang tua serta tempat tinggal yang belum layak untuk ditempati ( seperti kolong jembatan, pinggir jalan dan didepan ruko-ruko). Saat ini juga banyak peristiwa ketika masyarakat ingin menyampaikan pendapat atau aspirasi nya masih diabaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa haknya Belum terpenuhi.
D. Hal seperti ini sudah biasa agar tidak menjadi sebuah kebiasaan harusnya para parlementer bisa mengaspirasi semua pendapat rakyat baik dimedia sosial maupun dalam bentuk demo yang sehat atau demo yang tidak sehat. Serta kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai dalam memilih aparat parlementer agar Aspirasi masyarakat dapat didengar dengan baik dan tidak disalah gunakan dalam melaksanakan agenda politik
E. Pemimpin yang Kharismatik menurut saya sangat dibutuhkan akan tetapi jika pemimpin tersebut memiliki pendirian yang teguh terhadap suatu agama yang dia anut dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat yang dimana masyarakat di Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja melainkan Indonesia memiliki keragaman agama. Sehingga masyarakat Indonesia jika menaati pemimpin yang kharismatik maka rakyat Indonesia akan terpecah belah.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Putri Yulfhita Claraini
NPM : 2111031079
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. 1. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya pada tahun 2019 masih buruk. Banyak hal terkait HAM yang mengalami kemacetan dalam penegakannya. Dijelaskan dalam artikel bahwa Papua paling banyak mengalami pelanggaran HAM. Namun, bukan hanya soal penegakan HAM di Papua yang harus ditangani. Papua merupakan wilayah yang ingin mendapatkan kesamarataan dalam hal gaya hidup. Papua sering mendapatkan rasisme dari negaranya sendiri. Hal inilah yang sebenarnya permasalahan utama Indonesia. Masalah ekonomi, ketidaksetaraan akses, kesehatan dan pendidikan harus merata senusantara. Tetapi Indonesia hanya terfokus pada kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM. Hal ini sama saja dengan memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat meski komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghapusan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara.
2. Dari banyaknya permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia, saya tetap bisa mengetahui bahwa pemerintah terus berusaha mewujudkan penegakan HAM secara maksimal dengan terus melakukan langkah-langkah reformasi dan meratifikasi berbagai perjanjian terkait HAM.
B. 1. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah ramah, terbuka dan suka bergotong royong. Sikap ini sangat cocok dengan demokrasi kita saat ini yaitu demokrasi Pancasila, dimana pemerintahan adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sikap rakyat yang ramah akan membantu dalam penegakan hukum dan pencarian di Indonesia. Sikap terbuka/transparansi oleh para pemimpin rakyat akan sangat membantu masyarakat mengetahui hal-hal terkait politik di Indonesia. Dengan adanya penerapan yang saling timbal balik tersebut, pemerintahan Indonesia akan terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Namun sebenarnya, pengimplementasian yang ada saat ini jauh dari sikap yang telah saya jelaskan sebelumnya. Menyebabkan pemerintahan Indonesia sering bersitegang dan rawan mengalami konflik.
2. Maksud dari demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah semua agama yang ada di Indonesia dapat bersatu dan menjadi warga negara karena Indonesia memilih landasan negara berdasarkan Pancasila. Setiap aspek kehidupan di Indonesia terselenggarakan secara taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu maka diharapkan masyarakat memiliki pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat ditemukan adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.
C. Demokrasi kini sudah cukup menjunjung nilai dan tujuan bersama seperti pelaksanaan umum yang bersifat luber dan jurdil, memiliki kebebasan dalam berpendapat serta bersuara dalam musyawarah. Demokrasi telah memberikan kebebasan dan menjunjung hak yang memang seharusnya kita miliki seperti hak memilih agama, hak untuk hidup, dan hak kebebasan. Meskipun begitu, dalam pengimplementasiannya masih banyak permasalahan di Indonesia terkait hak kebebasan, yaitu pelanggaran hak wanita, diskriminasi, rasisme, dan sebagainya. Beberapa hak telah diterapkan dengan baik di Indonesia, namun setara pula dengan banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, jaminan supremasi hukum.
D. Kejadian tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena sejatinya anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Seperti contoh kasus 2017 lalu yaitu rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menimbulkan tindakan yang kontraproduktif. Seorang parlemen seharusnya tidak mengutamakan penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan masyarakat. Karena tugas parlemen sendiri adalah memecahkan masalah yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Anggota parlemen yang mementingkan diri sendiri tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan banyak masyarakat. Serta kita sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa harus menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontohkan perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama adalah para pemuka agama, seorang motivator, seorang guru, dan sebagainya yang memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut seharusnya memberikan wawasan atau pengetahuan yang baik yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, jika informasi yang disampaikan untuk tujuan yang tidak jelas, bertentangan dengan kaidah Pancasila serta memiliki rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, serta tidak mau mendengar pendapat orang lain maka hal tersebutlah yang merusak tatanan dan dapat menghasut orang-orang yang berada di bawahnya untuk melanggar HAM yang ada.
Terima kasih
NPM : 2111031079
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. 1. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya pada tahun 2019 masih buruk. Banyak hal terkait HAM yang mengalami kemacetan dalam penegakannya. Dijelaskan dalam artikel bahwa Papua paling banyak mengalami pelanggaran HAM. Namun, bukan hanya soal penegakan HAM di Papua yang harus ditangani. Papua merupakan wilayah yang ingin mendapatkan kesamarataan dalam hal gaya hidup. Papua sering mendapatkan rasisme dari negaranya sendiri. Hal inilah yang sebenarnya permasalahan utama Indonesia. Masalah ekonomi, ketidaksetaraan akses, kesehatan dan pendidikan harus merata senusantara. Tetapi Indonesia hanya terfokus pada kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM. Hal ini sama saja dengan memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat meski komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghapusan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara.
2. Dari banyaknya permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia, saya tetap bisa mengetahui bahwa pemerintah terus berusaha mewujudkan penegakan HAM secara maksimal dengan terus melakukan langkah-langkah reformasi dan meratifikasi berbagai perjanjian terkait HAM.
B. 1. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah ramah, terbuka dan suka bergotong royong. Sikap ini sangat cocok dengan demokrasi kita saat ini yaitu demokrasi Pancasila, dimana pemerintahan adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sikap rakyat yang ramah akan membantu dalam penegakan hukum dan pencarian di Indonesia. Sikap terbuka/transparansi oleh para pemimpin rakyat akan sangat membantu masyarakat mengetahui hal-hal terkait politik di Indonesia. Dengan adanya penerapan yang saling timbal balik tersebut, pemerintahan Indonesia akan terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Namun sebenarnya, pengimplementasian yang ada saat ini jauh dari sikap yang telah saya jelaskan sebelumnya. Menyebabkan pemerintahan Indonesia sering bersitegang dan rawan mengalami konflik.
2. Maksud dari demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah semua agama yang ada di Indonesia dapat bersatu dan menjadi warga negara karena Indonesia memilih landasan negara berdasarkan Pancasila. Setiap aspek kehidupan di Indonesia terselenggarakan secara taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu maka diharapkan masyarakat memiliki pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat ditemukan adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.
C. Demokrasi kini sudah cukup menjunjung nilai dan tujuan bersama seperti pelaksanaan umum yang bersifat luber dan jurdil, memiliki kebebasan dalam berpendapat serta bersuara dalam musyawarah. Demokrasi telah memberikan kebebasan dan menjunjung hak yang memang seharusnya kita miliki seperti hak memilih agama, hak untuk hidup, dan hak kebebasan. Meskipun begitu, dalam pengimplementasiannya masih banyak permasalahan di Indonesia terkait hak kebebasan, yaitu pelanggaran hak wanita, diskriminasi, rasisme, dan sebagainya. Beberapa hak telah diterapkan dengan baik di Indonesia, namun setara pula dengan banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, jaminan supremasi hukum.
D. Kejadian tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena sejatinya anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Seperti contoh kasus 2017 lalu yaitu rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menimbulkan tindakan yang kontraproduktif. Seorang parlemen seharusnya tidak mengutamakan penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan masyarakat. Karena tugas parlemen sendiri adalah memecahkan masalah yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Anggota parlemen yang mementingkan diri sendiri tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan banyak masyarakat. Serta kita sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa harus menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontohkan perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama adalah para pemuka agama, seorang motivator, seorang guru, dan sebagainya yang memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut seharusnya memberikan wawasan atau pengetahuan yang baik yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, jika informasi yang disampaikan untuk tujuan yang tidak jelas, bertentangan dengan kaidah Pancasila serta memiliki rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, serta tidak mau mendengar pendapat orang lain maka hal tersebutlah yang merusak tatanan dan dapat menghasut orang-orang yang berada di bawahnya untuk melanggar HAM yang ada.
Terima kasih
Nama : Maiyomi Sanjaya
NPM : 2111031090
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan analisis saya, Terjadi kemunduran penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dikarenakan tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dll. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut adalah saya jadi mengetahui perkembangan kasus penegakan HAM di Indonesia dan menambah pengetahuan saya mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah penegakan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
· Mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali budaya dan agama. Demokrasi Indonesia memang berasal dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya gotong royong, musyawarah yang memang sudah melekat dengan budaya Indonesia.
· Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Menurut saya demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu segala sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus menyadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan, sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti aksi suap-menyuap uang untuk memenangkan pemilu, pelanggaran HAM, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dll.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sebagai rakyat Indonesia, jujur merasa kecewa dan kesal, karena mereka sebagai seharusnya bertindak adil dan jujur untuk kesejahteraan rakyat bukannya merugikan rakyat. Dan perlu diingat bahwa menjadi pemerintah bukan menjadi penguasa tetapi menjadi wakil rakyat untuk mensejahterakan negara.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya sebagai rakyat Indonesia yaitu saya tidak setuju dengan pemimpin yang seperti itu, karena pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya pemimpin yang kharismatik, tetapi pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama.
Hubungannya dengan konsep HAM era demokrasi sekarang yaitu pemimpin yang hanya berpegang teguh pada keyakinan tradisi/agamanya saja, tetapi malah menumbalkan loyalitas rakyat untuk hal yang tidak jelas, itu sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena bisa saja ada korban yang terkena imbasnya dari hal itu.
NPM : 2111031090
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan analisis saya, Terjadi kemunduran penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dikarenakan tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dll. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut adalah saya jadi mengetahui perkembangan kasus penegakan HAM di Indonesia dan menambah pengetahuan saya mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah penegakan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
· Mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali budaya dan agama. Demokrasi Indonesia memang berasal dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya gotong royong, musyawarah yang memang sudah melekat dengan budaya Indonesia.
· Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Menurut saya demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu segala sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus menyadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan, sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti aksi suap-menyuap uang untuk memenangkan pemilu, pelanggaran HAM, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dll.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sebagai rakyat Indonesia, jujur merasa kecewa dan kesal, karena mereka sebagai seharusnya bertindak adil dan jujur untuk kesejahteraan rakyat bukannya merugikan rakyat. Dan perlu diingat bahwa menjadi pemerintah bukan menjadi penguasa tetapi menjadi wakil rakyat untuk mensejahterakan negara.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya sebagai rakyat Indonesia yaitu saya tidak setuju dengan pemimpin yang seperti itu, karena pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya pemimpin yang kharismatik, tetapi pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama.
Hubungannya dengan konsep HAM era demokrasi sekarang yaitu pemimpin yang hanya berpegang teguh pada keyakinan tradisi/agamanya saja, tetapi malah menumbalkan loyalitas rakyat untuk hal yang tidak jelas, itu sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena bisa saja ada korban yang terkena imbasnya dari hal itu.
Nama: Grecia Hotroha
NPM: 2111031062
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
a. Dari kedua artikel yang telah saya baca, isi dari artikel tersebut dalam rangka penegakan suatu hak asasi manusia dapat disimpulkan masih buruk walaupun adanya kabar baik yaitu terkait amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sector keamanan publik, namun dalam pengimplementasiannya, langkah-langkah reformasi tersebut tidak terlihat membuahkan hasil terhadap pengeakan hukum dan keadilan terkait HAM di Indonesia. Mengapa demikian?
- Dikarenakan masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait pelanggaran hak asasi manusia, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA.
- Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang masih berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya, yang mana pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan.
- Banyaknya agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Selanjutnya, hal positif yang didapat dari artikel tersebut adalah menambah informasi terkait bagaimana kondisi dan upaya dalam penegakan HAM di Indonesia, lebih menaruh awareness atau kesadaran terkait pentingnya penegakan dan peningkatan dalam penegakan HAM di Indonesia.
b. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia adalah setiap negara memiliki ciri khas unik yang menjadi identitas sebagai pembeda dari negara yang satu dengan negara yang lain sehingga mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia sangat bagus, dikarenakan hal tersebut dapat menjadi cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Selanjutnya, dalam menjalankan suatu negara yang berdemokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa itu sendiri sehingga Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat itu sendiri, seperti dari masyarakat Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah sangat baik terhadap prinsip demokrasi tersebut. Mengapa demikian? Karena segala tata cara kehidupan dan seluk beluk sistem pemerinatahan suatu negara berasaskan kepada pola kehidupan dimana Tuhan yang Maha Esa menjadi pusat dan dasar dalam berkehidupan, dimana yang kita ketahui adalah setiap ajaran dan nilai-nilai suatu agama pasti selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran sehingga dengan adanya prinsip demokrasi ini, dapat membuat masyarakat menjadi tentram, aman dan peduli (menghargai) satu sama lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia akibat prinsip ke-Tuhanan tersebut.
c. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia pada saat ini telah sesuai dengan pancasila, khususnya sila ke-4, yaitu adanya pemilihan umum (pemilu) baik dari tingkat kepala daerah maupun sampai pemilihan presiden, yang mana dilakukan oleh musyawarah mufakat atau dengan kata lain dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) yang berasaskan bebas, langsung, jujur, dan adil. Namun, masih banyak kelemahan akan demokrasi Indonesia yang tidak mencerminkan pancasila, misalnya adanya KKN, suap menyuap demi kemenangan, ataupun kampanye terselubung yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, terkait menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, banyak sekali calon pemimpin daerah ataupun negara yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri, yaitu seperti banyaknya orang yang hak kebebasan berpendapatnya dicabut, saling menghina atau menjelek-jelekkan antara kubu yang satu dengan yang lain, dan lain sebagainya.
d. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sikap saya memprotes dan mengelaborasi bukti kemudian memviralkan kondisi tersebut agar masyarakat bisa selalu aware terhadap para pejabat ataupun “aktor” di pemerintahan khususnya di bidang politik agar tidak menjadi pihak yang dimanfaatkan semata-mata terus oleh para pejabat pemerintahan tersebut. Mengapa demikian? Karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa di zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang trust issue atau “tidak menaruh percaya” lagi kepada para pejabat negara ataupun orang-orang di pemerintahan. Karena dalam kasusnya, para pejabat negara untuk sekarang ini banyak sekali melakukan praktik manipulasi kekuasaan rakyat hanya untuk memperoleh kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun partai politiknya.
e. Menurut pendapat saya, mengenai pihak-pihak tersebut yaitu terkadang memberikan banyak pengaruh yang menyebabkan banyak kemungkinan akan retaknya suatu persatuan dan kesatuan suatu bangsa (karena di Indonesia sendiri terdiri berbagai keanekaragaman masyarakat atau plural). Mengapa demikian? Karena dengan menggerakan loyalitas dan emosi rakyat terkait seputar nilai-nilai agama ataupun tradisi dari salah satu konsep saja dapat menyebabkan masyarakat dari negara tersebut terpecah belah hingga menjadi banyak kubu (kubu mayoritas dan minoritas), yang mana kita ketahui bahwa setiap ajaran agama dan tradisi dari suatu kelompok masyarakat itu pasti berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain walaupun pasti tidak keluar dari fungsi asli ajaran tersebut yaitu mengajarkan kebaikan. Tetapi adanya berbagai paham dalam suatu negara contohnya seperti Indonesia ini sendiri, pihak-pihak kharismatik yang sangat berakar dari tradisi maupun agama akan memecah-mecahkan masyarakat menjadi berbagai kelompok. Hal ini akan mempengaruhi konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini contohnya konflik SARA antar golongan yang mengancam kesatuan negara itu sendiri, seperti saling menghina, melempar kebencian, ataupun dapat lebih parah lagi, seperti membunuh, karena menaruh ketidaksukaan atau kebencian kepada suatu kelompok tertentu.
NPM: 2111031062
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
a. Dari kedua artikel yang telah saya baca, isi dari artikel tersebut dalam rangka penegakan suatu hak asasi manusia dapat disimpulkan masih buruk walaupun adanya kabar baik yaitu terkait amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sector keamanan publik, namun dalam pengimplementasiannya, langkah-langkah reformasi tersebut tidak terlihat membuahkan hasil terhadap pengeakan hukum dan keadilan terkait HAM di Indonesia. Mengapa demikian?
- Dikarenakan masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait pelanggaran hak asasi manusia, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA.
- Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang masih berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya, yang mana pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan.
- Banyaknya agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Selanjutnya, hal positif yang didapat dari artikel tersebut adalah menambah informasi terkait bagaimana kondisi dan upaya dalam penegakan HAM di Indonesia, lebih menaruh awareness atau kesadaran terkait pentingnya penegakan dan peningkatan dalam penegakan HAM di Indonesia.
b. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia adalah setiap negara memiliki ciri khas unik yang menjadi identitas sebagai pembeda dari negara yang satu dengan negara yang lain sehingga mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia sangat bagus, dikarenakan hal tersebut dapat menjadi cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Selanjutnya, dalam menjalankan suatu negara yang berdemokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa itu sendiri sehingga Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat itu sendiri, seperti dari masyarakat Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah sangat baik terhadap prinsip demokrasi tersebut. Mengapa demikian? Karena segala tata cara kehidupan dan seluk beluk sistem pemerinatahan suatu negara berasaskan kepada pola kehidupan dimana Tuhan yang Maha Esa menjadi pusat dan dasar dalam berkehidupan, dimana yang kita ketahui adalah setiap ajaran dan nilai-nilai suatu agama pasti selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran sehingga dengan adanya prinsip demokrasi ini, dapat membuat masyarakat menjadi tentram, aman dan peduli (menghargai) satu sama lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia akibat prinsip ke-Tuhanan tersebut.
c. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia pada saat ini telah sesuai dengan pancasila, khususnya sila ke-4, yaitu adanya pemilihan umum (pemilu) baik dari tingkat kepala daerah maupun sampai pemilihan presiden, yang mana dilakukan oleh musyawarah mufakat atau dengan kata lain dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) yang berasaskan bebas, langsung, jujur, dan adil. Namun, masih banyak kelemahan akan demokrasi Indonesia yang tidak mencerminkan pancasila, misalnya adanya KKN, suap menyuap demi kemenangan, ataupun kampanye terselubung yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, terkait menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, banyak sekali calon pemimpin daerah ataupun negara yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri, yaitu seperti banyaknya orang yang hak kebebasan berpendapatnya dicabut, saling menghina atau menjelek-jelekkan antara kubu yang satu dengan yang lain, dan lain sebagainya.
d. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sikap saya memprotes dan mengelaborasi bukti kemudian memviralkan kondisi tersebut agar masyarakat bisa selalu aware terhadap para pejabat ataupun “aktor” di pemerintahan khususnya di bidang politik agar tidak menjadi pihak yang dimanfaatkan semata-mata terus oleh para pejabat pemerintahan tersebut. Mengapa demikian? Karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa di zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang trust issue atau “tidak menaruh percaya” lagi kepada para pejabat negara ataupun orang-orang di pemerintahan. Karena dalam kasusnya, para pejabat negara untuk sekarang ini banyak sekali melakukan praktik manipulasi kekuasaan rakyat hanya untuk memperoleh kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun partai politiknya.
e. Menurut pendapat saya, mengenai pihak-pihak tersebut yaitu terkadang memberikan banyak pengaruh yang menyebabkan banyak kemungkinan akan retaknya suatu persatuan dan kesatuan suatu bangsa (karena di Indonesia sendiri terdiri berbagai keanekaragaman masyarakat atau plural). Mengapa demikian? Karena dengan menggerakan loyalitas dan emosi rakyat terkait seputar nilai-nilai agama ataupun tradisi dari salah satu konsep saja dapat menyebabkan masyarakat dari negara tersebut terpecah belah hingga menjadi banyak kubu (kubu mayoritas dan minoritas), yang mana kita ketahui bahwa setiap ajaran agama dan tradisi dari suatu kelompok masyarakat itu pasti berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain walaupun pasti tidak keluar dari fungsi asli ajaran tersebut yaitu mengajarkan kebaikan. Tetapi adanya berbagai paham dalam suatu negara contohnya seperti Indonesia ini sendiri, pihak-pihak kharismatik yang sangat berakar dari tradisi maupun agama akan memecah-mecahkan masyarakat menjadi berbagai kelompok. Hal ini akan mempengaruhi konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini contohnya konflik SARA antar golongan yang mengancam kesatuan negara itu sendiri, seperti saling menghina, melempar kebencian, ataupun dapat lebih parah lagi, seperti membunuh, karena menaruh ketidaksukaan atau kebencian kepada suatu kelompok tertentu.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Almira Apriani Astrayesa
NPM : 2111031105
Kelas : PKn AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Selamat siang, Pak. Izinkan saya untuk melakukan analasis pada kasus mengenai HAM dan Demokrasi.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan bahwa beberapa lembaga mencatat jika kinerja Indonesia dalam menangani HAM selama 2019 masih buruk; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, masih ada kabar baik mengenai upaya penegakan HAM yang tengah dilakukan Indonesia. Amnesty International menyatakan bahwa Indonesia masih melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Lalu, masyarakat memiliki peran penting sebagai pilar penegakan HAM dengan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Hal positif pertama yang bisa saya dapatkan dari artikel tersebut adalah pengetahuan mengenai HAM yang berlaku di Indonesia dan isu apa yang menjadi topik utama untuk dibenahi segera. Lalu saya juga mendapatkan masih banyak pihak yang memperhatikan mengenai HAM ini, selain itu masih ada upaya dari masyarakat dalam usaha penegakan HAM itu sendiri. Selain itu saya diingatkan untuk meningkatkan kesadaran akan usaha yang bisa saya lakukan dalam upaya penegakan HAM sebagai masyarakat sipil.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang dijalankan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, sebagaimana tercantumkan di dalam Pancasila. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seluruhnya telah dimuat pada Pancasila sila pertama sampai sila terakhir, karena itu pada dasarnya demokrasi yang dijalankan Indonesia adalah demokrasi Pancasila.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip di mana bangsa ini menganut paham yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya Indonesia tidaklah menganut paham sekularisme memisahkan antara pemerintahan dan agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, jika dilihat dari peraturan yang berlaku demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta telah menjunjung nilai HAM. Namun, pada praktiknya penerapan Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya berlaku. Hal ini dapat dilihat dari praktik kecurangan dalam penyelenggaraan demokrasi seperti pemilihan umum. Masih terdapat kecurangan seperti Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Sengketa TUN Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Dengan demikian HAM yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat pun perlu dipertanyakan lagi, apakah telah dipenuhi atau belum.
D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasaannya adalah bentuk dari ingkar akan janjinya, mereka tidak amanah dan menjalankan kewajibannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan. Anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat atas nama rakyat berarti mereka tidak memahami atau tidak menerapkan konsep demokrasi dengan baik dan benar. Sikap saya dalam menanggapi hal tersebut ada dua. Pertama merupakan tindakan preventif berupa lebih menyeleksi lagi latar belakang dan profil dari calon wakil rakyat tersebut. Kedua, jika hal tersebut sudah terjadi maka saya dapat menyampaikan protes melalui forum umum, seperti diskusi di kampus atau demonstrasi.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya, memang perlu pemimpin yang karismatik, namun pada nyatanya pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki pengendalian diri yang baik yang lebih diperlukan dalam memimpin suatu kelompok/bangsa. Kekuasaan yang karismatik baik jika tidak fiktif, tidak sensitif, tidak memakan korban, dan memiliki tujuan yang jelas. Setiap manusia mempunya hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara, dan hak atas kebebasan pribadi, namun jika ada kekuasaan yang menyalahgunakan hak-hak tersebut, maka ia telah melanggar hak individu tersebut.
NPM : 2111031105
Kelas : PKn AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Selamat siang, Pak. Izinkan saya untuk melakukan analasis pada kasus mengenai HAM dan Demokrasi.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan bahwa beberapa lembaga mencatat jika kinerja Indonesia dalam menangani HAM selama 2019 masih buruk; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, masih ada kabar baik mengenai upaya penegakan HAM yang tengah dilakukan Indonesia. Amnesty International menyatakan bahwa Indonesia masih melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Lalu, masyarakat memiliki peran penting sebagai pilar penegakan HAM dengan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Hal positif pertama yang bisa saya dapatkan dari artikel tersebut adalah pengetahuan mengenai HAM yang berlaku di Indonesia dan isu apa yang menjadi topik utama untuk dibenahi segera. Lalu saya juga mendapatkan masih banyak pihak yang memperhatikan mengenai HAM ini, selain itu masih ada upaya dari masyarakat dalam usaha penegakan HAM itu sendiri. Selain itu saya diingatkan untuk meningkatkan kesadaran akan usaha yang bisa saya lakukan dalam upaya penegakan HAM sebagai masyarakat sipil.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang dijalankan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, sebagaimana tercantumkan di dalam Pancasila. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seluruhnya telah dimuat pada Pancasila sila pertama sampai sila terakhir, karena itu pada dasarnya demokrasi yang dijalankan Indonesia adalah demokrasi Pancasila.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip di mana bangsa ini menganut paham yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya Indonesia tidaklah menganut paham sekularisme memisahkan antara pemerintahan dan agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, jika dilihat dari peraturan yang berlaku demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta telah menjunjung nilai HAM. Namun, pada praktiknya penerapan Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya berlaku. Hal ini dapat dilihat dari praktik kecurangan dalam penyelenggaraan demokrasi seperti pemilihan umum. Masih terdapat kecurangan seperti Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Sengketa TUN Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Dengan demikian HAM yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat pun perlu dipertanyakan lagi, apakah telah dipenuhi atau belum.
D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasaannya adalah bentuk dari ingkar akan janjinya, mereka tidak amanah dan menjalankan kewajibannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan. Anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat atas nama rakyat berarti mereka tidak memahami atau tidak menerapkan konsep demokrasi dengan baik dan benar. Sikap saya dalam menanggapi hal tersebut ada dua. Pertama merupakan tindakan preventif berupa lebih menyeleksi lagi latar belakang dan profil dari calon wakil rakyat tersebut. Kedua, jika hal tersebut sudah terjadi maka saya dapat menyampaikan protes melalui forum umum, seperti diskusi di kampus atau demonstrasi.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya, memang perlu pemimpin yang karismatik, namun pada nyatanya pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki pengendalian diri yang baik yang lebih diperlukan dalam memimpin suatu kelompok/bangsa. Kekuasaan yang karismatik baik jika tidak fiktif, tidak sensitif, tidak memakan korban, dan memiliki tujuan yang jelas. Setiap manusia mempunya hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara, dan hak atas kebebasan pribadi, namun jika ada kekuasaan yang menyalahgunakan hak-hak tersebut, maka ia telah melanggar hak individu tersebut.
Nama : Bella Anggriani
NPM : 2111031024
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 terbilang buruk. Hal ini diperkuat dengan banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penyelenggaraan HAM, ditunjukkan oleh beberapa hal :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Padahal sudah jelas dalam pasal Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, masih terdapat hal positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan turun temurun. Sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini telah mengarah pada paham liberalisme yang tentunya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa mengartikan bahwa sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya sistem demokrasi yang berkeTuhanan yang Maha Esa, maka akan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih bertoleransi satu sama lain.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dikarenakan masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, salah satunya kasus pelanggaran HAM. Contohnya Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat, 7 Desember 2020. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya sebagai seorang mahasiswa tentunya harus bisa berfikir kritis. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik sendiri dan menyeleweng dari kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat tentunya akan menjadi keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia maka kita harus menyampaikan aspirasi kita tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Penyampaian pendapat atau aspirasi bisa dilakukan secara baik-baik melalui sosial media, berbicara langsung dengan anggota parlemen yang bersangkutan, ataupun dengan cara demonstrasi yang tertib.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentunya tidak sesuai dengan HAM karena hal ini akan berdampak negatif dikarenakan dapat memunculkan sikap etnosentrisme dan juga diskriminasi terhadap SARA. Hal ini juga merupakan sebuah penyimpangan dari demokrasi yang ada di Indonesia.
NPM : 2111031024
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 terbilang buruk. Hal ini diperkuat dengan banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penyelenggaraan HAM, ditunjukkan oleh beberapa hal :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Padahal sudah jelas dalam pasal Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, masih terdapat hal positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan turun temurun. Sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini telah mengarah pada paham liberalisme yang tentunya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa mengartikan bahwa sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya sistem demokrasi yang berkeTuhanan yang Maha Esa, maka akan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih bertoleransi satu sama lain.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dikarenakan masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, salah satunya kasus pelanggaran HAM. Contohnya Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat, 7 Desember 2020. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya sebagai seorang mahasiswa tentunya harus bisa berfikir kritis. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik sendiri dan menyeleweng dari kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat tentunya akan menjadi keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia maka kita harus menyampaikan aspirasi kita tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Penyampaian pendapat atau aspirasi bisa dilakukan secara baik-baik melalui sosial media, berbicara langsung dengan anggota parlemen yang bersangkutan, ataupun dengan cara demonstrasi yang tertib.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentunya tidak sesuai dengan HAM karena hal ini akan berdampak negatif dikarenakan dapat memunculkan sikap etnosentrisme dan juga diskriminasi terhadap SARA. Hal ini juga merupakan sebuah penyimpangan dari demokrasi yang ada di Indonesia.
Nama : Siska Amelia
NPM : 2111031028
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A.Berdasarkan artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Hal ini juga diperkuat dengan mundur nya demokrasi dan kembali nya rezim otoritarian yang menjadi ancaman nyata dimana ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Sedangkan HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penyelenggaraan HAM, ditunjukkan oleh beberapa hal :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Padahal sudah jelas dalam pasal
Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat pperempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia berarti bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Namun, semakin berkembangnya globalisasi Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme yang tentunya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.
prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berarti seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi saat ini tentunya menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi sebelumnya. Namun faktanya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dikutip dari CNN, YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari beberapa kantor LBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM tersebut menandakan bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.
D. Sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia saya harus berpikir kritis mengenai hal tersebut dengan cara mengkritisi perbuatan anggota parlemen tersebut. Namun, sering kali ketika kita memberikan kritik terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan parlemen, justru kita yang dijatuhi hukuman sebagai pelanggaran UU ITE. Oleh karena itu, mengeluarkan aspirasi dengan berdemo diharapkan dapat menyampaikan aspirasi. Namun demo yang dimaksud di sini adalah demo yang tidak bersifat anarkis dan merusak fasilitas umum.
E. Tidak ada masyarakat yang tidak mengharapkan pemimpin yang kharismatik. Namun, pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas justru berdampak negatif karena dapat saja memunculkan sikap etnosentrisme dan munculnya diskriminasi terhadap sara. Adapun hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah ketika pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas berarti sudah tidak sesuai HAM. sedangkan HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.
NPM : 2111031028
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A.Berdasarkan artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Hal ini juga diperkuat dengan mundur nya demokrasi dan kembali nya rezim otoritarian yang menjadi ancaman nyata dimana ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Sedangkan HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penyelenggaraan HAM, ditunjukkan oleh beberapa hal :
Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Padahal sudah jelas dalam pasal
Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat pperempuan.
Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia berarti bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Namun, semakin berkembangnya globalisasi Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme yang tentunya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.
prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berarti seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi saat ini tentunya menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi sebelumnya. Namun faktanya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dikutip dari CNN, YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari beberapa kantor LBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM tersebut menandakan bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.
D. Sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia saya harus berpikir kritis mengenai hal tersebut dengan cara mengkritisi perbuatan anggota parlemen tersebut. Namun, sering kali ketika kita memberikan kritik terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan parlemen, justru kita yang dijatuhi hukuman sebagai pelanggaran UU ITE. Oleh karena itu, mengeluarkan aspirasi dengan berdemo diharapkan dapat menyampaikan aspirasi. Namun demo yang dimaksud di sini adalah demo yang tidak bersifat anarkis dan merusak fasilitas umum.
E. Tidak ada masyarakat yang tidak mengharapkan pemimpin yang kharismatik. Namun, pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas justru berdampak negatif karena dapat saja memunculkan sikap etnosentrisme dan munculnya diskriminasi terhadap sara. Adapun hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah ketika pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas berarti sudah tidak sesuai HAM. sedangkan HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
ANALISIS KASUS
NAMA : Fania Anjani Suharjo
KELAS : PKN A
NPM. : 2111031084
PRODI : S1 Akuntansi
Jawaban :
A. Berdasarkan kasus kedua yang saya baca tadi dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang mengalamai kemacetan HAM karena banyaknya kegagalan kegagalan dalam memecahkan kasus pelanggaran ham yang ada di Indonesia hal tersebut. Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Dikaitkan dengan kasus kedua hal tersebut berbeda dengan semestinya sepertinya Indonesia seperti sedang menutup nutupi dengan dunia tentang Rasisme, Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal positif yang dapat saya ambil yaitu sepertinya Indonesia dapat berkaca atas masalah masalah yang ada terkait HAM ini karena menurut saya pemerintah kuranglah perhatian terhadap masyarakatnya dan seperti pandang bulu yang dimana orang yang mempunyai kekuasaanlah yang di nomor satukan.
B. Demokrasi terhadap adat istiadat Indonesia sudah sangat baik karena kita tahu bahwa indonesia memiliki adat kebudayaan yang berbeda beda tetapi di Indonesia tidaklah memprioritaskan suku apa atau adat apa terlebih dahulu yang diperhatikan. Lalu demokrasi terhadap ketuhanan yang maha esa di Indonesia makin tahun terus berkembang menjadikan indonesia lebih toleransi terhadap perbedaan agama yang dianut, bahwa berkurangnya tindak konflik antar agama menjadikan demokrasi yang beketuhanan yang maha esa lebih baik lagi karena dengan beragama semua lebih teratur.
C. Seperti yang saya katakan diatas bahwa menurut saya HAM di Indonesia seperti pandang bulu melihat siapa yang bekuasa atas sesuatu maka ia akan mendapatkannya, karena tidak sedikit orang susah atau orang yang tidak memiliki kekuasaan kurang mendapatkan hak nya. Apalagi kebanyakan wanita tidak mendapatkan haknya sebagai seorang wanita, anak , dan seorang ibu yang seharusnya tak perlu pandang gander, status sosial, dan siapa dia. Melaikan harus melayaninnya sebaik mungkin untuk mendapatkan hak haknya.
D. Menurut saya hal tersebut ialah kesalahan dari pihak parlemen tersebut karena perwakilan rakyat seharusnya membela, menyuarakan dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat, dan apabila disini hal tersebut terjadi maka sikap saya sebagai mahasiswa maupun seorang rakyat ialah menuntut hal tersebut apabila hal hal yang mereka lakukan bertolak belakang dengan kepentingan nyata rakyat.
E. Menurut saya pemimpin yang kharismatik memang dibutuhkan. Namun apabila seorang pemimpin yang sangat patuh dan berpendirian dengan tradisi atau agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak selaras dengan tradisi dan keyakinannya. Dan ujung ujungnya akan menimbulkan unsur perpecahan dalam bernegara.
NAMA : Fania Anjani Suharjo
KELAS : PKN A
NPM. : 2111031084
PRODI : S1 Akuntansi
Jawaban :
A. Berdasarkan kasus kedua yang saya baca tadi dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang mengalamai kemacetan HAM karena banyaknya kegagalan kegagalan dalam memecahkan kasus pelanggaran ham yang ada di Indonesia hal tersebut. Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Dikaitkan dengan kasus kedua hal tersebut berbeda dengan semestinya sepertinya Indonesia seperti sedang menutup nutupi dengan dunia tentang Rasisme, Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal positif yang dapat saya ambil yaitu sepertinya Indonesia dapat berkaca atas masalah masalah yang ada terkait HAM ini karena menurut saya pemerintah kuranglah perhatian terhadap masyarakatnya dan seperti pandang bulu yang dimana orang yang mempunyai kekuasaanlah yang di nomor satukan.
B. Demokrasi terhadap adat istiadat Indonesia sudah sangat baik karena kita tahu bahwa indonesia memiliki adat kebudayaan yang berbeda beda tetapi di Indonesia tidaklah memprioritaskan suku apa atau adat apa terlebih dahulu yang diperhatikan. Lalu demokrasi terhadap ketuhanan yang maha esa di Indonesia makin tahun terus berkembang menjadikan indonesia lebih toleransi terhadap perbedaan agama yang dianut, bahwa berkurangnya tindak konflik antar agama menjadikan demokrasi yang beketuhanan yang maha esa lebih baik lagi karena dengan beragama semua lebih teratur.
C. Seperti yang saya katakan diatas bahwa menurut saya HAM di Indonesia seperti pandang bulu melihat siapa yang bekuasa atas sesuatu maka ia akan mendapatkannya, karena tidak sedikit orang susah atau orang yang tidak memiliki kekuasaan kurang mendapatkan hak nya. Apalagi kebanyakan wanita tidak mendapatkan haknya sebagai seorang wanita, anak , dan seorang ibu yang seharusnya tak perlu pandang gander, status sosial, dan siapa dia. Melaikan harus melayaninnya sebaik mungkin untuk mendapatkan hak haknya.
D. Menurut saya hal tersebut ialah kesalahan dari pihak parlemen tersebut karena perwakilan rakyat seharusnya membela, menyuarakan dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat, dan apabila disini hal tersebut terjadi maka sikap saya sebagai mahasiswa maupun seorang rakyat ialah menuntut hal tersebut apabila hal hal yang mereka lakukan bertolak belakang dengan kepentingan nyata rakyat.
E. Menurut saya pemimpin yang kharismatik memang dibutuhkan. Namun apabila seorang pemimpin yang sangat patuh dan berpendirian dengan tradisi atau agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak selaras dengan tradisi dan keyakinannya. Dan ujung ujungnya akan menimbulkan unsur perpecahan dalam bernegara.
Nama : Pyara Tri Amanda
NPM : 2111031060
Kelas : PKN Kelas A
Prodi : S1 Akuntansi
a. Menurut saya, penegakan HAM di Indonesia harus diperhatikan baik dari pemerintah maupun penegak hukum lainnya serta peran masyarakat karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus diskriminasi yang terjadi pada perempuan baik dibidang pekerjaan maupun bidang lainnya. Selain itu, diskriminasi juga terjadi pada saudara kita yang tinggal di Papua karena perbedaan warna kulit, budaya, dan gaya hidup yang mengakibatkan merenggangnya hubungan antarmasyarakat Indonesia, perbedaan tersebut jika terus berlanjut maka akan menyebabkan disintegrasi . Penegakan HAM juga sangat memprihatinkan karena memandang jabatan dan status sosial masyarakat sehingga tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang yang “berkedudukan” atau yang memiliki kuasa.
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya saling menghargai perbedaan dan tidak ikut untuk mendeskriminasi orang-orang yang berbeda dengan kita, kemudian sebagai seorang mahasiswa juga dapat melakukan kontribusi untuk terus memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
b. Menurut saya demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat haruslah nilai-nilainya bersumber dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Hal itu karena Pancasila memuat nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai ini merupakan nilai yang bersumber dari nilai luhur budaya atau adat rakyat Indonesia. Jadi demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat masyarakat Indonesia berjalan selaras dan bergabung membentuk sistem demokrasi yang baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah dijiwai atau dilandasi dengan prinsip Ketuhanan, yang artinya penyelenggaraan demokrasi tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila pertama. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan hal tersebut dengan diberikannya kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan rakyat.
c. Menurut saya praktik atau penyelenggaran demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih banyak oknum yang melakukan kecurangan, seperti pada saat pemilihan umum banyak yang melakukan money politic agar dapat menang menjadi anggota legislatif. Dari kasus itu dapat melanggar HAM seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi yang baik serta cocok untuk menyalurkan aspirasi rakyat tetapi tercurangi dengan orang yang memiliki uang. Sehingga Haknya untuk dipilih dan menjadi pemenang tidak dapat terlaksanakan dengan baik.
d. Jika anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tugas mereka yaitu sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan kepentingan serta kebutuhan rakyat.
Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu dengan mencari tahu secara keseluruhan agenda yang dibuat oleh anggota parlemen apakah benar agenda tersebut yang dilakukan untuk kepentingan rakyat atau tidak. Kemudian sebagai mahasiswa harus teliti dan tidak mudah terpengaruh serta bijak dalam bersikap.
e. Pemimpin merupakan cerminan dari suatu bangsa dan pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mampu mendengarkan serta menyatukan dan menyelaraskan perbedaan rakyatnya. Apabila pemimpin kharismatik tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan mereka, seperti mengikuti keyakinan atau cara pandang mereka yang salah seperti masalah etnosentrisme maka akan memecahbelahkan rakyat. Kaitannya dengan HAM adalah ketika pemimpin yang beranggapan asal daerahnya baik maka ia bisa saja merekrut kepegawaiannya dari daerah asalnya saja tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu sehingga orang yang pantas HAM nya dilanggar
NPM : 2111031060
Kelas : PKN Kelas A
Prodi : S1 Akuntansi
a. Menurut saya, penegakan HAM di Indonesia harus diperhatikan baik dari pemerintah maupun penegak hukum lainnya serta peran masyarakat karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus diskriminasi yang terjadi pada perempuan baik dibidang pekerjaan maupun bidang lainnya. Selain itu, diskriminasi juga terjadi pada saudara kita yang tinggal di Papua karena perbedaan warna kulit, budaya, dan gaya hidup yang mengakibatkan merenggangnya hubungan antarmasyarakat Indonesia, perbedaan tersebut jika terus berlanjut maka akan menyebabkan disintegrasi . Penegakan HAM juga sangat memprihatinkan karena memandang jabatan dan status sosial masyarakat sehingga tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang yang “berkedudukan” atau yang memiliki kuasa.
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya saling menghargai perbedaan dan tidak ikut untuk mendeskriminasi orang-orang yang berbeda dengan kita, kemudian sebagai seorang mahasiswa juga dapat melakukan kontribusi untuk terus memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
b. Menurut saya demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat haruslah nilai-nilainya bersumber dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Hal itu karena Pancasila memuat nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai ini merupakan nilai yang bersumber dari nilai luhur budaya atau adat rakyat Indonesia. Jadi demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat masyarakat Indonesia berjalan selaras dan bergabung membentuk sistem demokrasi yang baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah dijiwai atau dilandasi dengan prinsip Ketuhanan, yang artinya penyelenggaraan demokrasi tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila pertama. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan hal tersebut dengan diberikannya kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan rakyat.
c. Menurut saya praktik atau penyelenggaran demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih banyak oknum yang melakukan kecurangan, seperti pada saat pemilihan umum banyak yang melakukan money politic agar dapat menang menjadi anggota legislatif. Dari kasus itu dapat melanggar HAM seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi yang baik serta cocok untuk menyalurkan aspirasi rakyat tetapi tercurangi dengan orang yang memiliki uang. Sehingga Haknya untuk dipilih dan menjadi pemenang tidak dapat terlaksanakan dengan baik.
d. Jika anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tugas mereka yaitu sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan kepentingan serta kebutuhan rakyat.
Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu dengan mencari tahu secara keseluruhan agenda yang dibuat oleh anggota parlemen apakah benar agenda tersebut yang dilakukan untuk kepentingan rakyat atau tidak. Kemudian sebagai mahasiswa harus teliti dan tidak mudah terpengaruh serta bijak dalam bersikap.
e. Pemimpin merupakan cerminan dari suatu bangsa dan pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mampu mendengarkan serta menyatukan dan menyelaraskan perbedaan rakyatnya. Apabila pemimpin kharismatik tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan mereka, seperti mengikuti keyakinan atau cara pandang mereka yang salah seperti masalah etnosentrisme maka akan memecahbelahkan rakyat. Kaitannya dengan HAM adalah ketika pemimpin yang beranggapan asal daerahnya baik maka ia bisa saja merekrut kepegawaiannya dari daerah asalnya saja tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu sehingga orang yang pantas HAM nya dilanggar
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Theresita Angela Zita Dewi
NPM : 2111031002
Kelas : PKN A
Prodi : S1-Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Izin memberikan hasil analisis terkait artikel kedua,
A. Menurut saya artikel kedua tersebut berisikan tentang beberapa contoh kecil penerapan, pergerakan dan juga perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tahun 2019. Di mana lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 ini masih buruk. Contohnya tanggapan yang diberikan oleh beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada tahun 2019.
1. Usman Hamid
Beliau mengatakan tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesti internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik.
Mislanya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
2. Asmin Fransiska
Beliau sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengaliri penjahat HAM. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.
Misalnya terkait situasi di Papua terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan tanpa tanpa kepastian penyelesaiannya.
Untuk itu masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan sangat penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Dan beberapa hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai berikut :
- saya menjadi lebih memahami akan pentingnya penerapan HAM dalam kehidupan di negara kita ini.
- saya semakin menyadari ternyata penerapan akan HAM di negara kita ini masih buruk.
- membangkitkan diri saya untuk menegakkan HAM.
- membuat diri saya semakin paham tentang hukum-hukum di Indonesia terkait penegakan HAM yang masih tidak sesuai dengan hakikatnya.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai- nilai adat istiadat yang ada di Indonesia sejauh ini sudah diterapkan secara baik oleh masyarakat. Karena Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang menyebabkan timbulnya kesatuan akan keberagaman hingga terciptalah kehidupan yang berdemokrasi, Contohnya yaitu gotong royong.
Lalu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menurut saya hal itu merupakan suatu bentuk prinsip yang baik. Karena negara kita menganut enam agama yang berbeda-beda. Dan tentunya dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi kita sebagai warga negara yang memiliki kepercayaan masing-masing, harusnya saling menghargai satu sama lain. Supaya terhindar dari perpecahan dan terhindar dari kasus-kasus isu seperti SARA.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia di masa ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, ataupun menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat masih sering ditemukannya atau masih sering munculnya berita akan konflik yang terjadi, seperti kasus suap, diskriminasi, intoleransi dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
D. Pendapat saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tentunya akan sangat kecewa bahkan rakyat akan marah. Karena mereka telah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan diri mereka sendiri dan kepentingan mereka itu bukanlah kepentingan yang menguntungkan rakyat melainkan berdampak sebaliknya untuk rakyat. Hal itu dilakukan oleh mereka hanya untuk kepentingan atau kepuasan diri mereka sendiri. Dan tentunya tindakan mereka itu melanggar pada kebijakan yang telah tertuai dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang cerdas,berani,cermat dan peduli, Kita perlu turut berpartisipasi serta selalu mengawasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara kita ini. Sehingga kedepannya negara kita dapat menjadi lebih baik lagi bukan menjadi sebaliknya,
E. Menurut saya pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tentunya pihak yang seperti ini harus segera diberantas dan jika sampai benar-benar terjadi perlu diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Karena hal-hal yang seperti ini akan memunculkan semakin banyaknya kekacauan di dalam negara Indonesia. Dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini tentunya sangat berkaitan karena segala tindakan yang akan dilakukan oleh pihak seperti ini tentunya akan berdampak buruk bahkan menjadi ancaman pada HAM yang dimiliki setiap warga negara.
Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
NPM : 2111031002
Kelas : PKN A
Prodi : S1-Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Izin memberikan hasil analisis terkait artikel kedua,
A. Menurut saya artikel kedua tersebut berisikan tentang beberapa contoh kecil penerapan, pergerakan dan juga perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tahun 2019. Di mana lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 ini masih buruk. Contohnya tanggapan yang diberikan oleh beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada tahun 2019.
1. Usman Hamid
Beliau mengatakan tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesti internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik.
Mislanya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
2. Asmin Fransiska
Beliau sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengaliri penjahat HAM. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.
Misalnya terkait situasi di Papua terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan tanpa tanpa kepastian penyelesaiannya.
Untuk itu masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan sangat penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Dan beberapa hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai berikut :
- saya menjadi lebih memahami akan pentingnya penerapan HAM dalam kehidupan di negara kita ini.
- saya semakin menyadari ternyata penerapan akan HAM di negara kita ini masih buruk.
- membangkitkan diri saya untuk menegakkan HAM.
- membuat diri saya semakin paham tentang hukum-hukum di Indonesia terkait penegakan HAM yang masih tidak sesuai dengan hakikatnya.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai- nilai adat istiadat yang ada di Indonesia sejauh ini sudah diterapkan secara baik oleh masyarakat. Karena Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang menyebabkan timbulnya kesatuan akan keberagaman hingga terciptalah kehidupan yang berdemokrasi, Contohnya yaitu gotong royong.
Lalu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menurut saya hal itu merupakan suatu bentuk prinsip yang baik. Karena negara kita menganut enam agama yang berbeda-beda. Dan tentunya dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi kita sebagai warga negara yang memiliki kepercayaan masing-masing, harusnya saling menghargai satu sama lain. Supaya terhindar dari perpecahan dan terhindar dari kasus-kasus isu seperti SARA.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia di masa ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, ataupun menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat masih sering ditemukannya atau masih sering munculnya berita akan konflik yang terjadi, seperti kasus suap, diskriminasi, intoleransi dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
D. Pendapat saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tentunya akan sangat kecewa bahkan rakyat akan marah. Karena mereka telah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan diri mereka sendiri dan kepentingan mereka itu bukanlah kepentingan yang menguntungkan rakyat melainkan berdampak sebaliknya untuk rakyat. Hal itu dilakukan oleh mereka hanya untuk kepentingan atau kepuasan diri mereka sendiri. Dan tentunya tindakan mereka itu melanggar pada kebijakan yang telah tertuai dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang cerdas,berani,cermat dan peduli, Kita perlu turut berpartisipasi serta selalu mengawasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara kita ini. Sehingga kedepannya negara kita dapat menjadi lebih baik lagi bukan menjadi sebaliknya,
E. Menurut saya pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tentunya pihak yang seperti ini harus segera diberantas dan jika sampai benar-benar terjadi perlu diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Karena hal-hal yang seperti ini akan memunculkan semakin banyaknya kekacauan di dalam negara Indonesia. Dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini tentunya sangat berkaitan karena segala tindakan yang akan dilakukan oleh pihak seperti ini tentunya akan berdampak buruk bahkan menjadi ancaman pada HAM yang dimiliki setiap warga negara.
Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Nama: Wenni Aditya
NPM: 2151031007
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB
Di Indonesia upaya penegakan HAM masih dalam tahap yang kurang disorot pemerintah. Ada beberapa kasus yang kejelasannya masih belum ditemukan dan dibiarkan begitu saja. Di tahun 2019 dalam artikel dikatakan sebagai tahun yang kelam. Hal itu dikarenakan banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, bahkan ada banyak serangan terhadap para pembela HAM. Lalu yang paling parah adalah adanya perendahan martabat perempuan.
Walaupun begitu berdasarkan Amnesty International Indonesia mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan me-reformasi sektor keamanan publik. Seperti, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB
Pada umumnya masing-masing bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun, saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis oleh westernisasi. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada budaya asli bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa masuk dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme. Padahal negara Indonesia menganut paham demokrasi pancasila yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa memiliki arti tersendiri dimana seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kegiatan di Negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada asas yang harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut hendaknya meminta restu dari Tuhan agar dipermudahkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Serta demokrasi yang berKetuhanan Yang Maha Esa juga menjadi pedoman bagi pemimpin dan rakyat agar selalu berada di jalan yang benar serta sesuai dengan ajaran Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB
Praktik demokrasi saat ini masih ada beberapa hal yang melanggar HAM. Seperti kasus yang dilaporkan dalam artikel mengenai pelanggaran HAM di Yogyakarta dimana telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama - mulai perusakan makam, pelarangan warga non-Muslim untuk tinggal di suatu daerah, pelarangan upacara keagamaan, hingga pawai anti-pluralisme. Praktik demokrasi sekarang ini masih belum sesuai dengan Pancasila khususnya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sila pertama sudah jelas tertera bahwa seluruh masyarakat Indonesia bebas menganut agama apa saja dan harus saling menghargai satu sama lain untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB
Pandangan saya tentu merasa bahwa anggota parlemen sudah salah menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang sudah memilih mereka saat pemilu untuk kepentingan diri sendiri. Anggota parlemen juga tidak memikirkan nasib rakyat kedepannya. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat dalam melaksanakan agenda politik sendiri sudah merupakan bentuk pelanggaran karena mereka tidak transparan dalam menjalankan tugasnya di hadapan rakyat. Apabila terjadi hal seperti itu maka hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah membuat petisi dan demo. Dengan mengadakan kedua hal itu, masyarakat sudah menunjukkan bentuk partisipasi dalam ranah berpolitik.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB
Perlu adanya teguran apabila ada kejadian seperti itu terhadap pihak terkait. Karena telah terjadi kegiatan semena-mena. Daripada pemimpin yang berkharismatik namun tega menumbalkan suatu hal untuk tujuan yang tidak jelas, lebih baik pemimpin itu diganti dengan pemimpin yang memiliki integritas. Karena tanpa integritas, tidak ada kesuksesan yang nyata. Tak hanya itu, kejujuran, ketegasan, dan integritas juga merupakan kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin ideal.
Hubungan dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini adalah apabila masih ada pemimpin yang tega menumbalkan suatu hal yang tidak jelas, maka HAM yang ada dalam setiap individu suatu negara dapat menjadi korbannya. Hal seperti itu juga sudah termasuk bentuk pelanggaran HAM.
NPM: 2151031007
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB
Di Indonesia upaya penegakan HAM masih dalam tahap yang kurang disorot pemerintah. Ada beberapa kasus yang kejelasannya masih belum ditemukan dan dibiarkan begitu saja. Di tahun 2019 dalam artikel dikatakan sebagai tahun yang kelam. Hal itu dikarenakan banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, bahkan ada banyak serangan terhadap para pembela HAM. Lalu yang paling parah adalah adanya perendahan martabat perempuan.
Walaupun begitu berdasarkan Amnesty International Indonesia mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan me-reformasi sektor keamanan publik. Seperti, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB
Pada umumnya masing-masing bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun, saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis oleh westernisasi. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada budaya asli bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa masuk dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme. Padahal negara Indonesia menganut paham demokrasi pancasila yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa memiliki arti tersendiri dimana seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kegiatan di Negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada asas yang harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut hendaknya meminta restu dari Tuhan agar dipermudahkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Serta demokrasi yang berKetuhanan Yang Maha Esa juga menjadi pedoman bagi pemimpin dan rakyat agar selalu berada di jalan yang benar serta sesuai dengan ajaran Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB
Praktik demokrasi saat ini masih ada beberapa hal yang melanggar HAM. Seperti kasus yang dilaporkan dalam artikel mengenai pelanggaran HAM di Yogyakarta dimana telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama - mulai perusakan makam, pelarangan warga non-Muslim untuk tinggal di suatu daerah, pelarangan upacara keagamaan, hingga pawai anti-pluralisme. Praktik demokrasi sekarang ini masih belum sesuai dengan Pancasila khususnya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sila pertama sudah jelas tertera bahwa seluruh masyarakat Indonesia bebas menganut agama apa saja dan harus saling menghargai satu sama lain untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB
Pandangan saya tentu merasa bahwa anggota parlemen sudah salah menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang sudah memilih mereka saat pemilu untuk kepentingan diri sendiri. Anggota parlemen juga tidak memikirkan nasib rakyat kedepannya. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat dalam melaksanakan agenda politik sendiri sudah merupakan bentuk pelanggaran karena mereka tidak transparan dalam menjalankan tugasnya di hadapan rakyat. Apabila terjadi hal seperti itu maka hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah membuat petisi dan demo. Dengan mengadakan kedua hal itu, masyarakat sudah menunjukkan bentuk partisipasi dalam ranah berpolitik.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB
Perlu adanya teguran apabila ada kejadian seperti itu terhadap pihak terkait. Karena telah terjadi kegiatan semena-mena. Daripada pemimpin yang berkharismatik namun tega menumbalkan suatu hal untuk tujuan yang tidak jelas, lebih baik pemimpin itu diganti dengan pemimpin yang memiliki integritas. Karena tanpa integritas, tidak ada kesuksesan yang nyata. Tak hanya itu, kejujuran, ketegasan, dan integritas juga merupakan kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin ideal.
Hubungan dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini adalah apabila masih ada pemimpin yang tega menumbalkan suatu hal yang tidak jelas, maka HAM yang ada dalam setiap individu suatu negara dapat menjadi korbannya. Hal seperti itu juga sudah termasuk bentuk pelanggaran HAM.
Nama : Stephanie Angelina
NPM : 2111031085
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang Pak, Izin mengirimkan hasil analisis dari soal yang telah diberikan.
NPM : 2111031085
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang Pak, Izin mengirimkan hasil analisis dari soal yang telah diberikan.
ANALISIS SOAL
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
--> Isi artikel tersebut dijelaskan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih tercatat buruk. Hal tersebut terlihat dalam tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang menjadi ancaman nyata. Yang berarti kondisi HAM di Indonesia semakin tidak terkendali dan dapat berakibat buruk bagi negara Indonesia. Seharusnya HAM diterapkan dengan baik agar masyarakatnya merasa terlindungi dan memperoleh kesejahteraan baik dari hak maupun kewajiban. Tahun 2019 menjadi tahun yang kelam dalam penyelenggaraan HAM. Dikatakan tahun kelam karena beberapa faktor yang terlihat, yaitu tidak adanya keadilan maupun bentuk responsibilitas terhadap proses dari kasus pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, terdapat bentuk diskriminasi gender maupun pelanggaran bagi hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu juga kasus Wasior dan Wamena menjadi persoalan yang dimana HAM dipertanyakan dalam negara ini. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Padahal prinsip HAM sudah sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Cara penetapan penjatuhan hukum yang kejam juga menjadi suatu persoalan yang melanggar HAM. Namun Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Untuk itu Indonesia harus terus mengembangkan berbagai hal agar HAM dapat terlaksana dengan baik.
Adapun sisi positifnya adalah Indonesia terus melakukan upaya untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi, memperkenalkan konsep non diskriminasi, dan reformasi sektor keamanan publik. Di sisi lain pemerintah juga sedang berusaha untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, dari diri saya sendiri hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah lebih memahami implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan, saya semakin paham tentang hukum-hukum di Indonesia terkait penegakan HAM yang masih tidak sesuai dengan hakikatnya, menyadari bahwa kita sebagai masyarakat juga penting untuk menegakan Hak Asasi Manusia sehingga membantu negara Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
--> Saya setuju, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang perlu didukung dan dilestarikan asal tak bertentangan dengan bulir-bulir pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Sebab dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat multikultural Indonesia ini dapat mengingat selalu dan mengabadikan nilai-nilai luhur budaya adat istiadat di tengah gempuran perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan begitu akan memupuk sikap toleransi di antara keanekaragaman yang ada di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah dijiwai atau dilandasi dengan prinsip Ketuhanan, yang artinya penyelenggaraan demokrasi tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Menurut saya dalam berdemokrasi harus memegang teguh nilai-nilai kepercayaan dan ketuhanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perlu disadari bahwa hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyat bukan hanya hukum buatan para manusia, namun juga terdapat hukum-hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia, pemimpin yang terpilih biasanya akan disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini memberikan pertanda bahwa setiap pemimpin yang terpilih tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat saja tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika hal tersebut diketahui dan ditaati dengan baik, pemimpin menghindari perbuatan yang merugikan rakyatnya.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
--> Menurut saya praktik demokrasi Indonesia di masa ini belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta nilai hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat karena masih sering ditemukannya konflik yang terjadi, seperti kasus suap, diskriminasi, intoleransi dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Contohnya adalah masih dilakukannya money politik, apalagi ketika akan melaksanakan pemilihan umum, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Selain itu akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Hal ini pemerintah kurang menjunjung nilai Hak Asasi Manusia dalam hal bebas berpendapat. Padahal di sisi lain, Pemerintah juga membutuhkan partisipasi aktif dari rakyatnya. Pemerintah tidak tegas dalam menyikapi berbagai isu yang sedang marak. Tak sedikit permasalahan demokrasi yang lambat memperoleh respons dan terdapat ketidakcocokan antara pemahaman pemerintah dan masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
--> Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD NRI 1945. Para anggota parlemen adalah anggota yang telah diberikan suatu amanah atau kepercayaan untuk mewakili suara rakyat. Namun pada kenyataanya tidak jarang, beberapa anggota parlemen tersebut malah menjadi musuh rakyat. Beberapa dari mereka melakukan tindakan tidak terpuji dan merugikan masyarakat seperti korupsi dan sebagainya. Dengan mengetahui pelanggaran yang dilakukan seperti itu saya merasa kesal karena tidak bertanggungjawab atas yang ia kerjakan. Tindakan mereka juga tidak menjadi contoh untuk masyarakatnya. Sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia, kita dapat menyampaikan aspirasi kita tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Anggota parlemen yang mementingkan diri sendiri tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan banyak masyarakat. Serta kita sebagai warga negara dan penerus generasi bangsa harus menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontohkan perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
--> Kekuasaan kharismatik yang berakar jika digunakan demi kebaikan bersama akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk membantu keberlangsungan bernegara. Akan tetapi jika pihak-pihak tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan memecahbelahkan rakyatnya sehinnga akan menghancurkan sistem demokrasi bahkan hal tersebut dapat melanggar hak-hak asasi manusia. Pihak-pihak tersebut harus disingkirkan dari pemerintahan Indonesia. Lalu kaitannya dengan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini sudah pasti akan berdampak buruk seperti bisa saja memunculkan etnosentrisme dan diskriminasi bahkan menjadi ancaman jika pelanggaran HAM terjadi. Ketika pemimpin yang beranggapan asal daerahnya baik maka ia bisa saja merekrut kepegawaiannya dari daerah asalnya saja tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu sehingga kesempatan orang lain yang lebih layak untuk bekerja hilang. Tentu saja itu menjadi hal yang tidak adil.
Sekian tanggapan dari saya, terima kasih.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama: Yustia Sabela Yuliani
NPM: 2111031089
Kelas: PKN A
Prodi: S-1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pada artikel Awan gelap untuk HAM di Indonesia dalam penegakan ham di indonesia masih mengalami kemacetan dan juga kemunduran hal ini ditunjukan oleh beberapa hal sebagai berikut yaitu, -tidak adanya proses keadilan dan akuntannilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun kebijakan praktik, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuanyang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan pengungkapan kebenaran serta pemulihan untuk korban pelanggaran HAM dimasa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dst. Adapun hal positif yang di dapatkan dari artikel tersebut yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna menegakkan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu hrapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrok sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia yang sesuai adat istiadat ini setiap warganegaranya memiliki hak yang sama dan berhak memberi pendapat. Dalam berdemokrasi seperti mengikuti pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam hal ini, demokrasi bertujuan untuk mewujdukan kepentingan bersama yang sesuai dengan nilai asli masyarakat Indonesia. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa ini yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai. Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini sudah sesuai dengan pancasila dan juga UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM tetapi ada baiknya jika lebih ditingkatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Karena dengan masuknya kelompok di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi. untuk itu ketika mereka mengadakan agenda politik yang tidak sesuai dengan kepentingan yang ada di masyarakatnya itu berarti menandakan bahwa mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sendiri sambil mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Karena pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena tindakan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu ( sebagai tumbal ), dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
NPM: 2111031089
Kelas: PKN A
Prodi: S-1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pada artikel Awan gelap untuk HAM di Indonesia dalam penegakan ham di indonesia masih mengalami kemacetan dan juga kemunduran hal ini ditunjukan oleh beberapa hal sebagai berikut yaitu, -tidak adanya proses keadilan dan akuntannilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun kebijakan praktik, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuanyang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan pengungkapan kebenaran serta pemulihan untuk korban pelanggaran HAM dimasa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dst. Adapun hal positif yang di dapatkan dari artikel tersebut yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna menegakkan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu hrapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrok sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia yang sesuai adat istiadat ini setiap warganegaranya memiliki hak yang sama dan berhak memberi pendapat. Dalam berdemokrasi seperti mengikuti pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam hal ini, demokrasi bertujuan untuk mewujdukan kepentingan bersama yang sesuai dengan nilai asli masyarakat Indonesia. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa ini yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai. Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini sudah sesuai dengan pancasila dan juga UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM tetapi ada baiknya jika lebih ditingkatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Karena dengan masuknya kelompok di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi. untuk itu ketika mereka mengadakan agenda politik yang tidak sesuai dengan kepentingan yang ada di masyarakatnya itu berarti menandakan bahwa mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sendiri sambil mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Karena pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena tindakan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu ( sebagai tumbal ), dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
NAMA : Nesa Delfi Eftasari
NPM : 2111031017
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Setelah saya membaca artikel yang menjadi bahan materi terkait HAM(Hak Asasi Manusia), dijelaskan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Terbukti dari artikel yakni masih lemahnya Hak Asasi Manusia di mata hukum negara Indonesia. Masih begitu banyak kasus yang belum atau bahkan tidak pernah tuntas sejak pertama kalinya diusut. Hal tersebut dipercaya sebab kurangnya perhatian pemerintah dalam menyeselesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
Pertama kali saya baca artikel ini, saya merasa miris karena di zaman yang serba canggih saat ini, zaman dimana banyak perubahan yang semakin modern ini ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain penilaian saya mengenai artikel diatas, saya juga menemukan beberapa sisi baik yang dapat saya pelajari dan semoga dari teman-teman yang lain juga mendapat hal positif setelah membacanya yakni
1. Mampu memperdalam materi mengenai pelanggaran HAM melalui kasus yang telah dituliskan.
2. Menambah pengetahuan bahwasanya penyelenggaraan HAM pada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui kalau Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dengan menegakkan supremasi hukum dan mereformasi keamanan sektor publik untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi seluruh warga masyarakatnya.
3. Kita sebagai penerus bangsa semakin menyadari bahwa saat ini kurang toleransi akan menyebabkan perpecahan, oleh sebab itu sebagai generasi muda bangsa kita harus menjadikan pengalaman ini supaya tidak terjadi di masa yang akan datang.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis pribadi saya terhadap pernyataan 'Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia' jika kita lihat kembali bahwa seluruh ajaran dan pedoman yang kita laksanakan hingga saat ini adalah suatu ajaran dari budaya adat-istiadat yang ada di Indonesia. Jadi memang betul kalau Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Sebab seperti yang kita tahu nilai prinsip masyarakat Indonesia menganut sistem turun-temurun yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat.
Sebagai contoh sejak zaman dahulu sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat akan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan hingga saat ini, kata musyawarah terus digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari tercapainya sebuah keputusan bersama.
Dan menurut saya, prinsip demokrasi di Indonesia juga selaras dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa karena setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing demi keutuhan rohaniah dan batiniah antara manusia dengan pencipta. Walaupun, masih banyak pelanggaran HAM yang berkaitan dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu kita seharusnya mampu untuk meminimalisir pelanggaran yang sewaktu-waktu terjadi demi keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 salah satubuktinya adalah masih maraknya kasus pelanggaran. Selain itu masih banyak pelanggaran yang bertolakbelakang dengan ideologi pancasila dan UUD 1945. Berikut contoh pelanggaran sila-sila Pancasila,
Sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila.Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Salah satu contoh pelanggaran dari sila kedua adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seharusnya seorang guru mencerminkan tindakan baik kepada muridnya namun terdapat kasus seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama tiga tahun diduga melakukan aksi tak senonoh pada anak binaannya.Sila Ketiga Persatuan Indonesia, yang dimana memiliki maksa kesatuan antar masyarakat namun masih ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecahkan bangsa Indonesia. Seperti gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan “404 Not Found” di kota Tangerang.Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Contoh pelanggaran sila kelima adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta pada 2021 lalu.D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sebelumnya saya akan membahas mengenai para pejabat yang menyalahgunakan posisi mereka sebagai wakil rakyat. Saya pribadi dan pasti banyak teman-teman yang lain akan merasa sangat kecewa, karena oknum tersebut melakukan agenda mereka dengan mengatasnamakan rakyat. Kejadian seperti ini juga merupakan salah satu bukti bahwa pelaksanaan demokrasi di Negara Republik Indonesia belum sesuai dengan yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja berkembang, para petinggi dipercayai oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat yang diharapkan mampu untuk menjaga kepercayaan sekelompok masyarakat. Namun apabila dalam kenyataaan nya tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan maka Indonesia sudah sangat krisis.
Sikap saya sebagai mahasiswa akan kejadian seperti yang dituliskan adalah berhati-hati dalam memilih aparat parlementer agar Aspirasi kita sebagai masyarakat dapat didengar dengan baik dan tidak disalah gunakan dalam melaksanakan agenda bernegara.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai pemimpin kharismatik memang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah keteraturan dan kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Namun apabila seorang pemimpin yang sangat patuh dan berpendirian dengan tradisi atau agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak selaras dengan tradisi dan keyakinannya. Dan ujung ujungnya akan menimbulkan unsur perpecahan dalam bernegara. Dalam negara Indonesia sudah dikenalkan persatuan akan SARA yang dimana kita selaku rakyat yang tinggal diantara keberagaman SARA harus selalu toleransi jangan sampai kita menganggap suku, agama, ataupun golongan kita yang terbaik. Memang ajaran dari setiap keyakinan pasti mengajarkan hal yang baik, namun kita juga harus selalu ingat bahwasanya disekitar kita banyak yang tak sepaham, dan perlu diingat jangan pernah menjadikan perbedaan itu perpecahan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kita yakini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terima Kasih.
NPM : 2111031017
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Setelah saya membaca artikel yang menjadi bahan materi terkait HAM(Hak Asasi Manusia), dijelaskan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Terbukti dari artikel yakni masih lemahnya Hak Asasi Manusia di mata hukum negara Indonesia. Masih begitu banyak kasus yang belum atau bahkan tidak pernah tuntas sejak pertama kalinya diusut. Hal tersebut dipercaya sebab kurangnya perhatian pemerintah dalam menyeselesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
Pertama kali saya baca artikel ini, saya merasa miris karena di zaman yang serba canggih saat ini, zaman dimana banyak perubahan yang semakin modern ini ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain penilaian saya mengenai artikel diatas, saya juga menemukan beberapa sisi baik yang dapat saya pelajari dan semoga dari teman-teman yang lain juga mendapat hal positif setelah membacanya yakni
1. Mampu memperdalam materi mengenai pelanggaran HAM melalui kasus yang telah dituliskan.
2. Menambah pengetahuan bahwasanya penyelenggaraan HAM pada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui kalau Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dengan menegakkan supremasi hukum dan mereformasi keamanan sektor publik untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi seluruh warga masyarakatnya.
3. Kita sebagai penerus bangsa semakin menyadari bahwa saat ini kurang toleransi akan menyebabkan perpecahan, oleh sebab itu sebagai generasi muda bangsa kita harus menjadikan pengalaman ini supaya tidak terjadi di masa yang akan datang.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis pribadi saya terhadap pernyataan 'Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia' jika kita lihat kembali bahwa seluruh ajaran dan pedoman yang kita laksanakan hingga saat ini adalah suatu ajaran dari budaya adat-istiadat yang ada di Indonesia. Jadi memang betul kalau Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Sebab seperti yang kita tahu nilai prinsip masyarakat Indonesia menganut sistem turun-temurun yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat.
Sebagai contoh sejak zaman dahulu sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat akan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan hingga saat ini, kata musyawarah terus digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari tercapainya sebuah keputusan bersama.
Dan menurut saya, prinsip demokrasi di Indonesia juga selaras dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa karena setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing demi keutuhan rohaniah dan batiniah antara manusia dengan pencipta. Walaupun, masih banyak pelanggaran HAM yang berkaitan dengan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu kita seharusnya mampu untuk meminimalisir pelanggaran yang sewaktu-waktu terjadi demi keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 salah satubuktinya adalah masih maraknya kasus pelanggaran. Selain itu masih banyak pelanggaran yang bertolakbelakang dengan ideologi pancasila dan UUD 1945. Berikut contoh pelanggaran sila-sila Pancasila,
Sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila.Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Salah satu contoh pelanggaran dari sila kedua adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seharusnya seorang guru mencerminkan tindakan baik kepada muridnya namun terdapat kasus seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama tiga tahun diduga melakukan aksi tak senonoh pada anak binaannya.Sila Ketiga Persatuan Indonesia, yang dimana memiliki maksa kesatuan antar masyarakat namun masih ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecahkan bangsa Indonesia. Seperti gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan “404 Not Found” di kota Tangerang.Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Contoh pelanggaran sila kelima adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta pada 2021 lalu.D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sebelumnya saya akan membahas mengenai para pejabat yang menyalahgunakan posisi mereka sebagai wakil rakyat. Saya pribadi dan pasti banyak teman-teman yang lain akan merasa sangat kecewa, karena oknum tersebut melakukan agenda mereka dengan mengatasnamakan rakyat. Kejadian seperti ini juga merupakan salah satu bukti bahwa pelaksanaan demokrasi di Negara Republik Indonesia belum sesuai dengan yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja berkembang, para petinggi dipercayai oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat yang diharapkan mampu untuk menjaga kepercayaan sekelompok masyarakat. Namun apabila dalam kenyataaan nya tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan maka Indonesia sudah sangat krisis.
Sikap saya sebagai mahasiswa akan kejadian seperti yang dituliskan adalah berhati-hati dalam memilih aparat parlementer agar Aspirasi kita sebagai masyarakat dapat didengar dengan baik dan tidak disalah gunakan dalam melaksanakan agenda bernegara.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai pemimpin kharismatik memang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah keteraturan dan kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Namun apabila seorang pemimpin yang sangat patuh dan berpendirian dengan tradisi atau agamanya sendiri, hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak negatif bagi masyarakat yang tidak selaras dengan tradisi dan keyakinannya. Dan ujung ujungnya akan menimbulkan unsur perpecahan dalam bernegara. Dalam negara Indonesia sudah dikenalkan persatuan akan SARA yang dimana kita selaku rakyat yang tinggal diantara keberagaman SARA harus selalu toleransi jangan sampai kita menganggap suku, agama, ataupun golongan kita yang terbaik. Memang ajaran dari setiap keyakinan pasti mengajarkan hal yang baik, namun kita juga harus selalu ingat bahwasanya disekitar kita banyak yang tak sepaham, dan perlu diingat jangan pernah menjadikan perbedaan itu perpecahan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kita yakini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terima Kasih.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya pada artikel tersebut dijelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat suram dan masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Seperti yang telah dikatakan oleh Usman Hamid, bahwa banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal seperti tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Padahal Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal positif yang terjadi seperti melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat asli masyarakat Indonesia adalah hal yang bagus, asalkan demokrasi tersebut tidak melenceng atau keluar dari nilai-nilai Pancasila dan ketuhanan, karna tentu saja pada setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat nya sendiri. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat terhadap asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga berarti bahwa dalam berdemokrasi, kita harus selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, seperti dalam penerapannya apakah sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya demokrasi dan HAM di Indonesia masih kurang sesuai dengan UUD NKRI 1945. Karena saya masih banyak melihat kasus kasus tidak bebasnya masyaraat dalam berpendapat terutama pada masalah politik di social media. Tidak jarang saya melihat di social media contohnya seperti di twitter, banyak sekali akun-akun yang dihapus atau dihilangkan oleh pihak pemerintah dikarenakan mereka menyuarakan pendapat mereka, padahal menurut saya itu memanglah fakta dan tidak mengganggu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal-hal seperti ini sepertinya sudah lazim sekali terjadi di Indonesia. Pertama-tama, Sikap saya hanya bisa mendoakan supaya mereka segera diberikan hidayah oleh Allah SWT. Lalu yang selanjutnya, sikap atau tindakan yang dapat saya lakukan sebagai warga negara adalah dengan pandai-pandai memilih anggota parlemen yang sekiranya dapat dengan jujur menyuarakan aspirasi masyarakat dan benar-benar menjalankan amanat sesuai perintah, saya juga berharap kepada pihak yang berwenang untuk selalu mengawasi dan memberikan hukuman yang setimpal kepada anggota parlemen yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak patut dicontoh serta berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jelas saya tidak setuju dengan hal ini karena sama saja mereka (pihak yang memiliki kekuasaan) mempermainkan/mempergunakan rakyat pada suatu hal yang tidak jelas hanya untuk kepuasan mereka sendiri. Sebenarnya pemimpin berkharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sangat bagus apabila ia menggunakan kekuasaan nya dengan jujur dan benar serta membimbing rakyatnya kejalan yang benar, akan tetapi jika ia malah menggunakannya untuk hal yang tidak jelas, maka sebaiknya hal ini harus dihindari dan dihentikan karena hal tersebut dapat menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Menurut saya pada artikel tersebut dijelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat suram dan masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Seperti yang telah dikatakan oleh Usman Hamid, bahwa banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal seperti tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Padahal Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal positif yang terjadi seperti melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat asli masyarakat Indonesia adalah hal yang bagus, asalkan demokrasi tersebut tidak melenceng atau keluar dari nilai-nilai Pancasila dan ketuhanan, karna tentu saja pada setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat nya sendiri. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat terhadap asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga berarti bahwa dalam berdemokrasi, kita harus selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, seperti dalam penerapannya apakah sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya demokrasi dan HAM di Indonesia masih kurang sesuai dengan UUD NKRI 1945. Karena saya masih banyak melihat kasus kasus tidak bebasnya masyaraat dalam berpendapat terutama pada masalah politik di social media. Tidak jarang saya melihat di social media contohnya seperti di twitter, banyak sekali akun-akun yang dihapus atau dihilangkan oleh pihak pemerintah dikarenakan mereka menyuarakan pendapat mereka, padahal menurut saya itu memanglah fakta dan tidak mengganggu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal-hal seperti ini sepertinya sudah lazim sekali terjadi di Indonesia. Pertama-tama, Sikap saya hanya bisa mendoakan supaya mereka segera diberikan hidayah oleh Allah SWT. Lalu yang selanjutnya, sikap atau tindakan yang dapat saya lakukan sebagai warga negara adalah dengan pandai-pandai memilih anggota parlemen yang sekiranya dapat dengan jujur menyuarakan aspirasi masyarakat dan benar-benar menjalankan amanat sesuai perintah, saya juga berharap kepada pihak yang berwenang untuk selalu mengawasi dan memberikan hukuman yang setimpal kepada anggota parlemen yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak patut dicontoh serta berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jelas saya tidak setuju dengan hal ini karena sama saja mereka (pihak yang memiliki kekuasaan) mempermainkan/mempergunakan rakyat pada suatu hal yang tidak jelas hanya untuk kepuasan mereka sendiri. Sebenarnya pemimpin berkharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sangat bagus apabila ia menggunakan kekuasaan nya dengan jujur dan benar serta membimbing rakyatnya kejalan yang benar, akan tetapi jika ia malah menggunakannya untuk hal yang tidak jelas, maka sebaiknya hal ini harus dihindari dan dihentikan karena hal tersebut dapat menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Muhammad Tipin Natakusuma
NPM : 2111031004
Kelas : PKN A
Prodi S1 Akuntansi
A. Setelah saya membaca artikel tersebut, memang benar bahwa HAM di Indonesia masih sangat buruk. Menurut artikel tersebut tahun 2019 merupakan tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran dan banyak penyerangan terhadap orang yang membela HAM. Bahkan saat ini statement "No Viral No Justice" sudah menyebar dan berkembang di masyarakat, yang dimaksud dari statement tersebut adalah bahwa keadilan tidak akan ditegakkan apabila kasus tersebut tidak viral di sosial media maupun portal berita. Tetapi, apabila kasus tetsebut viral di sosial media seperti twitter maka hukum akan berjalan dengan benar dan semestinya, hal ini sungguh disayangkan karena seharusnya hukum tetap ditegakkan dengan adil meski tidak viral karena itu memang sebuah kewajiban. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah kita harus menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya dan mentaati hukum, karena jika kita sudah menegakkan keadilan dan mentaati hukum maka keadilan akan ditegakka secara sempurna seperti yang dikatakan di artikel tersebut bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
B. Demokrasi dari nilai adat istiadat yang ada di Indonesia sudah diterapkan secara baik. Karena di Indonesia adat istiadat bebas, tidak ada keharusan untuk sama, kepala desa dipilih oleh masyarakat desa tersebut, hukum adat yang tidak menimbulkan masalah tetap boleh diterapkan. Namun apabila hukum adat menuai masalah maka hukum adat tersebut tidak boleh diterapkan. Untuk demokrasi yang berketuhanan yang maha esa juga sudah diterapkan dengan sangat baik, sudah sedikit permasalahan terkait agama pada sekarang ini, di sosial media para warganet juga sudah sedikit yang bertengkar akibat dari SARA ini. Saya rasa warga indonesia sudah rukun dalam beragama dan bersosial.
C. Praktik demokrasi indonesia menurut saya masih kurang penerapannya pada sila ke-2 "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Kekurangan penerapan demokrasi sesuai sila ke-2 adalah masih banyak lingkungan pertemanan yang pilih-pilih, seperti orang kaya hanya ingin berteman dengan orang kaya juga, penampilan yang bagus juga hanya berteman dengan orang yang berpenampilan bagus, padahal dalam seharusnya jika kita berteman kita tidak perlu untuk memandang latar belakang, ekonomi, penampilan, dan SARA. Untuk sila ke-5 kekurangan dalam penerapannya adalah hukum yang tumpul keatas dan runcing kebawah, hal ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan ada seperti "perlakuan khusus" untuk mereka yang memiliki jabatan di pemerintahan sebagai contoh pada kasus koruptor yang memiliki gazebo di lapas sukamiskin.
D. Sangat disayangkan jika terjadi hal tersebut, tetapi memang sudah bukan rahasia lagi bahwa yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah kepentingan partai diatas dari kepentingan rakyat. Jika sudah terjadi seperti ini pada pemilihan berikutnya partai tersebut tidak perlu dipilih lagi bahkan jika dinilai merugikan maka lakukan demonstrasi agar para anggota politik tidak menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya.
E. Jika terjadi hal tersebut saya merasa kesal dengan orang tersebut, karena dia sudah menyalahgunakan rasa percaya masyarakat untuk keperluan pribadi nya. Kepemimpinan kharismatik digunakan untuk memimpin atau mengatur bawahannya untuk hal hal terpuji. Namun jika disalahgunakan maka akan dapat melanggar HAM dan hal tersebut tidak dibenarkan.
NPM : 2111031004
Kelas : PKN A
Prodi S1 Akuntansi
A. Setelah saya membaca artikel tersebut, memang benar bahwa HAM di Indonesia masih sangat buruk. Menurut artikel tersebut tahun 2019 merupakan tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran dan banyak penyerangan terhadap orang yang membela HAM. Bahkan saat ini statement "No Viral No Justice" sudah menyebar dan berkembang di masyarakat, yang dimaksud dari statement tersebut adalah bahwa keadilan tidak akan ditegakkan apabila kasus tersebut tidak viral di sosial media maupun portal berita. Tetapi, apabila kasus tetsebut viral di sosial media seperti twitter maka hukum akan berjalan dengan benar dan semestinya, hal ini sungguh disayangkan karena seharusnya hukum tetap ditegakkan dengan adil meski tidak viral karena itu memang sebuah kewajiban. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah kita harus menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya dan mentaati hukum, karena jika kita sudah menegakkan keadilan dan mentaati hukum maka keadilan akan ditegakka secara sempurna seperti yang dikatakan di artikel tersebut bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
B. Demokrasi dari nilai adat istiadat yang ada di Indonesia sudah diterapkan secara baik. Karena di Indonesia adat istiadat bebas, tidak ada keharusan untuk sama, kepala desa dipilih oleh masyarakat desa tersebut, hukum adat yang tidak menimbulkan masalah tetap boleh diterapkan. Namun apabila hukum adat menuai masalah maka hukum adat tersebut tidak boleh diterapkan. Untuk demokrasi yang berketuhanan yang maha esa juga sudah diterapkan dengan sangat baik, sudah sedikit permasalahan terkait agama pada sekarang ini, di sosial media para warganet juga sudah sedikit yang bertengkar akibat dari SARA ini. Saya rasa warga indonesia sudah rukun dalam beragama dan bersosial.
C. Praktik demokrasi indonesia menurut saya masih kurang penerapannya pada sila ke-2 "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Kekurangan penerapan demokrasi sesuai sila ke-2 adalah masih banyak lingkungan pertemanan yang pilih-pilih, seperti orang kaya hanya ingin berteman dengan orang kaya juga, penampilan yang bagus juga hanya berteman dengan orang yang berpenampilan bagus, padahal dalam seharusnya jika kita berteman kita tidak perlu untuk memandang latar belakang, ekonomi, penampilan, dan SARA. Untuk sila ke-5 kekurangan dalam penerapannya adalah hukum yang tumpul keatas dan runcing kebawah, hal ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan ada seperti "perlakuan khusus" untuk mereka yang memiliki jabatan di pemerintahan sebagai contoh pada kasus koruptor yang memiliki gazebo di lapas sukamiskin.
D. Sangat disayangkan jika terjadi hal tersebut, tetapi memang sudah bukan rahasia lagi bahwa yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah kepentingan partai diatas dari kepentingan rakyat. Jika sudah terjadi seperti ini pada pemilihan berikutnya partai tersebut tidak perlu dipilih lagi bahkan jika dinilai merugikan maka lakukan demonstrasi agar para anggota politik tidak menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya.
E. Jika terjadi hal tersebut saya merasa kesal dengan orang tersebut, karena dia sudah menyalahgunakan rasa percaya masyarakat untuk keperluan pribadi nya. Kepemimpinan kharismatik digunakan untuk memimpin atau mengatur bawahannya untuk hal hal terpuji. Namun jika disalahgunakan maka akan dapat melanggar HAM dan hal tersebut tidak dibenarkan.
Nama : Januar Panjaitan
NPM : 2111031013
PKN A
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
1. Lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Seperti yang dikatakan oleh Komnas HAM yaitu soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga bantuan Hukum yaitu demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Dan juga menurut saya Ham di Indonesia itu sudah tidak ada keadilan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dimana seharusnya yang menegakkan HAM itu salah satunya adalah Aparat keamanan. Sehingga mau nuntut Hak kita tidak boleh berbicara, terkadang juga kalau kita adalah seorang wanita kita tidak boleh bersuara karena doktrin perempuan bisa apa, dan yang paling membekas menurut saya adalah diskriminasi di negara sendiri karna perbedaan suku yang mengutamkan daerah daerah sendiri yang mengadili orang bersalah tanpa proses pengadilan sehingga dalam hal ini lah yang menurut saya penegakan HAM di Indonesia itu masih tergolong pandang bulu terima kasih.
2. Hal positif yang saya temukan mungkin sedikit saja terdapat di supremasi hukum dan mereformasi keamanan sector public untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi yang bersalah maupun tidak bersalah sehingga tercipta HAM yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
1. menurut saya demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat adalah baik dan buruk karena kembali pada maksud dari demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dari hal ini saya telah melihat bahwa adanya suatu hal yang berawal dari ada kebudayaan Indonesia sendiri mungkin pada dulunya untuk menentukan sesuatu diperlukan adanya musyawarah yang dilakukan oleh tetua adat melalui musyawarah namun kita tidak boleh mengambil adat yang salah dalam demokrasi harus mengutamakan orang besar atau kalanganan atas hal ini lah yang menjadi salah dalam demokrasi adat istiadat karena kadang orang dengan nama besar akan menang melawan orang yang ingin bersuara.
2. prinsip demokrasi yang berketuhan yang maha Esa menurut saya adalah menjalankan demokrasi dengan melihat apakah tindakan itu sesuain dengan kehidupan manusia yang kodratnya memiliki kepercayaan masing masing, jangan malah memaksakan kehendak kita akan orang yang menurut dia itu salah dalam keimanannya. Setiap demokrasi yang dilakukan harus berdasarkan ketuhanan agar apapun yang menjadi hasilnya tidak salah di mata manusia maupun di mata Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : menurut saya demokrasi saat ini sudah sesuai dengan pancasila walaupun kadang ada saja pemerintah yang membuat resah masyarakat akan peraturan yang dibuat yang kurang logis namun bisa di demo oleh mahasiswa sehingga HAM tidak dilupakan dan Sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi dasar bangsa.
Contohnya : Demo 11 April 2022
Inilah selengkapnya isi tuntutan dari demo mahasiswa 11 April 2022
1. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
2. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Namun walaupun begitu demokrasi tetap sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Mungkin untuk turun dan berbicara itu salah adalah hal yang akan saya omongkan dengan masyarakat yang resah akan kehidupan politik pribadi tersebut . itu namanya mementingkan keinginan kelompok bukan masyarakat umum.
Contoh nya adalah anggota DPR dan DPD
"Benar-benar menyedihkan jika DPR meminta dana aspirasi sampai Rp20 miliar. Itu sama halnya dengan membayar ongkos politik tiap anggota dewan selama masa kampanye pemilu berlangsung," katanya, Rabu (17/6).
DPR mewacanakan dana aspirasi untuk setiap anggota DPR sebesar Rp 20 miliar. Tak hanya DPR, DPD pun meminta anggaran Rp 21 miliar untuk pembangunan gedung kantor DPD di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan jika dana aspirasi dan dana pembangunan itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, tentu jauh lebih bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat.
"DPR dan DPD sudah buta matanya dan tuli telinganya untuk melihat dan mendengar alunan melodi jeritan kemiskinan dari rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM," ujarnya.
Mantan ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu mengatakan seharusnya DPR dan DPD tahu diri dalam menggunakan anggaran negara, karena rakyat yang diwakilinya sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan.
ini adalah contoh mengatas namakan rakyat namun berkehedak sendiri dengan keinginan sendiri berbicara banyak dengan hasil nihil . Terima kasih
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Mari kita ambil sebuah contoh
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin atas kasus penganiayaan kepada dua jemaat HKBB di Bekasi. Presiden, kata Julian, meminta polisi dan pemuka agama waspada adanya upaya oknum memancing kerusuhan dalam kerukunan beragama. "Ke depan hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat termasuk jajaran kepolisian dan juga pemuka agama untuk waspada," kata Julian saat dihubungi Tempo, Senin (13/9).
Salah satu yang memiliki kharismatik adalah pemuka agama , menggunakan suaranya dalam membawa khotbah di tempat ibadahnya masing masing yang mengajak masyarakat untuk mengujarkan kan kebencian atas agama lain . Sehingga pada contoh di atas HAM telah dilanngar sehingga masyarakat lah yang menjadi tumba, atas keinginan pemuka agama yang memilikin kharismatik. Padahal Indonesia menjalan kan demokrasi Pancasila dalam kasus ini Sila pertama. HAM dilanggar tuntutan keagamaan juga menjadi salah Yang awalnya agama itu adalah peredam emosi dan pendekatan kepada Tuhan YME. Terima kasih
NPM : 2111031013
PKN A
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
1. Lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Seperti yang dikatakan oleh Komnas HAM yaitu soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga bantuan Hukum yaitu demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Dan juga menurut saya Ham di Indonesia itu sudah tidak ada keadilan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dimana seharusnya yang menegakkan HAM itu salah satunya adalah Aparat keamanan. Sehingga mau nuntut Hak kita tidak boleh berbicara, terkadang juga kalau kita adalah seorang wanita kita tidak boleh bersuara karena doktrin perempuan bisa apa, dan yang paling membekas menurut saya adalah diskriminasi di negara sendiri karna perbedaan suku yang mengutamkan daerah daerah sendiri yang mengadili orang bersalah tanpa proses pengadilan sehingga dalam hal ini lah yang menurut saya penegakan HAM di Indonesia itu masih tergolong pandang bulu terima kasih.
2. Hal positif yang saya temukan mungkin sedikit saja terdapat di supremasi hukum dan mereformasi keamanan sector public untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi yang bersalah maupun tidak bersalah sehingga tercipta HAM yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
1. menurut saya demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat adalah baik dan buruk karena kembali pada maksud dari demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dari hal ini saya telah melihat bahwa adanya suatu hal yang berawal dari ada kebudayaan Indonesia sendiri mungkin pada dulunya untuk menentukan sesuatu diperlukan adanya musyawarah yang dilakukan oleh tetua adat melalui musyawarah namun kita tidak boleh mengambil adat yang salah dalam demokrasi harus mengutamakan orang besar atau kalanganan atas hal ini lah yang menjadi salah dalam demokrasi adat istiadat karena kadang orang dengan nama besar akan menang melawan orang yang ingin bersuara.
2. prinsip demokrasi yang berketuhan yang maha Esa menurut saya adalah menjalankan demokrasi dengan melihat apakah tindakan itu sesuain dengan kehidupan manusia yang kodratnya memiliki kepercayaan masing masing, jangan malah memaksakan kehendak kita akan orang yang menurut dia itu salah dalam keimanannya. Setiap demokrasi yang dilakukan harus berdasarkan ketuhanan agar apapun yang menjadi hasilnya tidak salah di mata manusia maupun di mata Tuhan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : menurut saya demokrasi saat ini sudah sesuai dengan pancasila walaupun kadang ada saja pemerintah yang membuat resah masyarakat akan peraturan yang dibuat yang kurang logis namun bisa di demo oleh mahasiswa sehingga HAM tidak dilupakan dan Sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi dasar bangsa.
Contohnya : Demo 11 April 2022
Inilah selengkapnya isi tuntutan dari demo mahasiswa 11 April 2022
1. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
2. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Namun walaupun begitu demokrasi tetap sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Mungkin untuk turun dan berbicara itu salah adalah hal yang akan saya omongkan dengan masyarakat yang resah akan kehidupan politik pribadi tersebut . itu namanya mementingkan keinginan kelompok bukan masyarakat umum.
Contoh nya adalah anggota DPR dan DPD
"Benar-benar menyedihkan jika DPR meminta dana aspirasi sampai Rp20 miliar. Itu sama halnya dengan membayar ongkos politik tiap anggota dewan selama masa kampanye pemilu berlangsung," katanya, Rabu (17/6).
DPR mewacanakan dana aspirasi untuk setiap anggota DPR sebesar Rp 20 miliar. Tak hanya DPR, DPD pun meminta anggaran Rp 21 miliar untuk pembangunan gedung kantor DPD di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan jika dana aspirasi dan dana pembangunan itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, tentu jauh lebih bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat.
"DPR dan DPD sudah buta matanya dan tuli telinganya untuk melihat dan mendengar alunan melodi jeritan kemiskinan dari rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM," ujarnya.
Mantan ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu mengatakan seharusnya DPR dan DPD tahu diri dalam menggunakan anggaran negara, karena rakyat yang diwakilinya sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan.
ini adalah contoh mengatas namakan rakyat namun berkehedak sendiri dengan keinginan sendiri berbicara banyak dengan hasil nihil . Terima kasih
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Mari kita ambil sebuah contoh
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin atas kasus penganiayaan kepada dua jemaat HKBB di Bekasi. Presiden, kata Julian, meminta polisi dan pemuka agama waspada adanya upaya oknum memancing kerusuhan dalam kerukunan beragama. "Ke depan hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat termasuk jajaran kepolisian dan juga pemuka agama untuk waspada," kata Julian saat dihubungi Tempo, Senin (13/9).
Salah satu yang memiliki kharismatik adalah pemuka agama , menggunakan suaranya dalam membawa khotbah di tempat ibadahnya masing masing yang mengajak masyarakat untuk mengujarkan kan kebencian atas agama lain . Sehingga pada contoh di atas HAM telah dilanngar sehingga masyarakat lah yang menjadi tumba, atas keinginan pemuka agama yang memilikin kharismatik. Padahal Indonesia menjalan kan demokrasi Pancasila dalam kasus ini Sila pertama. HAM dilanggar tuntutan keagamaan juga menjadi salah Yang awalnya agama itu adalah peredam emosi dan pendekatan kepada Tuhan YME. Terima kasih
Nama: Halida Khairiyah
NPM: 2111031061
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
A. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, yakni:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Dari membaca artikel tersebut saya mendapat hal positfi berupa
1. Mengetahui bahwa hak asasi manusia itu penting bagi masyarakat, agar mengetahui bahwa dirinya memiliki hak dan perlindungan oleh negara
2. Mengetahui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi sendiri sudah melekat di bangsa Indonesia sejak lama. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan.
C. Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat
yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.
Menurut saya, demokrasi yang ada di Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai HAM karena dengan diadakan praktek dari demokrasi, misalnya demo atau pilkada, maka rakyat diberikan hak untuk bersuara dan menyuarakan pendapatnya.
D. Menurut saya hal tersebut merupakan hal yang tidak baik, karena para anggota parlemen dipilih oleh rakyat, yang mana rakyat memberikan kepercayaan mereka kepada anggota parlemen tersebut. Para anggota parlemen tersebut juga sudah disumpah dibawah kitab suci dari agama mereka, yang mana itu berarti mereka menanggung tanggung jawab yang besar. Para pejabat harusnya mengutamakan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada anggota parlemen. Dengan demikian tercipta suasana yang damai.
E. Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesiayang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulanhidup rakyat. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, olehrakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Dengan adanya kasus yang ada di soal E, maka sebenarnya pihak yang memiliki kekuasaan tersebut telah melanggar hak asasi manusia secara halus, mereka dengan sengaja seperti memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi mereka yang bisa saja berkedok tradisi, agama,dan budaya. Hal ini tidak dapat dibiarkan, diperlukan tindakan preventif untuk mencegah hal ini, atau sosialisasi bagi masyarakat jika mereka menemui aparat aparat atau pihak pemegang kekuasaan yang melakukan hal tersebut.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Zafira Firjuan Laiga
NPM : 2111031022
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Soal
Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh
Izin menyampaikan hasil analisis kasus.
A. Berdasarkan artikel ini dapat saya simpulkan bahwa kinerja Indonesia pada tahun 2019 dalam penanganan HAM masih mengalami banyaknya pelanggaran- pelanggaran berat. Tahun 2019 juga merupakan tahun kegagalan yang pernah di alami Indonesia. Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik dan ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Berdasarkan artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapatkan adalah lebih banyak memahami HAM di Indonesia secara menyeluruh, menyadari bahwa banyak kekurangan dalam praktik pelaksanaan HAM dan sebagai mahasiswa saya semangat untuk ikut serta dalam memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan HAM.
B. Dalam berkehidupan di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyata, dan untuk rakyat. Di masyarakat Indonesia, demokrasi tercermin dari kearifan local budaya Indonesia. Hal ini sangatlah bagus karena sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan Demokrasi juga dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.
C. Suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi adalah setelah melaksanakan demokrasi di negara itu. Pelaksanaan demokrasi harus sesuai dengan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya kebebasan dalam berpendapat di muka umum. Segala aktivitas yang kita lakukan akan bisa berbuntut panjang apabila sudah menyangkutpautkan dengan Pemerintahan. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kebebasan berpendapat , Seperti yang diatur dalam UUD 1945 untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 (amandemen ke-4) dan juga yang menjadi dasar pijakan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat tertuang di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hal ini yang menjadi menurun nya kualitas demokrasi di Indonesia, implementasi yang harusnya semakin baik justru semakin merosot yang mengakibatkan orang takut untuk berekspresi.
D. Menurut saya hal tersebut sangat mengecewakan masyarakat karena seorang perwakilan rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hal itu merupakan keegosisan seorang perwakilan rakyat. Untuk itu, banyak terjadi demo besar-besaran yang menuntut ketidakadilan kepentingan masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 ini, banyaknya mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait penurunan harga sembako. Seperti kegiatan yang sama, saya akan ikut menuntut ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.
E. Menurut pendapat saya, jika terjadi pemimpin yang menyalahgunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sudah terjadinya pelanggaran dalam demokrasi dan HAM. Seorang pemimpin harusnya memiliki kesadaran yang tinggi akan masyarakat, memiliki sifat adil, dan menmandang semua kalangan adalah sama.
NPM : 2111031022
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Soal
Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh
Izin menyampaikan hasil analisis kasus.
A. Berdasarkan artikel ini dapat saya simpulkan bahwa kinerja Indonesia pada tahun 2019 dalam penanganan HAM masih mengalami banyaknya pelanggaran- pelanggaran berat. Tahun 2019 juga merupakan tahun kegagalan yang pernah di alami Indonesia. Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik dan ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Berdasarkan artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapatkan adalah lebih banyak memahami HAM di Indonesia secara menyeluruh, menyadari bahwa banyak kekurangan dalam praktik pelaksanaan HAM dan sebagai mahasiswa saya semangat untuk ikut serta dalam memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan HAM.
B. Dalam berkehidupan di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyata, dan untuk rakyat. Di masyarakat Indonesia, demokrasi tercermin dari kearifan local budaya Indonesia. Hal ini sangatlah bagus karena sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan Demokrasi juga dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.
C. Suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi adalah setelah melaksanakan demokrasi di negara itu. Pelaksanaan demokrasi harus sesuai dengan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya kebebasan dalam berpendapat di muka umum. Segala aktivitas yang kita lakukan akan bisa berbuntut panjang apabila sudah menyangkutpautkan dengan Pemerintahan. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kebebasan berpendapat , Seperti yang diatur dalam UUD 1945 untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 (amandemen ke-4) dan juga yang menjadi dasar pijakan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat tertuang di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hal ini yang menjadi menurun nya kualitas demokrasi di Indonesia, implementasi yang harusnya semakin baik justru semakin merosot yang mengakibatkan orang takut untuk berekspresi.
D. Menurut saya hal tersebut sangat mengecewakan masyarakat karena seorang perwakilan rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hal itu merupakan keegosisan seorang perwakilan rakyat. Untuk itu, banyak terjadi demo besar-besaran yang menuntut ketidakadilan kepentingan masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 ini, banyaknya mahasiswa yang turun langsung untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait penurunan harga sembako. Seperti kegiatan yang sama, saya akan ikut menuntut ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.
E. Menurut pendapat saya, jika terjadi pemimpin yang menyalahgunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sudah terjadinya pelanggaran dalam demokrasi dan HAM. Seorang pemimpin harusnya memiliki kesadaran yang tinggi akan masyarakat, memiliki sifat adil, dan menmandang semua kalangan adalah sama.
Nama: Andri satria
Npm: 2111031058
Prodi: S1 akuntansi
A. Dalam artikel tersebut menjelaskan tentang kegagalan ataupun evaluasi yang masi harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penegakan HAM di Indonesia khususnya tahun 2019,, banyak ahli ataupun tokoh yang berpendapat bahwa pada tahun 2019 menjadi masa yang kelam Indonesia terkait penegakan HAM,, masi banyak adanya pelanggaran HAM pada tahun tersebut misalnya saja kebebasan berekspresi atau berpendapat maupun kebebasan" lainnya,, selain itu juga masi banyak di daerah" Indonesia khususnya Papua yang masih banyak sekali pelanggaran HAM yang belum bisa diatasi,, selain itu juga banyak sekali tidak tegak nya hukum di Indonesia karena kelalaiann ataupun lainnya,, selain itu juga sebab dari tidak tegaknya hukum dan pelanggaran HAM terkait kebebasan berekspresi di indentifikasi dipicu oleh pemerintah yang mengarah ke otoriter.
Hal positif yang saya dapat adalah bahwa di Indonesia masi banyak sekali kasus" HAM yang belum dapat di tegakkan keadilan nya baik itu terhadap wanita ataupun kaum miskin ataupun kaum yang di diskriminasi kan
B. Menurut pendapat saya terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia yang diadopsi dari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu,, hal itu bisa kita lihat dari cara berdemokrasi tentang pengambilan keputusan dengan car bermusyawarah ataupun lainnya,, selain itu juga kita dapat mengetahui dari adanya tradisi atau kebiasaan dari kebiasaan nenek moyang kita dulu terkait dengan keputusan pemimpin yang kontrovesial maka dari itu muncullah sikap atau aksi unjuk rasa kepada raja atau pemimpin yang sampai saat ini tradisi itu masih ada. Terkait dengan prinsip demokrasi tentang berketuhanan yang maha esa, menurut saya di Indonesia sudah cukup baik dalam implementasi nya karena orang" bebas memeluk agama tanpa paksaan dari pemerintah ataupun orang lain namun masi terdapat PR yang masi harus di selesaikan oleh pemerintah kita misalnya
saja seperti penistaan agama,, saling ejek antar agama,, meneror atau memberikan rasa tidak nyaman kepada pemeluk agama lain saat beribadah dan lainnya
C. Terkait implementasi demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah tercapai ataupun belum,, menurut saya implementasi cukup berjalan misalnya saja dalam pemilihan presiden dan wapres, pemerintah daerah ataupun wakil rakyat sudah sesuai dengan UUD 45 dengan cara pemilu oleh rakyat,, terdapat juga bantuan kesehatan, sosial pendidikan ataupun dalam bidang ekonomi,, namun masi banyak juga yang menjadi pr bagi pemerintah misalnya saja dalam hal kebebasan berekspresi menurut beberapa ahli ataupun tokoh saat ini di Indonesia dalam hal demokrasi mengemukakan pendapat tergolong menurun dari periode" sebelumnya karena banyak sekali pengunjuk rasa yang mendapat reaksi berlebih dari aparat, ads juga yang di cap sebagai pemakar ataupun radikal karena hanya berbeda pandangan terhadap pemerintah,, selain itu juga terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia masi tergolong kurang karena banyak sekali masyarakat diluar sana yang susah sekali mendapatkan perawatan kesehatan dirumah sakit karena adanya beberapa peraturan yang sulit.
D. Terkait parlemen wakil rakyat menurut saya pribadi wakil rakyat kita saat ini merupakan penjilat politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja,, karena mereka tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai wakil dari suara rakyat yang harus sampai ke pemerintah,,banyak sekali keputusan" yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga ditambah kontroversi dari kasus" terkait DPR yang melakukan anggaran berlebihan terkait kenyamanan dan kesejahteraan pribadi
E. Terkait dengan tokoh politik yang menjadikan rakyat sebagai pion ataupun pembantu demi kepentingan mereka sendiri,, mereka dengan sengaja memanfaatkan pengetahuan berlebih mereka untuk memanfaatkan orang lain,, baik itu membeli suara,, ataupun dengan berkampanye yang tidak direalisasikan apa yang sudah dijanjikan mereka sebelum nya,, tak hanya itu saja ada juga oknum politik yang menggunakan masa untuk berunjukrasa yang itu untuk kepentingan pribadi mereka,, sebagai akibatnya ada saja korban dari masyarakat yang terkena imbasnya dari itu semua, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM yang ada di Indonesia yang dimiliki tiap" orang yang hidup
Npm: 2111031058
Prodi: S1 akuntansi
A. Dalam artikel tersebut menjelaskan tentang kegagalan ataupun evaluasi yang masi harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penegakan HAM di Indonesia khususnya tahun 2019,, banyak ahli ataupun tokoh yang berpendapat bahwa pada tahun 2019 menjadi masa yang kelam Indonesia terkait penegakan HAM,, masi banyak adanya pelanggaran HAM pada tahun tersebut misalnya saja kebebasan berekspresi atau berpendapat maupun kebebasan" lainnya,, selain itu juga masi banyak di daerah" Indonesia khususnya Papua yang masih banyak sekali pelanggaran HAM yang belum bisa diatasi,, selain itu juga banyak sekali tidak tegak nya hukum di Indonesia karena kelalaiann ataupun lainnya,, selain itu juga sebab dari tidak tegaknya hukum dan pelanggaran HAM terkait kebebasan berekspresi di indentifikasi dipicu oleh pemerintah yang mengarah ke otoriter.
Hal positif yang saya dapat adalah bahwa di Indonesia masi banyak sekali kasus" HAM yang belum dapat di tegakkan keadilan nya baik itu terhadap wanita ataupun kaum miskin ataupun kaum yang di diskriminasi kan
B. Menurut pendapat saya terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia yang diadopsi dari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu,, hal itu bisa kita lihat dari cara berdemokrasi tentang pengambilan keputusan dengan car bermusyawarah ataupun lainnya,, selain itu juga kita dapat mengetahui dari adanya tradisi atau kebiasaan dari kebiasaan nenek moyang kita dulu terkait dengan keputusan pemimpin yang kontrovesial maka dari itu muncullah sikap atau aksi unjuk rasa kepada raja atau pemimpin yang sampai saat ini tradisi itu masih ada. Terkait dengan prinsip demokrasi tentang berketuhanan yang maha esa, menurut saya di Indonesia sudah cukup baik dalam implementasi nya karena orang" bebas memeluk agama tanpa paksaan dari pemerintah ataupun orang lain namun masi terdapat PR yang masi harus di selesaikan oleh pemerintah kita misalnya
saja seperti penistaan agama,, saling ejek antar agama,, meneror atau memberikan rasa tidak nyaman kepada pemeluk agama lain saat beribadah dan lainnya
C. Terkait implementasi demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah tercapai ataupun belum,, menurut saya implementasi cukup berjalan misalnya saja dalam pemilihan presiden dan wapres, pemerintah daerah ataupun wakil rakyat sudah sesuai dengan UUD 45 dengan cara pemilu oleh rakyat,, terdapat juga bantuan kesehatan, sosial pendidikan ataupun dalam bidang ekonomi,, namun masi banyak juga yang menjadi pr bagi pemerintah misalnya saja dalam hal kebebasan berekspresi menurut beberapa ahli ataupun tokoh saat ini di Indonesia dalam hal demokrasi mengemukakan pendapat tergolong menurun dari periode" sebelumnya karena banyak sekali pengunjuk rasa yang mendapat reaksi berlebih dari aparat, ads juga yang di cap sebagai pemakar ataupun radikal karena hanya berbeda pandangan terhadap pemerintah,, selain itu juga terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia masi tergolong kurang karena banyak sekali masyarakat diluar sana yang susah sekali mendapatkan perawatan kesehatan dirumah sakit karena adanya beberapa peraturan yang sulit.
D. Terkait parlemen wakil rakyat menurut saya pribadi wakil rakyat kita saat ini merupakan penjilat politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja,, karena mereka tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai wakil dari suara rakyat yang harus sampai ke pemerintah,,banyak sekali keputusan" yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga ditambah kontroversi dari kasus" terkait DPR yang melakukan anggaran berlebihan terkait kenyamanan dan kesejahteraan pribadi
E. Terkait dengan tokoh politik yang menjadikan rakyat sebagai pion ataupun pembantu demi kepentingan mereka sendiri,, mereka dengan sengaja memanfaatkan pengetahuan berlebih mereka untuk memanfaatkan orang lain,, baik itu membeli suara,, ataupun dengan berkampanye yang tidak direalisasikan apa yang sudah dijanjikan mereka sebelum nya,, tak hanya itu saja ada juga oknum politik yang menggunakan masa untuk berunjukrasa yang itu untuk kepentingan pribadi mereka,, sebagai akibatnya ada saja korban dari masyarakat yang terkena imbasnya dari itu semua, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM yang ada di Indonesia yang dimiliki tiap" orang yang hidup
Nama : Nadia Zhafira
NPM : 2111031015
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Dalam artikel tersebut terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang tentu saja meresahkan masyarakat. Tindakan yang kurang tegas serta masih banyaknya kasus pelanggaran HAM menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan nya dalam waktu dekat. Sementara itu, hal positif dari artikel tersebut adalah adanya upaya pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk memberikan kepastian perlindungan HAM yang lebih baik kepada masyarakat, serta penegakan supremasi hukum menjadi kabar baik tersendiri yang diharapkan mampu menjadi jauh lebih baik lagi untuk kedepannya.
B. Demokrasi di Indonesia jika diambil dari perspektif nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia menjurus pada terkikisnya budaya demokrasi akibat adanya globalisasi. Budaya serta adat istiadat Indonesia yang menanamkan sikap gotong royong serta saling tolong menolong perlahan hilang tergantikan dengan sikap apatisme yang kian hari kian marak terjadi terutama dikalangan masyarakat perkotaan. Perlu adanya sikap untuk mempertahankan serta mengembangkan demokrasi jika diambil dari nilai-nilai adat istiadat serta budaya masyarakat seperti adanya sikap menjunjung tinggi budaya demokrasi, membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan adanya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa tentu sangat diperlukan dan dijunjung tinggi. Demokrasi tanpa prinsip ketuhanan akan menimbulkan sebuah perspektif berbeda serta menimbulkan kontra dalam masyarakat.
C. Praktik di Indonesia saat ini sudah cukup sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dimana masyarakat mampu menyuarakan apa yang mereka rasakan dihadapan publik, adanya pemilihan umum secara demokratis dan lain sebagainya. Namun, perlu adanya perbaikan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana masih banyak oknum yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mengusir atau bahkan membubarkan masyarakat ataupun mahasiswa yang sedang berusaha untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
D. Hal yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut jelas menyalahi aturan dan tidak seharusnya terjadi. Perlu adanya perbaikan dalam hal tersebut. Sebuah parlemen yang seharusnya mampu menjadi jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat justru disalahgunakan dengan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Sikap yang dapat saya ambil adalah dengan ikut menyuarakan aspirasi rakyat melalui media sosial serta platform-platform digital dan berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
E. Hal tersebut tentu tidak sepatutnya dilakukan terutama oleh seorang penguasa. Seharusnya ia mampu mementingkan kepentingan rakyat banyak diatas kepentingan nya sendiri apalagi untuk kepentingan dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu memiliki hubungan dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini, dimana seharusnya hak asasi manusia ditegakkan serta demokrasi dalam sebuah masyarakat dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan kebutuhan serta keinginan masyarakat luas serta perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan bukan justru disalahgunakan.
NPM : 2111031015
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Dalam artikel tersebut terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang tentu saja meresahkan masyarakat. Tindakan yang kurang tegas serta masih banyaknya kasus pelanggaran HAM menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan nya dalam waktu dekat. Sementara itu, hal positif dari artikel tersebut adalah adanya upaya pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk memberikan kepastian perlindungan HAM yang lebih baik kepada masyarakat, serta penegakan supremasi hukum menjadi kabar baik tersendiri yang diharapkan mampu menjadi jauh lebih baik lagi untuk kedepannya.
B. Demokrasi di Indonesia jika diambil dari perspektif nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia menjurus pada terkikisnya budaya demokrasi akibat adanya globalisasi. Budaya serta adat istiadat Indonesia yang menanamkan sikap gotong royong serta saling tolong menolong perlahan hilang tergantikan dengan sikap apatisme yang kian hari kian marak terjadi terutama dikalangan masyarakat perkotaan. Perlu adanya sikap untuk mempertahankan serta mengembangkan demokrasi jika diambil dari nilai-nilai adat istiadat serta budaya masyarakat seperti adanya sikap menjunjung tinggi budaya demokrasi, membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan adanya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa tentu sangat diperlukan dan dijunjung tinggi. Demokrasi tanpa prinsip ketuhanan akan menimbulkan sebuah perspektif berbeda serta menimbulkan kontra dalam masyarakat.
C. Praktik di Indonesia saat ini sudah cukup sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dimana masyarakat mampu menyuarakan apa yang mereka rasakan dihadapan publik, adanya pemilihan umum secara demokratis dan lain sebagainya. Namun, perlu adanya perbaikan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana masih banyak oknum yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mengusir atau bahkan membubarkan masyarakat ataupun mahasiswa yang sedang berusaha untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
D. Hal yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut jelas menyalahi aturan dan tidak seharusnya terjadi. Perlu adanya perbaikan dalam hal tersebut. Sebuah parlemen yang seharusnya mampu menjadi jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat justru disalahgunakan dengan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Sikap yang dapat saya ambil adalah dengan ikut menyuarakan aspirasi rakyat melalui media sosial serta platform-platform digital dan berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
E. Hal tersebut tentu tidak sepatutnya dilakukan terutama oleh seorang penguasa. Seharusnya ia mampu mementingkan kepentingan rakyat banyak diatas kepentingan nya sendiri apalagi untuk kepentingan dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu memiliki hubungan dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini, dimana seharusnya hak asasi manusia ditegakkan serta demokrasi dalam sebuah masyarakat dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan kebutuhan serta keinginan masyarakat luas serta perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan bukan justru disalahgunakan.
Nama : Meriana
NPM : 2111031037
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi 2021
A. Berdasarkan artikel tersebut, penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih lemah bahkan terlihat suram. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran berat HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih belum terselesaikan serta berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi. Walaupun begitu, ada sedikit perkembangan penegakan HAM di Indonesia, dalam artikel disebutkan bahwa Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contoh : Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Di tambah lagi, gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang semakin meningkat.
NPM : 2111031037
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi 2021
A. Berdasarkan artikel tersebut, penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih lemah bahkan terlihat suram. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran berat HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih belum terselesaikan serta berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi. Walaupun begitu, ada sedikit perkembangan penegakan HAM di Indonesia, dalam artikel disebutkan bahwa Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contoh : Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Di tambah lagi, gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang semakin meningkat.
Sementara itu, hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai kondisi penegakan HAM di Indonesia saat ini. Disamping itu, saya juga mengetahui bahwa setidaknya pemerintah sedang berusaha dalam melakukan penegakan HAM walaupun belum sepenuhnya berhasil.
B. Saya setuju dengan demokrasi yang terapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila yang merupakan hasil dari pencarian panjang dan pemrosesan dari nilai-nilai adat asli Indonesia. Dengan begitu, demokrasi tersebut tentu tidak akan lekang dimakan zaman karena diambil dari budaya-budaya asli Indonesia.
Demokrasi apapun bentuk dan jenisnya tentu akan berlangsung baik apabila dijalankan oleh orang yang tepat dan tempat yang sesuai. Salah satunya, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, pemimpin yang terpilih biasanya akan disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini memberikan pertanda bahwa setiap pemimpin yang terpilih tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat saja tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika hal tersebut disadari tentunya mereka akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran tuhan, seperti korupsi, suap, dan sebagainya. Walaupun, pada realitanya pemimpin yang melakukan tidakan tidak terpuji yang tidak sesuai dengan ajaran agama juga tidak sedikit.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, maupun menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik serta timbul bermacam-macam intepretasi yang tidak sesuai dengan realita. Selain itu, mendekati tahun-tahun menuju pemilihan umum, muncul berbagai macam kabar yang belum tentu kebenarannya yang tujuannya untuk menjatuhkan pihak lawan.
Di sisi lain, salah satu hakikat demokrasi dan yang melekat erat dengan Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 yakni kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sendiri maktub langsung dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”. Namun sayangnya, kita tidak dapat secara bebas mengeluarkan pendapat. Sering kali saya temui kasus di media sosial mengenai seseorang yang ditangkap usai mengkritik pemerintah. Hal tersebut sebenarnya sangat disayangkan jika kebebasan kita dalam berdemokrasi dan berpendapat semakin dibatasi padahal HAM, Pancasila, dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan hal yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Anggota parlemen seperti ini akan menghambat kemajuan suatu negara dan harus diberantas. Selain itu, ini pemangku kebijakan seharusnya menelaah lagi aspirasi yang disampaikan anggota parlemen, apakah hal tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh rakyat atau malah sebaliknya.
E. Menurut pendapat saya, adanya pihak-pihak karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tersebut dikarenakan banyaknya rakyat yang kurang memahami agama dan tradisi mereka secara tepat dan mendalam. Di samping itu, lemahnya pemahaman rakyat mengenai Ideologi dan dasar negara menjadikan rakyat dengan mudah dikerahkan guna mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut sangat disayangkan karena rakyat mudah ditipu dan dimanfaatkan oleh tokoh politik yang mendandani diri mereka dengan atribut keagamaan dan tradisi.
Pemimpin yang kharismatik tentu dibutuhkan, mengerakan loyalitas rakyat sebenarnya tidak masalah jika dilakukan pada hal yang benar. Namun, jika tega menumbalkan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas akan menimbukan berbagai masalah seperti pecahnya persatuan dan kesatuan. Pecahnya persatuan dan kesatuan tersebut akan menjadi penyebab munculnya masalah lain seperti masalah yang melibatkan konflik SARA dan hal tersebut akan menimbulkan pelanggaran HAM.
Nama: Dhini Permatasari
NPM: 2111031073
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
Assalamualaikum. wr.wb
Izin memberikan tanggapan mengenai analisis kasus
A. Penegakan HAM di Indonesia masih buruk. Hal ini ditandai dengan banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan bahkan para pembela HAM mendapatkan banyak serangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses keadilan atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, adanya batasan dalam menyatakan pendapat, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menetapkan HAM. Apalagi di Papua yang masih menggunakan vonis hukuman dengan tembak di tempat, hal tersebut tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Selain kasus tersebut, terdapat dua kejahatan di Papua yang mana penyelesaiaanya belum pasti. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah langkah seperti meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional sebagai salah satu upaya melindungi HAM menjadi lebih baik.
Hal positif yang saya dapatkan adalah menambah wawasan saya mengenai penegakan HAM di Indonesia. Bisa mengetahui apa penyebab dari penegakan HAM yang masih buruk ini seperti tidak ada proses keadilan, diskriminasi, dan sebagainya. Ditambah lagi, bisa mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki HAM di Indonesia, dengan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional serta mengetahui kasus kasus yang melanggar HAM. Contohnya hukuman vonis mati dengan cara di tembak di tempat.
B. Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dan adat istiadat nilai-nilai adat sudah ada sejak jaman dahulu kala. Nilai-nilai ini berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai nilai inilah yang menjadikan sebuah pemikiran untuk demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa dalam menyelenggarakan kenegaraan Indonesia harus taat dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya dapat memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antarumat beragama, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan suatu keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Menurut saya penerapan demokrasi belum sesuai dengan Pancasila, contohnya sila keempat yang mengedepankan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat karena masih banyak aksi aksi tidak terpuji seperti suap menyuap pada saat Pemilihan Umum atau sejenisnya. Selain itu, hak warga negara untuk berpendapat pun belum semuanya terpenuhi. Contohnya dalam penggunaan media sosial, saat ingin menyuarakan pendapatnya beberapa masyarakat takut dengan UU ITE yang bisa menjerat mereka kapanpun. Bahkan, pada media sosial twitter saat seseorang menyuarakan pendapatnya, ada candaan seperti bisa saja akun orang tersebut akan hilang dsb, walaupun hanya sebuah candaan, setelah dipikir lebih dalam lagi hal ini sangat miris karena adanya pengekangan dalam menyuarakan pendapat. Hal ini tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Padahal di sisi lain, Pemerintah juga membutuhkan partisipasi aktif dari rakyatnya.
D. Para anggota parlemen adalah anggota yang telah diberikan suatu amanah atau kepercayaan untuk mewakili suara rakyat Namun pada kenyataanya, beberapa anggota parlemen tersebut malah menjadi musuh rakyat. Beberapa dari mereka melakukan tindakan tidak terpuji dan merugikan masyarakat seperti korupsi dan sebagainya. Karena telah melanggar hukum, anggota parlemen tersebut harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dan diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasannya dan tetap amanah dalam mengemban tugasnya.
E. Pihak yang berkarismatik jika melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mewujudkan suatu kondisi di mana demokrasi akan terlaksana dengan baik pula, tetapi beberapa dari mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan cara memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini sangat tidak patut untuk dilakukan, Perbuatan sewenang wenang dapat mengarah ke hal negatif dan merugikan orang lain. Pihak pihak yang memiliki kekuasan kharismatik tersebut harus memperbaiki sikapnya agar demokrasi dan hak asasi manusia dapat terwujud dengan baik.
Terima kasih
NPM: 2111031073
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
Assalamualaikum. wr.wb
Izin memberikan tanggapan mengenai analisis kasus
A. Penegakan HAM di Indonesia masih buruk. Hal ini ditandai dengan banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan bahkan para pembela HAM mendapatkan banyak serangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses keadilan atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, adanya batasan dalam menyatakan pendapat, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menetapkan HAM. Apalagi di Papua yang masih menggunakan vonis hukuman dengan tembak di tempat, hal tersebut tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Selain kasus tersebut, terdapat dua kejahatan di Papua yang mana penyelesaiaanya belum pasti. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah langkah seperti meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional sebagai salah satu upaya melindungi HAM menjadi lebih baik.
Hal positif yang saya dapatkan adalah menambah wawasan saya mengenai penegakan HAM di Indonesia. Bisa mengetahui apa penyebab dari penegakan HAM yang masih buruk ini seperti tidak ada proses keadilan, diskriminasi, dan sebagainya. Ditambah lagi, bisa mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki HAM di Indonesia, dengan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional serta mengetahui kasus kasus yang melanggar HAM. Contohnya hukuman vonis mati dengan cara di tembak di tempat.
B. Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dan adat istiadat nilai-nilai adat sudah ada sejak jaman dahulu kala. Nilai-nilai ini berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai nilai inilah yang menjadikan sebuah pemikiran untuk demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa dalam menyelenggarakan kenegaraan Indonesia harus taat dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya dapat memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antarumat beragama, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan suatu keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Menurut saya penerapan demokrasi belum sesuai dengan Pancasila, contohnya sila keempat yang mengedepankan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat karena masih banyak aksi aksi tidak terpuji seperti suap menyuap pada saat Pemilihan Umum atau sejenisnya. Selain itu, hak warga negara untuk berpendapat pun belum semuanya terpenuhi. Contohnya dalam penggunaan media sosial, saat ingin menyuarakan pendapatnya beberapa masyarakat takut dengan UU ITE yang bisa menjerat mereka kapanpun. Bahkan, pada media sosial twitter saat seseorang menyuarakan pendapatnya, ada candaan seperti bisa saja akun orang tersebut akan hilang dsb, walaupun hanya sebuah candaan, setelah dipikir lebih dalam lagi hal ini sangat miris karena adanya pengekangan dalam menyuarakan pendapat. Hal ini tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Padahal di sisi lain, Pemerintah juga membutuhkan partisipasi aktif dari rakyatnya.
D. Para anggota parlemen adalah anggota yang telah diberikan suatu amanah atau kepercayaan untuk mewakili suara rakyat Namun pada kenyataanya, beberapa anggota parlemen tersebut malah menjadi musuh rakyat. Beberapa dari mereka melakukan tindakan tidak terpuji dan merugikan masyarakat seperti korupsi dan sebagainya. Karena telah melanggar hukum, anggota parlemen tersebut harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dan diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasannya dan tetap amanah dalam mengemban tugasnya.
E. Pihak yang berkarismatik jika melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mewujudkan suatu kondisi di mana demokrasi akan terlaksana dengan baik pula, tetapi beberapa dari mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan cara memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini sangat tidak patut untuk dilakukan, Perbuatan sewenang wenang dapat mengarah ke hal negatif dan merugikan orang lain. Pihak pihak yang memiliki kekuasan kharismatik tersebut harus memperbaiki sikapnya agar demokrasi dan hak asasi manusia dapat terwujud dengan baik.
Terima kasih
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama: Annisa Sonia Pratiwi
NPM: 2151031004
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akutansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
1.menurut analisis terhadap artikel jalannya ham pada tahun 2019 menagalami kemunduran yang disebab kan oleh muncul nya kembali rezim otoritarian yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran ham terjadi,beberaapa contoh pelanggaran nya adalah sebagai berikut
1.tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM
2.ada nya pembatasan/tidak adanya kebebasan berpendapat
3.banyaknya deskriminasi terhadap masyarakat
4.kegagalan kepemerintahan
5.pelanggaran ham semakin meningkat
6.hukuman pelanggaran yang tidak bersifat kemanusiaan
Namun,terdapat sisi baik penyelenggaraan ham pada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa
Poin ini adalah poin yang sangat penting sekaligus menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.Untuk itu dalam melakukan demokrasi hendaknya antara pemerintah dan rakyat harus sama-sama sadar bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan manusia saja (hukum fiqh), tapi juga hukum Tuhan (hukum syariat) sehingga semua bisa diniatkan hanya semata-mata agar mendapatkan rahmat Tuhan, bukan malah berbuat tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menyuap dan sebagainya.
-Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat/istiadat budaya asli masyarakat Indonesia
Nilai-nilai demokrasi tersebut harus terus dibina kearifan lokalnya. Jangan sampai nilai-nilai lokal demokrasi dihancurkan oleh keterbukaan berlebihan yang dibawa dari negara lain. Ini yang harus kita waspadai. Segala hal yang bersifatkan dan memiliki nilainilai luhur harus tetap kita rawat, jaga, dan kita tumbuh-kembangkan demi kepentingan bangsa ini.Tradisi demokrasi yang sudah lama hidup secara turun temurun di Indonesia harus terus dipertahankan. Kalau memang harus ada perubahan dalam kehidupan demokrasi kita ke depan, makanya itu harus terkait dengan upaya pelestarian demokrasi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Semangat bergotong royong, tepo seliro atau tenggang rasa, adalah beberapa contoh kearifan local yang harus dijaga.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia,Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa harus demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan dengan sila, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus tanpa setiap elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima.sehingga menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam kasus ini Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya Pemimpin yang Kharismatik menurut sangat dibutuhkan akan tetapi jika pemimpin tersebut memiliki pendirian yang teguh terhadap suatu agama yang dia anut dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat yang dimana masyarakat di Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja melainkan Indonesia memiliki keragaman agama. Sehingga masyarakat Indonesia jika menaati pemimpin yang kharismatik maka rakyat Indonesia akan terpecah belah.Jika pemimpin menumbalkan pengikutnya, maka segala hak hak pengikutnya yang seharusnya diperhatikan tidak dapat diperhatikan dengan baik. Hasilnya adalah kurangnya perhatian dan pembelaan atas hak hak yang seharusnya diwujudkan oleh pimpinan untuk rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari segala kebijakannya apakah menjunjung HAM atau bertolak belakang baik tentahng kebebasan beragama, berpendapat, hak hidup dengan layak, dan lain-lain.
NPM: 2151031004
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akutansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
1.menurut analisis terhadap artikel jalannya ham pada tahun 2019 menagalami kemunduran yang disebab kan oleh muncul nya kembali rezim otoritarian yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran ham terjadi,beberaapa contoh pelanggaran nya adalah sebagai berikut
1.tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM
2.ada nya pembatasan/tidak adanya kebebasan berpendapat
3.banyaknya deskriminasi terhadap masyarakat
4.kegagalan kepemerintahan
5.pelanggaran ham semakin meningkat
6.hukuman pelanggaran yang tidak bersifat kemanusiaan
Namun,terdapat sisi baik penyelenggaraan ham pada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa
Poin ini adalah poin yang sangat penting sekaligus menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.Untuk itu dalam melakukan demokrasi hendaknya antara pemerintah dan rakyat harus sama-sama sadar bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan manusia saja (hukum fiqh), tapi juga hukum Tuhan (hukum syariat) sehingga semua bisa diniatkan hanya semata-mata agar mendapatkan rahmat Tuhan, bukan malah berbuat tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menyuap dan sebagainya.
-Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat/istiadat budaya asli masyarakat Indonesia
Nilai-nilai demokrasi tersebut harus terus dibina kearifan lokalnya. Jangan sampai nilai-nilai lokal demokrasi dihancurkan oleh keterbukaan berlebihan yang dibawa dari negara lain. Ini yang harus kita waspadai. Segala hal yang bersifatkan dan memiliki nilainilai luhur harus tetap kita rawat, jaga, dan kita tumbuh-kembangkan demi kepentingan bangsa ini.Tradisi demokrasi yang sudah lama hidup secara turun temurun di Indonesia harus terus dipertahankan. Kalau memang harus ada perubahan dalam kehidupan demokrasi kita ke depan, makanya itu harus terkait dengan upaya pelestarian demokrasi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Semangat bergotong royong, tepo seliro atau tenggang rasa, adalah beberapa contoh kearifan local yang harus dijaga.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia,Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa harus demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan dengan sila, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus tanpa setiap elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima.sehingga menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam kasus ini Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya Pemimpin yang Kharismatik menurut sangat dibutuhkan akan tetapi jika pemimpin tersebut memiliki pendirian yang teguh terhadap suatu agama yang dia anut dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat yang dimana masyarakat di Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja melainkan Indonesia memiliki keragaman agama. Sehingga masyarakat Indonesia jika menaati pemimpin yang kharismatik maka rakyat Indonesia akan terpecah belah.Jika pemimpin menumbalkan pengikutnya, maka segala hak hak pengikutnya yang seharusnya diperhatikan tidak dapat diperhatikan dengan baik. Hasilnya adalah kurangnya perhatian dan pembelaan atas hak hak yang seharusnya diwujudkan oleh pimpinan untuk rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari segala kebijakannya apakah menjunjung HAM atau bertolak belakang baik tentahng kebebasan beragama, berpendapat, hak hidup dengan layak, dan lain-lain.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Anzeli Hayatun Nuffus
Npm : 2111031032
Akuntansi pkn A
S1 akuntansi
Jawaban dari soal kasus II
1. • Artikel diatas berisi tanggapan atau pandangan dari para aktivis HAM terkait masih buruknya HAM di Indonesia dan permasalahan-permasalahan HAM pada Tahun 2019.
Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Mereka berpandangan bahwa bangsa ini masih hanya melakukan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, yang dimana hal itu akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.terdapat dari artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM berfungsi sebagai penyuaran, pemaparan, dan bentuk pembelajaran bagi diri sendiri selaku pembaca. Salah satu contohnya adalah Kasus yang masih atau pernah terjadi antara lain Wasior dan Wamena. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan,tidak ada proses pengadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakprofesionalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, konflik berkepanjangan di beberapa daerah, dan hukuman mati ditempat.Kita sebagai warga negara harus dapat berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan ham yang diterapkan di negara ini dan kita sebagai warga negara harus dapat memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, demi tegaknya HAM di Indonesia. Mereka berpendapat pula bahwa pada Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambil yaitu mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan seperti penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM, memperkenalkan konsep non diskriminasi, menjaga keutuhan negara serta bagaimana menjalankan kewajiban baik sebagai individu, kelompok, pelajar ataupun sebagai warga negara.
2.Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan asas dan kaidah dasar ketuhananyang Maha Esa, Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
3.Menurut saya Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dilihat dari sila-sila dalam Pancasila, salah satu contoh nya adalah Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masih banyaknya kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila.
Tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Namun nyatanya masi banyak kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi dan kasus tersebut tidak ditangani dengan baik.
4.sudah sangat lumrah kita ketaui terjadi di negeri ini dan terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada masa pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya, menggunakan berbagai upaya dan cara, dan kata-kata manis untu menarik simpati rakyat, menjanjikan ini dan itu demi tercapainya tujuan utama mereka yaitu duduk dibangku parlemen. Hal ini mungkin sebagian kecil taktik dari para pencalon yang dimainkan wakil rakyat dari banyaknya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas, namun nyatanya masih banyak yang terjadi ketika sudah terpilih tidak satupun atau ada janji yang tidak terlaksana. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan di Indonesia guna memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
5.Tindakan tersebut merupakan hasil dari buah pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan kharismatik sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya tentu saja hal tersebut menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Npm : 2111031032
Akuntansi pkn A
S1 akuntansi
Jawaban dari soal kasus II
1. • Artikel diatas berisi tanggapan atau pandangan dari para aktivis HAM terkait masih buruknya HAM di Indonesia dan permasalahan-permasalahan HAM pada Tahun 2019.
Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Mereka berpandangan bahwa bangsa ini masih hanya melakukan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, yang dimana hal itu akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.terdapat dari artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM berfungsi sebagai penyuaran, pemaparan, dan bentuk pembelajaran bagi diri sendiri selaku pembaca. Salah satu contohnya adalah Kasus yang masih atau pernah terjadi antara lain Wasior dan Wamena. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan,tidak ada proses pengadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakprofesionalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, konflik berkepanjangan di beberapa daerah, dan hukuman mati ditempat.Kita sebagai warga negara harus dapat berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan ham yang diterapkan di negara ini dan kita sebagai warga negara harus dapat memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, demi tegaknya HAM di Indonesia. Mereka berpendapat pula bahwa pada Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambil yaitu mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan seperti penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM, memperkenalkan konsep non diskriminasi, menjaga keutuhan negara serta bagaimana menjalankan kewajiban baik sebagai individu, kelompok, pelajar ataupun sebagai warga negara.
2.Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan asas dan kaidah dasar ketuhananyang Maha Esa, Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
3.Menurut saya Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dilihat dari sila-sila dalam Pancasila, salah satu contoh nya adalah Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana salah satu butir maknanya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masih banyaknya kasus penistaan agama, kerusuhan ataupun pertikaian antar umat beragama masih banyak terjadi, hal tersebut menandakan belum terwujudnya atau belum terimplementasi nya sila pertama dalam Pancasila.
Tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Namun nyatanya masi banyak kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi dan kasus tersebut tidak ditangani dengan baik.
4.sudah sangat lumrah kita ketaui terjadi di negeri ini dan terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada masa pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya, menggunakan berbagai upaya dan cara, dan kata-kata manis untu menarik simpati rakyat, menjanjikan ini dan itu demi tercapainya tujuan utama mereka yaitu duduk dibangku parlemen. Hal ini mungkin sebagian kecil taktik dari para pencalon yang dimainkan wakil rakyat dari banyaknya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas, namun nyatanya masih banyak yang terjadi ketika sudah terpilih tidak satupun atau ada janji yang tidak terlaksana. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan di Indonesia guna memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
5.Tindakan tersebut merupakan hasil dari buah pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan kharismatik sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya tentu saja hal tersebut menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Nama : Nabila Anggraini
NPM : 2111031075
Kelas : AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia belum cukup baik. Pada tahun 2019, beberapa lembaga terkait mencata bahwa kinerja Indonesia terhadap masih buruk. Komisi nasional HAM Indonesia mengatakan bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, terutama yang terkait dengan pelanggaran Ham berat di masa lalu dan juga penanganan konflik sumber daya alam. Para pakar HAM pun setuju bahwa masalah HAM di Indonesia pada tahun 2019 itu sangat suram. Di samping itu, ada beberapa perkembangan yang cukup baik dan bisa dijadikan harapan ke depannya. Mengapa pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam bagi HAM. Hal itu disebabkan karena begitu banyak jenis pelanggaran HAM yang dilakukan mulai dari tidak ada proses pengadilan yang dilakukan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, kebebasan berekspesi dan beragama semakin dibatasi, diskirimanasi gender, dan pemerintah yang gagal untuk menghadirkan keadilan, mengungkap kejahatan, serta pemulihan korban pelanggaran HAM di masa lalu.
Dari artikel di atas, saya menjadi lebih tahu mengenai penegakan HAM di Indonesia yang masih jauh dari kata baik. Terbukti dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan salah satu contoh yang masih dianggap masalah sepele adalah rasisme. Dan juga dari artikel di atas, saya mendapatkan informasi positif mengenai betapa pentingnya peran masyarakat sipil, seperti kita untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia harus berdasar pada Pancasila dimana Pancasila juga merupakan nilai-nilai luhur budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai tersebut merupakan nilai dasar kehidupan yang bersifat universal dan terus berlaku sepanjang zaman. Demokrasi Pancasila ini mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Salah satu prinsip demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yang memiliki arti bahwa dalam berdemokrasi itu harus selalu dijiwain dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Kita sebagai manusia berhak untuk memilih agama serta menjalankan semua urusan ibadah agama yang diyakini.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini nyatanya masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI sebelum belum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi. Masih banyak sekali tindakan penyelewangan yang sudah jelas keluar dari aturan norma dan tidak lagi bersumber pada Pancasila serta UUD NRI. Demokrasi Indonesia masih jauh dari kata menjunjung tinggi HAM. Salah satu contohnya saja kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen dari sebuah universitas di Indonesia yang malah dinyatakan tidak bersalah padahal sudah banyak bukti yang dilampirkan. Suara masyarakat yang kini tidak lagi didengar apalagi dipertimbangkan menjadikan sebuah bukti besar bahwa Demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata sesuai dengan demokrasi Pancasila.
D. Kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sudah banyak terjadi di Indonesia saat. Mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi malah seakan menutup mata akan kondisi dan derita yang dihadapi oleh rakyat. Munculnya kebijakan yang mulai tidak masuk akan dan lebih cenderung memberatkan masyarakat, tetapi rakyat seakan dibuat tidak bisa berkomentar. Sikap saja terhadap kinerja wakil rakyat yang seperti itu adalah mengajukan keluhan dengan cara yang baik walaupun tidak begitu yakin apakah keluhan tersebut akan didengar atau tidak. Selain itu, untuk ke depannya harus lebih cermat lagi dalam memilih wakil rakyat dan jangan mudah tergiur dengan kampanye yang dilakukan karena kebanyakan mereka hanya manis di awal dan setelah menjadi wakil rakyat langsung seakan lupa dengan janji yang pernah dibuat sebelumnya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu saja tidak sesuai dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini. Pihak dengan kekuasaan kharismatik ini mayotitas menjadi contoh atau sosok yang disegani oleh masyarakat sehingga akan menunjukkan loyalitas mereka untuk berbagai hal yang perintahkan. Masyarakat yang terlalu patuh pada pemimpin kharismatik yang cenderung berakar pada suatu agama atau tradisi tertentu lama kelamaan akan menganggap agama dan tradisi yang lain tidak baik. Dan hal tersebut juga bisa melanggar HAM karena jika sewaktu-waktu diberi perintah untuk melakukan hal yang diluar dari norma.
NPM : 2111031075
Kelas : AKT A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia belum cukup baik. Pada tahun 2019, beberapa lembaga terkait mencata bahwa kinerja Indonesia terhadap masih buruk. Komisi nasional HAM Indonesia mengatakan bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, terutama yang terkait dengan pelanggaran Ham berat di masa lalu dan juga penanganan konflik sumber daya alam. Para pakar HAM pun setuju bahwa masalah HAM di Indonesia pada tahun 2019 itu sangat suram. Di samping itu, ada beberapa perkembangan yang cukup baik dan bisa dijadikan harapan ke depannya. Mengapa pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam bagi HAM. Hal itu disebabkan karena begitu banyak jenis pelanggaran HAM yang dilakukan mulai dari tidak ada proses pengadilan yang dilakukan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, kebebasan berekspesi dan beragama semakin dibatasi, diskirimanasi gender, dan pemerintah yang gagal untuk menghadirkan keadilan, mengungkap kejahatan, serta pemulihan korban pelanggaran HAM di masa lalu.
Dari artikel di atas, saya menjadi lebih tahu mengenai penegakan HAM di Indonesia yang masih jauh dari kata baik. Terbukti dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan salah satu contoh yang masih dianggap masalah sepele adalah rasisme. Dan juga dari artikel di atas, saya mendapatkan informasi positif mengenai betapa pentingnya peran masyarakat sipil, seperti kita untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia harus berdasar pada Pancasila dimana Pancasila juga merupakan nilai-nilai luhur budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai tersebut merupakan nilai dasar kehidupan yang bersifat universal dan terus berlaku sepanjang zaman. Demokrasi Pancasila ini mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Salah satu prinsip demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yang memiliki arti bahwa dalam berdemokrasi itu harus selalu dijiwain dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Kita sebagai manusia berhak untuk memilih agama serta menjalankan semua urusan ibadah agama yang diyakini.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini nyatanya masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI sebelum belum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi. Masih banyak sekali tindakan penyelewangan yang sudah jelas keluar dari aturan norma dan tidak lagi bersumber pada Pancasila serta UUD NRI. Demokrasi Indonesia masih jauh dari kata menjunjung tinggi HAM. Salah satu contohnya saja kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen dari sebuah universitas di Indonesia yang malah dinyatakan tidak bersalah padahal sudah banyak bukti yang dilampirkan. Suara masyarakat yang kini tidak lagi didengar apalagi dipertimbangkan menjadikan sebuah bukti besar bahwa Demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata sesuai dengan demokrasi Pancasila.
D. Kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sudah banyak terjadi di Indonesia saat. Mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi malah seakan menutup mata akan kondisi dan derita yang dihadapi oleh rakyat. Munculnya kebijakan yang mulai tidak masuk akan dan lebih cenderung memberatkan masyarakat, tetapi rakyat seakan dibuat tidak bisa berkomentar. Sikap saja terhadap kinerja wakil rakyat yang seperti itu adalah mengajukan keluhan dengan cara yang baik walaupun tidak begitu yakin apakah keluhan tersebut akan didengar atau tidak. Selain itu, untuk ke depannya harus lebih cermat lagi dalam memilih wakil rakyat dan jangan mudah tergiur dengan kampanye yang dilakukan karena kebanyakan mereka hanya manis di awal dan setelah menjadi wakil rakyat langsung seakan lupa dengan janji yang pernah dibuat sebelumnya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu saja tidak sesuai dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini. Pihak dengan kekuasaan kharismatik ini mayotitas menjadi contoh atau sosok yang disegani oleh masyarakat sehingga akan menunjukkan loyalitas mereka untuk berbagai hal yang perintahkan. Masyarakat yang terlalu patuh pada pemimpin kharismatik yang cenderung berakar pada suatu agama atau tradisi tertentu lama kelamaan akan menganggap agama dan tradisi yang lain tidak baik. Dan hal tersebut juga bisa melanggar HAM karena jika sewaktu-waktu diberi perintah untuk melakukan hal yang diluar dari norma.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama: Griselda Ladyonna Maharany
NPM : 2111031096
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menyatakan dan menjelaskan tentang lemahnya Hak Asasi Manusia yang diperjuangkan di mata hukum negara Indonesia. Masih begitu banyak kasus yang belum atau bahkan tidak pernah tuntas sejak pertama kalinya diusut. Hal tersebut dipercaya sebab kurangnya perhatian pemerintah dalam menyeselesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artiket itu adalah sebuah semangat motivasi untuk mengajak dan mendorong pemerintah untuk mengusut kasus Hak Asasi Manusia agar dapat segera dituntaskan hingga ke akarnya. Pemerintah perlu disadarkan tentang urgensi permasalahan tersebut karena sudah sejak lama Hak Asasi Manusia hanya dipandang dengan sebelah mata. Hal tersebut dibuktikan dari masih banyaknya keluarga korban HAM (penghilangan paksa) yang masih saja terus meminta keadilan bagi para korbannya hingga hari ini.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang perlu didukung dan dilestarikan asal tak bertentangan dengan bulir-bulir pancasila. Sebab dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat multikultural Indonesia ini dapat mengingat selalu dan mengabadikan nilai-nilai luhur budaya adat istiadat di tengah gempuran perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan adanya nilai-nilai adat istiadat, masyarakat dapat mengeratkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan memupuk rasa solidaritas antar suku yang ada.
Sementara prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa bagi saya artinya demokrasi memegang teguh nilai-nilai kepercayaan dan ketuhanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perlu disadari bahwa hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyat bukan hanya hukum buatan para manusia, namun juga terdapat hukum-hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi yang berdasarkan ini berpahaman religious dan bukanlah atheism (tidak bertuhan).
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut Menko Polhukam (Mahfud MD) praktik demokrasi di Indonesia saat ini dinilai telah bertahap untuk dapat berjalan dengan baik meski belum seutuhnya sempurna.Masih banyak tantangan-tantangan serta hambatan yang akan dilalui dan mesti dibenahi dalam praktiknya. Salah satu yang perlu dibenahi tersebut adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. HAM perlu dijunjung lebih tinggi dan diperhatikan dengan lebih layak. Penegakan HAM masih banyak mengalami kesenjangan, masih banyak pelanggaran HAM, dan kurangnya kesadaran HAM yang sebenarnya. Ini menjadi sebuah tugas tersendiri bagi pemerintah untuk mencari solusi dan menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut agar pemerintahan di Indonesia dapat menjadi semakin kondusif dan teratur dalam berdemokrasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kejadian tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena sejatinya anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat dan hanya untuk kepentingan rakyat. Jika anggota parlemen melakukan tindakan yang hanya memikirkan kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama maka sudah sewajarnya anggota parlemen tersebut dilaporakan kepada pihak yang berwenang untuk diadili dan diselidiki lebih lanjut. Sering kali kasus korupsi juga terjadi karena hal seperti ini. Begitu banyak anggota parlemen yang menghabiskan uang negara untuk nikmat sementara saja karena selanjutnya KPK dapat mengusutnya agar dapat di penjara. Anggota parlemen perlu diberikan kesadaran agar tidak melakukan pelanggarannya dalam mewakili rakyat. Oleh karena itu dalam kasus seperti ini, lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan kasus ini harus diberi dukungan penuh baik oleh rakyat maupun pemerintah agar dapat tetap menjaga suara rakyat.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut dapat terjadi karena keserakahan dan tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Para pihak/oknmu yang memiliki kekuatan kharismatik menyalahgunakan kelebihan tersebut untuk menghasut orang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Kepemimpinan karimatik ini pada dasarnya akan baik bila digunakan untuk memimpin atau mengatur bawahannya untuk mencontohkan hal-hal yang terpuji. Namun, bila pemimpinnya mempunyai rasa optismisme yang berlebihan, berperilaku impulsive, serta tidak mau mendengar pendapat orang lain maka hal tersebutlah yang merusak tatanan dan dapat menghasut orang-orang yang berada di bawahnya untuk melanggar HAM yang ada.
NPM : 2111031096
Kelas: PKN A
Prodi: S1 Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menyatakan dan menjelaskan tentang lemahnya Hak Asasi Manusia yang diperjuangkan di mata hukum negara Indonesia. Masih begitu banyak kasus yang belum atau bahkan tidak pernah tuntas sejak pertama kalinya diusut. Hal tersebut dipercaya sebab kurangnya perhatian pemerintah dalam menyeselesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artiket itu adalah sebuah semangat motivasi untuk mengajak dan mendorong pemerintah untuk mengusut kasus Hak Asasi Manusia agar dapat segera dituntaskan hingga ke akarnya. Pemerintah perlu disadarkan tentang urgensi permasalahan tersebut karena sudah sejak lama Hak Asasi Manusia hanya dipandang dengan sebelah mata. Hal tersebut dibuktikan dari masih banyaknya keluarga korban HAM (penghilangan paksa) yang masih saja terus meminta keadilan bagi para korbannya hingga hari ini.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang perlu didukung dan dilestarikan asal tak bertentangan dengan bulir-bulir pancasila. Sebab dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat multikultural Indonesia ini dapat mengingat selalu dan mengabadikan nilai-nilai luhur budaya adat istiadat di tengah gempuran perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan adanya nilai-nilai adat istiadat, masyarakat dapat mengeratkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan memupuk rasa solidaritas antar suku yang ada.
Sementara prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa bagi saya artinya demokrasi memegang teguh nilai-nilai kepercayaan dan ketuhanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perlu disadari bahwa hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyat bukan hanya hukum buatan para manusia, namun juga terdapat hukum-hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi yang berdasarkan ini berpahaman religious dan bukanlah atheism (tidak bertuhan).
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut Menko Polhukam (Mahfud MD) praktik demokrasi di Indonesia saat ini dinilai telah bertahap untuk dapat berjalan dengan baik meski belum seutuhnya sempurna.Masih banyak tantangan-tantangan serta hambatan yang akan dilalui dan mesti dibenahi dalam praktiknya. Salah satu yang perlu dibenahi tersebut adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. HAM perlu dijunjung lebih tinggi dan diperhatikan dengan lebih layak. Penegakan HAM masih banyak mengalami kesenjangan, masih banyak pelanggaran HAM, dan kurangnya kesadaran HAM yang sebenarnya. Ini menjadi sebuah tugas tersendiri bagi pemerintah untuk mencari solusi dan menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut agar pemerintahan di Indonesia dapat menjadi semakin kondusif dan teratur dalam berdemokrasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kejadian tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena sejatinya anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat dan hanya untuk kepentingan rakyat. Jika anggota parlemen melakukan tindakan yang hanya memikirkan kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama maka sudah sewajarnya anggota parlemen tersebut dilaporakan kepada pihak yang berwenang untuk diadili dan diselidiki lebih lanjut. Sering kali kasus korupsi juga terjadi karena hal seperti ini. Begitu banyak anggota parlemen yang menghabiskan uang negara untuk nikmat sementara saja karena selanjutnya KPK dapat mengusutnya agar dapat di penjara. Anggota parlemen perlu diberikan kesadaran agar tidak melakukan pelanggarannya dalam mewakili rakyat. Oleh karena itu dalam kasus seperti ini, lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan kasus ini harus diberi dukungan penuh baik oleh rakyat maupun pemerintah agar dapat tetap menjaga suara rakyat.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut dapat terjadi karena keserakahan dan tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Para pihak/oknmu yang memiliki kekuatan kharismatik menyalahgunakan kelebihan tersebut untuk menghasut orang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Kepemimpinan karimatik ini pada dasarnya akan baik bila digunakan untuk memimpin atau mengatur bawahannya untuk mencontohkan hal-hal yang terpuji. Namun, bila pemimpinnya mempunyai rasa optismisme yang berlebihan, berperilaku impulsive, serta tidak mau mendengar pendapat orang lain maka hal tersebutlah yang merusak tatanan dan dapat menghasut orang-orang yang berada di bawahnya untuk melanggar HAM yang ada.
Nama : Fadhila Purendka
NPM : 2111031025
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, selama 2019 HAM terlihat suram. Menurut Usman Hamid HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, yaitu tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vomis mati maupun juga tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan dengan cara tembak ditempat. Namun, dari banyaknya kemunduran HAM di Indonesia masih ada sisi positifnya yaitu Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional. Sisi positif lainnya yaitu kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dimana bersumber dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat ini dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang kita yang dianggap sebagai suatu hal baik yang dijadikan pedoman hidup guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Prinsip demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya yaitu seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhan Yang Maha Esa.
C. Dalam praktiknya, demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Poin Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia seperti yang kita ketahui, setiap manusia mempunyai suatu hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut, misalnya saja hak untuk hidup. Pada kenyataannya, masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Selain itu juga masih marak kasus penyiksaan terhadap anak yang berujung kematian.
D. Saat ini banyak parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat demi mengambil simpati rakyat. Namun pada kenyataannya malah melaksanakan agenda politik mereka sendiri, hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak benar. Jika masih ada parlemen yang bertindak demikian, sebaiknya diberikan sanksi agar parlemen lain tidak melakukannya dan menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang lumrah. Seharusnya parlemen menjalankan tugas dan kewajibannya salah satunya yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terhadap jalannya pemerintahan.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang benar dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat, bukannya dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
NPM : 2111031025
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, selama 2019 HAM terlihat suram. Menurut Usman Hamid HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, yaitu tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vomis mati maupun juga tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan dengan cara tembak ditempat. Namun, dari banyaknya kemunduran HAM di Indonesia masih ada sisi positifnya yaitu Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional. Sisi positif lainnya yaitu kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dimana bersumber dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat ini dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang kita yang dianggap sebagai suatu hal baik yang dijadikan pedoman hidup guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Prinsip demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya yaitu seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhan Yang Maha Esa.
C. Dalam praktiknya, demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Poin Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia seperti yang kita ketahui, setiap manusia mempunyai suatu hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut, misalnya saja hak untuk hidup. Pada kenyataannya, masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Selain itu juga masih marak kasus penyiksaan terhadap anak yang berujung kematian.
D. Saat ini banyak parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat demi mengambil simpati rakyat. Namun pada kenyataannya malah melaksanakan agenda politik mereka sendiri, hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak benar. Jika masih ada parlemen yang bertindak demikian, sebaiknya diberikan sanksi agar parlemen lain tidak melakukannya dan menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang lumrah. Seharusnya parlemen menjalankan tugas dan kewajibannya salah satunya yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terhadap jalannya pemerintahan.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang benar dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat, bukannya dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
NAMA : Shafa Salsabila
NPM : 2111031057
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A.menurut analisis terhadap artikel jalannya ham pada tahun 2019 menagalami kemunduran yang disebab kan oleh muncul nya kembali rezim otoritarian yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran ham terjadi,beberaapa contoh pelanggaran nya adalah sebagai berikut 1.tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM
2.ada nya pembatasan/tidak adanya kebebasan berpendapat
3.banyaknya deskriminasi terhadap masyarakat
4.kegagalan kepemerintahan
5.pelanggaran ham semakin meningkat
6.hukuman pelanggaran yang tidak bersifat kemanusiaan
NAMUN,terdapat sisi baik penyelenggaraan hamnpada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.menurut saya demokrasi menurut ketuhanan yang maha esa dari pancasila tersebut sudaah mulai terlaksanakan tetapi masi banyak orang yang tidak menghiraukan toleransi,contoh nya pada kasus lagu lagu ke agamaan yang mulai dijadikan remix dan hiburan
C.menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini masi kurang berjalan,karna banyak nya oknum yang masi memandang rakyat dari uang nya saya,seperti kasus rakyat kecil dan orang orang ternama memiliki diferensiasi yang bisa terlihat beda,selain ituu rakyat kecil saat ini masi kurang mendapati keadilan dan hak nyaa sebagai warga negara Indonesia
D.kasus tersebut harusnya di tindak lanjuti dengan cara mengumpulkan segala pendapat aspirasi masyarakat dalam bentuk demo yang sehat dan tidak rusuh,karna jika tidak segera ditindaklanjuti pemerintah akan semakin semena mena dalam membuat kebijakan tanpa memperhatikan pendapat masyarakat
E.dapat disimpulkan demokrasi dewasa adalah kebebasan bertindak,bereskpresi, maupun berpendapat.
Tetapi saat ini pemerintah banyak memanfaatkan kebebasan tersebut sebagai alat untuk melakukan hal hal yang tidak jelas,sebaiknya pemerintah dapat memperlakukan konsep demokrasi dewasa ini lebih teratur dan tida di langgar begitu sajaa
NPM : 2111031057
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
A.menurut analisis terhadap artikel jalannya ham pada tahun 2019 menagalami kemunduran yang disebab kan oleh muncul nya kembali rezim otoritarian yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran ham terjadi,beberaapa contoh pelanggaran nya adalah sebagai berikut 1.tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM
2.ada nya pembatasan/tidak adanya kebebasan berpendapat
3.banyaknya deskriminasi terhadap masyarakat
4.kegagalan kepemerintahan
5.pelanggaran ham semakin meningkat
6.hukuman pelanggaran yang tidak bersifat kemanusiaan
NAMUN,terdapat sisi baik penyelenggaraan hamnpada zaman ini, yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.menurut saya demokrasi menurut ketuhanan yang maha esa dari pancasila tersebut sudaah mulai terlaksanakan tetapi masi banyak orang yang tidak menghiraukan toleransi,contoh nya pada kasus lagu lagu ke agamaan yang mulai dijadikan remix dan hiburan
C.menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini masi kurang berjalan,karna banyak nya oknum yang masi memandang rakyat dari uang nya saya,seperti kasus rakyat kecil dan orang orang ternama memiliki diferensiasi yang bisa terlihat beda,selain ituu rakyat kecil saat ini masi kurang mendapati keadilan dan hak nyaa sebagai warga negara Indonesia
D.kasus tersebut harusnya di tindak lanjuti dengan cara mengumpulkan segala pendapat aspirasi masyarakat dalam bentuk demo yang sehat dan tidak rusuh,karna jika tidak segera ditindaklanjuti pemerintah akan semakin semena mena dalam membuat kebijakan tanpa memperhatikan pendapat masyarakat
E.dapat disimpulkan demokrasi dewasa adalah kebebasan bertindak,bereskpresi, maupun berpendapat.
Tetapi saat ini pemerintah banyak memanfaatkan kebebasan tersebut sebagai alat untuk melakukan hal hal yang tidak jelas,sebaiknya pemerintah dapat memperlakukan konsep demokrasi dewasa ini lebih teratur dan tida di langgar begitu sajaa
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Mayang Arista Widya
NPM: 2151031022
Kelas: Pkn A
Prodi : S-1 Akuntansi
Assalamualaikum wr.wb.
Izin memberikan tanggapan terkait kasus yang diberikan.
A. Berdasarkan kedua artikel tersebut dijabarkan bagaimana Hukum HAM di Indonesia berjalan, mulai dari reformasi kebijakan sampai masalah-masalah yang terjadi sepanjang tahun 2019 terkait masalah pelanggaran HAM. Artikel yang lainnya masih terkait dengan masalah HAM. Namun, kejahatan ini terjadi di timur Indonesia, yaitu daerah Papua. Kedua artikel itu sudah menjelaskan bagaimana Indonesia sedang berusaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dengan melakukan reformasi guna memastikkan perlindungan HAM yang lebih baik, meneggakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Melalui artikel ini Saya menjadi lebih tahu tentang HAM, dan bagaimana usaha dan peran pemerintah untuk memperbaiki sistem dan hukum HAM di Indonesia. Artikel ini juga menunjukkan pelanggaran-pelanggaran HAM apa saja yang menimpa Indonesia.
B. Menurut saya, demokrasi yang pada dasarnya merupakan kebijakan yang dilakukan untuk oleh dan dari rakyat haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dan tepat. Demokrasi pada masa ini merupakan demokrasi yang sudah berdasarkan adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang sudah tertanam sejak jaman dahulu, seperti musyawarah-mufakat dan semangat gotong royong.
Saya setuju dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang maha Esa, dimana dalam penegakkan demokrasi di Indonesia segala hal harus dilandasakan atas asas ketuhanan sebagai prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia tentang setiap warga negara yang wajib berpegang pada sebuah agama dan menajadikan kesetaraan setiap warga negara.
C. Pada masa ini berbagai praktik demokrasi di Indonesia sudah semakin tegas dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pedoman dan dasar negara Indonesia. Namun, dalam usaha meningkatkan nilai-nilai HAM di Indonesia masih kurang tegas dan adil, pemerintah sendiri masih mengusahakan untuk mereformasi guna meningkatkaan perlindungan HAM warga negara agar ketika berdemokrasi bisa menyatakan pendapat tanpa adanya tekanan dan hasutan.
D. Saya sangat menentang hal ini, dimana seorang anggota parlemen adalah orang yang dipilih dan ditunjuk oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka kepada pemerintah justru dikecewakan dengan perlakuan yang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan individu. Piha-pihak seperti ini harus ditindak tegas dan mendapatkan sanksi yang setimpal agar tidak meremehkan jabatan, hak, dan wewenang yang diberikan dan didapatkan.
E. Menurut saya, pada era demokrasi dewasa pada saat ini, dimana masyarakat sudah bisa lebih berekspresi dan mudah untuk mengutarakan pendapat dan menegakkan hak-haknya diperlukan kehati-hatian dan semakin tegasnya dalam berekspresi terutama ketika sedang menegakkan HAM di Indonesia, jangan sampai generasi muda dan warga negara yang sedang berorasi terkena hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin menjatuhkan kita.
NPM: 2151031022
Kelas: Pkn A
Prodi : S-1 Akuntansi
Assalamualaikum wr.wb.
Izin memberikan tanggapan terkait kasus yang diberikan.
A. Berdasarkan kedua artikel tersebut dijabarkan bagaimana Hukum HAM di Indonesia berjalan, mulai dari reformasi kebijakan sampai masalah-masalah yang terjadi sepanjang tahun 2019 terkait masalah pelanggaran HAM. Artikel yang lainnya masih terkait dengan masalah HAM. Namun, kejahatan ini terjadi di timur Indonesia, yaitu daerah Papua. Kedua artikel itu sudah menjelaskan bagaimana Indonesia sedang berusaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dengan melakukan reformasi guna memastikkan perlindungan HAM yang lebih baik, meneggakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Melalui artikel ini Saya menjadi lebih tahu tentang HAM, dan bagaimana usaha dan peran pemerintah untuk memperbaiki sistem dan hukum HAM di Indonesia. Artikel ini juga menunjukkan pelanggaran-pelanggaran HAM apa saja yang menimpa Indonesia.
B. Menurut saya, demokrasi yang pada dasarnya merupakan kebijakan yang dilakukan untuk oleh dan dari rakyat haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dan tepat. Demokrasi pada masa ini merupakan demokrasi yang sudah berdasarkan adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang sudah tertanam sejak jaman dahulu, seperti musyawarah-mufakat dan semangat gotong royong.
Saya setuju dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang maha Esa, dimana dalam penegakkan demokrasi di Indonesia segala hal harus dilandasakan atas asas ketuhanan sebagai prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia tentang setiap warga negara yang wajib berpegang pada sebuah agama dan menajadikan kesetaraan setiap warga negara.
C. Pada masa ini berbagai praktik demokrasi di Indonesia sudah semakin tegas dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pedoman dan dasar negara Indonesia. Namun, dalam usaha meningkatkan nilai-nilai HAM di Indonesia masih kurang tegas dan adil, pemerintah sendiri masih mengusahakan untuk mereformasi guna meningkatkaan perlindungan HAM warga negara agar ketika berdemokrasi bisa menyatakan pendapat tanpa adanya tekanan dan hasutan.
D. Saya sangat menentang hal ini, dimana seorang anggota parlemen adalah orang yang dipilih dan ditunjuk oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka kepada pemerintah justru dikecewakan dengan perlakuan yang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan individu. Piha-pihak seperti ini harus ditindak tegas dan mendapatkan sanksi yang setimpal agar tidak meremehkan jabatan, hak, dan wewenang yang diberikan dan didapatkan.
E. Menurut saya, pada era demokrasi dewasa pada saat ini, dimana masyarakat sudah bisa lebih berekspresi dan mudah untuk mengutarakan pendapat dan menegakkan hak-haknya diperlukan kehati-hatian dan semakin tegasnya dalam berekspresi terutama ketika sedang menegakkan HAM di Indonesia, jangan sampai generasi muda dan warga negara yang sedang berorasi terkena hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin menjatuhkan kita.
Nama : Widya Fatmawati
NPM : 2111031087
Kelas : PKN A ( S1-Akuntansi )
Analisis Kasus
A. Berdasarkan artikel tersebut, menurut saya penegakan HAM yang ada di Indonesia masih banyak memerlukan pembenahan. Apalagi untuk kasus HAM dimasa lalu pemerintah perlu meninjau ulang dan menyelesaikan permasalahan HAM dimasa lalu dulu agar memudahkan dalam upaya peningkatan keadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Menurut pernyataan Usman Hamid dapat dilihat bawasannya permasalahan HAM diIndonesia banyak mengalami kemunduran, yang terbukti dari kurangnya proses keadilan yang dilakukan oleh aparat hukum. Banyak pembatasan berpendapat dan beragama melalui aturan yang diterapkan, banyaknya kasus diskriminasi, serta kegagalan pemerintah dalam menangani kasus HAM. Meningkatnya kasus HAM di Papua serta banyak ditemukan tindakan eksekusi diluar hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukan kualitas HAM yang ada di Indonesia perlu di tingkatkan kembali. Pelembagaan pengadilan HAM yang sudah ada dua dekade pun masih sulit untuk mengadili pelaku HAM. Beberapa kasus HAM di Papua yang belum juga terselesaikan, kasus rasisme pun masih banyak ditemukan di Papua. Jak tersebut semakin membuktikan kualitas HAM yang sangat buruk.
Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel tersebut yaitu, kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak boleh hanya melihat sisis buruk pemerintah saja karena pemerintah Indonesia juga banyak berusaha dalam mengatasi masalah ini yang dibuktikan dengan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kita sebagai bagian dari Indonesia seharusnya juga bisa membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas HAM seperti menjauhkan sifat yang memicu terjadinya kasus HAM di Indonesia.
Selain itu, kita juga bisa memahami implementasi HAM di Indonesia.
Mengetahui diskriminasi gender serta diskriminasi warna kulit di Papua dan menambah semangat untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi harus bersumber dari Pancasila, karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Pancasila sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berintikan semangat gotong royong di atas keberagaman yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, maka dari itu demokrasi diperlukan dalam Demokrasi Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi bangsa Indonesia sama sebagai akibat dari pendiri negara ini yang mereka miliki keinginan mulia untuk meringankan semua penderitaan masyarakat Indonesia. Dengan demokrasi ini, diharapan bisa terpenuhi pemerintah yang kuat ingat mengapa pemerintah ini dibuat oleh rakyat itu sendiri.
Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama yang ada di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, hal ini sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan diperbolehkannya memeluk agama yang diyakini oleh masing-masing individu serta penyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi yang ada di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 bisa kita simulkan bawasannya belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ditemukan praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Contohnya adalah masih dilakukan nya money politik, apalagi ketika akan melaksanakan pemilihan umum, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Pilihan rakyat/masyarakat bukan dikarenakan faktor calon yang baik ataupun memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin,tetapi pilihan nya didasari atas seberapa banyak uang yang diberi dari oknum calon, jika oknum calon tersebut memberi uang lebih besar daripada oknum calon lainnya maka dialah yang akan dipilih menjadi wakil rakyat. Jadi masih banyak yang tidak menerapkan dan tidak terlaksana dengan baik sesuai nilai pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai dasar demokrasi Indonesia yang salah satunya dikarenakan money politic.
D. Menurut saya hal tersebut tentu saja bukan hal yang seharusnya dilakukan, sebagaimana tugas anggota parlemen seharusnya benar benar menjadi wakil suara rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan memperjuangkan suara rakyat.
Sikap yang saya ambil yaitu melihat dan mencari tahu keseluruhan mengenai hal tersebut serta mempelajari apakah hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan kita sebagai mahasiswa harus lebih teliti mengenai hal ini supaya tidak terjadi salah tangkap mengenai hal tersebut.
E. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi selaras dengan keinginan pemimpin. Pemimpin kharismatik adalah seorang pemimpin yang memancarkan aura wibawa yang mampu menarik perhatian bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut saya hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengaplikasian HAM benar benar dijalankan sesuai aturan yang ada. Biasanya pihak-pihak yang memiliki kekuasan yang disebutkan diatas terpilih karena adanya money politik, yang mana oknum tersebut bukan dipilih berdasarkan kualifikasi nya yang pantas sebagai pemimpin, tetapi seberapa banyak uang yang oknum tersebut beri untuk dapat dipilih. Apalagi penyalahgunaan kekuasaan mengatasnamakan agama ataupun tradisi adat istiadat apabila terus terjadi dapat menyebabkan perpecahan, kekacauan serta kerugian bagi banyak pihak.
NPM : 2111031087
Kelas : PKN A ( S1-Akuntansi )
Analisis Kasus
A. Berdasarkan artikel tersebut, menurut saya penegakan HAM yang ada di Indonesia masih banyak memerlukan pembenahan. Apalagi untuk kasus HAM dimasa lalu pemerintah perlu meninjau ulang dan menyelesaikan permasalahan HAM dimasa lalu dulu agar memudahkan dalam upaya peningkatan keadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Menurut pernyataan Usman Hamid dapat dilihat bawasannya permasalahan HAM diIndonesia banyak mengalami kemunduran, yang terbukti dari kurangnya proses keadilan yang dilakukan oleh aparat hukum. Banyak pembatasan berpendapat dan beragama melalui aturan yang diterapkan, banyaknya kasus diskriminasi, serta kegagalan pemerintah dalam menangani kasus HAM. Meningkatnya kasus HAM di Papua serta banyak ditemukan tindakan eksekusi diluar hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukan kualitas HAM yang ada di Indonesia perlu di tingkatkan kembali. Pelembagaan pengadilan HAM yang sudah ada dua dekade pun masih sulit untuk mengadili pelaku HAM. Beberapa kasus HAM di Papua yang belum juga terselesaikan, kasus rasisme pun masih banyak ditemukan di Papua. Jak tersebut semakin membuktikan kualitas HAM yang sangat buruk.
Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel tersebut yaitu, kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak boleh hanya melihat sisis buruk pemerintah saja karena pemerintah Indonesia juga banyak berusaha dalam mengatasi masalah ini yang dibuktikan dengan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kita sebagai bagian dari Indonesia seharusnya juga bisa membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas HAM seperti menjauhkan sifat yang memicu terjadinya kasus HAM di Indonesia.
Selain itu, kita juga bisa memahami implementasi HAM di Indonesia.
Mengetahui diskriminasi gender serta diskriminasi warna kulit di Papua dan menambah semangat untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi harus bersumber dari Pancasila, karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Pancasila sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berintikan semangat gotong royong di atas keberagaman yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, maka dari itu demokrasi diperlukan dalam Demokrasi Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi bangsa Indonesia sama sebagai akibat dari pendiri negara ini yang mereka miliki keinginan mulia untuk meringankan semua penderitaan masyarakat Indonesia. Dengan demokrasi ini, diharapan bisa terpenuhi pemerintah yang kuat ingat mengapa pemerintah ini dibuat oleh rakyat itu sendiri.
Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama yang ada di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, hal ini sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan diperbolehkannya memeluk agama yang diyakini oleh masing-masing individu serta penyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi yang ada di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 bisa kita simulkan bawasannya belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ditemukan praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Contohnya adalah masih dilakukan nya money politik, apalagi ketika akan melaksanakan pemilihan umum, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Pilihan rakyat/masyarakat bukan dikarenakan faktor calon yang baik ataupun memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin,tetapi pilihan nya didasari atas seberapa banyak uang yang diberi dari oknum calon, jika oknum calon tersebut memberi uang lebih besar daripada oknum calon lainnya maka dialah yang akan dipilih menjadi wakil rakyat. Jadi masih banyak yang tidak menerapkan dan tidak terlaksana dengan baik sesuai nilai pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai dasar demokrasi Indonesia yang salah satunya dikarenakan money politic.
D. Menurut saya hal tersebut tentu saja bukan hal yang seharusnya dilakukan, sebagaimana tugas anggota parlemen seharusnya benar benar menjadi wakil suara rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan memperjuangkan suara rakyat.
Sikap yang saya ambil yaitu melihat dan mencari tahu keseluruhan mengenai hal tersebut serta mempelajari apakah hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan kita sebagai mahasiswa harus lebih teliti mengenai hal ini supaya tidak terjadi salah tangkap mengenai hal tersebut.
E. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi selaras dengan keinginan pemimpin. Pemimpin kharismatik adalah seorang pemimpin yang memancarkan aura wibawa yang mampu menarik perhatian bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut saya hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengaplikasian HAM benar benar dijalankan sesuai aturan yang ada. Biasanya pihak-pihak yang memiliki kekuasan yang disebutkan diatas terpilih karena adanya money politik, yang mana oknum tersebut bukan dipilih berdasarkan kualifikasi nya yang pantas sebagai pemimpin, tetapi seberapa banyak uang yang oknum tersebut beri untuk dapat dipilih. Apalagi penyalahgunaan kekuasaan mengatasnamakan agama ataupun tradisi adat istiadat apabila terus terjadi dapat menyebabkan perpecahan, kekacauan serta kerugian bagi banyak pihak.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Arvela Fadila Putri
NPM : 2111031030
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum, wr.wb.
Izin memberikan analisis kasus yang telah diberikan.
A. Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat, bahwa tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, adanya diskriminasi serta pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan.
Setelah membaca artikel tersebut, saya menyadari bahwa kepastian atas hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya baik, masih ada kasus-kasus yang bertentangan dengan HAM, salah satu contohnya adalah persoalan Papua yang sudah dijelaskan dalam artikel. Untuk itu, kita semua selaku masyarakat yang berperan penting dalam penegakan HAM, harus dapat menghormati dan menghargai hak-hak setiap individu.
B. Demokrasi Indonesia saat ini harusnya sesuai dengan Pancasila yang artinya demokrasi tersebut harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Sedangkan Pancasila merupakan nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang juga berasal dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, penting adanya kesadaran setiap individu tentang nilai-nilai ketuhanan. Apabila setiap individu percaya dan yakin dengan nilai ketuhanan maka dalam menjalankan demokrasi Indonesia akan tercipta demokrasi yang benar-benar sesuai dengan pancaila sila pertama.
C. Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Walaupun begitu masih dapat kita jumpai banyak pejabat Negara yang melakukan korupsi, dan suap. Hal tersebut tentunya bertentagan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diperlukan karena pada hakikatnya HAM merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Dalam praktiknya, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa masih ada beberapa kasus yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, menurut Amnesty Internasional, Indonesia terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk melindungi kepastian HAM.
D. Hal tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dihindari, jika terjadi hal tersebut berarti terdapat adanya penyalahgunaan kekuasaan guna memenuhi kepentingan pribadi, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pancasila juga janji yang mereka katakan.
E. Apabila ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat guna menjadi tumbal untuk tujuan tertentu, hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Dalam konsep hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dimana dalam hal tersebut pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tidak membiarkan rakyat untuk menggunakan hak mereka dengan sepenuhnya dengan menggunakan loyalitas dan emosi mereka untuk tujuan yang tidak jelas manfaatnya.
Sekian analisis yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum, wr. wb.
NPM : 2111031030
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
Assalamualaikum, wr.wb.
Izin memberikan analisis kasus yang telah diberikan.
A. Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat, bahwa tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, adanya diskriminasi serta pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan.
Setelah membaca artikel tersebut, saya menyadari bahwa kepastian atas hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya baik, masih ada kasus-kasus yang bertentangan dengan HAM, salah satu contohnya adalah persoalan Papua yang sudah dijelaskan dalam artikel. Untuk itu, kita semua selaku masyarakat yang berperan penting dalam penegakan HAM, harus dapat menghormati dan menghargai hak-hak setiap individu.
B. Demokrasi Indonesia saat ini harusnya sesuai dengan Pancasila yang artinya demokrasi tersebut harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Sedangkan Pancasila merupakan nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang juga berasal dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, penting adanya kesadaran setiap individu tentang nilai-nilai ketuhanan. Apabila setiap individu percaya dan yakin dengan nilai ketuhanan maka dalam menjalankan demokrasi Indonesia akan tercipta demokrasi yang benar-benar sesuai dengan pancaila sila pertama.
C. Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Walaupun begitu masih dapat kita jumpai banyak pejabat Negara yang melakukan korupsi, dan suap. Hal tersebut tentunya bertentagan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diperlukan karena pada hakikatnya HAM merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Dalam praktiknya, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa masih ada beberapa kasus yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, menurut Amnesty Internasional, Indonesia terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk melindungi kepastian HAM.
D. Hal tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dihindari, jika terjadi hal tersebut berarti terdapat adanya penyalahgunaan kekuasaan guna memenuhi kepentingan pribadi, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pancasila juga janji yang mereka katakan.
E. Apabila ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat guna menjadi tumbal untuk tujuan tertentu, hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Dalam konsep hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dimana dalam hal tersebut pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tidak membiarkan rakyat untuk menggunakan hak mereka dengan sepenuhnya dengan menggunakan loyalitas dan emosi mereka untuk tujuan yang tidak jelas manfaatnya.
Sekian analisis yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum, wr. wb.
Nama: Galuh anggraini
NPM: 2111031059
Kelas: A
Prodi: S1 akuntansi
A. Menurut artikel tersebut, penegakan hak asasi manusia pada tahun 2019 mengalami kemunduran. Lembaga pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat-penjahat HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait penegakan HAM di Indonesia, diantaranya :
1) Tidak ada proses keadilan dan pertanggungjawaban lebih atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2) Adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau kebijakan yang dibuat.
3) Adanya diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, dan beberapa pejabat yang menghargai martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam mencari keadilan, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses, kesehatan, dan pendidikan menjadi tertutup oleh isu pemekaran wilayah dan usaha kemerdekaan kelompok.
6) Adanya penjatuhan dan penerapan hukuman yang baik baik melalui tindakan maupun tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dapat dikatakan bahwasanya penegakan HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan lebih jauh lagi, agar kedepannya segala pelanggaran HAM dapat diatasi dengan baik dan semua orang mendapatkan keadalian yang sama dan tidak terjadi diskriminasi antara golongan yang satu dengan golongan lain.
Selain itu, ada pula hal-hal positif yang terjadi di tengah keterlambatan penegakan HAM di Indonesia, antara lain Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, terlihat juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara. Dengan demikian kita bisa mengatahui bahwasanya pemerintah juga terus mengupayakan agar penegakan atas pelanggaran HAM di Indonesia dapat teratasi dengan baik dan seharusnya kita ikut serta membantu membantu keadilan dan tidak melakukan pelanggaran HAM karena bisa merugikan banyak pihak.
B. • Demokrasi Indonesia memang pada hakikatnya berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, menjunjung tinggi HAM, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak.
• Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan yang berlandaskan kepercayaanterhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dan bahkan masih jauh dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini masih ditunjukkan dengan banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI1945 sebagai berikut:
• Kasus yang dilakukan oleh rakyat
• Munculnya penguasa dalam demokrasi
• Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik
• Demokrasi saat ini Ketergantungan rakyat
Selain itu, kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka hanya mementingkan kepentingan anggota dan masyarakat luas kepentingan pribadi. Hingga akhirnya tujuan suatu partai yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok elit. Kelompok elit disini dengan orang-orang yang memegang kekuasaan bentuk (oligarki) yang memandang perbedaan martabat manusia seperti kekayaan, keluarga, kasta, jabatan dan bahkan militer. Ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan bagi warga negara dan tidak merugikan bagi kelompok elit tersebut.
Pada faktanya, setiap warga memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang. Setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihan, berpendapat, berbicara sebagaimana yang telah diatur. Namun nyatanya masih banyak kasus diskriminasi dan penyelewengan hak asasi yang tidak sesuai standar hak asasi. Masih banyak warga negara yang tidak menerima keadialan bahkan seolah-akan terputus haknya.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk dijadikan contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut harus diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalaulau tidak dapat dilaksanakan oleh anggota parlemen dengan baik, bagaimana nasib ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa harus menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontohkan perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Pendapat saya sebagai rakyat Indonesia yaitu saya tidak setuju dengan pemimpin seperti itu, karena pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya pemimpin yang kharismatik, tetapi pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama.
Hubungannya dengan konsep HAM sekarang adalah pemimpin yang hanya berpegang teguh pada keyakinan tradisi/agamanya saja, tetapi malah menumbalkan loyalitas rakyat untuk hal yang tidak jelas, itu sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena bisa saja ada korban yang terkena imbasnya dari hal itu .
NPM: 2111031059
Kelas: A
Prodi: S1 akuntansi
A. Menurut artikel tersebut, penegakan hak asasi manusia pada tahun 2019 mengalami kemunduran. Lembaga pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat-penjahat HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait penegakan HAM di Indonesia, diantaranya :
1) Tidak ada proses keadilan dan pertanggungjawaban lebih atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2) Adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau kebijakan yang dibuat.
3) Adanya diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, dan beberapa pejabat yang menghargai martabat perempuan.
4) Kegagalan pemerintah dalam mencari keadilan, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu.
5) Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses, kesehatan, dan pendidikan menjadi tertutup oleh isu pemekaran wilayah dan usaha kemerdekaan kelompok.
6) Adanya penjatuhan dan penerapan hukuman yang baik baik melalui tindakan maupun tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dapat dikatakan bahwasanya penegakan HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan lebih jauh lagi, agar kedepannya segala pelanggaran HAM dapat diatasi dengan baik dan semua orang mendapatkan keadalian yang sama dan tidak terjadi diskriminasi antara golongan yang satu dengan golongan lain.
Selain itu, ada pula hal-hal positif yang terjadi di tengah keterlambatan penegakan HAM di Indonesia, antara lain Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, terlihat juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara. Dengan demikian kita bisa mengatahui bahwasanya pemerintah juga terus mengupayakan agar penegakan atas pelanggaran HAM di Indonesia dapat teratasi dengan baik dan seharusnya kita ikut serta membantu membantu keadilan dan tidak melakukan pelanggaran HAM karena bisa merugikan banyak pihak.
B. • Demokrasi Indonesia memang pada hakikatnya berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Demokrasi yang sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, menjunjung tinggi HAM, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak.
• Menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip penerapan yang berlandaskan kepercayaanterhadap Tuhan yang Maha Esa dengan paham religius atau menolak atheisme. Prinsip ini juga digunakan untuk penyelenggaraan NKRI agar taat dan konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dan bahkan masih jauh dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini masih ditunjukkan dengan banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI1945 sebagai berikut:
• Kasus yang dilakukan oleh rakyat
• Munculnya penguasa dalam demokrasi
• Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik
• Demokrasi saat ini Ketergantungan rakyat
Selain itu, kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka hanya mementingkan kepentingan anggota dan masyarakat luas kepentingan pribadi. Hingga akhirnya tujuan suatu partai yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok elit. Kelompok elit disini dengan orang-orang yang memegang kekuasaan bentuk (oligarki) yang memandang perbedaan martabat manusia seperti kekayaan, keluarga, kasta, jabatan dan bahkan militer. Ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan bagi warga negara dan tidak merugikan bagi kelompok elit tersebut.
Pada faktanya, setiap warga memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang. Setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihan, berpendapat, berbicara sebagaimana yang telah diatur. Namun nyatanya masih banyak kasus diskriminasi dan penyelewengan hak asasi yang tidak sesuai standar hak asasi. Masih banyak warga negara yang tidak menerima keadialan bahkan seolah-akan terputus haknya.
D. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk dijadikan contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut harus diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalaulau tidak dapat dilaksanakan oleh anggota parlemen dengan baik, bagaimana nasib ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa harus menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontohkan perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
E. Pendapat saya sebagai rakyat Indonesia yaitu saya tidak setuju dengan pemimpin seperti itu, karena pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya pemimpin yang kharismatik, tetapi pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama.
Hubungannya dengan konsep HAM sekarang adalah pemimpin yang hanya berpegang teguh pada keyakinan tradisi/agamanya saja, tetapi malah menumbalkan loyalitas rakyat untuk hal yang tidak jelas, itu sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena bisa saja ada korban yang terkena imbasnya dari hal itu .
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Siti Atika Azzahrah
NPM : 2111031019
Kelas : PKn AKT A
Prodi : S-1 Akuntansi
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memaparkan jawaban analisis perihal kasus tersebut.
NPM : 2111031019
Kelas : PKn AKT A
Prodi : S-1 Akuntansi
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memaparkan jawaban analisis perihal kasus tersebut.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel berjudul “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menguraikan pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Usman Hamid selaku Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia, serta Asmin Fransiska selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya terkait kinerja Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019. Tecermin dari tajuk artikel di atas, kinerja Indonesia sehubungan HAM selama 2019 masihlah buruk bahkan disebut sebagai tahun kelam.
Hal ini bukan tanpa dasar. Ada beberapa hal yang menjadi bukti pernyataan tersebut. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selanjutnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang lewat aturan maupun praktik kebijakan kian menguat. Ketiga, adanya diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Berikutnya, pemerintah gagal dalam menghadirkan keadilan, mengungkapkan kebenaran, dan memulihkan korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan yang terakhir, masih berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan.
Kabar baiknya, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Harapan juga muncul melalui kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Hal positif yang saya peroleh setelah membaca artikel tersebut ialah memperluas sudut pandang dan wawasan terkait situasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai daerah terkait pelanggaran HAM, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh negara demi keberlangsungan HAM yang lebih baik ke depannya serta menguatkan secercah tekad dalam dada untuk memberikan sumbangsih peran terhadap Indonesia untuk perlindungan HAM yang lebih baik dan merata pada masa yang akan datang.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memanglah diambil dari nila-nilai adat-istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman ke arah yang lebih modern dengan berbagai situasi terjadi di tanah air, demokrasi turut mengalami sejumlah modifikasi dan penyesuaian. Perubahan tentu tidaklah langsung terjadi secara signifikan agar masyarakat Indonesia yang sudah kental dengan nilai-nilai budayanya bisa menerima secara berangsur-angsur.
Lantas terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut saya prinsip tersebut saat ini mengalami sejumlah guncangan yang tak lepas dari modernisasi. Masuknya pemikiran-pemikiran baru secara bebas dan tanpa penyaringan membuat masyarakat mudah terpapar oleh pandangan keliru dengan begitu mudahnya sehingga prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa tak lagi dianggap penting bagi sebagian golongan. Hal tersebut tentu sangatlah miris. Sebagai generasi muda yang akrab dengan dunia maya, saya selalu berusaha untuk memfilter segala informasi-informasi baru di media sosial supaya tidak mudah terpapar pandangan yang bakal menyesatkan prinsip teguh demokrasi Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini, terus terang saja, belum sesuai benar dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belumlah menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Masih sangat banyak penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya dari aspek pemimpin itu sendiri. yang paling berdampak. Pemerintah tidak tegas dalam menyikapi berbagai isu yang begitu riuh di masyarakat, seolah bisu dan sering kali hanya menjadi penonton dari kejauhan yang menunggu reda keadaan. Tak sedikit permasalahan demokrasi yang lambat memperoleh respons dan terdapat ketidakcocokan antara pemahaman pemerintah dan masyarakat yang siklusnya terus berulang. Alhasil, praktik demokrasi Indonesia seperti yang bisa kita saksikan saat ini, memprihatinkan. Namun, tentu saja masih ada harapan untuk menjadi lebih baik ke depannya apabila negara kita berada di tangan yang tepat. Semoga sempat.
D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat, tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sudah lazim sekali terjadi setiap periode, dari tahun ke tahun begitu saja polanya. Saat berkampanye, calon anggota akan mengumbar janji-janji semanis gulali untuk memikat hak suara masyarakat agar jatuh pada perangkapnya. Lalu, saat sudah menjabat, baru tujuan asli mereka terungkap (bahkan mungkin lebih banyak lagi yang tidak terungkap) mulai dari kasus-kasus sederhana hingga berat, pastinya selalu saja tak berkesuaian dengan kepentingan nyata masyarakat. Sikap saya mengenai persoalan ini adalah berhati-hati dalam memilih calon anggota yang bakal duduk di kursi parlemen, serta mengingatkan orang-orang di sekitar saya untuk tidak terkena bujuk rayu para pendusta yang boleh jadi akan mencelakakan diri sendiri dan masyarakat sebagai akibatnya.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama serta tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bahkan bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas merupakan gambaran yang sangat tak pantas tecermin ada dalam diri seorang pemimpin. Kekuasaan yang berakar dari tradisi maupun agama tertentu tentulah akan menjadi bias dan diskriminatif terhadap perbedaan, terlebih lagi disebutkan bahwa pihak-pihak tersebut tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Sikap yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki hubungan negatif dengan konsep HAM yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum bagi masyarakat pada era demokrasi dewasa saat ini.
Sekian jawaban dari saya, terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama : Inaya Tusifa
NPM : 2111031043
Kelas : A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Kasus 2
a) Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Meskipun demikian, beberapa pakar berpadandangan bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara
Hal hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah :
1. Saya dapat mengetahui bagaimana kondisi mengenai HAM di Indonesia.
2. Menjadi pelajaran bagi saya untuk dapat menghargai dan menghormati HAM yang dimiliki orang lain.
3. Mengetahui pentingnya Hak Asasi Manusia dalam hidup setiap orang sehingga dapat menjunjung tinggi HAM tersebut.
b). Demokrasi berdasarkan adat istiadat/ budaya masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan. Hal ini meliputi sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kebersamaan dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu disertai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Pemerintah dan rakyat juga harus menyadari bahwa dalam demokrasi yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan, sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
c). Diera sekarang ini, Demokrasi Pancasila masih belum diberlakukan dengan baik. Terkait dengan Hak Asasi Manusia, masih banyak kasus kasus terjadi yang bertentangan dengan HAM. Seperti kasus pembunuhan, penyiksaan berujung kematian, diskriminasi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja melanggar HAM dan tidak sesuai dengan poin Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.
d). Sikap saya terhadap hal ini adalah tentunya mengkritik dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi ternyata berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu penyalahgunaan dan tentunya merugikan seluruh masyarakat. Hal ini hanya menguntungkan dirinya sendiri. Padahal, sebagai seorang yang telah dipilih oleh rakyat, anggota parlemen seharusnya dapat mengutamakan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya.
e). Menurut saya, pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetapi tega menjadikan rakyat tumbal untuk tujuan yang tidak jelas merupakan hal yang tidak sesuai dengan Hak asasi manusia karena mereka telah membohongi dan membodohi Masyarakat. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka sendiri, hal ini sangat tidak dibenarkan. Masyarakat yang pemahamannya kurang tentunya dengan mudah terhasut dengan segala hal yang dikatakan atau dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut. Kharismatik hanyalah menjadi nama bualan mereka untuk dapat meraup keuntungan demi kesenangan mereka sendiri bukan sebagai sifat yang benar benar melekat pada mereka yang dimana pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik yang sesungguhnya tidak akan mengorbankan masyarakat demi hidup mereka sendiri.
NPM : 2111031043
Kelas : A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Kasus 2
a) Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Meskipun demikian, beberapa pakar berpadandangan bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara
Hal hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah :
1. Saya dapat mengetahui bagaimana kondisi mengenai HAM di Indonesia.
2. Menjadi pelajaran bagi saya untuk dapat menghargai dan menghormati HAM yang dimiliki orang lain.
3. Mengetahui pentingnya Hak Asasi Manusia dalam hidup setiap orang sehingga dapat menjunjung tinggi HAM tersebut.
b). Demokrasi berdasarkan adat istiadat/ budaya masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan. Hal ini meliputi sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kebersamaan dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu disertai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Pemerintah dan rakyat juga harus menyadari bahwa dalam demokrasi yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan, sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
c). Diera sekarang ini, Demokrasi Pancasila masih belum diberlakukan dengan baik. Terkait dengan Hak Asasi Manusia, masih banyak kasus kasus terjadi yang bertentangan dengan HAM. Seperti kasus pembunuhan, penyiksaan berujung kematian, diskriminasi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja melanggar HAM dan tidak sesuai dengan poin Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.
d). Sikap saya terhadap hal ini adalah tentunya mengkritik dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi ternyata berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu penyalahgunaan dan tentunya merugikan seluruh masyarakat. Hal ini hanya menguntungkan dirinya sendiri. Padahal, sebagai seorang yang telah dipilih oleh rakyat, anggota parlemen seharusnya dapat mengutamakan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya.
e). Menurut saya, pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetapi tega menjadikan rakyat tumbal untuk tujuan yang tidak jelas merupakan hal yang tidak sesuai dengan Hak asasi manusia karena mereka telah membohongi dan membodohi Masyarakat. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka sendiri, hal ini sangat tidak dibenarkan. Masyarakat yang pemahamannya kurang tentunya dengan mudah terhasut dengan segala hal yang dikatakan atau dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut. Kharismatik hanyalah menjadi nama bualan mereka untuk dapat meraup keuntungan demi kesenangan mereka sendiri bukan sebagai sifat yang benar benar melekat pada mereka yang dimana pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik yang sesungguhnya tidak akan mengorbankan masyarakat demi hidup mereka sendiri.
Nama : Nur Aisah
NPM : 2111031086
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Kasus :
1. Setelah membaca secara keseluruhan, menurut saya artikel kedua ini menjelaskan perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 masih buruk dalam penerapannya, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. terdapat 6 poin yang membuktikan hal tersebut, yaitu:
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan.
4. Gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
5. Meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu terdapat pada supremasi hukum dan mereformasi keamanan sector publik untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi yang bersalah maupun tidak bersalah sehingga tercipta HAM yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujudnya hukum yang berkeadilan buka hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Terdapat pelajaran positif yang dapat dipetik dari artikel ini, yaitu:
• Lebih memahami implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
• Memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
• Semakin mengetahui bahwasanya kasus di Papua bukanlah hanya mengenai kasus separatisme, melainkan terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang tertutupi oleh pemberitaan separatisme.
• Semakin menyadari bahwa terdapat kecacatan dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
• Semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
• Semakin menjadi semangat untuk menjadi penghenti rantai pelanggaran HAM, khususnya diskriminasi SARA
• Semakin mengetahui bahwa terdapat hukuman-hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM, seperti hukuman ditembak ditempat dan lainnya.
2. Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang perlu didukung dan dilestarikan asal tak bertentangan dengan bulir-bulir pancasila. Sebab dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat multikultural Indonesia ini dapat mengingat selalu dan mengabadikan nilai-nilai luhur budaya adat istiadat di tengah gempuran perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan adanya nilai-nilai adat istiadat, masyarakat dapat mengeratkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan memupuk rasa solidaritas antar suku yang ada.
Sementara prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa bagi saya artinya demokrasi memegang teguh nilai-nilai kepercayaan dan ketuhanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perlu disadari bahwa hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyat bukan hanya hukum buatan para manusia, namun juga terdapat hukum-hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi yang berdasarkan ini berpahaman religious dan bukanlah atheism (tidak bertuhan).
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvenkonvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk di contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut seharusnya diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalau anggota parlemen saja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, lantas bagaimana nasib bangsa ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa seharusnya menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontoh perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
5. Tindakan pihak/oknum tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Dari penyataan tersebut, kita tahu bahwa hanya kaum elite yang dapat membodohi kaum kecil. Ini semua dapat terjadi katena kaum kecil tidak mendapat bekal yang cukup akan informasi. Seperti halnya, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, kaum atas yang selalu berkuasa sedangkan kaum bawah sering tertindas.. Oleh karena itu, hanya dengan menggerakkan emosi dan memanfaat sifat karismatik, kaum elite tersebut dapat mengeksploitasi kaum kecil untuk tujuan dan kepentingan mereka.
Menurut saya hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengaplikasian HAM benar benar dijalankan sesuai aturan yang ada. Biasanya pihak-pihak yang memiliki kekuasan yang disebutkan diatas terpilih karena adanya money politik, yang mana oknum tersebut bukan dipilih berdasarkan kualifikasi nya yang pantas sebagai pemimpin, tetapi seberapa banyak uang yang oknum tersebut beri untuk dapat dipilih. Apalagi penyalahgunaan kekuasaan mengatasnamakan agama ataupun tradisi adat istiadat apabila terus terjadi dapat menyebabkan perpecahan, kekacauan serta kerugian bagi banyak pihak.
NPM : 2111031086
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : A
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Kasus :
1. Setelah membaca secara keseluruhan, menurut saya artikel kedua ini menjelaskan perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut Usman Hamid, dan Asmin Fransiska, HAM di Indonesia tahun 2019 masih buruk dalam penerapannya, karena terdapat banyak sekali kemunduran, ketidakjelasan, hingga kestatisan perkembangan HAM di Indonesia. terdapat 6 poin yang membuktikan hal tersebut, yaitu:
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan.
4. Gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, serta pemulihan untuk korban HAM.
5. Meningkat tajamnya pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman yang kejam.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu terdapat pada supremasi hukum dan mereformasi keamanan sector publik untuk menjaga keamaan yang merujuk pada keadilan bagi yang bersalah maupun tidak bersalah sehingga tercipta HAM yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujudnya hukum yang berkeadilan buka hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Terdapat pelajaran positif yang dapat dipetik dari artikel ini, yaitu:
• Lebih memahami implementasi HAM di Indonesia secara keseluruhan.
• Memahami mengenai diskriminasi-diskriminasi gender, khususnya terhadap kaum wanita yang kerap terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah HAM yang sudah berakar dan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat-aparat petinggi negara.
• Semakin mengetahui bahwasanya kasus di Papua bukanlah hanya mengenai kasus separatisme, melainkan terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang tertutupi oleh pemberitaan separatisme.
• Semakin menyadari bahwa terdapat kecacatan dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
• Semakin menyadari kurangnya rasa toleransi diantara warga negara Indonesia
• Semakin menjadi semangat untuk menjadi penghenti rantai pelanggaran HAM, khususnya diskriminasi SARA
• Semakin mengetahui bahwa terdapat hukuman-hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan hakikat HAM, seperti hukuman ditembak ditempat dan lainnya.
2. Menurut saya, demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang perlu didukung dan dilestarikan asal tak bertentangan dengan bulir-bulir pancasila. Sebab dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat multikultural Indonesia ini dapat mengingat selalu dan mengabadikan nilai-nilai luhur budaya adat istiadat di tengah gempuran perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan adanya nilai-nilai adat istiadat, masyarakat dapat mengeratkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan memupuk rasa solidaritas antar suku yang ada.
Sementara prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa bagi saya artinya demokrasi memegang teguh nilai-nilai kepercayaan dan ketuhanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perlu disadari bahwa hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyat bukan hanya hukum buatan para manusia, namun juga terdapat hukum-hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi yang berdasarkan ini berpahaman religious dan bukanlah atheism (tidak bertuhan).
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvenkonvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut pendapat saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Wakil yang menampung segala aspirasi rakyat guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri untuk kepentingan sendiri adalah hal yang tercela dan tidak patut untuk di contoh. Hal ini merupakan salah satu contoh dari praktik demokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Anggota parlemen tersebut seharusnya diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menujukkan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jikalau anggota parlemen saja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, lantas bagaimana nasib bangsa ini? Apakah keadilan akan tersalurkan?
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan penurus generasi bangsa seharusnya menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak mencontoh perilaku tercela dari Wakil Rakyat tersebut.
5. Tindakan pihak/oknum tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Dari penyataan tersebut, kita tahu bahwa hanya kaum elite yang dapat membodohi kaum kecil. Ini semua dapat terjadi katena kaum kecil tidak mendapat bekal yang cukup akan informasi. Seperti halnya, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, kaum atas yang selalu berkuasa sedangkan kaum bawah sering tertindas.. Oleh karena itu, hanya dengan menggerakkan emosi dan memanfaat sifat karismatik, kaum elite tersebut dapat mengeksploitasi kaum kecil untuk tujuan dan kepentingan mereka.
Menurut saya hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengaplikasian HAM benar benar dijalankan sesuai aturan yang ada. Biasanya pihak-pihak yang memiliki kekuasan yang disebutkan diatas terpilih karena adanya money politik, yang mana oknum tersebut bukan dipilih berdasarkan kualifikasi nya yang pantas sebagai pemimpin, tetapi seberapa banyak uang yang oknum tersebut beri untuk dapat dipilih. Apalagi penyalahgunaan kekuasaan mengatasnamakan agama ataupun tradisi adat istiadat apabila terus terjadi dapat menyebabkan perpecahan, kekacauan serta kerugian bagi banyak pihak.
Nama : Sanja Agata
NPM : 2111031051
Kelas : PKN AKT A
Tanggapan saya mengenai kasus diatas adalah sebagai berikut:
A. Kinerja indonesia atas HAM selama tahun 2019 mesih dikatagorikan buruk dan di kencam pual patahun 2019 m3njadi tahun yang kelam tah hanya itu Tahun 2019 menjadi tahun kemunduran bagi indonesia yang ditandai munculnya Rezim Otoritas yang menjadi tantangan dan ancaman. Dan menurut pandangan saya HAM di indonesai memang belum terlaksana misalnya di lihat dari contoh masih seriangnya terjadi diskriminasi bagi pendatang baru seperti ada mahasiswa yang berasal dari luar derah dan menggalamin dskiriminasi tidak ada teman dan seriang dicekin sehingga mahasiswa pendatang tersebut merasa tidak nyaman sehingga hal ini menjadi salah satu pelangran HAM, tanpa di sadari oleh bebrapa orang. Dan hukuman bagi pelanggra hukum sering kali tidak sesuai denga kesalhan nya dan masih banyak contoh lainya pelangran HAM yang masih sering terjadi di indnesia.
Dan yang telah disampaikan di atas mengenai pengggran HAM yang msih kerep kali terjadi di indonesi ada bebrapa hal positif yang dapat diambil yaitu indonesia terus melakukan reformasi untuk penggakan HAM yang lebih baik dan terus lebih baik, yang membuat rasa sadar dan rasa ingin terus belajar mengenai kewarganegaraan dan terus di pelajari sampain di banggu perguruan tinggi ini adalah salah satu contoh reformasi HAM di indonesi.
B. - Nilai adat istiadat/budaya Indonesia sangat bagus bila dilestarikan terus menerus karen nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dan cirikhan indonesia misalnya seperti bermusyawara dan mufakat yang masih terrealisasikan dari zaman kerajaan dulu sampai sekrang didalam memecahkan suatu masalah atau konflik.
- Dan demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi sila perta pada pancasila. Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa juga berjalan dalam menjalani pemerintahan supya terbentuk rasa taat, konsisten, adil serta berkemanusian didalam menjalankan pemerintahan.
C. Apabila ditanya apakah praktik demokrasi Indonesia sudah sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, saya rasa belum sepenuhnya sesuai karena masih banyak sekali tindakan-tindakan yang betentangan denagn Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menimbulkan pelanggran atas HAM misalnya saya menggamil beberapa contoh dari aparatur hukun di indonesai sayang masih seriang melihat kasus -kasus peremanisme tidak kekerasa yang dilakukan oleh oktum aparatur hukum di Indonesia dan masalah peneggakan hukum yang lebih berpihat kepada orang yang Kaya dan yang memiliki kekuasaan dibandingkan orang biasa da[pat dilihan terjadi ketidak samaan atas hak hukum di indonesia.
D. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, Ini merupakan suaratu pelangran yang sangat tidak terpuji karena dapat membaut hambat indonesi untuk maju, dan saya rasa hukuman seberat beratnya sesaui dengan peraturan yang ada sudah paling tepat, dan apabila hal seperti ini sering terjadi maka perlu dilakukannya demo masyarakat atau mahasiswa untuk medapatkan keadilan.
E. Pemimpin memang harus memiliki sifat karismatikt namun apabila mereka tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sanagt tiak coco dijadikan seorang pemimpin, dan dengan sifat seperti itu dapat menyebabkan perpecahan dan kehancuran di negara dan sanagt berdampak buruk.
NPM : 2111031051
Kelas : PKN AKT A
Tanggapan saya mengenai kasus diatas adalah sebagai berikut:
A. Kinerja indonesia atas HAM selama tahun 2019 mesih dikatagorikan buruk dan di kencam pual patahun 2019 m3njadi tahun yang kelam tah hanya itu Tahun 2019 menjadi tahun kemunduran bagi indonesia yang ditandai munculnya Rezim Otoritas yang menjadi tantangan dan ancaman. Dan menurut pandangan saya HAM di indonesai memang belum terlaksana misalnya di lihat dari contoh masih seriangnya terjadi diskriminasi bagi pendatang baru seperti ada mahasiswa yang berasal dari luar derah dan menggalamin dskiriminasi tidak ada teman dan seriang dicekin sehingga mahasiswa pendatang tersebut merasa tidak nyaman sehingga hal ini menjadi salah satu pelangran HAM, tanpa di sadari oleh bebrapa orang. Dan hukuman bagi pelanggra hukum sering kali tidak sesuai denga kesalhan nya dan masih banyak contoh lainya pelangran HAM yang masih sering terjadi di indnesia.
Dan yang telah disampaikan di atas mengenai pengggran HAM yang msih kerep kali terjadi di indonesi ada bebrapa hal positif yang dapat diambil yaitu indonesia terus melakukan reformasi untuk penggakan HAM yang lebih baik dan terus lebih baik, yang membuat rasa sadar dan rasa ingin terus belajar mengenai kewarganegaraan dan terus di pelajari sampain di banggu perguruan tinggi ini adalah salah satu contoh reformasi HAM di indonesi.
B. - Nilai adat istiadat/budaya Indonesia sangat bagus bila dilestarikan terus menerus karen nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dan cirikhan indonesia misalnya seperti bermusyawara dan mufakat yang masih terrealisasikan dari zaman kerajaan dulu sampai sekrang didalam memecahkan suatu masalah atau konflik.
- Dan demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi sila perta pada pancasila. Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa juga berjalan dalam menjalani pemerintahan supya terbentuk rasa taat, konsisten, adil serta berkemanusian didalam menjalankan pemerintahan.
C. Apabila ditanya apakah praktik demokrasi Indonesia sudah sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, saya rasa belum sepenuhnya sesuai karena masih banyak sekali tindakan-tindakan yang betentangan denagn Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menimbulkan pelanggran atas HAM misalnya saya menggamil beberapa contoh dari aparatur hukun di indonesai sayang masih seriang melihat kasus -kasus peremanisme tidak kekerasa yang dilakukan oleh oktum aparatur hukum di Indonesia dan masalah peneggakan hukum yang lebih berpihat kepada orang yang Kaya dan yang memiliki kekuasaan dibandingkan orang biasa da[pat dilihan terjadi ketidak samaan atas hak hukum di indonesia.
D. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, Ini merupakan suaratu pelangran yang sangat tidak terpuji karena dapat membaut hambat indonesi untuk maju, dan saya rasa hukuman seberat beratnya sesaui dengan peraturan yang ada sudah paling tepat, dan apabila hal seperti ini sering terjadi maka perlu dilakukannya demo masyarakat atau mahasiswa untuk medapatkan keadilan.
E. Pemimpin memang harus memiliki sifat karismatikt namun apabila mereka tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sanagt tiak coco dijadikan seorang pemimpin, dan dengan sifat seperti itu dapat menyebabkan perpecahan dan kehancuran di negara dan sanagt berdampak buruk.
Nama : Lavina Amardiasta
NPM : 2111031093
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1_Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- Isi artikel dalam rangka penegakan hak asasi manusia
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
- Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut
1. Dapat mengetahui masalah-masalah mendalam tentang penegakkan hukum di Indonesia.
2. Walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
3. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
4. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
5. kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
Seorang nasionalis terkemuka, almarhum Mohammad Hatta, pernah menulis bahwa: “di desa-desa sistem yang demokratif masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Dengan demikian, struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Khususnya yang banyak
dijumpai di desa-desa di Jawa pada masa lalu.Ide dasar “demokrasi” berupa pengikutsertaan rakyat dan persetujuan umum dalam pencapaian keputusan dengan memelihara persetujuan bersama. Dengan demikian, tidak lain merupkan pencerminan dari suatu hubungan sosial yang sangat medasar yang ditemui di desa-desa di Indonesia dan pernah memberikan jaminan perlindungan serta merupakan keperluan paling dasar bagi masyarakat desa. Keterikatan sosial-ekonomi, yang diwujudlkan dengan pemilikan tanah merupakan ciri utama “demokrasi” yang tumbuh di desa-desa sebelum diawalinya zaman penjajahan Belanda.
-Pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Kuatnya dimensi ketuhanan di dalam pemikiran the foundings fathers dalam mendirikan negara berketuhanan tercermin dan ditegaskan setelah disepakatinya rumusan dasar negara “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan UUD 1945.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tertelak di luar ciptaan akal-budi budi manusia. Hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sila itu merupakan sesuatu yang abadi, yang kekal, tidak berubah-ubah, tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan landasan yang paling kokoh bagi Negara Republik Indonesia.Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan ekplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara.Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dapat dilihat dari beberapa pelanggaran/penyelewengan berikut.
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Contoh kasus: Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya hal seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, hal ini adalah hal buruk yang sudah mengakar. Keinginan saya dan semua masyarakat pastinya adalah menindak lanjuti secara hukum perilaku tersebut. Tetapi hal itu sangat sulit untuk dilakukan, karenahukum Indonesia yang "Memihak".
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pada era demokrasi dewasa ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggerakan loyalitas mereka dengan menggunakan agama. Mereka menggunakan agamanya untuk hal yang kotor. Seharusnya pemimpin yang "Manjual" agama tidak boleh duduk di bangku kekuasaan.
NPM : 2111031093
Kelas : PKN AKT A
Prodi : S1_Akuntansi
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- Isi artikel dalam rangka penegakan hak asasi manusia
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
- Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut
1. Dapat mengetahui masalah-masalah mendalam tentang penegakkan hukum di Indonesia.
2. Walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
3. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
4. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
5. kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
Seorang nasionalis terkemuka, almarhum Mohammad Hatta, pernah menulis bahwa: “di desa-desa sistem yang demokratif masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Dengan demikian, struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Khususnya yang banyak
dijumpai di desa-desa di Jawa pada masa lalu.Ide dasar “demokrasi” berupa pengikutsertaan rakyat dan persetujuan umum dalam pencapaian keputusan dengan memelihara persetujuan bersama. Dengan demikian, tidak lain merupkan pencerminan dari suatu hubungan sosial yang sangat medasar yang ditemui di desa-desa di Indonesia dan pernah memberikan jaminan perlindungan serta merupakan keperluan paling dasar bagi masyarakat desa. Keterikatan sosial-ekonomi, yang diwujudlkan dengan pemilikan tanah merupakan ciri utama “demokrasi” yang tumbuh di desa-desa sebelum diawalinya zaman penjajahan Belanda.
-Pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Kuatnya dimensi ketuhanan di dalam pemikiran the foundings fathers dalam mendirikan negara berketuhanan tercermin dan ditegaskan setelah disepakatinya rumusan dasar negara “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan UUD 1945.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tertelak di luar ciptaan akal-budi budi manusia. Hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sila itu merupakan sesuatu yang abadi, yang kekal, tidak berubah-ubah, tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan landasan yang paling kokoh bagi Negara Republik Indonesia.Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan ekplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara.Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dapat dilihat dari beberapa pelanggaran/penyelewengan berikut.
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Contoh kasus: Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya hal seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, hal ini adalah hal buruk yang sudah mengakar. Keinginan saya dan semua masyarakat pastinya adalah menindak lanjuti secara hukum perilaku tersebut. Tetapi hal itu sangat sulit untuk dilakukan, karenahukum Indonesia yang "Memihak".
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pada era demokrasi dewasa ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggerakan loyalitas mereka dengan menggunakan agama. Mereka menggunakan agamanya untuk hal yang kotor. Seharusnya pemimpin yang "Manjual" agama tidak boleh duduk di bangku kekuasaan.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Muhammad Alghifari Amchu
NPM : 2111031026
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Prodi : S1 Akuntansi
Pertama ada studi kasus yang berjudul awan gelap untuk HAM di Indonesia maksudnya disini adalah kondisi dan kinerja pemerintah dalam penegakan hukum HAM yang ada di Indonesia masih sangatlah buruk.
Beberapa lembaga Pemerintahan melakukan beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Materi yang kedua berjudul Tahun kelam
Usman Hamid - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia
disitu dapat kita lihat bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
NPM : 2111031026
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Prodi : S1 Akuntansi
Pertama ada studi kasus yang berjudul awan gelap untuk HAM di Indonesia maksudnya disini adalah kondisi dan kinerja pemerintah dalam penegakan hukum HAM yang ada di Indonesia masih sangatlah buruk.
Beberapa lembaga Pemerintahan melakukan beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Materi yang kedua berjudul Tahun kelam
Usman Hamid - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia
disitu dapat kita lihat bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Nama : Ulfatur Ramadian
NPM : 2111031056
KELAS : PKN AKT A
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik kasus berat di masa lampau serta kasus kasus terbaru yang terjadi di sepanjang tahun 2019 yang belum bisa ditangani pemerintah. Walaupun kita sudah punya lembaga, aparat, serta Segala fasilitas pendukung yang memadai namun dalam prakteknya kita masih saja tidak cakap dalam menangani kasus kasus pelanggaran HAM. Apa yang saya lihat dari artikel ini adalah kurang cakapnya aparatur dalam menjalankan fungsinya. Kurang berani dalam menegakkan keadilan karena adanya tekanan dari pihak pihak tertentu. Selain itu adanya indikasi dari kepentingan kelompok. Setelah membaca artikel tersebut saya menjadi tersadar bahwa ternyata banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang tak terselesaikan. Bahkan sampai ada yang bertahun-tahun. Dari artikel ini membuat saya menjadi lebih terbuka pikirannya untuk menjadi pribadi yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena terkadang Tanpa kita sadari mungkin saja kelakuan kita bisa saja termasuk salah satu pelanggaran HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sendiri bersumber dari nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yang merupakan adat istiadat/budaya. Nilai kebudayaan yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, masyarakat dan keadilan sosial.
Demokrasi yang berketuhanan di Indonesia merupakan prinsip demokrasi dimana dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip ketuhanan. Yaitu sesuai dengan norma dan nilai agama. Dimana bangsa Indonesia haruslah taat dalam menjalankan agama namun tidak boleh memaksakan keyakinannya Kepada orang lain, toleransi dan menghargai sesama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Dalam era reformasi sekarang, kita memiliki hak mengkritik pemerintah, baik melalui aksi demonstrasi, tulisan, diskusi maupun jajak pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sudah terlaksana cukup baik. Namun jika dikaitkan dengan penegakan HAM maka praktek demokrasi sangat bertolak belakang, pasalnya dalam penyampaian aksi demokrasi seringkali terjadi pelanggaran HAM. Beberapa kekerasan dan perlakuan semena-mena oleh oknum aparat penegak hukum pada penyelesaian konflik saat demonstrasi menjadi bukti nyata pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Pastinya saya merasa marah dengan anggota parlemen tersebut karena pada sejatinya dia bisa ada di kursi parlemen ditugaskan untuk mewakili aspirasi rakyat bukan malah golongan tertentu. Dengan menyampaikan aspirasi yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat maka tentu saja itu berarti dia telah melanggar sumpahnya sebelum dilantik. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan maka dari itu. Setidaknya antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan apa yang terealisasi akan membawa penurunan dalam kesejahteraan dalam masyarakat. Jika hal ini berlanjut maka dapat menyebabkan kemunduran bagi negara.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya hal itu tidak dibenarkan kita sebagai tokoh publik haruslah memberikan pengaruh positif di masyarakat. Jika ada orang orang tertentu yang melakukan hal ini dan menimbulkan keresahan di masyarakat semestinya pemerintah harus turun tangan dalam memberantas hal tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan penegakan HAM dewasa ini sangatlah tidak sesuai dengan HAM yang ada. Hal tersebut termasuk dalam salah guna kekuasaan karena dengan karisma yang dia miliki malah menjerumuskan orang orang ke hal yang merugikan.
NPM : 2111031056
KELAS : PKN AKT A
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik kasus berat di masa lampau serta kasus kasus terbaru yang terjadi di sepanjang tahun 2019 yang belum bisa ditangani pemerintah. Walaupun kita sudah punya lembaga, aparat, serta Segala fasilitas pendukung yang memadai namun dalam prakteknya kita masih saja tidak cakap dalam menangani kasus kasus pelanggaran HAM. Apa yang saya lihat dari artikel ini adalah kurang cakapnya aparatur dalam menjalankan fungsinya. Kurang berani dalam menegakkan keadilan karena adanya tekanan dari pihak pihak tertentu. Selain itu adanya indikasi dari kepentingan kelompok. Setelah membaca artikel tersebut saya menjadi tersadar bahwa ternyata banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang tak terselesaikan. Bahkan sampai ada yang bertahun-tahun. Dari artikel ini membuat saya menjadi lebih terbuka pikirannya untuk menjadi pribadi yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena terkadang Tanpa kita sadari mungkin saja kelakuan kita bisa saja termasuk salah satu pelanggaran HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sendiri bersumber dari nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yang merupakan adat istiadat/budaya. Nilai kebudayaan yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, masyarakat dan keadilan sosial.
Demokrasi yang berketuhanan di Indonesia merupakan prinsip demokrasi dimana dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip ketuhanan. Yaitu sesuai dengan norma dan nilai agama. Dimana bangsa Indonesia haruslah taat dalam menjalankan agama namun tidak boleh memaksakan keyakinannya Kepada orang lain, toleransi dan menghargai sesama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Dalam era reformasi sekarang, kita memiliki hak mengkritik pemerintah, baik melalui aksi demonstrasi, tulisan, diskusi maupun jajak pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sudah terlaksana cukup baik. Namun jika dikaitkan dengan penegakan HAM maka praktek demokrasi sangat bertolak belakang, pasalnya dalam penyampaian aksi demokrasi seringkali terjadi pelanggaran HAM. Beberapa kekerasan dan perlakuan semena-mena oleh oknum aparat penegak hukum pada penyelesaian konflik saat demonstrasi menjadi bukti nyata pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Pastinya saya merasa marah dengan anggota parlemen tersebut karena pada sejatinya dia bisa ada di kursi parlemen ditugaskan untuk mewakili aspirasi rakyat bukan malah golongan tertentu. Dengan menyampaikan aspirasi yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat maka tentu saja itu berarti dia telah melanggar sumpahnya sebelum dilantik. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan maka dari itu. Setidaknya antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan apa yang terealisasi akan membawa penurunan dalam kesejahteraan dalam masyarakat. Jika hal ini berlanjut maka dapat menyebabkan kemunduran bagi negara.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya hal itu tidak dibenarkan kita sebagai tokoh publik haruslah memberikan pengaruh positif di masyarakat. Jika ada orang orang tertentu yang melakukan hal ini dan menimbulkan keresahan di masyarakat semestinya pemerintah harus turun tangan dalam memberantas hal tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan penegakan HAM dewasa ini sangatlah tidak sesuai dengan HAM yang ada. Hal tersebut termasuk dalam salah guna kekuasaan karena dengan karisma yang dia miliki malah menjerumuskan orang orang ke hal yang merugikan.
NAMA : Cahyadin
NPM : 2151031009
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
1.- Dari analisis kasus diatas HAM masih mengalami kekelaman dalam penegakannya, dapat dilihat dari beberapa hal seperti tidak ada nya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, terjadinya kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender terutama pada perempuan serta pelanggaran hak-hak perempuan dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM serta penjatuhan hukum teman kejam seperti vonis mati ataupun tindakan eksekutif di luar pengadilan. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan hak yang lebih baik menegakkan supremasi keamanan publik.
- Hal positif dari artikel diatas adalah ternyata walaupun HAM belum ditegakkan secara adil di Indonesia namun pemerintahan Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi, menegakkan supremasi hukum, dan merenovasi sektor keamanan publik. Yang secara tidak langsung tidak diketahui oleh masyarakat. Selain itu bisa mengetahui bahwa pernah terjadi kelam terhadap HAM pada tahun 2019.
2. - Demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat asli Indonesia karena adat istiadat masyarakat Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik, demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
- Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan penerapan nya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama serta menganut paham religius atau menolak atheisme
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Ia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan membangun atau mengatur rakyat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Seharusnya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain didalam suatu organisasi dalam kampus dan bekerja sama dengan organisasi kampus lainnya untuk mengadakan demo guna memprotes anggota parlemen yang telah bertindak egois.
5. Menurut saya, pemimpin yang tega untuk menjadikan keloyalan serta emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan atau keinginannya sepihak adalah pemimpin yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Apabila terdapat pemimpin seperti itu, tentunya itu merupakan penyimpangan demokrasi serta HAM. Pemimpin seharusnya dapat adil dan tidak terfokus pada satu tradisi atau satu agama/budaya saja.
NPM : 2151031009
KELAS : PKN A
PRODI : S1 AKUNTANSI
1.- Dari analisis kasus diatas HAM masih mengalami kekelaman dalam penegakannya, dapat dilihat dari beberapa hal seperti tidak ada nya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, terjadinya kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender terutama pada perempuan serta pelanggaran hak-hak perempuan dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM serta penjatuhan hukum teman kejam seperti vonis mati ataupun tindakan eksekutif di luar pengadilan. Namun Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan hak yang lebih baik menegakkan supremasi keamanan publik.
- Hal positif dari artikel diatas adalah ternyata walaupun HAM belum ditegakkan secara adil di Indonesia namun pemerintahan Indonesia terus melakukan beberapa langkah guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi, menegakkan supremasi hukum, dan merenovasi sektor keamanan publik. Yang secara tidak langsung tidak diketahui oleh masyarakat. Selain itu bisa mengetahui bahwa pernah terjadi kelam terhadap HAM pada tahun 2019.
2. - Demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat asli Indonesia karena adat istiadat masyarakat Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik, demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
- Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam berdemokrasi harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan penerapan nya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama serta menganut paham religius atau menolak atheisme
3. Dalam pelaksanaannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya belum sesuai dengan pancasila maupun UU yang berlaku. Alasannya, masih terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan demokrasi yang justru dilakukan oleh para pemimpin. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah tak acuh terhadap suara rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng, salah satu oknum pemerintah justru malah menyalahkan rakyat karena rakyat dianggap terlalu over reaktif dan lebay terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pelaksanaan demokrasi juga belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dapat dilihat dalam upayanya, pemerintah terlihat terus berupaya untuk memperbaiki hal ini, dengan cara meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
4. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah anggota parlemen yang tidak mengerti bagaimana konsep dan esensi dari demokrasi. Ia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan membangun atau mengatur rakyat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tentu saja hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang egois. Seharusnya, dalam pelaksanaan agenda politik, setiap anggota parlemen harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Seperti demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apabila parlemen melaksanakan agenda politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa anggota parlemen tersebut memiliki kualitas yang buruk untuk dapat dijadikan sebagai wakil rakyat. Sikap yang dapat saya ambil mengenai hal ini sebagai mahasiswa adalah mengajak mahasiswa lain didalam suatu organisasi dalam kampus dan bekerja sama dengan organisasi kampus lainnya untuk mengadakan demo guna memprotes anggota parlemen yang telah bertindak egois.
5. Menurut saya, pemimpin yang tega untuk menjadikan keloyalan serta emosi rakyat sebagai tumbal untuk mencapai tujuan atau keinginannya sepihak adalah pemimpin yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Apabila terdapat pemimpin seperti itu, tentunya itu merupakan penyimpangan demokrasi serta HAM. Pemimpin seharusnya dapat adil dan tidak terfokus pada satu tradisi atau satu agama/budaya saja.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Annisa Papuanita Hefiria
NPM : 2111031006
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Berdasarkan artikel tersebut, kinerja penegakan HAM di Indonesia masih terbilang sangat lemah dan buruk, karena itu masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Walaupun terlihat suram, namun sudah ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan kedepannya, Amnesty International juga mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan terus berkomitmen untuk meratifikadi konveksi lainnya meskipun belum terwujud. Salah satunya adalah konveksi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Adapun hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM diterapkan serta wawasan bahwa setidaknya pemerintah juga sedang berusaha untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembanh di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme.
Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia telah sesuai dengan oancasila dan UUD 1945 karena keduanya memiliki hubungab yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesiamenganut negara hukuk dan demokratis, sebab secara sosio legal dan sosio kultural adanya konstitusi itu merupakan kensekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal seperti ini sudah tidak asing lagi karena sangat sering sekali terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada saat pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya untuk menarik simpati para rakyat, menjanjikan ini itu untuk tercapainya tujuan utama mereka untuk duduk dibangku parlemen. Jadi tidak heran jika sebagian besar wakil rakyat melaksanakan agenda mereka sendiri dan demi kepentingan partai. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan untuk memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut hasil dari pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan yang sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya hal tersebut bisa saja menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
NPM : 2111031006
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. Berdasarkan artikel tersebut, kinerja penegakan HAM di Indonesia masih terbilang sangat lemah dan buruk, karena itu masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Walaupun terlihat suram, namun sudah ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan kedepannya, Amnesty International juga mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan terus berkomitmen untuk meratifikadi konveksi lainnya meskipun belum terwujud. Salah satunya adalah konveksi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Adapun hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM diterapkan serta wawasan bahwa setidaknya pemerintah juga sedang berusaha untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembanh di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme.
Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia telah sesuai dengan oancasila dan UUD 1945 karena keduanya memiliki hubungab yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesiamenganut negara hukuk dan demokratis, sebab secara sosio legal dan sosio kultural adanya konstitusi itu merupakan kensekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Hal seperti ini sudah tidak asing lagi karena sangat sering sekali terjadi di sistem parlemen Indonesia. Pada saat pemilihan wakil rakyat, para calon menyuarakan gagasan terbaiknya untuk menarik simpati para rakyat, menjanjikan ini itu untuk tercapainya tujuan utama mereka untuk duduk dibangku parlemen. Jadi tidak heran jika sebagian besar wakil rakyat melaksanakan agenda mereka sendiri dan demi kepentingan partai. Dengan demikian, kita sebagai rakyat perlu dengan bijak dalam menggunakan hak suara. Dan semoga semakin kuat dan objektifnya sistem peradilan untuk memberantas serta mengadili wakil rakyat yang tidak jujur.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tindakan tersebut hasil dari pikiran yang kotor, dengan mementingkan kepuasan pribadi serta bentuk keserakahan. Kepemimpinan yang sebenarnya baik dan mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Namun jika dalam praktiknya sebaliknya hal tersebut bisa saja menghancurkan sistem demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang ada.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Daffa Andra Setiawan
NPM : 2151031010
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. penegakan HAM yang ada di Indonesia masih banyak memerlukan pembenahan. Apalagi untuk kasus HAM dimasa lalu pemerintah perlu meninjau ulang dan menyelesaikan permasalahan HAM dimasa lalu dulu agar memudahkan dalam upaya peningkatan keadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.
hal positif setelah membaca artikel tersebut adalah masih banyaknya pejuang HAM yang semangat dalam menegakkan HAM di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin beberapa oknum dari rezim saat ini tidak akan peka terhadap betapa prihatinnya kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Jadi demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat masyarakat Indonesia berjalan selaras dan bergabung membentuk sistem demokrasi yang baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah dijiwai atau dilandasi dengan prinsip Ketuhanan, yang artinya pelaksana demokrasi tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.
C. Praktik demokrasi Indonesia di masa ini belum berjalan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat masih banyak ditemukannya beritakonflik yang terjadi, seperti kasus suap, diskriminasi, intoleransi dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
D. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kewajiban mereka dan tidak mengerjakan tugas mereka, hal itu merupakan suatu tindakan menguntungkan bagi mereka sendiri, tetapi merugikan masyarakat, mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat karena mereka dipilih oleh masyarakat
E. Pihak yang berkarismatik jika melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mewujudkan suatu kondisi di mana demokrasi akan terlaksana dengan baik pula, tetapi beberapa dari mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan cara memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini sangat tidak patut untuk dilakukan, Perbuatan sewenang wenang dapat mengarah ke hal negatif dan merugikan orang lain.
NPM : 2151031010
Kelas : PKN A
Prodi : S1 Akuntansi
A. penegakan HAM yang ada di Indonesia masih banyak memerlukan pembenahan. Apalagi untuk kasus HAM dimasa lalu pemerintah perlu meninjau ulang dan menyelesaikan permasalahan HAM dimasa lalu dulu agar memudahkan dalam upaya peningkatan keadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.
hal positif setelah membaca artikel tersebut adalah masih banyaknya pejuang HAM yang semangat dalam menegakkan HAM di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin beberapa oknum dari rezim saat ini tidak akan peka terhadap betapa prihatinnya kasus HAM yang ada di Indonesia.
B. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Jadi demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat masyarakat Indonesia berjalan selaras dan bergabung membentuk sistem demokrasi yang baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah dijiwai atau dilandasi dengan prinsip Ketuhanan, yang artinya pelaksana demokrasi tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.
C. Praktik demokrasi Indonesia di masa ini belum berjalan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat masih banyak ditemukannya beritakonflik yang terjadi, seperti kasus suap, diskriminasi, intoleransi dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
D. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kewajiban mereka dan tidak mengerjakan tugas mereka, hal itu merupakan suatu tindakan menguntungkan bagi mereka sendiri, tetapi merugikan masyarakat, mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat karena mereka dipilih oleh masyarakat
E. Pihak yang berkarismatik jika melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mewujudkan suatu kondisi di mana demokrasi akan terlaksana dengan baik pula, tetapi beberapa dari mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan cara memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini sangat tidak patut untuk dilakukan, Perbuatan sewenang wenang dapat mengarah ke hal negatif dan merugikan orang lain.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Sekar Sabina Larasati
NPM : 2111031074
Kelas : PKN A
Prodi : s1 Akuntansi
Izin memberikan jawaban hasil analisis kasus
Jawaban
A. Berkaitan dengan isi artikel tersebut kinerja Indonesia dalam penegakkan HAM pada tahun 2019 masih buruk. Namun, terdapat beberapa perkembangan yang baik dan bisa menjadi harapan kedepannya. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menemukan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui kebijakan maupun kebijakan.
Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pujian pejabat yang diskriminatif dan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan penemuan dalam menghadirkan, penemuan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Dan, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Terdapat masalah lain terkait penegakkan Ham di Indonesia yang sudah muncul dan tidak dapat diselesaikan hingga saat ini, yaitu Terkait masalah di papua, terdapat beberapa masalah yang terkait seperti masalah rasisme, kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan dan ditutup dengan isu usaha kemerdekaan kelompok dan jaringan atas keruntuhan wilayah NKRI. Untuik rasisme sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran ham yang sampai saat ini masih sangat disepelekan oleh masyaeakat Indonesia sendiri, oleh karena itu sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi HAM kita harus menghilangkan rasisme di sekitar kita agar tercapai perbedaan dalam kesatuan tanpa harus merugikan pihak manapun.
Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel di atas walaupun di Indonesia upaya penegakkan ham masih buruk, namun terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat meski komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghapusan paksa.
b. Nilai-nilai adat istiadat yang berkaitan dengan demokrasi adalah budaya gotong royong. Gotong royong sudah melekat dalam kehidupan masyarak Indonesia sejak sebelum, namun saat ini budaya gotong royong mulai terkikis karena adanya westernisasi yang menyatu pada individualisme sehingga mengikis rasa kebersamaan demokrasi Pancasila.
Namun ada acara untuk mencegah lunturnya demokrasi berasaskan Pancasila, Pertama, yaitu menjunjung tinggi persamaan budaya demokrasi yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan dan martabat sebagai makhluk sosial. Kedua, membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menemukan musyawarah dan mufakat dalam mengambil berbagai keputusan, karena keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan maka Indonesia akan utuh dan tidak akan tercerai berai. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu ”Bhineka Tunggal Ika”. Indonesia akan bersatu meskipun terdapat berbagai perbedaan di dalamnya. Untuk mencegah terkikisnya budaya demokrasi kita harus bisa memfilter budaya yang masuk karena budaya luar belum tentu sesuai dengan demokrasi pancasila.
Untuk demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa Indonesia telah menjalankan prinsipnya sesuai dengan pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan yang maha esa. Hal itu karena Indonesia merupakan negara bertuhan dan menjunjung tinggi prinsip berketuhanan sesuai dengan kepeercayaan masing-masing masyarakat tanpa harus memilih kepercayaan apa. Karena dengan prinsip berke-Tuhan suatu negara akan memiliki fondasi yang kuat dari masyarakat itu sendiri dan apabila masyarakat juga bisa menerima perbedaan dalam keyakinan hal itu bisa menjadi kekuatan dari persatuan dan kesatuan itu sendiri.
c. Saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dengan sebagai mana yang ditunjukkan dengan adanya peraturan yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia, kebijakan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi masyarakat, dan lain-lain. Namun masih terdapat beberapa oknum baik dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat biasa yang belum menerapkan kebijakan dan tindakan tersebut, masih lalai terhadap penegakkan ham, dan otoritas atas jabatannya terhadap orang lain.
D. Sikap saya terhadap anggota perlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak setuju dan sangat tertarik pada kejadian ini, sebagai warga negara indonesia saya akan melaporkan hal seperti ini kepada parlemen di bagian pengaduan agar anggota parlemen tersebut diberikan sanksi dan teguran agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dan para anghota parlemen harus selalu di evaluasi kinerjanya agar mereka tidak melupakan tujuan mereka tersebut yaitu untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan membantu kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi ataupun tertentu saja.
E. Saya sangat pihak-pihak seperti itu karena pada dasarnya mereka hanya berjanji untuk memberikan sesuatu kepada rakyat dan memberikan sesuatu untuk kepentingan tertentu saja dan hal itu bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia karena kebebasan dari orang-orang yang berpengaruh itu bisa saja dibatasi oleh pihak tertentu karena mencoba untuk patuh dan setia kepada pihak yang memiliki kekuasaan tersebut. Dan seharusnya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tersebut memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum karena mereka akan lebih mudah diikuti dan diingat oleh masyarakat.
NPM : 2111031074
Kelas : PKN A
Prodi : s1 Akuntansi
Izin memberikan jawaban hasil analisis kasus
Jawaban
A. Berkaitan dengan isi artikel tersebut kinerja Indonesia dalam penegakkan HAM pada tahun 2019 masih buruk. Namun, terdapat beberapa perkembangan yang baik dan bisa menjadi harapan kedepannya. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menemukan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui kebijakan maupun kebijakan.
Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pujian pejabat yang diskriminatif dan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan penemuan dalam menghadirkan, penemuan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
Dan, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Terdapat masalah lain terkait penegakkan Ham di Indonesia yang sudah muncul dan tidak dapat diselesaikan hingga saat ini, yaitu Terkait masalah di papua, terdapat beberapa masalah yang terkait seperti masalah rasisme, kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan dan ditutup dengan isu usaha kemerdekaan kelompok dan jaringan atas keruntuhan wilayah NKRI. Untuik rasisme sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran ham yang sampai saat ini masih sangat disepelekan oleh masyaeakat Indonesia sendiri, oleh karena itu sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi HAM kita harus menghilangkan rasisme di sekitar kita agar tercapai perbedaan dalam kesatuan tanpa harus merugikan pihak manapun.
Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel di atas walaupun di Indonesia upaya penegakkan ham masih buruk, namun terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat meski komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghapusan paksa.
b. Nilai-nilai adat istiadat yang berkaitan dengan demokrasi adalah budaya gotong royong. Gotong royong sudah melekat dalam kehidupan masyarak Indonesia sejak sebelum, namun saat ini budaya gotong royong mulai terkikis karena adanya westernisasi yang menyatu pada individualisme sehingga mengikis rasa kebersamaan demokrasi Pancasila.
Namun ada acara untuk mencegah lunturnya demokrasi berasaskan Pancasila, Pertama, yaitu menjunjung tinggi persamaan budaya demokrasi yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan dan martabat sebagai makhluk sosial. Kedua, membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menemukan musyawarah dan mufakat dalam mengambil berbagai keputusan, karena keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan maka Indonesia akan utuh dan tidak akan tercerai berai. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu ”Bhineka Tunggal Ika”. Indonesia akan bersatu meskipun terdapat berbagai perbedaan di dalamnya. Untuk mencegah terkikisnya budaya demokrasi kita harus bisa memfilter budaya yang masuk karena budaya luar belum tentu sesuai dengan demokrasi pancasila.
Untuk demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa Indonesia telah menjalankan prinsipnya sesuai dengan pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan yang maha esa. Hal itu karena Indonesia merupakan negara bertuhan dan menjunjung tinggi prinsip berketuhanan sesuai dengan kepeercayaan masing-masing masyarakat tanpa harus memilih kepercayaan apa. Karena dengan prinsip berke-Tuhan suatu negara akan memiliki fondasi yang kuat dari masyarakat itu sendiri dan apabila masyarakat juga bisa menerima perbedaan dalam keyakinan hal itu bisa menjadi kekuatan dari persatuan dan kesatuan itu sendiri.
c. Saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dengan sebagai mana yang ditunjukkan dengan adanya peraturan yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia, kebijakan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi masyarakat, dan lain-lain. Namun masih terdapat beberapa oknum baik dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat biasa yang belum menerapkan kebijakan dan tindakan tersebut, masih lalai terhadap penegakkan ham, dan otoritas atas jabatannya terhadap orang lain.
D. Sikap saya terhadap anggota perlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak setuju dan sangat tertarik pada kejadian ini, sebagai warga negara indonesia saya akan melaporkan hal seperti ini kepada parlemen di bagian pengaduan agar anggota parlemen tersebut diberikan sanksi dan teguran agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dan para anghota parlemen harus selalu di evaluasi kinerjanya agar mereka tidak melupakan tujuan mereka tersebut yaitu untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan membantu kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi ataupun tertentu saja.
E. Saya sangat pihak-pihak seperti itu karena pada dasarnya mereka hanya berjanji untuk memberikan sesuatu kepada rakyat dan memberikan sesuatu untuk kepentingan tertentu saja dan hal itu bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia karena kebebasan dari orang-orang yang berpengaruh itu bisa saja dibatasi oleh pihak tertentu karena mencoba untuk patuh dan setia kepada pihak yang memiliki kekuasaan tersebut. Dan seharusnya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tersebut memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum karena mereka akan lebih mudah diikuti dan diingat oleh masyarakat.