Berikan analisis menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm,, kelas, prodi. Terima kasih
FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Syafa Alana Diningtias
NPM : 2111031070
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Izin pak,
Analisis saya terkait video sebelumnya yaitu tentang Supremasi Hukum adalah Adanya perubahan hukum di Indonesia yang terjadi pada masa reformasi yang awalnya benbentuk otoriter dan sentralisasi menuju ke bentuk demokrasi, membuat pluralisme dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menguat. Dengan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka akan membuat masyarakat mau tidak mau harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu yang berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun rakyat biasa. Dengan dilaksanakannya hukum yang tegak, maka terwujudlah cita-cita bangsa yaitu berkurangnya kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
Terima kasih.
NPM : 2111031070
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Izin pak,
Analisis saya terkait video sebelumnya yaitu tentang Supremasi Hukum adalah Adanya perubahan hukum di Indonesia yang terjadi pada masa reformasi yang awalnya benbentuk otoriter dan sentralisasi menuju ke bentuk demokrasi, membuat pluralisme dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menguat. Dengan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka akan membuat masyarakat mau tidak mau harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu yang berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun rakyat biasa. Dengan dilaksanakannya hukum yang tegak, maka terwujudlah cita-cita bangsa yaitu berkurangnya kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
Terima kasih.
Nama : Rosa Hilya Robiah
NPM : 2111031053
Kelas : PKN B
Prodi : S1 Akuntansi
Pada masa reformasi seperti saat ini, demokrasi dan demokratisasi memberikan tanggung jawab yang besar kepada hukum. Cara berhukum di masa lalu yang otoriter dan sentralisme tidak dapat membantu untuk mengimplementasikan demokrasi saat ini. Pada masa lalu, kekuasaan dijalankan secara otoriter dan sentralisme. Otoriter sendiri merupakan sikap sewenang-wenang dari para pemimpin bangsa, sedangkan sentralisme atau sentralisasi adalah pemusatan kepimimpinan sehingga pemimpin memegang kendali penuh atas suatu negara. Dengan cara hukum tersebut, demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi saat ini. Tuntutan dan kontrol masyarakat terhadap institut semakin menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama.
Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia juga dituntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan pada masa lalu, Bhinneka tunggal ika ditenggelamkan oleh sikap otoriter dan sentralisme itu sendiri. Untuk itu, saat ini pluralisme muncul sebagai tantangan, artinya masyarakat di era reformasi menuntut adanya sikap pluralisme, yaitu sikap yang menghargai segala perbedaan yang ada dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, sikap pluralisme juga menganggap bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Hukum juga memiliki peran penting dalam bidang perekonomian. Hukum dapat membantu dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan sebagainya. Untuk itu, peran hukum sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu dijadikan sebagai acuan atau tulang punggung dari perekonomian dan bukan sebagai penghambat perekonomian. Hukum yang ada saat ini harus dapat diandalkan sehingga dapat menjaga dan mengamankan investasi dan aset.
NPM : 2111031053
Kelas : PKN B
Prodi : S1 Akuntansi
Pada masa reformasi seperti saat ini, demokrasi dan demokratisasi memberikan tanggung jawab yang besar kepada hukum. Cara berhukum di masa lalu yang otoriter dan sentralisme tidak dapat membantu untuk mengimplementasikan demokrasi saat ini. Pada masa lalu, kekuasaan dijalankan secara otoriter dan sentralisme. Otoriter sendiri merupakan sikap sewenang-wenang dari para pemimpin bangsa, sedangkan sentralisme atau sentralisasi adalah pemusatan kepimimpinan sehingga pemimpin memegang kendali penuh atas suatu negara. Dengan cara hukum tersebut, demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi saat ini. Tuntutan dan kontrol masyarakat terhadap institut semakin menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama.
Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia juga dituntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan pada masa lalu, Bhinneka tunggal ika ditenggelamkan oleh sikap otoriter dan sentralisme itu sendiri. Untuk itu, saat ini pluralisme muncul sebagai tantangan, artinya masyarakat di era reformasi menuntut adanya sikap pluralisme, yaitu sikap yang menghargai segala perbedaan yang ada dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, sikap pluralisme juga menganggap bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Hukum juga memiliki peran penting dalam bidang perekonomian. Hukum dapat membantu dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan sebagainya. Untuk itu, peran hukum sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu dijadikan sebagai acuan atau tulang punggung dari perekonomian dan bukan sebagai penghambat perekonomian. Hukum yang ada saat ini harus dapat diandalkan sehingga dapat menjaga dan mengamankan investasi dan aset.
Nama: Veni Marisa Aniza
NPM: 2111031076
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Demokrasi dan demokratisasi seiring reformasi memberikan pekerjaan rumah yang tidak dapat dilakukan dengan cara masa lalu, dibawah kekuasaan otoriter. Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat kian lama makin menguat.
Di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan. Untuk itu peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Para investor akan terlebih dahulu melihat kematangan infrastruktur sebelum melihat unsur-unsur yang lain. Untuk itu hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
NPM: 2111031076
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Demokrasi dan demokratisasi seiring reformasi memberikan pekerjaan rumah yang tidak dapat dilakukan dengan cara masa lalu, dibawah kekuasaan otoriter. Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat kian lama makin menguat.
Di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan. Untuk itu peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Para investor akan terlebih dahulu melihat kematangan infrastruktur sebelum melihat unsur-unsur yang lain. Untuk itu hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
Nama : Adella Tiara Rossa
NPM : 2111031082
Kelas : AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Video
Seiring dengan perkembangan zaman, di era reformasi saat ini demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak memberikan pekerjaan rumah yang besar terhadap hukum. Tidak seperti cara di masa lalu, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum yang sentralistis serta otoriter. Keberadaan demokrasi membuat tuntutan akan partisipasi serta kontrol masyarakat menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Oleh karena itu, semboyan negara kita “Bhinneka Tunggal Ika” perlu diwujudkan/diimplementasikan dengan sebaik-baiknya supaya di masa saat ini tidak kembali tenggelam layaknya dahulu ditenggelamkan oleh keotoriteran. Maka, dalam hal ini hukum memiliki peranan besar sebagai tulang punggung perekonomian dalam rangka penyejahteraan masyarakat melalui pergerakan roda perekonomian. Kematangan infrastuktur hukum menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, sebagaimana dalam kutipan Albert Einstein yang menyatakan bahwa saat ini bentuk pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan bukan lain hal-hal lainnya.
NPM : 2111031082
Kelas : AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Analisis Video
Seiring dengan perkembangan zaman, di era reformasi saat ini demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak memberikan pekerjaan rumah yang besar terhadap hukum. Tidak seperti cara di masa lalu, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum yang sentralistis serta otoriter. Keberadaan demokrasi membuat tuntutan akan partisipasi serta kontrol masyarakat menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Oleh karena itu, semboyan negara kita “Bhinneka Tunggal Ika” perlu diwujudkan/diimplementasikan dengan sebaik-baiknya supaya di masa saat ini tidak kembali tenggelam layaknya dahulu ditenggelamkan oleh keotoriteran. Maka, dalam hal ini hukum memiliki peranan besar sebagai tulang punggung perekonomian dalam rangka penyejahteraan masyarakat melalui pergerakan roda perekonomian. Kematangan infrastuktur hukum menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, sebagaimana dalam kutipan Albert Einstein yang menyatakan bahwa saat ini bentuk pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan bukan lain hal-hal lainnya.
Nama: Muhamad Dimas Pangestu
NPM: 2111031094
Kelas AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Berdasarkan hasil analisis saya terhadap video tersebut, bahwa supremasi hukum merupakan upaya menegakkan hukum pada posisi tertinggi, yang artinya segala macam perselisihan atau permasalahan dalam penyelesainnya harus didasari pada hukum. Dengan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi maka hukum akan dapat melindungi seluruh warga masyrakat tanpa adanya intervensi atau gangguan dari pihak lain.
Supremasi hukum juga merupakan salah satu dari bentuk esensi demokrasi, karena supremasi hukum mengimpilkasikan 2 hal yaitu, mencegah terjadinya penyalah gunaan kekuasaaan dan menegakan hak-hak masyrakat.
sekian dari saya, terimakasih
NPM: 2111031094
Kelas AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Berdasarkan hasil analisis saya terhadap video tersebut, bahwa supremasi hukum merupakan upaya menegakkan hukum pada posisi tertinggi, yang artinya segala macam perselisihan atau permasalahan dalam penyelesainnya harus didasari pada hukum. Dengan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi maka hukum akan dapat melindungi seluruh warga masyrakat tanpa adanya intervensi atau gangguan dari pihak lain.
Supremasi hukum juga merupakan salah satu dari bentuk esensi demokrasi, karena supremasi hukum mengimpilkasikan 2 hal yaitu, mencegah terjadinya penyalah gunaan kekuasaaan dan menegakan hak-hak masyrakat.
sekian dari saya, terimakasih
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama: Sri Natalia Maharani Br Sinulingga
NPM: 2151031013
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Analisis saya terkait video sebelumnya adalah, terjadinya supermasi hukum di Indonesia adalah hal yang sangat penting. Perubahan dari ke-otoriteran dan sentralisasi menjadi demokrasi adalah salah satu bentukan kemajuan yang dilakukan bangsa Indonesia. Hal ini membantu mendorongnya Indonesia untuk dapat meneggakkan hukum dan keadilan, serta mengimplementasikan nilai dari sila ke5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hukum itu sangat penting, mengatur masyarakat untuk kesejahteraannya, keamanan, serta perolehan keadilan juga didapatkan dari hukum. Ketika hukum tidak bergerak sesuai fungsinya, maka ada salah satu pihak yang akan dirugikan, hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Dimana hukum sangat tajam kebawah atau kalangan yang kurang mampu tetapi tumpul ke atas atau kalangan pejabat maupun yang memiliki kekayaan yang dpaat membeli hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sangat tidak patut diterapkan, karena akan dapat menimbulkan konflik konflik baru yang merujuk pada perpecahan di negara tersebut. Hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat seperti esensi sebenarnya harus diterapkan demi kelangsungan dan kemjuan bangsa Indonesia. Terima kasih
NPM: 2151031013
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Analisis saya terkait video sebelumnya adalah, terjadinya supermasi hukum di Indonesia adalah hal yang sangat penting. Perubahan dari ke-otoriteran dan sentralisasi menjadi demokrasi adalah salah satu bentukan kemajuan yang dilakukan bangsa Indonesia. Hal ini membantu mendorongnya Indonesia untuk dapat meneggakkan hukum dan keadilan, serta mengimplementasikan nilai dari sila ke5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hukum itu sangat penting, mengatur masyarakat untuk kesejahteraannya, keamanan, serta perolehan keadilan juga didapatkan dari hukum. Ketika hukum tidak bergerak sesuai fungsinya, maka ada salah satu pihak yang akan dirugikan, hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Dimana hukum sangat tajam kebawah atau kalangan yang kurang mampu tetapi tumpul ke atas atau kalangan pejabat maupun yang memiliki kekayaan yang dpaat membeli hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sangat tidak patut diterapkan, karena akan dapat menimbulkan konflik konflik baru yang merujuk pada perpecahan di negara tersebut. Hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat seperti esensi sebenarnya harus diterapkan demi kelangsungan dan kemjuan bangsa Indonesia. Terima kasih
Nama : Ni Made Dewanti Cahyani
NPM : 2111031008
Kelas : AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Menurut saya dalam video tersebut ingin menjelaskan bahwa supremasi hukum itu penting. Ketika demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralisasi. Maka membuat hukum di indonesia mengalami reformasi sehingga membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, hukum seharusnya dapat diandalkan untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun serta bukan menjadi suatu penghambat.
NPM : 2111031008
Kelas : AKT B
Prodi : S1 Akuntansi
Menurut saya dalam video tersebut ingin menjelaskan bahwa supremasi hukum itu penting. Ketika demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralisasi. Maka membuat hukum di indonesia mengalami reformasi sehingga membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, hukum seharusnya dapat diandalkan untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun serta bukan menjadi suatu penghambat.
NAMA : EVI MARYANA SARI
NPM : 2111031034
KELAS : AKT B
PRODI : S1 AKUNTANSI
Dari video di atas demokrasi dan demokratisasi sebagai hukum yang besar tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik yang berlawanan dengan arti dari demokrasi sendiri yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu "berbeda-beda tetapi tetap satu". Di mana di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan Bhinneka Tunggal Ika untuk itu peranan hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali di mana hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung pondasi kesejahteraan masyarakat dan bukan malah menjadi penghambat. Di mana pertahanan kita bukankah alat-alat perang bukan juga sains tetapi hukum dan keteraturan. Walaupun Ibaratkan Hukum di Indonesia yang katanya adalah panglima tetapi kenyataannya hanya mewujudkan sebagai panglima dengan belati yang hanya pada satu sisi di asah tajam. Juga keadilan dan equality before the law menjadi tumpul ke atas tajam ke bawah di negara kita yang katanya negara berdemokrasi berlandaskan hukum.
NPM : 2111031034
KELAS : AKT B
PRODI : S1 AKUNTANSI
Dari video di atas demokrasi dan demokratisasi sebagai hukum yang besar tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik yang berlawanan dengan arti dari demokrasi sendiri yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu "berbeda-beda tetapi tetap satu". Di mana di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan Bhinneka Tunggal Ika untuk itu peranan hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali di mana hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung pondasi kesejahteraan masyarakat dan bukan malah menjadi penghambat. Di mana pertahanan kita bukankah alat-alat perang bukan juga sains tetapi hukum dan keteraturan. Walaupun Ibaratkan Hukum di Indonesia yang katanya adalah panglima tetapi kenyataannya hanya mewujudkan sebagai panglima dengan belati yang hanya pada satu sisi di asah tajam. Juga keadilan dan equality before the law menjadi tumpul ke atas tajam ke bawah di negara kita yang katanya negara berdemokrasi berlandaskan hukum.
Nama : Clarin Nayla Zhafira
NPM : 2111031014
Analisis saya terhadap video tersebut adalah
Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum pada posisi tertinggi. Dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat/ warga negara Indonesia. Supremasi hukum merupakan perubahan hukum di Indonesia yang terjadi pada masa reformasi yang awalnya benbentuk otoriter dan sentralisasi menuju ke bentuk demokrasi, membuat pluralisme dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menguat. Dengan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka akan membuat masyarakat mau tidak mau harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana rakyat memiliki kekuasan tertinggi, walaupun terdapat lembaga negara seperti badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Namun pada penyelenggaraan negara tetap saja harus didasarkan kepentingan masyarakat.
NPM : 2111031014
Analisis saya terhadap video tersebut adalah
Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum pada posisi tertinggi. Dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat/ warga negara Indonesia. Supremasi hukum merupakan perubahan hukum di Indonesia yang terjadi pada masa reformasi yang awalnya benbentuk otoriter dan sentralisasi menuju ke bentuk demokrasi, membuat pluralisme dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menguat. Dengan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka akan membuat masyarakat mau tidak mau harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana rakyat memiliki kekuasan tertinggi, walaupun terdapat lembaga negara seperti badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Namun pada penyelenggaraan negara tetap saja harus didasarkan kepentingan masyarakat.
Nama: Putri Adelia
NPM: 2111031050
Kelas: AKT B
Analisis saya mengenai video Supremasi Hukum adalah sebagai berikut.
Demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dihadapi oleh cara berhukum yang sentralisme dan otoriter. Peranan hukum yang berkeadilan sangat penting karena dapat menyejaterahkan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran yang berkaitan erat dengan roda perekonomian. Indonesia adalah negara hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan, semua elemen masyarakat harus mematuhi hukum. Hukum tidak boleh tajam kebawah dan tumpul ke atas, karena untuk mensejahterakan rakyat, hukum harus ditegakkan dengan adil.
NPM: 2111031050
Kelas: AKT B
Analisis saya mengenai video Supremasi Hukum adalah sebagai berikut.
Demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dihadapi oleh cara berhukum yang sentralisme dan otoriter. Peranan hukum yang berkeadilan sangat penting karena dapat menyejaterahkan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran yang berkaitan erat dengan roda perekonomian. Indonesia adalah negara hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan, semua elemen masyarakat harus mematuhi hukum. Hukum tidak boleh tajam kebawah dan tumpul ke atas, karena untuk mensejahterakan rakyat, hukum harus ditegakkan dengan adil.
Nama : Ecin Saptia
NPM : 2111031054
Kelas : AKT B
Berdasarkan video yang telah saya amati mengenai supremasi hukum. Saya setuju bahwa demokrasi di era reformasi saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan tertutup masa lalu dengan kekuasaan otoriter dan sentralistik. Karena pemerintahan otoriter sangat kontras dengan pemerintah demokratis yang dimana pemerintah demokratis menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat. Sedang pemerintahan otoriter sangat membelenggu kebebasan dalam suatu individu untuk mengkritik atau pun menyampaikan aspirasi pada suatu sistem yang salah yang menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Dan jika kekuasaan otoriter itu terus di jalankan di era reformasi ini maka kebhinekaan tunggal ika itu akan luntur. Sehingga dalam hal ini hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelanggaran pemerintah. Demi kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan
NPM : 2111031054
Kelas : AKT B
Berdasarkan video yang telah saya amati mengenai supremasi hukum. Saya setuju bahwa demokrasi di era reformasi saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan tertutup masa lalu dengan kekuasaan otoriter dan sentralistik. Karena pemerintahan otoriter sangat kontras dengan pemerintah demokratis yang dimana pemerintah demokratis menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat. Sedang pemerintahan otoriter sangat membelenggu kebebasan dalam suatu individu untuk mengkritik atau pun menyampaikan aspirasi pada suatu sistem yang salah yang menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Dan jika kekuasaan otoriter itu terus di jalankan di era reformasi ini maka kebhinekaan tunggal ika itu akan luntur. Sehingga dalam hal ini hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelanggaran pemerintah. Demi kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan
NAMA: NINDA LUPITA
NPM: 2111031007
KELAS: PKB B
PRODI: AKUNTANSI
Hukum sendiri sangat penting, hukum berperan dalam kesejahteraan masyarat seperti pada bidang ekonomi.
Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. supremasi hukum sering dipahami sebagai salah satu esensi demokrasi. Karena supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkis.
Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarkat Indonesia.Pengertian pluralisme hukum sendiri senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Bahkan dengan dengan adanya globalisasi, hubungan tersebut menjadi semakin komplek karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional.
NPM: 2111031007
KELAS: PKB B
PRODI: AKUNTANSI
Hukum sendiri sangat penting, hukum berperan dalam kesejahteraan masyarat seperti pada bidang ekonomi.
Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. supremasi hukum sering dipahami sebagai salah satu esensi demokrasi. Karena supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkis.
Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarkat Indonesia.Pengertian pluralisme hukum sendiri senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Bahkan dengan dengan adanya globalisasi, hubungan tersebut menjadi semakin komplek karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional.
Nama: Yunita Pirdiyani
NPM: 2111031083
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Berdasarkan analisis video tersebut adalah sebagai berikut.
Demokrasi dan demokratisasi yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara hukum masa lalu yang otoriter dan sentralisme, karena dengan cara tersebut demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi ini. Oleh karena itu, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat menjadi semakin menguat. Baik lembaga legistalif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua badan dan institut, semuanya dihadapkan pada tantangan yang sama.
Semboyan bhineka tunggal ika (berdeda – beda tetapi tetap satu) harus diwujudkan dengan sebaik – baiknya. Karena dimasa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhineka-an tersebut. Maka, prularisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Untuk itu, peranan hukum dalam bentuk berbagai peraturan tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi dan aset. Seperti dalam kutipan Albert Einstein yang mengatakan “Pertahanan kita bukanlah alat – alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.”
NPM: 2111031083
Kelas: AKT B
Prodi: S1 Akuntansi
Berdasarkan analisis video tersebut adalah sebagai berikut.
Demokrasi dan demokratisasi yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara hukum masa lalu yang otoriter dan sentralisme, karena dengan cara tersebut demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi ini. Oleh karena itu, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat menjadi semakin menguat. Baik lembaga legistalif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua badan dan institut, semuanya dihadapkan pada tantangan yang sama.
Semboyan bhineka tunggal ika (berdeda – beda tetapi tetap satu) harus diwujudkan dengan sebaik – baiknya. Karena dimasa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhineka-an tersebut. Maka, prularisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Untuk itu, peranan hukum dalam bentuk berbagai peraturan tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi dan aset. Seperti dalam kutipan Albert Einstein yang mengatakan “Pertahanan kita bukanlah alat – alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.”
NAMA:SELVI YUNANI
NPM:21111031111
KELAS:AKT B
Di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan. Untuk itu peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan.
Pada masa reformasi seperti saat ini, demokrasi dan demokratisasi memberikan tanggung jawab yang besar kepada hukum. Cara berhukum di masa lalu yang otoriter dan sentralisme tidak dapat membantu untuk mengimplementasikan demokrasi saat ini. Pada masa lalu, kekuasaan dijalankan secara otoriter dan sentralisme. Otoriter sendiri merupakan sikap sewenang-wenang dari para pemimpin bangsa, sedangkan sentralisme atau sentralisasi adalah pemusatan kepimimpinan sehingga pemimpin memegang kendali penuh atas suatu negara. Dengan cara hukum tersebut, demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi saat ini. Tuntutan dan kontrol masyarakat terhadap institut semakin menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama.
Untuk itu hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
NPM:21111031111
KELAS:AKT B
Di masa lalu sentralisme dan otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan. Untuk itu peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan.
Pada masa reformasi seperti saat ini, demokrasi dan demokratisasi memberikan tanggung jawab yang besar kepada hukum. Cara berhukum di masa lalu yang otoriter dan sentralisme tidak dapat membantu untuk mengimplementasikan demokrasi saat ini. Pada masa lalu, kekuasaan dijalankan secara otoriter dan sentralisme. Otoriter sendiri merupakan sikap sewenang-wenang dari para pemimpin bangsa, sedangkan sentralisme atau sentralisasi adalah pemusatan kepimimpinan sehingga pemimpin memegang kendali penuh atas suatu negara. Dengan cara hukum tersebut, demokrasi tentu saja tidak dapat dijalankan dengan baik di masa reformasi saat ini. Tuntutan dan kontrol masyarakat terhadap institut semakin menguat, baik kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama.
Untuk itu hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
Nama: Salsabila Murtaja Harits
NPM: 2111031106
Kelas: B
Prodi: S1 Akuntansi
Analisis saya terkait video sebelumnya yaitu mengenai Supremasi Hukum sebagai bagian dari upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk melindungi rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebab hukum memegang peranan penting dalam kehidupan. Hukum adalah pertahanan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas. Seperti pernyataan Albert Einstein yang berbunyi, "Pertahanan kita bukanlah alat perang, sains, ataupun sembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
Oleh karena itu, penting untuk merealisasikan hukum yang berkeadilan di Indonesia agar tercipta kepastian hukum yang adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sekian dari saya, Pak, terima kasih.
NPM: 2111031106
Kelas: B
Prodi: S1 Akuntansi
Analisis saya terkait video sebelumnya yaitu mengenai Supremasi Hukum sebagai bagian dari upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk melindungi rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebab hukum memegang peranan penting dalam kehidupan. Hukum adalah pertahanan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas. Seperti pernyataan Albert Einstein yang berbunyi, "Pertahanan kita bukanlah alat perang, sains, ataupun sembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
Oleh karena itu, penting untuk merealisasikan hukum yang berkeadilan di Indonesia agar tercipta kepastian hukum yang adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sekian dari saya, Pak, terima kasih.
Nama : Muhammad Habibie
NPM : 2111031078
Kelas : akm b
Video ingin menjelaskan supremasi hukum itu penting. Ketika demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dikelola melalui dan melalui hukum masa lalu di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat. Sekarang, mari kita perbaiki hukum Indonesia untuk membuat semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Ini berbeda, tetapi tetap berarti satu. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengandalkan hukum untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat tanpa mengganggu atau menghalanginya.
NPM : 2111031078
Kelas : akm b
Video ingin menjelaskan supremasi hukum itu penting. Ketika demokrasi dan demokratisasi tidak dapat dikelola melalui dan melalui hukum masa lalu di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat. Sekarang, mari kita perbaiki hukum Indonesia untuk membuat semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Ini berbeda, tetapi tetap berarti satu. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengandalkan hukum untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat tanpa mengganggu atau menghalanginya.