FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
NAMA : Vadella Nikita Ayumi
NPM : 1917051054
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang tertanam sejak lama dan telah berkembang. Contohnya pada sila ke-lima “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanann dalam permusyawaratan perwakilan” membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil berbagai keputusan,karena mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, demokrasi harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan hukum dan ekonomi, juga harus di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aspek kehidupan di Indonesia berdasarkan Ketuhanan. Apabila semua itu terlaksanakan, Negara Indonesia akan menjadi negara yang paling baik di dunia.
3. Demokrasi di Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi, karena penegakkan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator tercipatanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum menapai demokrasi yang sebenarnya.
4. SIkap saya pada anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, saya merasa kesal dan jijik melihat mereka menggunakan kekuasaan semena-mena dan pamer dengan menggunakan uang rakyat. Karena saya rakyat biasa saya tidak bisa melakukan apa-apa.
5. Pendapat saya tentang hubungan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan semena-mena dengan hak asasi manusia ialah pihak-pihak tersebut jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka bisa saja membuat konflik demi kepentingan mereka. Dalam konflik banyak hak asasi manusia yang dilanggar. Dalam konsep demokrasi mungkin sama.
NPM : 1917051054
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang tertanam sejak lama dan telah berkembang. Contohnya pada sila ke-lima “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanann dalam permusyawaratan perwakilan” membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil berbagai keputusan,karena mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, demokrasi harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan hukum dan ekonomi, juga harus di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aspek kehidupan di Indonesia berdasarkan Ketuhanan. Apabila semua itu terlaksanakan, Negara Indonesia akan menjadi negara yang paling baik di dunia.
3. Demokrasi di Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi, karena penegakkan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator tercipatanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum menapai demokrasi yang sebenarnya.
4. SIkap saya pada anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, saya merasa kesal dan jijik melihat mereka menggunakan kekuasaan semena-mena dan pamer dengan menggunakan uang rakyat. Karena saya rakyat biasa saya tidak bisa melakukan apa-apa.
5. Pendapat saya tentang hubungan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan semena-mena dengan hak asasi manusia ialah pihak-pihak tersebut jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka bisa saja membuat konflik demi kepentingan mereka. Dalam konflik banyak hak asasi manusia yang dilanggar. Dalam konsep demokrasi mungkin sama.
Nama : Azahra Alya Hidayah
NPM : 1917051017
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel diatas menyatakan bahwa penegakan HAM belum ditegakkan dengan baik seperti contoh yang disebutkan dalam artikel. Banyak kasus-kasus yang belum diselesaikan, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, karna hal itu dapat dikatakan mutu HAM mengalami kemunduran, dan penegakkan HAM belum terlaksana dengan baik.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel diatas yaitu penegakkan HAM di Indonesia masih terus meningkatkan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, demokrasi yang menggunakan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan penyelenggaraan dan perilaku kenegaraan Indonesia harus mentaati asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan pancasila dan UU NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada aksi suap-menyuap pada pemilu, ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan lainnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya tentu kesal karena anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi tidak melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat itu berarti mereka hanya memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi, tentu ini sangat merugikan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak tersebut harus diberi tindakan yang tegas karena hal tersebut sangat tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekuasaan Kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas ini sangat memprihatinkan melihat setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” yang memainkan rezim orde baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos)tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, inforamasi, pendidikan, dan sebagainya). Hubungan dengan konsep hak asasi manusia tentu sangat bertentangan dimana kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, dan bahasa maka sama saja dengan merenggut hak asasi orang lain.
NPM : 1917051017
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel diatas menyatakan bahwa penegakan HAM belum ditegakkan dengan baik seperti contoh yang disebutkan dalam artikel. Banyak kasus-kasus yang belum diselesaikan, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, karna hal itu dapat dikatakan mutu HAM mengalami kemunduran, dan penegakkan HAM belum terlaksana dengan baik.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel diatas yaitu penegakkan HAM di Indonesia masih terus meningkatkan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, demokrasi yang menggunakan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan penyelenggaraan dan perilaku kenegaraan Indonesia harus mentaati asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan pancasila dan UU NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada aksi suap-menyuap pada pemilu, ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan lainnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya tentu kesal karena anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi tidak melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat itu berarti mereka hanya memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi, tentu ini sangat merugikan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak tersebut harus diberi tindakan yang tegas karena hal tersebut sangat tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekuasaan Kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas ini sangat memprihatinkan melihat setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” yang memainkan rezim orde baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos)tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, inforamasi, pendidikan, dan sebagainya). Hubungan dengan konsep hak asasi manusia tentu sangat bertentangan dimana kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, dan bahasa maka sama saja dengan merenggut hak asasi orang lain.
NAMA: Maghviraturreimadhiney
NPM: 1917051021
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis dan jawaban saya soal yang ada pada artikel berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia", yaitu:
1. Tindakan penegakan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya satu atau dua masalah HAM yang terjadi di Indonesia, berdasarkan artikel tersebut terdapat lebih dari enam masalah HAM yang ada. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai bidang dalam penegakan HAM, mulai dari masih banyaknya pelanggaran HAM hingga tidak adanya tindakan dalam menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak terkait seperti aparat keamanan. Namun, masih ada perkembangan dari proses penegakan HAM di Indonesia seperti adanya tindakan oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah pemerintah dan warga negara harus bersama-sama menjaga dan menegakkan HAM sehingga kualitas HAM di Indonesia dapat berkembang dan masalah HAM semakin berkurang. Meskipun banyak konflik yang dihadapi, selama masyarakat Indonesia masih percaya akan adanya HAM dan memperjuangkannya maka konflik tersebut pasti akan teratasi.
2. Demokrasi, pada dasarnya, adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sangat erat hubungannya dengan rakyat dan dengan mengambil nilai-nilai adat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia tentu akan mempererat demokrasi. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dari masyarakat Indonesia. Negara yang kaya akan adat istiadat/budaya tentulah harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai baiknya yang berhubungan dengan agama, sosial, keadilan, persatuan dan kebersamaan, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia dengan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa tentu sesuai dengan nilai-nilai diri masyarakat Indonesia karena sejak jaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya sosok yang lebih tinggi dari manusia dan pantas untuk disembah. Manusia bertindak mengatur pemerintahan negara dan Tuhan yang mengatur segala aspek di alam semesta, keseimbangan tersebut tentunya akan membuat Indonesia menjadi negara yang baik dan maju.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tentunya dilakukan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan kedua hal tersebut, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Sikap saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan egois tersebut yaitu tindakan yang mereka lakukan tentunya ada karena kurangnya pengetahuan, kepedulian, empati, dan simpati dengan keadaan yang ada pada bangsa dan negaranya sehingga hanya mementingkan kebutuhkan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun mereka melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan haknya, tetapi dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Manusia tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satu dari kewajiban tersebut adalah menjaga dan menghormati hak orang lain.
NPM: 1917051021
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis dan jawaban saya soal yang ada pada artikel berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia", yaitu:
1. Tindakan penegakan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya satu atau dua masalah HAM yang terjadi di Indonesia, berdasarkan artikel tersebut terdapat lebih dari enam masalah HAM yang ada. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai bidang dalam penegakan HAM, mulai dari masih banyaknya pelanggaran HAM hingga tidak adanya tindakan dalam menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak terkait seperti aparat keamanan. Namun, masih ada perkembangan dari proses penegakan HAM di Indonesia seperti adanya tindakan oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah pemerintah dan warga negara harus bersama-sama menjaga dan menegakkan HAM sehingga kualitas HAM di Indonesia dapat berkembang dan masalah HAM semakin berkurang. Meskipun banyak konflik yang dihadapi, selama masyarakat Indonesia masih percaya akan adanya HAM dan memperjuangkannya maka konflik tersebut pasti akan teratasi.
2. Demokrasi, pada dasarnya, adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sangat erat hubungannya dengan rakyat dan dengan mengambil nilai-nilai adat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia tentu akan mempererat demokrasi. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dari masyarakat Indonesia. Negara yang kaya akan adat istiadat/budaya tentulah harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai baiknya yang berhubungan dengan agama, sosial, keadilan, persatuan dan kebersamaan, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia dengan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa tentu sesuai dengan nilai-nilai diri masyarakat Indonesia karena sejak jaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya sosok yang lebih tinggi dari manusia dan pantas untuk disembah. Manusia bertindak mengatur pemerintahan negara dan Tuhan yang mengatur segala aspek di alam semesta, keseimbangan tersebut tentunya akan membuat Indonesia menjadi negara yang baik dan maju.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tentunya dilakukan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan kedua hal tersebut, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Sikap saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan egois tersebut yaitu tindakan yang mereka lakukan tentunya ada karena kurangnya pengetahuan, kepedulian, empati, dan simpati dengan keadaan yang ada pada bangsa dan negaranya sehingga hanya mementingkan kebutuhkan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun mereka melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan haknya, tetapi dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Manusia tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satu dari kewajiban tersebut adalah menjaga dan menghormati hak orang lain.
Nama: Zahara Liza Mulyani
NPM: 1917051028
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Analisis saya terkait artikel tersebut penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu keadaan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang telah dijabarkan di dalam artikel tersebut. Pemerintahan indonesia harus lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan Hak Asasi Manusia dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hal positif yang dapat ambil dari kasus tersebut bahwa adanya komitmen untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hal tersebut merupakan upaya-upaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, bahwa saya sangat setuju terkait opini tersebut dikarenakan sistem demokrasi Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila terdiri atas nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia.
Selanjutnya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa saya setuju karena kita sebagai warga negara juga harus mengedepankan nilai kereligiusan karena kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan anugerah pemberian dan keberkahan dari Tuhan yang Esa. Di Indonesia juga merupakan masyarakat yang beragama dimana kebebasan beragama sangat terjamin dengan pancasila yang sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
3. Menurut pendapat saya ada beberapa pada praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dan belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, karena masih banyaknya oknum tertentu yang tidak terpuji na'asnya hal ini dilakukan oleh beberapa wakil rakyat seperti maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara terbanyak saat pemilu, masih rendahnya aksi toleransi antar sesama, dan kurang adanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak terbuka.
4. Menurut pendapat saya mengenai keadaan di mana terdapat beberapa anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri akan tetapi mengatasnamakan suara rakyat dan sangat jauh berbeda dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dimana seharusnya kita sebagai rakyat harus bisa lebih memahami dan waspada terhadap kegiatan politik yang seperti ini karena tidak semua kegiatan politik berkaitan dengan kepentingan rakyat yang dimana nyatanya sekarang banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga tidak bersifat objektif. Dan tentunya kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik dan menaati hukum harus bertindak tegas jika terdapat masalah seperti ini di lingkungan kita.
5. Menurut pendapat saya terkait beberapa pihak yang memegang kekuasaan baik yang dari tradisi, maupun agama, terdapat oknum yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dan sampai menjadikan tumbal untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, maka seharusnya oknum-oknum tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Karena hal itu sangat tidak menggambarkan seorang wakil rakyat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan negaranya.
Hal tersebut tentu saja memiliki hubungan erat dengan konsep terkait hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini, dimana konsep Hak Asasi Manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Maka mereka yang dengan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak baik sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
NPM: 1917051028
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Analisis saya terkait artikel tersebut penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu keadaan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang telah dijabarkan di dalam artikel tersebut. Pemerintahan indonesia harus lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan Hak Asasi Manusia dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hal positif yang dapat ambil dari kasus tersebut bahwa adanya komitmen untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hal tersebut merupakan upaya-upaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, bahwa saya sangat setuju terkait opini tersebut dikarenakan sistem demokrasi Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila terdiri atas nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia.
Selanjutnya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa saya setuju karena kita sebagai warga negara juga harus mengedepankan nilai kereligiusan karena kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan anugerah pemberian dan keberkahan dari Tuhan yang Esa. Di Indonesia juga merupakan masyarakat yang beragama dimana kebebasan beragama sangat terjamin dengan pancasila yang sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
3. Menurut pendapat saya ada beberapa pada praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dan belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, karena masih banyaknya oknum tertentu yang tidak terpuji na'asnya hal ini dilakukan oleh beberapa wakil rakyat seperti maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara terbanyak saat pemilu, masih rendahnya aksi toleransi antar sesama, dan kurang adanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak terbuka.
4. Menurut pendapat saya mengenai keadaan di mana terdapat beberapa anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri akan tetapi mengatasnamakan suara rakyat dan sangat jauh berbeda dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dimana seharusnya kita sebagai rakyat harus bisa lebih memahami dan waspada terhadap kegiatan politik yang seperti ini karena tidak semua kegiatan politik berkaitan dengan kepentingan rakyat yang dimana nyatanya sekarang banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga tidak bersifat objektif. Dan tentunya kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik dan menaati hukum harus bertindak tegas jika terdapat masalah seperti ini di lingkungan kita.
5. Menurut pendapat saya terkait beberapa pihak yang memegang kekuasaan baik yang dari tradisi, maupun agama, terdapat oknum yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dan sampai menjadikan tumbal untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, maka seharusnya oknum-oknum tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Karena hal itu sangat tidak menggambarkan seorang wakil rakyat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan negaranya.
Hal tersebut tentu saja memiliki hubungan erat dengan konsep terkait hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini, dimana konsep Hak Asasi Manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Maka mereka yang dengan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak baik sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
Nama: Fista Dwi Septiana
NPM: 1917051066
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Hasil analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada dimana Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat diambil berdasarkan artikel tersebut adalah kita bisa lebih memahami terkait keadaan HAM yang ada di Indonesia dan dapat menjadi pembelajaran agar HAM Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya.
2. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat, yang sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik didirikan. Kenyataan budaya yang beragam ini bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Sejak awal berdirinya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarkat multikultural. Hal ini diwujudkan dalam pemberian hak-hak komunal berbasis kebudayaan. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi turut menganut konsep liberalisme Barat yang menjamin hak-hak kebebasan individu, terutama hak asasi manusia, yang kemudian disebut demokrasi liberal.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut saya dapat diartikan bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Namun menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum cukup menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, karena masih adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak.
4. Fenomena anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sudah sering terjadi, bahkan kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat pun tidak sedikit. Menurut saya hal itu tidak dapat dibenarkan dikarenakan anggota parlemen seperti DPR merupakan wakil rakyat, yang mana seharusnya dapat sebagai wadah masyarakat untuk beraspirasi bukannya hanya mementingkan kepentingan pribadi.
5. Menurut pendapat saya kekuasaan yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi, hal ini tentu perlu ditindak dan diberikan sanksi yang tegas. Dan mengenai hubungan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan semena-mena dengan hak asasi manusia ialah pihak-pihak yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka bisa saja membuat konflik demi kepentingan mereka.
NPM: 1917051066
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Hasil analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada dimana Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat diambil berdasarkan artikel tersebut adalah kita bisa lebih memahami terkait keadaan HAM yang ada di Indonesia dan dapat menjadi pembelajaran agar HAM Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya.
2. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat, yang sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik didirikan. Kenyataan budaya yang beragam ini bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Sejak awal berdirinya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarkat multikultural. Hal ini diwujudkan dalam pemberian hak-hak komunal berbasis kebudayaan. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi turut menganut konsep liberalisme Barat yang menjamin hak-hak kebebasan individu, terutama hak asasi manusia, yang kemudian disebut demokrasi liberal.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut saya dapat diartikan bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Namun menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum cukup menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, karena masih adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak.
4. Fenomena anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sudah sering terjadi, bahkan kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat pun tidak sedikit. Menurut saya hal itu tidak dapat dibenarkan dikarenakan anggota parlemen seperti DPR merupakan wakil rakyat, yang mana seharusnya dapat sebagai wadah masyarakat untuk beraspirasi bukannya hanya mementingkan kepentingan pribadi.
5. Menurut pendapat saya kekuasaan yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi, hal ini tentu perlu ditindak dan diberikan sanksi yang tegas. Dan mengenai hubungan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan semena-mena dengan hak asasi manusia ialah pihak-pihak yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka bisa saja membuat konflik demi kepentingan mereka.
Nama: Nur Ayu Octarina
NPM: 1917051039
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Pada tahun 2019 kinerja indoneia terkait HAM masih buruk. Seperti yang dicatat oleh komnas HAM, banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah terutama perihal pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Tahun 2019 banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM juga mengalami penurunan, dan bahkan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh apparat hokum, adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama , diskriminasi berbasis gendr, dan lain sebagainya. Meksipun begitu, Indonesia terus melakukan beberapa langakh reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hokum, dan mereformasi sektor keamanan public.
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu pentingnya peran warga negara untuk bersama-sama menegakkan peraturan hokum di Indonesia, tidak takut untuk menegakkan keadilan HAM, untuk menciptakan negara Indonesia yang damai.
2. Demokrasi artinya adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi banyak digunakan oleh negara-negara di dunia namun dalam penerapannya terdapat perbedaan. Demokrasi Indonesia sedikit banyak mengambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang tertanam sejak lama. Oleh karena itu budaya demokrasi negara Indonesia tentu berbeda dengan budaya demokrasi negara lain.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa merupakan poin penting yang juga membedakan demokrasi indonesai berbeda dengan demokrasi negara lain. Adanya prinsip ini membuat setiap wakil rakyat yang terpilih tidak hanya mengemban tanggung jawab kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak bisa dikatakan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan negara Indonesia belum mampu menegakkan HAM sebagaimana mestinya. Hak asasi manusia merupakan salah satu indicator terciptanya negara yang demokratis.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik tersendiri tanpa adanya kepentingan nyata masyarakat yaitu geram dan kecewa. Anggota parlemen diberikan jabatan tersebut dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi rakyat dengan jujur, adil, baik, dan benar adanya. Bukan untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana yang marak terjadi di masa ini, yaitu korupsi, dan menghamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak memiliki dampak positif kepada rakyat.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, pihak-pihak seperti itu merupakan orang yang keji dan tidak memiliki hati nurani. Saat ini tidak sedikit politikus Indonesia memanfaatkan emosi rakyat demi kepentingannya sendiri dan ketika sudah terpilih, akan melupakan janji yang mereka berikan kepada rakyat. Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini seperti hanya menjadi hokum yang ditulis di atas kertas tapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Salah satu penyebabnya adalah politikus penipu yang memanfaatkan kekuasaannya sehingga hokum ini dapat dipakai untuk menekan, mengontrol orang yang tidak bersalah demi menjaga kedudukan dan status si politikus,
NPM: 1917051039
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Pada tahun 2019 kinerja indoneia terkait HAM masih buruk. Seperti yang dicatat oleh komnas HAM, banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah terutama perihal pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Tahun 2019 banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM juga mengalami penurunan, dan bahkan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh apparat hokum, adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama , diskriminasi berbasis gendr, dan lain sebagainya. Meksipun begitu, Indonesia terus melakukan beberapa langakh reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hokum, dan mereformasi sektor keamanan public.
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu pentingnya peran warga negara untuk bersama-sama menegakkan peraturan hokum di Indonesia, tidak takut untuk menegakkan keadilan HAM, untuk menciptakan negara Indonesia yang damai.
2. Demokrasi artinya adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi banyak digunakan oleh negara-negara di dunia namun dalam penerapannya terdapat perbedaan. Demokrasi Indonesia sedikit banyak mengambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang tertanam sejak lama. Oleh karena itu budaya demokrasi negara Indonesia tentu berbeda dengan budaya demokrasi negara lain.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa merupakan poin penting yang juga membedakan demokrasi indonesai berbeda dengan demokrasi negara lain. Adanya prinsip ini membuat setiap wakil rakyat yang terpilih tidak hanya mengemban tanggung jawab kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak bisa dikatakan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan negara Indonesia belum mampu menegakkan HAM sebagaimana mestinya. Hak asasi manusia merupakan salah satu indicator terciptanya negara yang demokratis.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik tersendiri tanpa adanya kepentingan nyata masyarakat yaitu geram dan kecewa. Anggota parlemen diberikan jabatan tersebut dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi rakyat dengan jujur, adil, baik, dan benar adanya. Bukan untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana yang marak terjadi di masa ini, yaitu korupsi, dan menghamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak memiliki dampak positif kepada rakyat.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, pihak-pihak seperti itu merupakan orang yang keji dan tidak memiliki hati nurani. Saat ini tidak sedikit politikus Indonesia memanfaatkan emosi rakyat demi kepentingannya sendiri dan ketika sudah terpilih, akan melupakan janji yang mereka berikan kepada rakyat. Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini seperti hanya menjadi hokum yang ditulis di atas kertas tapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Salah satu penyebabnya adalah politikus penipu yang memanfaatkan kekuasaannya sehingga hokum ini dapat dipakai untuk menekan, mengontrol orang yang tidak bersalah demi menjaga kedudukan dan status si politikus,
Nama: Fanirizki Sofiyana
NPM: 1917051050
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
- Analisis saya terkait artikel berjudul “Awan gelap untuk HAM di Indonesia” adalah kabar buruk dan kemunduran mutu HAM di Indonesia khususnya pada tahun 2019. Hal tersebut ditandai dengan masalah-masalah yang muncul seperti proses keadilan yang buruk oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender dan ras, dan masalah lain. Namun masih ada kabar baik yang terjadi pada 2019 yang dapat kita ambil sebagai hal positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Gerakan-gerakan mahasiswa juga mewakili suara masyarakat dan menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
- Demokrasi Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Di mana Pancasila nilai-nilainya diambil dari nilai budaya, adat-istiadat, dan nilai religius yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Jadi, demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh bangsa kita adalah kepribadian bangsa kita sendiri bukan berasal dari bangsa atau negara lain. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.
- Di era reformasi ini banyak terjadi perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi. Banyak hal yang telah berubah dibandingkan dengan era Orde Baru dan era-era sebelumnya, berkembang dan diperjelas dalam infrastruktur ketatanegaraan kita yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945 untuk mengarah kepada pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktiknya, masalah dan tantangan selalu ada. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap, aksi intoleran, diskriminasi dari berbagai ranah (gender, ras, pemerataan pembangunan, dll), dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masalah tersebut jelas menyimpang dari Pancasila, UUD NRI 1945, serta harapan menjunjung tinggi HAM. Oleh karenanya diperlukan pembenahan agar praktik demokrasi di Indonesia lebih baik.
- Tentu saja kecewa dan merasa tidak adil. Sebab dewan parlemen adalah perwakilan rakyat yang seharusnya mewujudkan harapan dan impian rakyat untuk sejahtera bersama. Namun nyatanya justru banyak dari mereka yang mementingkan agenda dan urusan pribadi serta golongannya. Saya rasa masyarakat sendiri juga banyak yang sudah muak menghadapi permasalahan ini dari tahun ke tahun.
- Setiap orang berhak memilih siapapun sesuai dengan kehendak hatinya. Jika ada paksaan dari pihak lain untuk mendukung kekuasaan kharismatik tertentu apalagi dengan tujuan yang tidak jela tentu sangat tidak etis dan melanggar HAM itu sendiri. Pun penyalahgunaan kekuasaan untuk menghasut pihak tertentu juga tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
NAMA : Cindy
NPM : 1957051002
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus tentang "Awan Gelap Untuk HAM di Indonesia"
A. Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
B. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
C. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
D. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.
E. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
NPM : 1957051002
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus tentang "Awan Gelap Untuk HAM di Indonesia"
A. Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
B. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
C. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
D. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.
E. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Nama : Della Hayu Enggarini
NPM : 1917051056
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Hal positif yang dapat di ambil dari artikel ini adalah supaya kita dapat menjunjung HAM dan mendapatkan pembelajaran agar HAM menjadi lebih baik.
2. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.
3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
4. Tentu saja kecewa, Karena mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
5. Menurut pendapat saya mereka punya tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dgn mengandalkan sosok yg dianggap tokoh besar itulah senjata mereka. Sehingga perlu di berikan sanksi dan yang semena-mena menggunakan kekuasaan sudah jelas melanggar HAM.
NPM : 1917051056
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Hal positif yang dapat di ambil dari artikel ini adalah supaya kita dapat menjunjung HAM dan mendapatkan pembelajaran agar HAM menjadi lebih baik.
2. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.
3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
4. Tentu saja kecewa, Karena mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
5. Menurut pendapat saya mereka punya tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dgn mengandalkan sosok yg dianggap tokoh besar itulah senjata mereka. Sehingga perlu di berikan sanksi dan yang semena-mena menggunakan kekuasaan sudah jelas melanggar HAM.
Nama : Mita Anggraeni
NPM : 1917051040
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah terdapat beberapa masalah HAM yang terjadi pada tahun 2019 karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, yaitu tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan beberapa hal lainnya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang didapatkan adalah pentingnya pemahaman HAM dan penguatan HAM untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia bagi masyarakat sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak mengembangkan diri.
2. Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur, baik suku bangsa, adat istiadat maupun agama yang berbeda-beda. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penerapannya harus sesuai norma agama-agama.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia. Contohnya adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih calon yang sesuai dengan pilihannya. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu.
4. Sikap saya mengenai kondisi tersebut adalah kecewa karena dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Anggota parlemen adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, bukan malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
5. Analisis saya kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas perlu ditindak dan diberikan sanksi yang tegas. Karena hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan orang lain.
NPM : 1917051040
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus
1. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah terdapat beberapa masalah HAM yang terjadi pada tahun 2019 karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, yaitu tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan beberapa hal lainnya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang didapatkan adalah pentingnya pemahaman HAM dan penguatan HAM untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia bagi masyarakat sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak mengembangkan diri.
2. Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur, baik suku bangsa, adat istiadat maupun agama yang berbeda-beda. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penerapannya harus sesuai norma agama-agama.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia. Contohnya adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih calon yang sesuai dengan pilihannya. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu.
4. Sikap saya mengenai kondisi tersebut adalah kecewa karena dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Anggota parlemen adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, bukan malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
5. Analisis saya kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas perlu ditindak dan diberikan sanksi yang tegas. Karena hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan orang lain.
Nama: Revita Setianingsih
NPM: 1917051058
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Penegakan Hak Asasi Manusia pada artikel di atas memiliki sisi yang dinilai buruk dan baik.Usman Hamid, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam, karena banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, rasisme, dan bahkan banyak terjadi serangan kepada para pembela HAM. Namun disisi lain, Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasikan sektor keamanan publik, juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menjadi harapan yang lebih terhadap penegakkan HAM. Hal positif yang dapat diambil yaitu pemerintah masih tetap berusaha menegakkan HAM secara adil dan terus melakukan dorongan penyelesaian pada kasus pelanggaran HAM.
2. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai dari adat istiadat / budaya asli masyarakat Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, setiap permasalahan yang ada harus diputuskan dalam sebuah musyawarah dalam keadaan hikmat dan penuh kebijaksanaan sehingga memperoleh hasil sesuai keputusan bersama. Adapun prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat penting sekaligus menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit.
4. Fenomena anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sudah sering terjadi, bahkan kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat pun tidak sedikit. Nyatanya banyak orang berlomba untuk menjadi anggota parlemen dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam memilih wakil rakyat agar hal tersebut tidak ternormalisasi.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tega menggerakkan emosi rakyat dan menjadikannya tumbal untuk tujuan yang tidak jelas mungkin ingin menciptakan suasana baru, karena bosan dengan ketenangan. Jika sudah menyinggung emosi rakyat, tidak lain yang rakyat lakukan adalah demonstrasi, dan hal tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau bahkan oknum sehingga melanggar konsep Hak Asasi Manusia.
NPM: 1917051058
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Penegakan Hak Asasi Manusia pada artikel di atas memiliki sisi yang dinilai buruk dan baik.Usman Hamid, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam, karena banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, rasisme, dan bahkan banyak terjadi serangan kepada para pembela HAM. Namun disisi lain, Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasikan sektor keamanan publik, juga kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menjadi harapan yang lebih terhadap penegakkan HAM. Hal positif yang dapat diambil yaitu pemerintah masih tetap berusaha menegakkan HAM secara adil dan terus melakukan dorongan penyelesaian pada kasus pelanggaran HAM.
2. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai dari adat istiadat / budaya asli masyarakat Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, setiap permasalahan yang ada harus diputuskan dalam sebuah musyawarah dalam keadaan hikmat dan penuh kebijaksanaan sehingga memperoleh hasil sesuai keputusan bersama. Adapun prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat penting sekaligus menjadi pembeda antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanat nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat saja. Akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di hadapan Tuhan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit.
4. Fenomena anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sudah sering terjadi, bahkan kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat pun tidak sedikit. Nyatanya banyak orang berlomba untuk menjadi anggota parlemen dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam memilih wakil rakyat agar hal tersebut tidak ternormalisasi.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tega menggerakkan emosi rakyat dan menjadikannya tumbal untuk tujuan yang tidak jelas mungkin ingin menciptakan suasana baru, karena bosan dengan ketenangan. Jika sudah menyinggung emosi rakyat, tidak lain yang rakyat lakukan adalah demonstrasi, dan hal tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau bahkan oknum sehingga melanggar konsep Hak Asasi Manusia.
NAMA : Tegar Jayanaga
NPM : 1917051071
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia”
A. Berdasarkan artikel tersebut, HAM di Indonesia masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Sementara hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai untuk bangsa Indonesia karena nilai-nilai demokrasi tersebut terlahir dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang harus diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan sila Pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa".
C. Praktik demokrasi Indonesia terkait HAM masih buruk. Pemerintah Indonesia masih perlu melakukan penanganan terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun Pemerintah Indonesia Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
D. Menurut saya anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri tidak pantas dijadikan anggota parlemen. Anggota parlemen yang baik hendaknya mementingkan kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan politik.
E. Menurut saya pihak-pihak tersebut harus segera diberantas dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Pihak-pihak tersebut tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yang dapat menyebabkan konflik dan tentunya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia.
NPM : 1917051071
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia”
A. Berdasarkan artikel tersebut, HAM di Indonesia masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Sementara hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai untuk bangsa Indonesia karena nilai-nilai demokrasi tersebut terlahir dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang harus diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan sila Pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa".
C. Praktik demokrasi Indonesia terkait HAM masih buruk. Pemerintah Indonesia masih perlu melakukan penanganan terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun Pemerintah Indonesia Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
D. Menurut saya anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri tidak pantas dijadikan anggota parlemen. Anggota parlemen yang baik hendaknya mementingkan kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan politik.
E. Menurut saya pihak-pihak tersebut harus segera diberantas dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Pihak-pihak tersebut tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yang dapat menyebabkan konflik dan tentunya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia.
Nama : Viny Silvia
NPM : 1917051010
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia bahwa budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.
3. Demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Menurut saya apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sebaiknya ditindak lanjuti karena anggota parlemen dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan apa yang mereka janjikan maka rakyat pun berhak untuk menindak lanjuti hal tersebut.
5. Menurut saya setiap orang berhak memilih siapapun sesuai dengan kehendak hatinya. Jika ada paksaan dari pihak lain untuk mendukung kekuasaan kharismatik tertentu apalagi dengan tujuan yang tidak jela tentu sangat tidak etis dan melanggar HAM itu sendiri. Pun penyalahgunaan kekuasaan untuk menghasut pihak tertentu juga tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
NPM : 1917051010
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia bahwa budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.
3. Demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Menurut saya apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sebaiknya ditindak lanjuti karena anggota parlemen dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan apa yang mereka janjikan maka rakyat pun berhak untuk menindak lanjuti hal tersebut.
5. Menurut saya setiap orang berhak memilih siapapun sesuai dengan kehendak hatinya. Jika ada paksaan dari pihak lain untuk mendukung kekuasaan kharismatik tertentu apalagi dengan tujuan yang tidak jela tentu sangat tidak etis dan melanggar HAM itu sendiri. Pun penyalahgunaan kekuasaan untuk menghasut pihak tertentu juga tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
NAMA: Finka Marisa Geananda Sufie
NPM: 1957051003
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun tidak serta merta Indonesia tidak ada usaha memperbaiki penegakan HAM. Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia pemerintah harus memperkuat Instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik.
2. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan terdapat dalam undang-undang menjelaskan mengenai Prinsip negara Indonesia harus dipandang sebagai prinsip Pancasila, yaitu negara yang berketuhanan, bukan rechstats (negara hukum) semata. Demokrasi dalam pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia.
3. Demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam melakukan praktik demokrasi contohnya banyak aksi suap-menyuap untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan wakil rakyat saat pemilu, dan dalam hal HAM masih rendahnya aksi toleran antar umat beragama dan mementingkan tingkat sosial di dalam masyarakat.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan kewajibannya dan mementingkan urusan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyat adalah dengan mengontrol jalannya pemerintahan dan jika ada yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dengan tegas kita harus menolaknya. Penolakan tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau festival yang bisa dilakukan. Seperti diadakannya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menaati peraturan yang ada.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.
NPM: 1957051003
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun tidak serta merta Indonesia tidak ada usaha memperbaiki penegakan HAM. Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia pemerintah harus memperkuat Instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik.
2. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan terdapat dalam undang-undang menjelaskan mengenai Prinsip negara Indonesia harus dipandang sebagai prinsip Pancasila, yaitu negara yang berketuhanan, bukan rechstats (negara hukum) semata. Demokrasi dalam pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia.
3. Demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam melakukan praktik demokrasi contohnya banyak aksi suap-menyuap untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan wakil rakyat saat pemilu, dan dalam hal HAM masih rendahnya aksi toleran antar umat beragama dan mementingkan tingkat sosial di dalam masyarakat.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan kewajibannya dan mementingkan urusan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyat adalah dengan mengontrol jalannya pemerintahan dan jika ada yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dengan tegas kita harus menolaknya. Penolakan tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau festival yang bisa dilakukan. Seperti diadakannya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menaati peraturan yang ada.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Nama : Ale Habsyi Arwendi
NPM : 1917051067
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Menurut saya dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa masih banyak pelanggaran HAM, mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM Untuk sisi positif dalam masa kelam itu ada, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM
yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman
dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.untuk prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa akan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan karena kita harus saling hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama
3. Nilai demokrasi saat ini sudah banyak sisi positif yang sesui dengan UUD NRI 1945 walaupun masih ada beberaa yang tidak sesuai terkadang ada beberapa partai politik yang diguunakan untuk kepentingan meraka pribadi partai tersebut.
4. Tindakan yang tidak bisa di benarkan kan, dengan melakukan agenda yang mengatas namakan rakyat dan berbeda dengan kepentingan nyata rakyat merupakan suatu tindakan yang sengat malanggar HAM dengan mengutamakan kepentingan suatu partai dan merebut beberapa hak rakyat.
5. pendapat saya mennetang tindakan manipulatif tersebut. adanya tindakan tersebut akan membuat perpecahan serta adanya pelanggaran HAM denagn mengorbankan rakyat.
NPM : 1917051067
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Menurut saya dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa masih banyak pelanggaran HAM, mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM Untuk sisi positif dalam masa kelam itu ada, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM
yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman
dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.untuk prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa akan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan karena kita harus saling hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama
3. Nilai demokrasi saat ini sudah banyak sisi positif yang sesui dengan UUD NRI 1945 walaupun masih ada beberaa yang tidak sesuai terkadang ada beberapa partai politik yang diguunakan untuk kepentingan meraka pribadi partai tersebut.
4. Tindakan yang tidak bisa di benarkan kan, dengan melakukan agenda yang mengatas namakan rakyat dan berbeda dengan kepentingan nyata rakyat merupakan suatu tindakan yang sengat malanggar HAM dengan mengutamakan kepentingan suatu partai dan merebut beberapa hak rakyat.
5. pendapat saya mennetang tindakan manipulatif tersebut. adanya tindakan tersebut akan membuat perpecahan serta adanya pelanggaran HAM denagn mengorbankan rakyat.
Nama: Christofora Diana Yuliawati
NPM: 1917051026
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Menurut saya isi artikel tersebut merupakan penanda dan refleksi atas maraknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia yang masih menggantung. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang dapat setelah membaca artikel tersebut adalah adanya kabar baik yakni Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Kita sebagai masyarakat sipil berperan menjadi pilar penegakan HAM, yakni dengan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
2. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berarti seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini justru cenderung ke arah oligarki. Oligarki meyinggung tatanan politik di Indonesia yang terus menerus berhubungan dengan para rezim terdahulu. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan lebih unggul atau diutamakan. Oligarki sendiri bermakna pemerintahan yang dijlankan oleh suatu kelompok atau rezim atas dasar kekayaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik, justru terhambat karena adanya praktik oligarki yang tak kunjung usai. Slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus menjadi pedoman dalam setiap jajaran politik di Indonesia. Hal ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, belum juga menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap saya sekarang meragukan aspek dari berpolitik di Indonesia. Politik uang menjadi salah satu kecurangan utama yang dinyatakan. Uang dapat membeli kekuasaan bahkan memanipulasi. Politik uang ini dapat menjadi cikal bakal oligarki di mana penguasa beriventasi dalam politik. Salah satunya dalam pemilihan calon yang akan berjabat. Sebagai bentuk pemerintahan dan simbol politik di Indonesia, sistem demokrasi sudah seharusnya menerapkan proses yang tidak memberatkan masyarakat. Bukan malah mencoreng nama demokrasi.
5. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, menurut saya era saat ini masih dikuasai aktor-aktor politik bangsa yang berdiri dengan kekuasaan, kekayaan, dan bantuan orang-orang atau rezim terdahulu. Walaupun kekuasaannya sudah berakhir, tetapi mereka melanjutkanya dengan berinvestasi kekuasaan. Ada berderet kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh aktor bukan negara maupun oleh negara sendiri. Namun, pemerintah cenderung menggunakannya sebagai alat kekuasaan yang akhirnya banyak melanggar HAM. Saya sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Hukum dipakai untuk menekan, menguasai, dan mengontrol. Yang berlaku bukan rule of the law, tapi rule by the law - hukum yang dipakai sebagai alat kekuasaan.
NPM: 1917051026
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Menurut saya isi artikel tersebut merupakan penanda dan refleksi atas maraknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia yang masih menggantung. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang dapat setelah membaca artikel tersebut adalah adanya kabar baik yakni Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Kita sebagai masyarakat sipil berperan menjadi pilar penegakan HAM, yakni dengan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
2. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berarti seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini justru cenderung ke arah oligarki. Oligarki meyinggung tatanan politik di Indonesia yang terus menerus berhubungan dengan para rezim terdahulu. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan lebih unggul atau diutamakan. Oligarki sendiri bermakna pemerintahan yang dijlankan oleh suatu kelompok atau rezim atas dasar kekayaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik, justru terhambat karena adanya praktik oligarki yang tak kunjung usai. Slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus menjadi pedoman dalam setiap jajaran politik di Indonesia. Hal ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, belum juga menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap saya sekarang meragukan aspek dari berpolitik di Indonesia. Politik uang menjadi salah satu kecurangan utama yang dinyatakan. Uang dapat membeli kekuasaan bahkan memanipulasi. Politik uang ini dapat menjadi cikal bakal oligarki di mana penguasa beriventasi dalam politik. Salah satunya dalam pemilihan calon yang akan berjabat. Sebagai bentuk pemerintahan dan simbol politik di Indonesia, sistem demokrasi sudah seharusnya menerapkan proses yang tidak memberatkan masyarakat. Bukan malah mencoreng nama demokrasi.
5. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, menurut saya era saat ini masih dikuasai aktor-aktor politik bangsa yang berdiri dengan kekuasaan, kekayaan, dan bantuan orang-orang atau rezim terdahulu. Walaupun kekuasaannya sudah berakhir, tetapi mereka melanjutkanya dengan berinvestasi kekuasaan. Ada berderet kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh aktor bukan negara maupun oleh negara sendiri. Namun, pemerintah cenderung menggunakannya sebagai alat kekuasaan yang akhirnya banyak melanggar HAM. Saya sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Hukum dipakai untuk menekan, menguasai, dan mengontrol. Yang berlaku bukan rule of the law, tapi rule by the law - hukum yang dipakai sebagai alat kekuasaan.
Nama : Ardella Dean Awalia
NPM : 1917051024
Kelas : B
Prodi : S1-Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
NPM : 1917051024
Kelas : B
Prodi : S1-Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut menggambarkan bagaimana kacaunya penanganan HAM di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan
keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM
masa lalu contohnya. Masalah ini tertutup oleh isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Namun, bagaimana dapat dikatakan usaha kemerdekaan sedangkan rakyat belum merasa merdeka? Hal positif yang saya dapatkan adalah mengetahui bahwa masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM
berperan penting.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, dengan keberagaman suku menjadikan Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang berbeda. Jika dilakukan, ketika ada yang bertentangan maka akan terjadi perpecahan. Demokrasi Indonesia dapat sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia secara kesatuan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa adalah wujud syukur terhadap Tuhan semesta alam.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum cukup sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena faktanya, banyak kejadian dimana suatu kelompok minoritas tidak dianggap keberadaannya oleh kelompok mayoritas. Kelompok yang berbeda mendapat perlakukan berbeda pula. Padahal, misalnya dalam hal pemerintahan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tidak seharusnya melaksanakan agenda politik manapun/siapapun yang berbeda dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Ia berada disana sebagai wakil rakyat yang sudah seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama seharusnya menjadi panutan masyarakat. Memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat bahkan menjadikannya tumbal untuk tujuan tidak jelas adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah dengan menjadikan seseorang tumbah untuk tujuan tertentu merupakan pelanggaran HAM yaitut "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
Nama: Okta Silvi
NPM: 1957051009
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
A. Terkait HAM pada 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, suram karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Banyak hal-hal penyebab 2019 HAM tahun yang kelam. Namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya, misalnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi
konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang didapatkan yaitu meskipun 2019 HAM nya masih kurang sempurna tetapi setidaknya ada peningkatan dan usaha untuk mereformasi. Penegakkan HAM harus dimulai dari diri sendiri seperti menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, toleransi antar umat beragama.
B. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Penerapannya harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama seperti setiap wakil rakyat yang dipilih untuk melaksanakan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat saja tetapi ia juga akan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai berdasarkan pacasila dan UUD NRI 1945 sehingga terus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang lebih baik yang mengedepankan semangat kebersamaan, toleran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat, tidak menjalankan kewajibannya adalah melakukan penolakan proses pemerintahan jika tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dimana seharusnya anggota parlemen mewujudkan harapan rakyat untuk kesejahteraan bersama tetapi banyak dari mereka yang mementingkan urusan pribadi dan golongannya daripada kepentingan masyarakat.
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu menurut saya itu adalah termasuk dalam pelanggaran HAM karena tujuan dibuat HAM ialah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan.
NPM: 1957051009
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
A. Terkait HAM pada 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, suram karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Banyak hal-hal penyebab 2019 HAM tahun yang kelam. Namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya, misalnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi
konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang didapatkan yaitu meskipun 2019 HAM nya masih kurang sempurna tetapi setidaknya ada peningkatan dan usaha untuk mereformasi. Penegakkan HAM harus dimulai dari diri sendiri seperti menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, toleransi antar umat beragama.
B. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Penerapannya harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama seperti setiap wakil rakyat yang dipilih untuk melaksanakan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat saja tetapi ia juga akan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai berdasarkan pacasila dan UUD NRI 1945 sehingga terus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang lebih baik yang mengedepankan semangat kebersamaan, toleran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat, tidak menjalankan kewajibannya adalah melakukan penolakan proses pemerintahan jika tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dimana seharusnya anggota parlemen mewujudkan harapan rakyat untuk kesejahteraan bersama tetapi banyak dari mereka yang mementingkan urusan pribadi dan golongannya daripada kepentingan masyarakat.
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu menurut saya itu adalah termasuk dalam pelanggaran HAM karena tujuan dibuat HAM ialah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan.
Nama: Arja Syahrira
NPM: 1917051036
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Analisis saya mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu saat ini keadaan Indonesia sangat memprihatinkan banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintahan indonesia harus memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut.
Hal positif dari kasus tersebut adalah kita sebagai warga negara harus ikut serta mengupayakan penegakan hak asasi manusia membantu pemerintahan.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, saya setuju dikarenakan sistem demokrasi Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau landasan hukum dari bangsa indonesia yang mencerminkan adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia. terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa saya setuju karena kita sebagai warga negara juga harus mengedepankan nilai kereligiusan, masyarakat yang beragama di Indonesia sangat terjamin kebebasan nya dengan pancasila yang sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak bisa dikatakan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. dikarenakan pemerintah dan masyarakat di Indonesia belum mampu menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana mestinya,Hal tersebut menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia di kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik tersendiri tanpa adanya kepentingan nyata masyarakat tentunya sangat kecewa. Anggota parlemen diberikan jabatan tersebut dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi rakyat dengan jujur, adil, baik, dan benar adanya. Bukan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan diri sendiri (personal) karna anggota parlemen adalah pelayan yg dipilih oleh rakyat.
5. Tanggapan saya mengenai oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Mereka melakukan hal tersebut hanya Memikirkan hak dari mereka saja tanpa memikirkan hak orang lain, dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karna salah satu kewajiban kita sebagai manusia iyalah menjaga dan menghormati hak orang lain.
NPM: 1917051036
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Analisis saya mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu saat ini keadaan Indonesia sangat memprihatinkan banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintahan indonesia harus memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut.
Hal positif dari kasus tersebut adalah kita sebagai warga negara harus ikut serta mengupayakan penegakan hak asasi manusia membantu pemerintahan.
2. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, saya setuju dikarenakan sistem demokrasi Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau landasan hukum dari bangsa indonesia yang mencerminkan adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia. terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa saya setuju karena kita sebagai warga negara juga harus mengedepankan nilai kereligiusan, masyarakat yang beragama di Indonesia sangat terjamin kebebasan nya dengan pancasila yang sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak bisa dikatakan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. dikarenakan pemerintah dan masyarakat di Indonesia belum mampu menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana mestinya,Hal tersebut menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia di kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik tersendiri tanpa adanya kepentingan nyata masyarakat tentunya sangat kecewa. Anggota parlemen diberikan jabatan tersebut dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi rakyat dengan jujur, adil, baik, dan benar adanya. Bukan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan diri sendiri (personal) karna anggota parlemen adalah pelayan yg dipilih oleh rakyat.
5. Tanggapan saya mengenai oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Mereka melakukan hal tersebut hanya Memikirkan hak dari mereka saja tanpa memikirkan hak orang lain, dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karna salah satu kewajiban kita sebagai manusia iyalah menjaga dan menghormati hak orang lain.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
NAMA : Zefanya Jhon Poltak Panggabean
NPM : 1917051070
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
A. Isi artikel tersebut adalah tentang dimana HAM mengalami penurunan bisa dikatan sebagai tahun yang kelam karena banyakk agenda yang mengalami kemacetan, serta mutu HAM yang mengalami kemunduran. Walaupun HAM mengalami penurunan atau banyak masalah tetapi masih ada kabar baik karena Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastika perlidungan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah walaupun HAM mengalami kemunduran ternyata masih ada kabar baik bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik sehingga HAM di Indonesia masih memiliki harapan untuk menjadi baik
B. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pancasila. Demokrasi yang berlandaskan pancasila sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia karena diambil dari adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang luhur seperti gotong-royong, persatuan, dsb. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam setiap kebijakan berdemokrasi lebih mengedepankan nilai kereligiusan karena kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Esa. Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragama, ada 6 agama besar di Indonesia yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kebebasan beragama sangat terjamin dengan pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi adanya HAM. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyak partai-partai yang masih melakukan praktiknya dengan menyuap masyarakat. Kemudian, alam hal keadilan terdapat banyak pelanggaran HAM dan tidak adanya keadilan dari pemerintah untuk korban pelanggaran , dalam hal persatuan masih banyak konflik yang memcahkan kesatuan diindonesia, dalam hal kebijaksannan permusyawaran dan perwakilan pemerintah sering tidak transparan terdahap rakya untuk hal pemilihan wakil-wakil rakyat, dalam hal sosial masih banyak ketidak adilan karena status sosialnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Pendapat saya, itu salah satu Faktor utama dalam keterpurukan pelayanan publik di Indonesia adalah lemahnya etika Sumber daya manusia (SDM), yaitu birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat. Masalah etika aparatur pelayanan publik masalah utama sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Sikap saya terhadap hal ini adalah lebih waspada terhadap kegiatan politik karena tidak semua kegiatan atau agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat yang dimana nyatanya sekarang banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingannya masing-masing.
Jadi kita harus bersikap tegas dan lebih selektif apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sikap tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan aksi damai dengan tujuan memberikan aspirasi yang positif, baik itu dengan langsung turun ke jalan atau melalui aksi di media sosial.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu harus ada pengawasan khusus mengenai pihak-pihak ini dan melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi dan untuk menghindarinya.
hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu yaitu dimana konsep Hak Asasi Manusia antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Berarti sama saja mereka yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
NPM : 1917051070
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
A. Isi artikel tersebut adalah tentang dimana HAM mengalami penurunan bisa dikatan sebagai tahun yang kelam karena banyakk agenda yang mengalami kemacetan, serta mutu HAM yang mengalami kemunduran. Walaupun HAM mengalami penurunan atau banyak masalah tetapi masih ada kabar baik karena Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastika perlidungan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah walaupun HAM mengalami kemunduran ternyata masih ada kabar baik bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik sehingga HAM di Indonesia masih memiliki harapan untuk menjadi baik
B. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pancasila. Demokrasi yang berlandaskan pancasila sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia karena diambil dari adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang luhur seperti gotong-royong, persatuan, dsb. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya dalam setiap kebijakan berdemokrasi lebih mengedepankan nilai kereligiusan karena kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Esa. Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragama, ada 6 agama besar di Indonesia yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kebebasan beragama sangat terjamin dengan pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi adanya HAM. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyak partai-partai yang masih melakukan praktiknya dengan menyuap masyarakat. Kemudian, alam hal keadilan terdapat banyak pelanggaran HAM dan tidak adanya keadilan dari pemerintah untuk korban pelanggaran , dalam hal persatuan masih banyak konflik yang memcahkan kesatuan diindonesia, dalam hal kebijaksannan permusyawaran dan perwakilan pemerintah sering tidak transparan terdahap rakya untuk hal pemilihan wakil-wakil rakyat, dalam hal sosial masih banyak ketidak adilan karena status sosialnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Pendapat saya, itu salah satu Faktor utama dalam keterpurukan pelayanan publik di Indonesia adalah lemahnya etika Sumber daya manusia (SDM), yaitu birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat. Masalah etika aparatur pelayanan publik masalah utama sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Sikap saya terhadap hal ini adalah lebih waspada terhadap kegiatan politik karena tidak semua kegiatan atau agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat yang dimana nyatanya sekarang banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingannya masing-masing.
Jadi kita harus bersikap tegas dan lebih selektif apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sikap tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan aksi damai dengan tujuan memberikan aspirasi yang positif, baik itu dengan langsung turun ke jalan atau melalui aksi di media sosial.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu harus ada pengawasan khusus mengenai pihak-pihak ini dan melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi dan untuk menghindarinya.
hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu yaitu dimana konsep Hak Asasi Manusia antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Berarti sama saja mereka yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
Nama : Adrian Septa Yoka
Kelas : B
Npm : 1917051043
analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. analisa saya mengenai Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. analisa saya demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, demokrasi yang menggunakan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan penyelenggaraan dan perilaku kenegaraan Indonesia harus mentaati asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. dari analisa saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan pancasila dan UU NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada aksi suap-menyuap pada pemilu, ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan lainnya.
4. pribadi saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. dari pribadi saya terkait beberapa pihak yang memegang kekuasaan baik yang dari tradisi, maupun agama, terdapat oknum yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dan sampai menjadikan tumbal untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, maka seharusnya oknum-oknum tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Karena hal itu sangat tidak menggambarkan seorang wakil rakyat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan negaranya.
Hal tersebut tentu saja memiliki hubungan erat dengan konsep terkait hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini, dimana konsep Hak Asasi Manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Maka mereka yang dengan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak baik sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
Kelas : B
Npm : 1917051043
analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. analisa saya mengenai Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” yaitu menghormati HAM dengan cara menjaga hubungan terhadap masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah sesama masyarakat, saling menghormati dan menghormati meski berbeda agama dan suku bangsa dan tidak rasis.
2. analisa saya demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia merupakan demokrasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, demokrasi yang menggunakan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan penerapan demokrasi yang dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan penyelenggaraan dan perilaku kenegaraan Indonesia harus mentaati asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. dari analisa saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan pancasila dan UU NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada aksi suap-menyuap pada pemilu, ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan lainnya.
4. pribadi saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. dari pribadi saya terkait beberapa pihak yang memegang kekuasaan baik yang dari tradisi, maupun agama, terdapat oknum yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dan sampai menjadikan tumbal untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, maka seharusnya oknum-oknum tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Karena hal itu sangat tidak menggambarkan seorang wakil rakyat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan negaranya.
Hal tersebut tentu saja memiliki hubungan erat dengan konsep terkait hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini, dimana konsep Hak Asasi Manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak sipil dan politik, kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa. Maka mereka yang dengan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak baik sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.
Nama : Dirga Wira Aditya
Kelas : B
NPM : 1957051011
1. Penegakan HAM di Indonesia mengalami kesenjangan, masih banyak HAM yang dilanggar dan tidak memiliki kesadaran akan HAM yang sebenarnya. Hairansyah menyampaikan bahwa komnas HAM duibentuk oleh pemerintah degan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Alasan Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila, Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.
3. menurut saya praktik demokrasi di indonesia sudah baik, dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 6,30–7,03. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021
4. sangat salah karena mereka harusnya akan sadar dengan kondisi rakyat mereka Jadi kita harus bersikap tegas dan lebih selektif apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sikap tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan aksi damai dengan tujuan memberikan aspirasi yang positif, baik itu dengan langsung turun ke jalan atau melalui aksi di media sosial.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia
Kelas : B
NPM : 1957051011
1. Penegakan HAM di Indonesia mengalami kesenjangan, masih banyak HAM yang dilanggar dan tidak memiliki kesadaran akan HAM yang sebenarnya. Hairansyah menyampaikan bahwa komnas HAM duibentuk oleh pemerintah degan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Alasan Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila, Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.
3. menurut saya praktik demokrasi di indonesia sudah baik, dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 6,30–7,03. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021
4. sangat salah karena mereka harusnya akan sadar dengan kondisi rakyat mereka Jadi kita harus bersikap tegas dan lebih selektif apabila terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sikap tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan aksi damai dengan tujuan memberikan aspirasi yang positif, baik itu dengan langsung turun ke jalan atau melalui aksi di media sosial.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia
Nama : Muhammad Fadhil Hakim
NPM : 1957051014
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Tugas Analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. Penegakan HAM di Indonesia masih belum berhasil. Banyak kasus pelanggaran HAM dan kemacetan HAM sehingga di Indonesia malah terjadi Kemunduran HAM. Dalam beberapa tahun terakhir kualitas HAM di Indonesia semakin memburuk. Banyak terjadi kasus pelanggaran wewenang, hukum yang tidak sesuai HAM, kesenjangan sosial, isu rasisme. Tetapi Indonesia tetap berusaha demi menegakkan HAM, secara perlahan Indonesia reformasi kunci, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi berdasarkan adat istiadat bisa menjadi kontrol agar seseorang tidak berbuat suatu hal yang melanggar nilai-nilai adat dan nilai adat istiadat dapat menjadi perekat kesatuan suatu golongan masyarakat. Prinsip ketuhanan sangat penting agar kita menjalankan demokrasi sesuai nilai-nilai ketuhanan dan jangan sampai melanggar nilai-nilai tersebut.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai. Banyak terjadi pelanggaran terutama pada HAM. keadilan sosial masih belum diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, masih banyak yang mendapat diskriminasi dan perlakuan yang tidak sesuai hukum dan hak rakyat. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab masih belum bisa ditegakkan, banyak kasus pembatasan berekspresi dan vonis di luar keadilan terjadi di Indonesia. Kesenjangan sosial juga menjadi salah satu penyebab belum bisa ditegakkannya praktik demokrasi.
4. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan. Karena negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera maka negara ini harus memperbaiki sistemnya yang rusak. Parlemen tersebut harus segera diperbaiki karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan agar Indonesia tidak semakin jatuh.
5. Pendapar saya hal tersebut adalah tindakan pengkhianatan terhadap rakyat. Dengan ditumbalkannya rakyat, mereka jadi tidak mendapat hak asasi manusia dan demokrasi mereka pun dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut. Rakyat bisa saja menjadi korban tanpa tahu kalau mereka sudah dijadikan alat.
NPM : 1957051014
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Tugas Analisis kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia”
1. Penegakan HAM di Indonesia masih belum berhasil. Banyak kasus pelanggaran HAM dan kemacetan HAM sehingga di Indonesia malah terjadi Kemunduran HAM. Dalam beberapa tahun terakhir kualitas HAM di Indonesia semakin memburuk. Banyak terjadi kasus pelanggaran wewenang, hukum yang tidak sesuai HAM, kesenjangan sosial, isu rasisme. Tetapi Indonesia tetap berusaha demi menegakkan HAM, secara perlahan Indonesia reformasi kunci, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi berdasarkan adat istiadat bisa menjadi kontrol agar seseorang tidak berbuat suatu hal yang melanggar nilai-nilai adat dan nilai adat istiadat dapat menjadi perekat kesatuan suatu golongan masyarakat. Prinsip ketuhanan sangat penting agar kita menjalankan demokrasi sesuai nilai-nilai ketuhanan dan jangan sampai melanggar nilai-nilai tersebut.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai. Banyak terjadi pelanggaran terutama pada HAM. keadilan sosial masih belum diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, masih banyak yang mendapat diskriminasi dan perlakuan yang tidak sesuai hukum dan hak rakyat. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab masih belum bisa ditegakkan, banyak kasus pembatasan berekspresi dan vonis di luar keadilan terjadi di Indonesia. Kesenjangan sosial juga menjadi salah satu penyebab belum bisa ditegakkannya praktik demokrasi.
4. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan. Karena negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera maka negara ini harus memperbaiki sistemnya yang rusak. Parlemen tersebut harus segera diperbaiki karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan agar Indonesia tidak semakin jatuh.
5. Pendapar saya hal tersebut adalah tindakan pengkhianatan terhadap rakyat. Dengan ditumbalkannya rakyat, mereka jadi tidak mendapat hak asasi manusia dan demokrasi mereka pun dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut. Rakyat bisa saja menjadi korban tanpa tahu kalau mereka sudah dijadikan alat.
NAMA : Hani Cita Lestari
NPM : 1917051063
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis saya mengenai kasus “Awan Gelap unuk HAM di Indonesia” adalah sebagai berikut:
1. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Nilai-nilainya diambil dari nilai budaya, adat-istiadat, dan nilai religius yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Jadi, demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh bangsa kita adalah kepribadian bangsa kita sendiri bukan berasal dari bangsa atau negara lain. Secara prinsip demokrasi pancasila adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan rakyat, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia. Contohnya penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Menurut saya anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politiknya sendiri adalah salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kita sebagai masyarakat harus kritis dalam menyikapinya.
5. Menurut saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Kasus tersebut menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.
NAMA : Muhamad Arrozi Irfan
NPM : 1957051008
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
1. ada kumunduran dalam penegakan ham di indonesia khusus nya tahun 2019 kesenjangan sosial menyebabkan jurang si kaya dan si miskin semakin tinggi hal ini dapat menyebabkan kerusuhan dan demo treatment dalam menangani demo juga sangat diskriminatif, hal positif dalam artikel yang bisa saya dapat adalah kita harus menghormati ham dengan cari tidak diskriminatif untuk menghormati hak warga negara serta saling menghormati SARA
2. demokrasi pancasila di ambil dari nilaiinilai luhur indonesia yang tertanam sejak lama bahkan sebelum masa kolonialisme demokrasi pancasila mempunyai pilar yaitu ketuhana yang maha esa dan musyawarah hal tersebut menjadikan indonesia negara yang beragama dan demokrasi, demokrasi pancasila menghormati seluruh hak warga negara dan menjamin kesetaran hak dalam berbagai aspek kehidiupan
3. demokrasi pancasila bisa di bilang belum sempurna dalam penegakannya belum sesuai dalam uud 1945 bisa di lihat dari sekeliling kira serta kasus yang sampai ini belum selesai seberti : munir dan mersinah mereka adalah salah satu dari pejuang ham indonesia
4. tidak sesuai nama sebagai perwakilan rakyat karna rakyatnya pun banyak yang menentang keputusan perwakilan rakyat kalau begitu rakyat manakah yang di maksudkan untuk di wakilkan wallahu a'lam
5. banyak pemimpin karismatik serta junjungan rakyat yang mengerahkan loyalitas rakyatnya untuk menjatuhkan kubu lainya pihak yang mengerahkan loyalitas warga harusnya untuk di hukum terkait kegaduhan sosial karna dengan melakukan hal tersebut menggangu hak asasi manusia lainya
NPM : 1957051008
KELAS : B
PRODI : S1 Ilmu Komputer
1. ada kumunduran dalam penegakan ham di indonesia khusus nya tahun 2019 kesenjangan sosial menyebabkan jurang si kaya dan si miskin semakin tinggi hal ini dapat menyebabkan kerusuhan dan demo treatment dalam menangani demo juga sangat diskriminatif, hal positif dalam artikel yang bisa saya dapat adalah kita harus menghormati ham dengan cari tidak diskriminatif untuk menghormati hak warga negara serta saling menghormati SARA
2. demokrasi pancasila di ambil dari nilaiinilai luhur indonesia yang tertanam sejak lama bahkan sebelum masa kolonialisme demokrasi pancasila mempunyai pilar yaitu ketuhana yang maha esa dan musyawarah hal tersebut menjadikan indonesia negara yang beragama dan demokrasi, demokrasi pancasila menghormati seluruh hak warga negara dan menjamin kesetaran hak dalam berbagai aspek kehidiupan
3. demokrasi pancasila bisa di bilang belum sempurna dalam penegakannya belum sesuai dalam uud 1945 bisa di lihat dari sekeliling kira serta kasus yang sampai ini belum selesai seberti : munir dan mersinah mereka adalah salah satu dari pejuang ham indonesia
4. tidak sesuai nama sebagai perwakilan rakyat karna rakyatnya pun banyak yang menentang keputusan perwakilan rakyat kalau begitu rakyat manakah yang di maksudkan untuk di wakilkan wallahu a'lam
5. banyak pemimpin karismatik serta junjungan rakyat yang mengerahkan loyalitas rakyatnya untuk menjatuhkan kubu lainya pihak yang mengerahkan loyalitas warga harusnya untuk di hukum terkait kegaduhan sosial karna dengan melakukan hal tersebut menggangu hak asasi manusia lainya
NAMA : Bonie Romero Falah
NPM : 1917051027
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun tidak serta merta Indonesia tidak ada usaha memperbaiki penegakan HAM. Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia pemerintah harus memperkuat Instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik.
2. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan terdapat dalam undang-undang menjelaskan mengenai Prinsip negara Indonesia harus dipandang sebagai prinsip Pancasila, yaitu negara yang berketuhanan, bukan rechstats (negara hukum) semata. Demokrasi dalam pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia.
3. Demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam melakukan praktik demokrasi contohnya banyak aksi suap-menyuap untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan wakil rakyat saat pemilu, dan dalam hal HAM masih rendahnya aksi toleran antar umat beragama dan mementingkan tingkat sosial di dalam masyarakat.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan kewajibannya dan mementingkan urusan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyat adalah dengan mengontrol jalannya pemerintahan dan jika ada yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dengan tegas kita harus menolaknya. Penolakan tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau festival yang bisa dilakukan. Seperti diadakannya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menaati peraturan yang ada.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia
NPM : 1917051027
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis Kasus II yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia":
1. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Namun tidak serta merta Indonesia tidak ada usaha memperbaiki penegakan HAM. Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia pemerintah harus memperkuat Instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik.
2. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan terdapat dalam undang-undang menjelaskan mengenai Prinsip negara Indonesia harus dipandang sebagai prinsip Pancasila, yaitu negara yang berketuhanan, bukan rechstats (negara hukum) semata. Demokrasi dalam pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia.
3. Demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam melakukan praktik demokrasi contohnya banyak aksi suap-menyuap untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan wakil rakyat saat pemilu, dan dalam hal HAM masih rendahnya aksi toleran antar umat beragama dan mementingkan tingkat sosial di dalam masyarakat.
4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan kewajibannya dan mementingkan urusan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyat adalah dengan mengontrol jalannya pemerintahan dan jika ada yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dengan tegas kita harus menolaknya. Penolakan tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau festival yang bisa dilakukan. Seperti diadakannya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menaati peraturan yang ada.
5. Menurut saya hal itu tidak baik dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia telah menyalahi konstitusi UUD 1945 dan menyimpang dari ideologi pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia ialah kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status dan lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Dengan kasus ini, terjadi eksploitasi terhadap kebebasan berdemokrasi di masa sekarang. Mereka tega menumbalkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan hanya menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia
NAMA: Daud Maranatha Purba
NPM: 191705142
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Tindakan penegakan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya satu atau dua masalah HAM yang terjadi di Indonesia, berdasarkan artikel tersebut terdapat lebih dari enam masalah HAM yang ada. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai bidang dalam penegakan HAM, mulai dari masih banyaknya pelanggaran HAM hingga tidak adanya tindakan saat menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak terkait seperti aparat keamanan. Namun, masih ada perkembangan dari proses penegakan HAM di Indonesia seperti adanya tindakan oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah pemerintah dan warga negara harus bersama-sama menjaga dan menegakkan HAM sehingga kualitas HAM di Indonesia dapat berkembang dan masalah HAM semakin berkurang. Meskipun banyak konflik yang dihadapi, selama masyarakat Indonesia masih percaya adanya HAM dan memperjuangkannya maka konflik tersebut pasti akan teratasi.
2. Demokrasi, pada dasarnya, adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sangat erat hubungannya dengan rakyat dan dengan mengambil nilai-nilai adat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia tentu akan mempererat demokrasi. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dari masyarakat Indonesia. Negara yang kaya akan adat istiadat/budaya tentulah harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai baiknya yang berhubungan dengan agama, sosial, keadilan, persatuan dan kebersamaan, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia dengan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa tentu sesuai dengan nilai-nilai diri masyarakat Indonesia karena sejak jaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya sosok yang lebih tinggi dari manusia dan pantas untuk disembah. Manusia bertindak mengatur pemerintahan negara dan Tuhan yang mengatur segala aspek di alam semesta, keseimbangan tersebut tentunya akan membuat Indonesia menjadi negara yang baik dan maju.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tentunya dilakukan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan kedua hal tersebut, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Sikap saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan egois tersebut yaitu tindakan yang mereka lakukan tentunya ada karena kurangnya pengetahuan, kepedulian, empati, dan simpati dengan keadaan yang ada pada bangsa dan negaranya sehingga hanya mementingkan kebutuhkan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun mereka melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan haknya, tetapi dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Manusia tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satu dari kewajiban tersebut adalah menjaga dan menghormati hak orang lain.
NPM: 191705142
KELAS: B
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis kasus "Awan gelap untuk HAM di Indonesia"
1. Tindakan penegakan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya satu atau dua masalah HAM yang terjadi di Indonesia, berdasarkan artikel tersebut terdapat lebih dari enam masalah HAM yang ada. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai bidang dalam penegakan HAM, mulai dari masih banyaknya pelanggaran HAM hingga tidak adanya tindakan saat menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak terkait seperti aparat keamanan. Namun, masih ada perkembangan dari proses penegakan HAM di Indonesia seperti adanya tindakan oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah pemerintah dan warga negara harus bersama-sama menjaga dan menegakkan HAM sehingga kualitas HAM di Indonesia dapat berkembang dan masalah HAM semakin berkurang. Meskipun banyak konflik yang dihadapi, selama masyarakat Indonesia masih percaya adanya HAM dan memperjuangkannya maka konflik tersebut pasti akan teratasi.
2. Demokrasi, pada dasarnya, adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sangat erat hubungannya dengan rakyat dan dengan mengambil nilai-nilai adat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia tentu akan mempererat demokrasi. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat istiadat/budaya merupakan identitas dari masyarakat Indonesia. Negara yang kaya akan adat istiadat/budaya tentulah harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai baiknya yang berhubungan dengan agama, sosial, keadilan, persatuan dan kebersamaan, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia dengan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa tentu sesuai dengan nilai-nilai diri masyarakat Indonesia karena sejak jaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya sosok yang lebih tinggi dari manusia dan pantas untuk disembah. Manusia bertindak mengatur pemerintahan negara dan Tuhan yang mengatur segala aspek di alam semesta, keseimbangan tersebut tentunya akan membuat Indonesia menjadi negara yang baik dan maju.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tentunya dilakukan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan UUD NKRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, demokrasi telah dilaksanakan berdasarkan kedua hal tersebut, termasuk dengan hak asasi manusia di dalamnya. Contoh dari praktik ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum dalam menentukan presiden Indonesia, yang mana sesuai dengan sila keempat dengan penyelenggaraannya diatur dalam UUD, serta sebagai wujud pemberian hak kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih pilihannya dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, seperti masih banyaknya dugaan kecurangan dalam proses pemilu, rakyat tidak bebas mengutarakan pendapatnya di media umum, dan lain sebagainya, yang justru mengarahkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada apparat terkait. Kekurangan-kekurangan ini menjadi poin petunjuk bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Sikap saya tentunya kecewa, karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan isi hati rakyat dan berusaha mewujudkannya demi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, apalagi jika hal tersebut membawa kerugian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengambil sikap dengan menjadikan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini pada lingkup pemerintahan sebagai pelajaran di masa depan, terutama ketika hendak memilih wakil rakyat berikutnya.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan egois tersebut yaitu tindakan yang mereka lakukan tentunya ada karena kurangnya pengetahuan, kepedulian, empati, dan simpati dengan keadaan yang ada pada bangsa dan negaranya sehingga hanya mementingkan kebutuhkan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun mereka melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan haknya, tetapi dengan mengambil hak dan memanipulasi orang lain tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Manusia tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satu dari kewajiban tersebut adalah menjaga dan menghormati hak orang lain.