Teknik Sipil A MKU PKN Genap 2022

Dalam penelitian ini yang bersifat normatif dengan mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maka mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum
Hasil dan pembahasan pembahasannya adalah nilai pada dasarnya memiliki berbagai sifat salah satu sifat nilai yaitu normatif nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan keinginan dan suatu keharusan nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak Pancasila sebagai staat fundamental Norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara

Nama : Sasha Dhia Amara
NPM : 2115011011
Kelas : A
Analisis jurnal

Judul Jurnal “ Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”
parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.
Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Nama : Thalta Atha Salsabilla
NPM : 2115011090
Kelas : A
Analisis Jurnal pertemuan 9

"Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"
Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.
Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Terlihat bahwa kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaita Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Kesimpulannya, demokrasi harus menjadi kesadaran semua lapisan warga Indonesia agar tercipta negara demokratis yang tertata dan makmur.

Nama : Muhammad Agung Wijdan Jalal
NPM : 2115011062
Kelas : A

# Tugas Analisis Jurnal
- Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik LIPI
- Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Nama Penulis : R. Siti Zuhro
- Kata Kunci Jurnal : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan
- Pembahasan Isi Jurnal : Pelaksanaan pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

NAMA: WILY FAHREZA PUTRA
NPM: 2115011072
KELAS: A

Analisis Jurnal
Berdasarkan jurnal tersebut, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Zandra Sadira Prasaya
NPM : 2115011120
Kelas : A

Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019

Nama Penulis : R. Siti Zuhro

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.
Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Nama : Rossyana Yulia Pratiwi
NPM : 2115011041
KELAS : A

ANALISIS JURNAL
Dari jurnal di atas dapat saya simpulkan bahwa Pembangunan
demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman
demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi
demokrasi belum efektif. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan
Laurence Whitehead (1989), konsolidasi
demokrasi merupakan salah satu sarana untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan.

Nama : Risya La Gara
NPM : 2115011001
Kelas : A S1 Teknik Sipil
Analisis jurnal 1

Berdasarkan jurnal yang diberikan mengenai dinamika sosial politik menjelang pemilu bahwa Komunikasi politik secara sengaja atau tidak disengaja sering menjadi pembicaraan atau obrolan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi (aksioma komunikasi), dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Menjelang pemilihan presiden bentuk komunikasi politik dilakukan dalam bentuk retorika, pidato dan penyampaian pesan-pesan politik seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi di Indonesia, dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik. Banyak sekali pidato-pidato dalam bingkai komunikasi politik dari para elite di Indonesia yang memiliki kaitan dengan pemilihan umum.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini men-jadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik.Jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat,karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan pemilu. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalahberkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyeleng-garaan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan legislative. Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa.Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.

Nama: Siti Arditha Ferliandi
NPM:2115011022
Kelas:A

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.

Nama: Fidari Fatma
Npm: 2115011130
kelas: A

analisis jurnal 1
jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.
konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya pemilu partai politik civil society media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. sebagai pilar penting demokrasi pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran keadilan transparansi dan akuntabilitas.

tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial ekonomi politik dan hukum juga kurang memadai. kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi tapi juga stabilitas nasional. apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial menyeruwaknya berita-berita se-nasional.

Nama:Diyas Saputra Pajar
NPM:2115011061
KELAS:A

Pembangunan
demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman
demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi
demokrasi belum efektif. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan
Laurence Whitehead (1989), konsolidasi
demokrasi merupakan salah satu sarana untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan.

Nama: Franciskus James Eloa
NPM: 2115011073
Kelas: A
Analisis Jurnal pertemuan 9

Pada artikel tersebut membahas tentang konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden tahun 2019. Pemilu yang diselenggarakan serentak pada tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersama dengan pemilihan anggota legislatif. Oleh karena itu menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan eksekutif. Perlu diketahui bahwa pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam hal itu, parpol melaksanakan fungsinya sebagai pelaku utama pemilu untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader/calon. Namun ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi tersebut terhambat. Hal ini terlihat pada pemilu 2019 di mana banyak parpol yang gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Masalah lain pada pemilu 2019 yaitu tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Hal tersebut terlihat jelas dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelaan sosial yang cukup tajam. Permasalahan terakhir pada pilpres 2019 yaitu ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu 2019 yang bisa mengakibatkan pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggaraan pemilu, dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi.

Nama : Anang Ma'ruf
NPM : 2115011122
Kelas : A
Analisis Jurnal berjudul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 yang ditulis oleh R. Siti Zuhro

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Nama: Hamdan Julianto Saputra
NPM: 2115011040
Kelas: A
Analisis Jurnal

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Nama : Helen Octariana
Npm : 2115011112

Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan sangat terbatas lalu demokrasi Parlementer (1945-1959) merupakan masa kejayaan Demokrasi di Indonesia namun Demokrasi Parlementer ini gagal karena
1. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
2. Basis sosial ekonomi yang lemah
3. Persamaan kepentingan antara presiden dan kalangan AD
Selanjutnya pada Demokrasi Terpimpin 1959-1965 diwarnai oleh tolak ukur yang kuat antara ketiga kekuatan politik utama yaitu abri, Soekarno, dan PKI
Pada masa orde baru, pada 3 tahun awal didistribusikan kepada kekuatan masyarakat setelah 3 tahun dominan peranan ABRI
Selanjutnya pada masa Reformasi (1998-sekarang) diterapkan Demokrasi pancasila

Nama : Muhammad Majid
NPM : 2115011080
Kelas : A
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan pemilu yang keempat, dan pada pemilu serentak yang pertama yang melangsungkan pemilihan presiden dan legislatif karena hal tersebut lah timbul banyak permasalahan yang terjadi sejak sebelum maupun sesudah pemilu.

 
Masalah yang timbul karena pemilu 2019
politisasi identitas dan sengitnya  , kerusuhan 22  Mei 2019 ,perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum  mampu mengefektifkan dan memaksimalkan  peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,  tata kelola pemilu yang belum mampu  mengakomodasi keragaman masyarakat, dan  kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan  rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Nama: M. Lingga Rakatama
NPM:2115011100
Kelas:A

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.

Nama : Laurenia Adela Sofiana Nawawi
NPM : 2115011081
Kelas : A
Judul : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Analisis Jurnal

Berdasarkan jurnal yang diberikan mengenai dinamika sosial politik menjelang pemilu bahwa Komunikasi politik secara sengaja atau tidak disengaja sering menjadi pembicaraan atau obrolan dalam kehidupan seharihari. Sebab, dalam aktivitas seharihari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi (aksioma komunikasi), dan kadangkadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Menjelang pemilihan presiden bentuk komunikasi politik dilakukan dalam bentuk retorika, pidato dan penyampaian pesanpesan politik seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi di Indonesia, dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik. Banyak sekali pidatopidato dalam bingkai komunikasi politik dari para elite di Indonesia yang memiliki kaitan dengan pemilihan umum.
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hakhak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini menjadi bukti bahwa nilainilai demokrasi masih berjalan dengan baik.Jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat,karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakilwakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada penerapan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara, karena mempengaruhi model untuk melakukan kampanye. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini berkaitan dengan istilah Regeringsdaad, penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga legislatif. Pemilu sering disebut sebagai Partai Demokrat kerakyatan dan mencerminkan partisipasi rakyatnya dalam menentukan arah pemimpin dan pembangunan negara. Namun, perkembangan pemilu Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, dan merupakan pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan secara nasional secara menyeluruh. Tentu perlu perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan negara Indonesia dan situasi politik yang berubah.

Nama : Rahul Rizky Febrial
NPM : 2115011091
Kelas : A

Analisis jurnal

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif

Nama: Yudhi Darmawan
NPM: 2115011102
Kelas: A

Analisis Jurnal

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia
merupakan pemilu pertama dimana pemilihan
presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan
bersamaan
dengan pemilihan anggota legislatif
(pileg).

Pembangunan
demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Sehingga Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum
mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah
pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi
berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.
Pemilihan kepala daerah secara langsung
merupakan terobosan penting yang dimaksudkan
sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening
democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi
kelemahan praktek demokrasi substantif,
khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan
masyarakat lokal.

Pendalaman demokrasi juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan
pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal
(1988), negara dan masyarakat seharusnya saling
bersinergi sehingga bisa saling memperkuat
perannya masing-masing.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. pilpres dan pileg 2019 perlu
disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Annisa Rahmadhany Putri
NPM : 2115011050
Kelas : A
Tugas Analisis Jurnal Pertemuan 9

Judul : Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019

Pembahasan :
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya Pemilu partai politik Civil Society media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi Pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan Pemilu juga masyarakat kan unsur kejujuran keadilan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pedalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial ekonomi politik dan hukum juga kurang memadai kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi tapi juga stabilitas nasional. Beberapa masalah yang muncul Selama tahapan tahapan Pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan Pemilu yang aman dan damai Pemilu 2019 yang kompleks dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Proses pendorongan demokrasi memerlukan peran penting dan terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti Civil Society, elite atau aktor, media massa, dan medsos serta lembaga survei.
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari Pilpres masih mengalami banyak masalah pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu membangun kepercayaan publik.
Terimakasih..

Nama : Yemima Kren Hafud Lumban Gaol
NPM : 2115011052
Kelas : A
Analisis Jurnal
Terlepas dari benar tidaknya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada KPU, satu catatan penting dari penyelenggaran pemilu serentak 2019 adalah banyaknya kasus-kasus pelanggaran dan beberapa indikasi kecurangan membuktikan bahwa PR besar untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas ternyata masih belum tuntas. Selain menorehkan berbagai catatan kritis terkait problem keserentakan dan kerusakan tambahan (collateral damage) yang ditimbulkan, Pemilu 2019 ternyata juga menyisakan persoalan serius terkait integritas pemilu dan masa depan demokrasi di Indonesia. Alih-alih menjadi tonggak konsolidasi demokrasi, pelaksanaan pemilu 2019 justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi juga persoalan integritas pemilu itu sendiri.
Di Indonesia sendiri, diskursus soal pemilu berintegritas ini sebenarnya telah digaungkan sejak dua dekade lalu. Pemilu 1999 bisa dibilang menjadi penanda dari dimulainya era pemilu yang bebas dan adil di Indonesia (setelah pemilu demokratis pertama pada tahun 1955). Namun dalam perkembangannya, diskursus pemilu berintegritas di Indonesia lebih banyak menyoroti tentang penyelenggara pemilu. Ada setidaknya tiga alasan mengapa integritas penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama dalam diskusi pemilu berintegritas di Indonesia. Pertama, karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi. Kedua, semakin kompleksnya teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal. Terakhir, adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

Nama : Benediktus Surya Candra K
NPM : 2115011002

Analisis Jurnal

Konsolidasi tata demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai.

Nama : Ardita Nida Shafana
NPM : 2115011010
 Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap peny Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.elenggara pemilu dan institusi penegak hukum

Nama: Danu rakha prayoga
Npm: 2115011071
kelas: A

analisis jurnal 1
jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.
konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya pemilu partai politik civil society media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. sebagai pilar penting demokrasi pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran keadilan transparansi dan akuntabilitas.

tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial ekonomi politik dan hukum juga kurang memadai. kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi tapi juga stabilitas nasional. apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial menyeruwaknya berita-berita se-nasional.

Nama : Ahmat Renzen Hardowo
NPM : 2115011023
Kelas : A

analisis jurnal

Judul Jurnal “ Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden.
Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
Pemilu dan Kegagalan Parpol
Tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu.
Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi identitas (SARA).
Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan calon tertentu/petahana dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi.
Dalam pelaksanaan Pemilu, nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA : M. IDHAM SYAIFILA
NPM : 2115011020
KELAS : A

ANALISIS JURNAL

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan
demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman
demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi
demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum
mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah
pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu.
Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres
karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Nama : ismi aqilah ramadhan
NPM : 2155011012
Kelas : A

Berdasarkan jurnal yang diberikan mengenai dinamika sosial politik menjelang pemilu bahwa Komunikasi politik secara sengaja atau tidak disengaja sering menjadi pembicaraan atau obrolan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi (aksioma komunikasi), dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen.

Nama : Citra Maharani Putri
NPM : 2115011021
Kelas : A
Analisis Jurnal

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden presiden 2019. Parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitas kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Terlihat bahwa kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Kesimpulannya, demokrasi harus menjadi kesadaran semua lapisan warga Indonesia agar tercipta negara demokratis yang tertata dan makmur.

Nama: Adinda Damaris
NPM: 2115011012
Kelas: A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

NAMA : Muhammad Mifdhal Arraafi
NPM : 2115011111
KELAS : A
Pada artikel tadi membahas mengenai konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden tahun 2019. Pemilu yang diselenggarakan serentak dalam tahun 2019 pada Indonesia adalah pemilu pertama pada mana pemilihan presiden & wakil presiden dilaksanakan beserta menggunakan pemilihan anggota legislatif. Oleh karenanya menarik buat melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019. Sebagai pilar primer demokrasi, pemilu adalah wahana & momentum terbaik bagi warga buat menyalurkan aspirasi politiknya, menentukan wakil-wakil terbaiknya pada forum legislatif & eksekutif. Perlu diketahui bahwa pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin berdasarkan pilpres masih mengalami poly masalah. Pemilu serentak 2019 tidak tanggal berdasarkan informasi politisasi bukti diri & kepercayaan . Fenomena politisasi bukti diri & kepercayaan jua diwarnai menggunakan berebut bunyi muslim. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, akan tetapi jua adalah penilaian terhadap pemerintah & proses buat menaikkan kualitas demokrasi yang sehat & bermartabat. Dalam hal itu, parpol melaksanakan kegunaannya menjadi pelaku primer pemilu buat bisa melaksanakan kegunaannya menjadi penyedia kader/calon. Tetapi saat fungsi parpol nir maksimal, proses konsolidasi tadi terhambat. Hal ini terlihat dalam pemilu 2019 pada mana poly parpol yang gagal pada proses kaderisasi. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan maraknya partai yang menentukan mencalonkan kalangan selebritis menjadi caleg. Masalah lain dalam pemilu 2019 yaitu sepertinya nir seluruh pihak menyadari pentingnya nilai budaya sendiri menjadi perisai ketahanan sosial bangsa pada mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, & Bhinneka Tunggal Ika) berakar berdasarkan falsafah & sejarah hayati bangsa. Hal tadi terlihat kentara pada pilpres 2019 pada mana rakyat cenderung mengalami pembelaan sosial yang relatif tajam. Perseteruan terakhir dalam pilpres 2019 yaitu ketidaknetralan birokrasi pada pemilu 2019 yang mampu menyebabkan dalam lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggaraan pemilu, & hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menerangkan adanya tarikan politik, khususnya, berdasarkan penguasa terhadap birokrasi.

Nama : Erlangga Panca Arta
NPM : 2115011060
Kelas : A

ANALISIS JURNAL

Pada jurnal tersebut membahas tentang Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”
demokrasi dapat diartikan sbagai musyawarah dan di pertegas seperti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Para politikus melalui para elitenya terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung jauh dari dengan nilai-nilai demokrasi, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat.
Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Sekian terimakasih

Nama:Muhammad Rizky Raihan
Npm:2115011042
Kelas:A
Analisis jurnal

Demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Varizki Andika
NPM : 2155011011
Kelas : A

Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019

Nama Penulis : R. Siti Zuhro

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.
Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.