Etika Administrasi Publik Reguler B 2021

Yayin Khosyatin/ 1916041008

1. Patrimonialisme: istilah yang dibuat oleh max weber untuk menjelaskan negara-negara yang dimana seorang penguasa mengatur kekayaan dan kekuasaan negara berdasar pada kewenangan tradisional. Jadi budaya patrimonial adalah budaya dimana pemimpin menjalankan kekuasaan berdasarkan arahan atau masukan dari orang-orang terdekatnya (keluarga, etnis, suku, saudara lama, dll).
2. Karena di negara berkembang masih melekat ajaran-ajaran lama dan turun temurun masih dilestarikan padahal tidak semua yang diajarkan pada masa itu baik digunakan pada masa sekarang sehingga hal-hal seperti budaya patrimonial masih melekat pada jalannya kekuasaan negara berkembang.

Nama : Egi Yunitassari
NPM   : 1916041022

1. Budaya patrimonial merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala patrimonial ini tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Demikianlah birokrasi Indonesia walaupun secara struktural telah diadakan perubahan-perubahan dalam rangka menuju birokrasi yang bertipe legal rasional namun secara kultural nilai-nilai birokrasi tradisional masih tetap eksis mewarnai birokrasi pemerintahan dalam berbagai ekspresi yang baru.

2. Praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial karena pada negara-negara sedang berkembang ini masih berada pada tahap masyarakat prismatik atau prismatic society. Masyarakat yang demikian memiliki karakter tradisional sekaligus modern. Administrasi Negara dalam masyarakat prismatik memang telah memiliki struktur modern berikut prosedur dan norma aturan formal. Namun, struktur modern dengan prosedur dan norma aturan formal terkalahkan oleh kuatnya nilai tradisional yang berasal dari relasi informal antar kelompok di tengah masyarakat. Kondisi ini mengarah pada kaburnya batas kepentingan pribadi dan kepentingan publik sehingga, memicu timbulnya berbagai ketidakadilan layanan dan penyimpangan kekuasaan dalam praktek penyelenggaraan negara. Hal inilah yang membuat negara-negara sedang berkembang masih kental dengan budaya patrimonial.

Nabila/1916041006

1. Budaya birokrasi patrimonial merupakan gejala budaya yang sulit dipisahkan dari birokrasi Indonesia. Ini adalah hasil dari proses sejarah, tradisi, dari era kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial terlihat pada munculnya kelompok-kelompok di masyarakat yang turut menentukan rekrutmen jabatan birokrasi. Promosi jabatan lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti teman lama, ikatan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan kesamaan keanggotaan politik

2. Budaya patrimonial masih berkembang di negara berkembang karena akibat dari masih kuatnya hegemoni dan dominasi dari pemerintahan kolonial yang berkuasa, yang imbasnya
pemerintahan pribumi sebagai bawahan-klien, harus sepenuhnya
mengikuti pada penjajah sebagai atasan-patron. Tradisi semacam
inilah yang selanjutnya berkembang hingga mencapai puncaknya pada
masa Orde Baru, dan terus berlanjut hingga sekarang, karena kurangnya
upaya untuk melakukan pemutusan.
Selain pengaruh dari sistem birokrasi patrimonial, kekuasaan
absolut birokrasi juga semakin berkembang karena konsepsi negara
modern yang mempunyai kapasitas untuk memonitor ekonomi
rakyatnya dan kemampuannya untuk menyediakan pelayanan publik.

Atha Salsabila Syafi'i/ 1916041062/ Reguler B

1. Budaya patrimonialisme merupakan istilah yang digagas oleh max weber untuk menjelaskan negara-negara yang dimana seorang penguasa mengatur kekayaan dan kekuasaan berdasar pada kewenangan tradisional, dan sangatlah patnerlistik.

2. Hal tersebut terjadi karena adanya warisan landasan berfikir, struktur dan budaya politik yang menyimpang yang menyebabkan munculnya budaya patrimonial. Budaya patrimonial masih kental di negara berkembang karena masih kurangnya upaya untuk mengubah sistem birokrasi patrimonial menjadi sistem birokrasi rasional di negara berkembang.

Tria Permatasari/1916041036
1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala yang muncul terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.
2. Karena budaya patrimonial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika sosial masyarakat di negara-negara berkembang. Dominasi sistem kebudayaan yang demikian telah membentuk solidaritas sosial yang cukup kuat, meskipun termasuk kedalam hal-hal yang dianggap melanggar hukum.

Elvina Ayu Andini / 1916041042 / Reg B

1)Patrimonial adalah jabatan dan susunan birokrasi yang didasarkan pada hubungan personal atau pribadi. Selain itu patrimonialisme merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh kekuasaan mengalir langsung dari pemimpinnya. Patrimonial hakikatnya adalah lawan dari demokrasi.

2) Praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial karena munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial sehingga mengakar dan menjadi warisan dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya buruk karena budaya patrimionial ini terutama di negara negara berkembang, menunjukkan perilaku dan mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagai aparat yang harus melayani publik.

Cintania Ade Rahmayani/1916041040

1. Budaya patrimonial merupakan suatu budaya birokrasi yang masih cenderung terdapat didalam pelaksanaan birokrasi di Indonesia, ciri ciri dalam budaya patrimonial ini yaitu (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

2. Hal ini dikarenakan birokrasi di negara negara berkembang, seperti Indonesia masih terdapat nilai nilai tradisional dengan birokrasi gaya kolonial yang sulit untuk dihilangkan. Birokrasi masih lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang tidak efisien serta membesarnya struktur organisasi juga membuat birokrasi semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Aidila Fitria / 1916041020
1. Budaya Patrimonialisme adalah unsur yang buruk terhadap perpolitikan di Indonesia. Budaya birokrasi patrimonial yaitu :
a. Para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi;
b. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan;
c. Para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan
d. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik
2. Karena budaya patrimonial telah menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat di negara berkembang. Praktek birokrasi di negara berkembang masih kental dengan budaya patrimonial dimana masyarakatnya memiliki karakter tradisional dan juga karakter modern.

Faradilla/1916041032/Reg B

1. Budaya patrimonial merupakan suatu budaya yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. di Indonesia, patrimonial dianggap lahir dari sistem kerajaan dan masyarakat tradisional dahulu yang tidak membedakan antara kekayaan pribadi (milik kerajaan) dan kekayaan umum (milik negara). Kaitannya dengan keluarga, budaya ini identik dengan sifat kekerabatannya yang kental sehingga mampu memberikan kesempatan pada seluruh keluarga yang berkuasa untuk turut mendapatkan kekuasaan.
Dalam dunia birokrasi, budaya patrimonial justru menjadikannya sebagai peluang dan cikal bakal berbagai penyimpangan terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini erat kaitannya dengan patrimonial yang secara leluasa menjadikan kekuasaan sebagai sebuah sarana menguntungkan. Adapun beberapa gejala budaya patrimonial adalah :
1. Para pejabat merupakan hasil dari penyaringan dengan kriteria pribadi
2. Jabatan adalah sumber kejayaan dan keuntungan
3. Para pejabat memiliki kontrol pada fungsi politik maupun administrasi
4. Tindakan tindakan yang dilakukan diarahkan pada hubungan pribadi dan politik

2. Budaya patrimonial masih kental mewarnai praktik birokrasi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia karena adanya kelanjutan (warisan) dari sistem nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang pada waktu yang lama sehingga melekat dalam budaya, pola pikir, dan struktur norma masyarakat. Melekatnya budaya patrimonial ditengah tengah upaya negara berkembang menumbuhkan birokrasi modern dilatarbelakangi oleh birokrasi kolonial yang secara nilai belum terpisahkan dari budaya masyarakat berkembang. Birokrasi kolonial dapat terjadi di negara negara berkembang sebagai dampak dari fakta sejarah yang menjadikan negara berkembang (kala itu negara jajahan) diorientasikan sebagai sarana pemenuhan kepentingan penguasa. Misalnya tentang pejabat yang harus dilayani dan bukan melayani, ini erat kaitannya dengan sistem nilai terdahulu yang menjadikan raja sebagai pusat penguasa yang senantiasa harus diperhatikan dan diberikan pelayanan sebaik baiknya. Atau fenomena menjadikan kekuasaan untuk memperkaya pribadi beserta keluarganya. Inilah yang kemudian menjadikan praktik baik dan modern birokrasi di negara berkembang seringkali menemui penyimpangan bahkan kegagalan sehingga diperlukan sebuah reformasi yang membenahinya.

Arif Rahman Hakim/1916041028
1. Budaya Patrimonial ialah salah satu bentuk kepemimpinan diktator dan authoritarian dimana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi dan juga pemimpin negara tersebut memposisikan dirinya diatas hukum serta hanya memilih kerabat-kerabatnya saja untuk dapat mengisi kekuasaan-kekuasaan yang ada
2. apabila melihat dari sisi birokrasi di negara-negara maju mereka sudah menganut sistem yang dapat dibilang sudah ketat dan juga pemikiran rerata individunya sudah lebih maju serta pengalaman dalam pemerintahan juga lebih lama. sedangkan dinegara-negara berkembang cenderung pemerintahannya masih baru dan untuk sistemnya belum sebagus di negara-negara berkembang sehingga karena ada kelonggaran sistem budaya patrimonial dapat masuk kedalamnya.

Nanda Qusyaery / 1916041044

Budaya patromonial merupakan gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Budaya patromonial merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer.

Budaya patromonial di negara-negara berkembang sulit untuk dipisahkan karena masih kentalnya nilai-nilai yang dipegang. Seperti jabatab yang ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Sehingga nilai-nilai birokrasi tradisional masih terlihat meskipun sudah dilakukannya perubahan dalam birokrasi

Puji Ayu Lestari/1916041002
1. budaya patrimonial merupakan budaya yang dicirikan dimana para pejabat akan disaring berdasarkan kriteria pribadi, jabatan menjadi peluang mendapatkan kekayaan dan keuntungan, pejabat mengontrol fungsi politik dan administrasi, serta menjalankan tindakan berdasarkan hubungan pribadi dan politik

2. sulit untuk menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi budaya dalam suatu organisasi. Tindakan patrimonial sudah tumbuh dalam masyarakat. Dan nilai-nilai tradisional masih melekat dalam masyarakat. Nilai yang tumbuh dan berkembang itu menjadi budaya dalam masyarakat, sehingga ketika praktik briokrasi masuk, budaya yang sudah melekat masih terasa dan sulit dihilangkan. selain itu juga kurangnya upaya untuk menghilangkan mindset budaya patrimonial oleh para aparat dalam menjalankan birokrasi.

Faradipa/1916041024

- patrimonial adalah budaya yang mengacu pada kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki seseorang untuk mengatur seseorang atau kelompok. Dalam hal ini maka budaya patrimonial masih bersifat tradisional karena perintah berasal dari pemimpin yang ditujukan langsung kepada bawahan yang sangat hierarki, dan bersifat paternalistik.

-dikarenakan budaya patrimonial budaya yang sangat di gunakan oleh negara-negara yang masih menggunakan adat antara orang kaya dan orang miskin, jadi budaya patrimonial ini budaya yang tradisional dan yang sering menggunakan budaya dikarenakan faktor ekonomi, faktor sangat banyak nya manusia di dalam negara tersebut

Risandi Koswara/1916041038

1. Apakah yang dimaksud budaya patrimonial?
Yang dimaksud dengan budaya patrimonial yaitu suatu pola perilaku dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan bernegara,penyelenggaraan administrasi negara,politik pemerintahan,hukum,norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

2. Mengapa Birokrasi ketika di transpalantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek dari birokrasi negara berkembang masih diwarnai budaya patrimonial? Hal tersebut dikarenakan budaya patrimonial masih sangat kental di negara berkembang, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya upaya dalam hal mengganti sistem birokrasi patrimonial menjadi sistem birokrasi rasional di negara yang sedang berkembang. selain itu struktur modern dengan prosedur dan norma aturan formal telah terkalahkan oleh kuatnya nilai tradisional di tengah masyarakat.

Nur Aini Fadilah/1916041066/Reg B

1. Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan otoriter, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin (aturan pribadi).
2. Karena pada negara berkembang masih cenderung menerapkan prinsip-prinsip saat negara berkembang tersebut dijajah. Sehingga saat ingin mengadaptasi yang ada pada negara majau, maka munculah budaya patrimonial.

Zahratus Syaifara/1916041052

1. Budaya patrimonial adalah gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas.

2. Hal tersebut terjadi dikarenakan negara berkembang masyarakatnya cenderung belum mengarah pada hal yg modern misalnya indonesia yang masih menjunjung tinggi tradisi yang ada dimana praktek birokrasi yang sering terjadi ialah lebih mengutamakan kawan lama,kesamaan etnis ,hubungan darah dsb. Hal ini dapat menjadi penghambat sistem birokrasi yang berkualitas di indonesia

Topan Sanjaya/1916041046

Patrimonialisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh kekuasaan mengalir langsung dari pemimpinnya. Dalam arti sempit, semua bentuk kekuasaan yang anti tesis dari demokrasi termasuk ke dalam sistem patrimonial. Budaya patrimonial termasuk primordial feodal, sistem kasta dalam masyarakat, aturan-aturan adat yang membatasi kebebasan, organisasi-organisasi “anarkis” (yang memframe diri atas nama etnis, agama, budaya) untuk mempertahankan previllage, dalam sistem yang lebih umum seperti sistem pemerintahan monarkhi, oligarkhi, autokrasi, kaisar, kilafah dan lain sebagainya, yang berlawanan dengan demokrasi.

Meskipun penerapan organisasi modern seperti birokrasi akan tetapi sumber daya manusia nya belum memumpuni maka suatu organisasi tersebut akan tidak berjalan dengan efektif. Negara berkembang masih kental dengan budaya patrimonial sehingga bertolak belakang dengan birokrasi modern yang mengedepankan Zaken kabinet sehingga budaya tersebut menghalangi proses organisasi modern seperti birokrasi

1. Budaya partimonial sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya.Seringkali menggunakan kekerasan gunamempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern.

Unsur - unsur budaya patrimonialisme :
- Unsur klientisme Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi modern, pusat loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam klientisme, loyalitas ada pada pribadi penguasa.

- Unsur kaburnya wilayah publik , Dalam birokrasi modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik. Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya mesti transparan. Sedangkan dalam pemerintah patrimonial, batas wilayah publik dan pribadi dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang seharusnya berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi, tanpa keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban.

- Unsur kultur Nonrasional,
Birokrasi modern berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi dan validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan corak pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional, dalam segala bentuk mistisisme ataupun kultus individual. Dalam birokrasi modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot mistik yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan supernatural tertentu, atau keturunan sebuah dinasti atau moyang yang mahasakti atau kaliber seorang wali. Dengan mistisisme itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi lebih dalam. Bahkan, informasi yang menjadi landasan kebijakan publiknya sebagian dianggap turun dari kahyangan, yang tak dapat diverifikasi di dunia nyata.

2. Negara-negara berkembang kebanyakan menganut sistem politik demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan mengutamakan pelaksanaan;kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik serta sipil. sedangkan birokrasi merupakan organisasi modern yang berasal dari negara-negara maju berpaham liberal. ketika birokrasi dipraktikan di indonesia, sistem yang digunakan masih demokrasi hanya saja secara prosedural dimana kekuasaan berlangsung dan dipertahankan melalui cara dan pola tertentu sebagai alat dan tujuan untuk kepentingan kelompok atau individu. harusnya pemimpin itu dipilih oleh rakyat secara partisipasi akan tetap di pemerintahan sekarang kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetian para ellit politik. intinya budaya patrimonialisme adalah unsur yang buruk terhadap negara demokrasi seperti indonesia yang rentan akan praktik nepotisme dan kolusi segelintir golongan.

Indri Safitri / 1916041026

1. Budaya politik patrimonial yaitu merupakan budaya politik yang berorientasi pada kekuasaan dan juga kekayaan. Dimana budaya ini yaitu merupakan hasil dari adanya sejarah, tradisi sehingga secara cultural nilai-nilai birokrasi tradisional masih melekat. Pada budaya politik patrimonial ini, kekayaan dan juga kekuasaan diatur oleh penguasa berdasarkan kewenangan tradisional sehingga terkesan sangat patnerlistik. Selain itu, dengan adanya kekuasaan yang dimiliki, mereka membuat adanya batasan sehingga kebebasan untuk semua orang hanya bersifat semu.

2. Hal ini disebabkan karena pada Negara berkembang nilai-nilai birokrasi tradisional masih sangat melekat dan sulit untuk ditinggalkan, sehingga nilai-nilai tersebut akan selalu melekat pada sistem politik birokrasi pada Negara berkembang yang kemungkinannya akan sangat sulit untuk dihilangkan.

Sinta Cempaka 1916041050

1. Budaya patrimonal merupakan budaya dimana kekayaan dan kekuasaan negara nya diatur dalam sistem tradisional, yaitu berdasarkan dari saran dari orang - orang sekitarnya.
2.Praktek birokrasi masih kental degan budaya patrimonal karena negara negara berkembang tidak meninggalkan cara - cara tradisionalnya, meskipun sudah tidak relevan lagi diterapkan pada saat ini, karena mereka menganggap hal tersebut adalah warisan yang harus dinaga sehingga masih amat kental dianut.

Mutiara Rahma Wulandari / 1916041068

1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.

2. Budaya patrimonial masih kental di negara-negara kembang karena belum mampu meninggalkan cara tradisional dalam menjalankan pemerintahannya hal tersebut terjadi karena adanya warisan turun temurun yang dianut dalam landasan berfikir, struktur dan budaya politik yang menyimpang sehingga menyebabkan munculnya budaya patrimonial.

Nama : Diva Ayu Wandari
NPM : 1916041034

1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala yang muncul terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Budaya ini hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial sebagai berikut :
-para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi
-jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan
-para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi
-setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

2. Hal ini didasarkan dengan kondisi budaya patrimonial yang teah melekat di lingkup negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Seperti contoh lain yaitu semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi keatas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat. dari contoh-contoh berikut membuktikan masih kentalnya buda patrimonial di Indonesia yang pada akhirnya sangat menggangu atau menghambat dalam proses berjalannya suatu birokrasi.