Nama: Hendra Winata
Npm: 1916041047
Kelas: Reguler A
1. Budaya Patrimonial adalah bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir langsung dari pemimpin. Tidak ada perbedaan antara domain publik dan privat. Inti dari patrimonialisme terdiri dari gagasan bahwa seluruh otoritas pemerintah, dan hak-hak ekonomi yang terkait dengannya, cenderung diperlakukan sebagai keuntungan ekonomi yang diambil alih secara pribadi (Medard, 1996).
Rezim ini otokratis atau oligarkis dan mengecualikan kelas bawah, menengah dan atas dari kekuasaan. Para pemimpin negara-negara ini biasanya menikmati kekuatan pribadi yang absolut. Biasanya, tentara negara-negara ini setia kepada pemimpinnya, bukan negaranya.
2. Seperti dikemukakan Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah (patron-client).
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula, hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan Warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkunganyang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup yang telah terjadi.
Npm: 1916041047
Kelas: Reguler A
1. Budaya Patrimonial adalah bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir langsung dari pemimpin. Tidak ada perbedaan antara domain publik dan privat. Inti dari patrimonialisme terdiri dari gagasan bahwa seluruh otoritas pemerintah, dan hak-hak ekonomi yang terkait dengannya, cenderung diperlakukan sebagai keuntungan ekonomi yang diambil alih secara pribadi (Medard, 1996).
Rezim ini otokratis atau oligarkis dan mengecualikan kelas bawah, menengah dan atas dari kekuasaan. Para pemimpin negara-negara ini biasanya menikmati kekuatan pribadi yang absolut. Biasanya, tentara negara-negara ini setia kepada pemimpinnya, bukan negaranya.
2. Seperti dikemukakan Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah (patron-client).
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula, hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan Warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkunganyang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup yang telah terjadi.