Etika Administrasi Publik Reguler A 2021

Nama: Julia Wulandari
NPM: 1916041029
Kelas: Reguler A

1. Budaya birokrasi patrimonial merupakan indikasi sebuah gejala budaya yang bersumber dari hasil proses sejarah maupun tradisi yang berkembang dan diimplementasikan pada zaman kerajaan dengan sistem tradisional serta pada saat adanya intervensi dari kekuasaan kolonial. Berdasarkan pengertian Weber mengenai hal ini, implikasi budaya birokrasi patrimonial yang tampak adalah jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki cenderung didasarkan pada hubungan yang bersifat personal dan biasanya pertanggungjawaban tugas maupun kinerja terfokus pada hubungan pemimpin-anggota.

2. Praktik birokrasi pada negara berkembang yang ada saat ini, dapat dikatakan rata-rata merupakan hasil dari terusan atau lanjutan dari birokrasi yang telah dibangun dari masa lampau serta dari negara modern yang pernah melakukan penjajahan. Awal mulanya birokrasi yang ada masih bersifat tradisional dengan sistem kerajaan, melalui interaksi dari bangsa lain akhirnya membawa pengaruh adanya birokrasi modern ke dalam sistem briokrasi negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya social cultural akibat dari interaksi dengan negara lain, dimana negara berkembang hidup dalam sistem feodal dan monarki dalam jangka waktu yang lama. Sehingga implementasi birokrasi pada negara berkembang cenderung menampakan karakter birokrasi yang berbeda-beda, negara-negara berkembang berusaha meninggalkan sistem tradiosional namun belum sepenuhnya menerapkan birokrasi modern. Dengan demikian praktik birokrasi modern pada negara berkembang belum sesuai dengan yang di idealkan, masih ada gap antara harapan dengan kenyataan.

Nama : Hikmah Nazipah
NPM : 1916041001
Kelas : Reguler A
=======================================
1. Apakah yang dimaksud budaya patrimonial?
Jawab: Budaya patrimonial adalah hasil pemikiran-pemikiran familier berupa sikap perilaku yang menjadi tradisi dalam penempatan kedudukan pada struktur profesi tertentu dengan mengutamakan nilai personal kedekatan seseorang pada perekrutan posisi dan peran.

2. Birokrasi sejatinya adalah organisasi modern yang muncul dari pengalaman bernegara di negara-negara maju. Mengapa ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial?
Jawab: Karena transpalantasi birokrasi negara maju tidak sama kedudukannya jika keseluruhan nilai-nilai birokrasi negara maju diterapkan pada negara berkembang. Terdapat banyak perbedaan baik itu dalam proses perancangan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi keberlangsungan birokrasi. Negara sedang berkembang cenderung diwarnai budaya patrimonial misalnya saja Indonesia karena sejatinya praktik pemerintahan yang berjalan sebelumnya adalah kerajaan, dengan sistem penempatan jabatan dengan asas patrimonial (familier) sedangkan praktik birokrasi sendiri yang dianut bangsa-bangsa maju adalah demokrasi dimana kompetensi dan profesionalitas kerja menjadi standar utama keberlangsugan birokrasi. Oleh karena itu negara yang sedang berkembang dan melakukan perubahan tersebut memerlukan adaptasi dari budaya birokrasi mereka yang lama menuju birokrasi modern yang diwarnai oleh nilai-nilai patrimonial kerajaan, secara struktur mereka sudah menerapkan birokrasi modern namun secara sistem nilai-nilai lama masih dipegang kuat.

Nama : Veronika Frisda Anintya
Npm : 1916041005
Kelas : Reguler A

1. "Budaya Patrimonial” adalah budaya yang berorientasi kekuasaan dan kekayaan (power and wealth). Max Weber menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan negara-negara yang dimana seorang penguasa mengatur kekayaan dan kekuasaan berdasar pada kewenangan tradisional, dan sangatlah patnerlistik. dengan kekuasan dan modal mereka membuat batasan untuk orang lain sehingga dapat menyelamatkan dirinya dan kelompoknya, sehingga kebebasan untuk semua orang hanya bersifat semu. Patrimonial juga bermakna pemisahan antara orang-orang kaya terdidik yang melek politik dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya sistem politik. Sehingga kesannya bahwa kekuasaan hanya untuk kaum bangsawan dan mempunyai kekayaan.

2. Praktik birokrasi ketika diterapkan dinegara-negara berkembang masih diwarnai oleh budaya patrimonial karena dinegara berkembang belum mampu meninggalkan cara tradisional dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya Budaya birokrasi patrimonial di Indonesia. Budaya patrimonial suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Budaya patrimonial merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.

Nama: Amelia Tasyah
NPM: 1916041003
Kelas: Reguler A

1. Apakah yang dimaksud budaya patrimonial?
Jawab: Budaya patrimonial merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya. Seringkali menggunakan kekerasan guna mempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern. Budaya birokrasi patrimonial yaitu : (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

2. Birokrasi sejatinya adalah organisasi modern yang muncul dari pengalaman bernegara di negara-negara maju. Mengapa ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial?
Jawab: Osborne dan Plastrik (1997) dalam (Saddam : 2011) mengemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju. Realitas empirik tersebut berlaku pula bagi birokrasi pemerintah, dimana kondisi birokrasi di negara-negara berkembang saat ini sama dengan kondisi birokrasi yang dihadapi oleh para reformis di negara-negara maju pada sepuluh dekade yang lalu. Persoalan birokrasi di negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu budaya patrimonial masih sulit untuk dihilangkan di negara berkembang.

NAMA : FETRI SYA AGATA
NPM : 1916041057
KELAS : REGULER A

1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. 

2. Terdapat banyak perbedaan antara tata laksana di negara maju dan negara berkembang yang semakin mempersulit pengimpelementasian dari penerapan dinegara maju. Sebagai contoh praktik birokrasi dinegara berkembang cenderung diwarnai oleh budaya patrimonial karena negara berkembang masih terlalu bergantung pada metode lama. Yang mana jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Sementara dinegara maju posisi atau jabatan di institusi manapun diperoleh dengan cara yang sehat. Mereka dipilih berdasarkan pendidikan dan kemampuan atas posisi tersebut. Semua jabatan murni didapatkan atas kemampuan dari orang yang bersangkutan.

1. Budaya Patrimornial
Budaya Patrimornial adalah suatu sistem budaya birokrasi antara jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan 'bapak-anak buah' (patron-client) yang sifatnya sangat pribadi dan khas.

2. Di negara berkembang masih kental dengan diwarnai dengan budaya patrimornial dapat dijelaskan dengan tiga teori sebagai berikut.

a. Post Colonial State oleh Hamza Alavi
Birokrasi yang ada sekarang adalah kelanjutan dari birokrasi lama. Dampak kekuasaan kolonial tidaklah hilang meskipun sudah merdeka dan melewati dekolonialisasi. Ia meyakini bahwa dalam rezim negara pascakolonial diisi dengan kontestasi ideologi maupun rivalitas antarelite maupun masyarakat. Artinya, negara merupakan arena bagi adanya dua aktor tersebut untuk berebut menjadi aktor berpengaruh. Masyarakat sendiri dalam tatanan struktur negara pascakolonial adalah masyarakat bebas karena belum adanya tatanan baru sebelum perundangan negara baru diberlakukan. Adanya hubungan antara elite dan masyarakat yang renggang menunjukkan adanya fragmentasi kelas dalam negara pascakolonial seperti halnya kelas birokrasi, kelas borjuasi, maupun kelas masyarakat.

b. Prismatic Society oleh Fred Rigg
Konsep masyarakat model prismatik digambarkan sebagai masyarakat yang dalam perkembangannya berada di antara dua kutub ekstrim dalam suatu kontinum masyarakat tradisional atau terpusat dan masyarakat modern atau terpencar, bentuk maysarakat ini terdapat di negara-negara berkembang atau disebut sebagai masyarakat peralihan (transisi) dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Masyarakat transisi yang berada di antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, masyarakat dengan heterogenitasnya yang tinggi, menyangkut keragaman agama beserta aliran-alirannya, partai politik, organisasi massa, kelompok-kelompok dalam strata ekonomi, status sosial, ragam etnis dan budaya, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

c. Historical Continuity oleh Ruth McVey
Perkembangan birokrasi dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari faktor historis (sejarah). Apa yang dicapai birokrasi sekarang ini merupakan perjalanan sejarah yang panjang, walaupun sejarah tidak pernah berulang kembali, namun dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah akan diperoleh perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Sejarah pun akan membantu perspektif masa depan, apa saja yang telah dilakukan oleh administrasi publik dapat terungkap melalui sejarah, sehingga dapat dilacak jejak birokrasi yang dilakukan oleh administrasi publik, mulai zaman kerajaan yang masyarakatnya masih sangat sederhana, masa kolonial sampai dengan setelahnya yang masyarakatnya yang lebih relatif modern.

Nama : M. Alif Listiansyah
Npm : 1916041053
Kelas : Reguler A

1. "Budaya Patrimonial” adalah budaya yang berorientasi kekuasaan dan kekayaan, Max Weber menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan negara-negara yang dimana seorang penguasa mengatur kekayaan dan kekuasaan berdasarkan kewenangan tradisional, dan sangatlah patnerlistik. dengan kekuasan dan modal mereka membuat batasan untuk orang lain sehingga dapat menyelamatkan dirinya dan kelompoknya, sehingga kebebasan untuk semua orang hanya bersifat semu. Patrimonial juga bermakna pemisahan antara orang-orang kaya terdidik yang melek politik dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya sistem politik.

2. Karena transpalantasi birokrasi negara maju tidak memilik kedudukan yang sama jika di bandingkan dengan nilai-nilai birokrasi di negara maju. Melihat dari masalah birokrasi di negara berkembang, seperti kita tidak bisa menutup mata dengan budaya KKN dari masa lalu yang menyebabkan mudah nya para birokrat nakal untuk korupsi, dan dengan mudah nya mengambil massa demi kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di negara negara berkembang.

1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.

2. Terdapat banyak perbedaan antara tata laksana di negara maju dan negara berkembang yang semakin mempersulit pengimpelementasian dari penerapan dinegara maju. Sebagai contoh praktik birokrasi dinegara berkembang cenderung diwarnai oleh budaya patrimonial karena negara berkembang masih terlalu bergantung pada metode lama. Yang mana jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Sementara dinegara maju posisi atau jabatan di institusi manapun diperoleh dengan cara yang sehat. Mereka dipilih berdasarkan pendidikan dan kemampuan atas posisi tersebut. Semua jabatan murni didapatkan atas kemampuan dari orang yang bersangkutan.

Nama : Septiya
NPM : 1916041025

1. Budaya birokrasi patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi.

2. Birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Demikianlah birokrasi Indonesia walaupun secara struktural telah diadakan perubahan-perubahan dalam rangka menuju birokrasi yang bertipe legal rasional namun secara cultural nilai-nilai birokrasi tradisional masih tetap eksis mewarnai birokrasi pemerintahan dalam berbagai ekspresi yang baru

Nama : Ratna Atika S.
NPM : 1916041051
Kelas : Reg A
1. Budaya patrimonial adalah istilah yang mengacu pada sistem regenerasi yang mengutamakan ikatan genealogis atau pewarisan dengan menunjuk langsung. Penunjukkan ini akan berdasarkan kepada hubungan darah langsung maupun kekerabatan. Biasanya, budaya ini berkembang dalam tradisi kerajaan untuk menjaga garis keturunan.
2. Negara berkembang, termasuk Indonesia belum mampu meninggalkan cara tradisional dengan mewariskan kekuasaan berdasarkan kekerabatan di karenakan adanya budaya sejak dahulu yang telah erat adanya. Budaya Patrimonial adalah suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Hal ini menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai pemegang kunci dalam proses tunjuk – menunjuk. Sedangkan di negara yang maju, asas profesionalisme telah di anut dan melekat pada para pemangku kepentingan di sana. Hal ini lah yang kemudian menjadi standar baru yang juga hendak di terapkan di negara berkembang meskipun dalam implementasinya, nilai kekerabatan masih banyak di pegang.

Nama: Senja Rantika
NPM: 1916041007

1. Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang memiliki arti hak milik. Arti patrimonialisme cenderung mengarah kepada hak milik yang dimiliki raja dalam memimpin daerahnya, sehingga semua warga dibawahnya harus tunduk dan patuh terhadap keputusan raja. Budaya partimonial merujuk pada pemerintahan trandisional. Dalam sistem pemerintahan saat ini, budaya patrimonialisme merujuk kepada bentuk kepemimpinan yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak pemimpin negara (personal rule). Patrimonialisme identik dengan tipe kepemimpinan authoritarian dan diktator.

2. Menurut Fred Rigg, negara-negara berkembang atau sering dikenal dengan negara dunia ketika merupakan mauarakat prismatic society. Prismatic society merupakan posisi masyarakat yang berada ditengah-tengah proses transisi. Dalam hal ini birokrasi modern sudah dipraktikan dalam pemerintahan, namun belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Pelaksanaan nilai-nilai birokrasi modern di dunia ketiga dipengaruhi oleh kultur birokrasi tradisional. Pendapat tersebut didukung oleh Hamzah Alevi yang menyatakan teori “post colonial state” yaitu merupakan sistem politik yanga da di negara dunia ketiga merupakan sistem politik warisan pemerintah kolonial. Artinya, bentuk pemerintahan masih didominasi oleh budaya patrimonial dimana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengeksploitasi sumber daya di negara yang dipimpinnya. Salah satu bentuk pengadopsian budaya birokrasi modern adalah adanya pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif san eksekutif pada negara berkembang. Namun, karena kentalnya budaya patrimonial menyebabkan fungsi ketiga lembaga tersebut tidak optimal. Alhasil belum dapat menghasilkan nilai-nilai birokrasi ideal.

Nama : Srei Nur Astuti
NPM : 1916041021
Kelas : Reguler A

1. Budaya patrimonial merupakan budaya yang bersumber dari proses sejarah atau tradisi yang berkembang. Max weber menuturkan bahwa budaya patrimonialisme dibuat untuk menjelaskan mengenai negara-negara dimana pemimpin mengatur kekayaan dan kekuasaa berdasarkan sistem tradisional.

2. Karena, masyarakat pada negara-negara berkembang masih terikat dengan sistem tradisional dan sedang dalam tahap transisi. Tahap transisi ini yang membuat masyarakat masih sering menggunakan hal-hal atau sistem tradisional dan dicampur dengan sistem modern, tetapi lebih dominan sistem tradisional.

Nama : Siti Darina
NPM : 1916041017

1. Yang dimaksud dengan budaya patrimonial adalah budaya yang mengacu pada kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki seseorang untuk mengatur seseorang atau kelompok. Dalam hal ini maka budaya patrimonial masih bersifat tradisional karena perintah berasal dari pemimpin yang ditujukan langsung kepada bawahan yang sangat hierarki, dan bersifat paternalistik.

2. Praktik birokrasi di negara berkembang masih diwarnai budaya patrimonial karena :
- Menurut Hamza Alevi yaitu "Post Colonial State" Jadi pada Perang Dunia ke-2 terdapat paham feodal yaitu paham yang mengagungkan pemimpinnya. Dalam hal ini menurut Hamza Alevi, di negara berkembang melanjutkan birokrasi yang sudah ada dari negara maju meskipun birokrasi dari negara maju tersebut kurang baik, karena intinya negara berkembang hanya sebatas melanjutkan birokrasi yang sudah ada.
- Menurut teori dari Fred Reggs "Prismatic Society" yaitu masyarakat melakukan transisi dari tradisional tetapi belum modern. Jadi posisi negara berkembang tersebut berada ditengah-tengah antara tradisional dengan modern. Disini, negara berkembang meniru negara barat (modern) dalam membentuk birokrasi, membentuk parlemen yang dijiplak. Dalam hal ini karena pemerintahan di negara berkembang wadahnya adalah modern namun isinya masih tetap tradisional.

Maka ada 2 teori mengapa negara berkembang belum memiliki birokrasi yang ideal menurut Max Weber,karena adanya budaya patrimonial yang masih kental dalam birokrasi di negara berkembang yaitu teori "Post Colonial State" dan teori " Prismatic Society".

-kemudian ada lagi menurut Ruth McVey "Historial Continuity)" yaitu adanya sejarah dimasa lalu.sejarah tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melihat birokrasi di masa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran dan prediksi di masa yang akan mendatang.

Nama : Katarina Esti Wulandari
NPM : 1916041009

1. Budaya patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Demikianlah birokrasi Indonesia walaupun secara struktural telah diadakan perubahan-perubahan dalam rangka menuju birokrasi yang bertipe legal rasional namun secara cultural nilai-nilai birokrasi tradisional masih tetap eksis mewarnai birokrasi pemerintahan dalam berbagai ekspresi yang baru.

2. Ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara masih kental diwarnai budaya patrimonial karena Negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di

satu sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat,

mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai
stuktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani
segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke
perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi
negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal
sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal,
menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasi secara
tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau sering disebut dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan
masa lalu.

Nama : Aditya Wahyu Pratama
Npm : 1916041041
Kelas : Reguler A

1. Budaya Patrimonial sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan diktator di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya. Seringkali menggunakan kekerasan guna mempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri pada unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern. Seperti dikemukakan Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan 'bapak-anak buah' (patron-client).

2. Ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial karena berkaitan dengan Unsur-unsur dari budaya Patrimonial itu sendiri, yaitu :
a. Unsur pertama adalah klientisme.
Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi modern, pusat loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam negara berkembang yang terdapat budaya Patrimonial, loyalitas ada pada pribadi penguasa.
b. Unsur kedua adalah kaburnya wilayah publik.
Dalam birokrasi modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik. Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya mesti transparan. Sedangkan dalam negara berkembang yang terdapat budaya Patrimonialisme, batas wilayah publik dan pribadi dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang seharusnya berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi, tanpa keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban.
c. Unsur Kultural Nonrasional. Birokrasi modern berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi dan validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan dalam negara berkembang yang terdapat budaya Patrimonialisme mengembangkan kultur nonrasional, dalam segala bentuk kultus individual. Dalam birokrasi modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan tertentu, atau keturunan sebuah kerajaan secara turun temurun. Dengan penyalahgunaan kekuasaan itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi lebih dalam.

Nama : Widyawati Bagus Pratama
NPM : 1916041019
Reguler A

1. Patriomonial adalah mengacu pada sistem regenerasi yang mengutamakan ikatan genealogis atau pewarisan dengan menunjuk langsung

2. karena karena ia lebih mementingkan kekerabatan ketimbang merit sistem atau prestasi, sehingga membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Setelah tidak berkuasa atau habis masa jabatan, sistem patrimonial juga masih bisa menyetir pemerintahan baru karena diisi kelompok yang sama. Jika praktek patrimonial masuk dalam pemilihan pejabat publik seperti Pilkada, Pemilu Legislatif, atau Pilpres, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan. Jika kuasa para patrimonial bertambah besar, maka memiliki kecenderungan berprilaku korup dan melakukan penyalahgunaan wewengan.

Nama: Muhammad Iqbal
NPM: 1916041045

1. budaya patrimonial adalah suatu gagasan yang berasal dari pemikiran familier berupa perilaku yang menjadi tradisi dalam penempatan kedudukan pada struktur profesi tertentu dengan mengutamakan nilai personal kedekatan seseorang pada perekrutan posisi dan peran.

2. karena transpalantasi birokrasi negara maju tidak memilik kedudukan yang sama jika di bandingkan dengan nilai-nilai birokrasi di negara maju. Melihat dari masalah birokrasi di negara berkembang, seperti di indonesia patologi birokrasi nya yang sudah menjadi budaya yaitu KKN dari masa lalu yang menyebabkan mudah nya para birokrat untuk korupsi, dan dengan mudah nya mengambil massa demi kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di negara negara berkembang.

Nama : Miranda Widya Astuti
NPM : 1916041013
Kelas : Reguler A

1. Apa yang dimaksud budaya patrimonial?
Budaya patrimonial merupakan budaya yang merujuk pada sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan tertentu (kingship rulership) yang mengakumulasikan kekuasaan sedangkan yang lain mengindentifikasikan kepentinganya. Dalam hal ini penguasa membagikan sumber daya kepada pihak yang dipercaya serta mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaan.

2. Birokrasi sejatinya adalah organisasi modern yang muncul dari pengalaman bernegara di negara-negara maju. Mengapa ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial?
Hal ini dikarenakan praktik birokrasi di negara-negara berkembang masih mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang dianut pada masa lampau. Pada negara berkembang seperti Indonesia nilai-nilai patrimonial telah ada sejak jaman kerajaan, dan mulai mengalami percampuran dengan sistem-sistem birokrasi baru seperti kolonialisme dan demokrasi. Namun, peralihan penerapan nilai-nilai tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga sampai saat ini budaya patrimonial masih mewarnai pelaksanaan birokrasi dinegara berkembang.

Nama: Sabila Zakiyah
NPM: 1916041061
Kelas: Reguler A
Budaya patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit di pisahkan pada birokrasi di Indonesia. Budaya patrimonial merupakan hasil proses sejarah, tradisi dari zaman kerajaan tradisional, kolonial, dan birokrasi kontemporer Indonesia. Tanda-tanda patrimonial yaitu adanya Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi.

Birokrasi sejatinya adalah organisasi modern yang muncul dari pengalaman bernegara di negara-negara maju. Mengapa ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial? Hal itu dikarenakan budaya patrimonial muncul di negara-negara berkembang itu sendiri. Di Indonesia budaya patrimonial muncul melalui sejarah yang panjang dari zaman kerajaan tradisional hingga muncul nya birokrasi kontemporer. Budaya patrimonial kebanyakan masih melekat pada negara-negara berkembang dikarenakan kebanyak negara berkembang memakai Demokrasi yang dimana Demokrasi melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan perundang-undangan dan pemilihan pemimpin. Sehingga budaya patrimonial ini masih melekat pada negara-negara berkembang. Saat ini Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang mulai modern namun masih memegang budaya patrimonial.

Nama : Angga Kurniawan
NPM : 1916041027
Kelas : Reguler A

1. Budaya birokrasi patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Nilai kekerabatan menjadi dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam birokrasi. Instrumentasi nilai tersebut dalam birokrasi antara lain dapat terlihat dalam penjaringan pejabat struktural. Selain itu, nilai kekerabatan dapat dilihat juga dari hubungan keluarga dan hubungan kesukuan turut menjadi pertimbangan penting bagi pengambil kebijakan dalam penentuan jabatan struktural.

2. Salah satu faktor budaya patrimonial masih melekat pada praktek birokrasi di negara sedang berkembang yaitu karena terbatasnya pengetahuan etika yang dimiliki oleh aparat birokrasi. Dari pengertian sebelumnya, pertimbangan hubungan family dan kesukuan dalam penentuan jabatan struktural dapat mengalahkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi jabatan yang seharusnya dipenuhi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aparat birokrasi tidak tahu mana yang baik dan tidak dalam penentuan jabatan struktural. Sebagai akibatnya, ini membuat wajah birokrasi menjadi semakin tidak rasional dan obyektif. Dampak lainnya adalah birokrasi menjadi kurang efisien. Selain itu, yang dapat dicermati dari perilaku aparat birokrasi yang cenderung menghamba pada kekuasaan dan muncul prinsip asal bapak senang dalam kinerja aparat birokrasi.

Nama : Indra Setiawan
NPM : 191041015

1. Apakah yang dimaksud budaya patrimonial? Dalam model Weber tentang dominasi birokrasi patrimonial,Patrimonial merupakan individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya.Seringkali menggunakan kekerasan gunamempertahankan posisi kepemimpinannya.

2. Birokrasi sejatinya adalah organisasi modern yang muncul dari pengalaman bernegara di negara-negara maju. Mengapa ketika ditransplantasikan di negara-negara sedang berkembang, praktek birokrasi di negara-negara sedang berkembang masih kental diwarnai budaya patrimonial? Hal tersebut dikarenakan praktik birokrasi di negara-negara berkembang masih mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang dianut pada masa lampau. seperti birokrasi patrimonial di Indonesia yang merupakan kelanjutan dan warisan dari system nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, Birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Nama: Eldo Noprizal
NPM: 1816041081
Kelas: Reguler A

1. Menurut Weber (2002:44) Budaya Patrimonial/birokrasi patrimonial adalah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hierarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan ‘bapak-anak buah’ (patron-client).

2. Karena munculnya birokrasi patrimonial di negara berkembang terutama di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari system nilai tradisional yang sudah melekat dan tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, ambtenaar. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Nama: Hendra Winata
Npm: 1916041047
Kelas: Reguler A

1. Budaya Patrimonial adalah bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir langsung dari pemimpin. Tidak ada perbedaan antara domain publik dan privat. Inti dari patrimonialisme terdiri dari gagasan bahwa seluruh otoritas pemerintah, dan hak-hak ekonomi yang terkait dengannya, cenderung diperlakukan sebagai keuntungan ekonomi yang diambil alih secara pribadi (Medard, 1996).
Rezim ini otokratis atau oligarkis dan mengecualikan kelas bawah, menengah dan atas dari kekuasaan. Para pemimpin negara-negara ini biasanya menikmati kekuatan pribadi yang absolut. Biasanya, tentara negara-negara ini setia kepada pemimpinnya, bukan negaranya.

2. Seperti dikemukakan Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah (patron-client).
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula, hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan Warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkunganyang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup yang telah terjadi.