PS PGSD B Manajemen Pendidikan

Sinta Novita sari 2013053123 izin menambahkan
Contoh bentuk prestasi kerja apa saja yang dapat didasarkan sebagai pembinaan pegawai adalah sebagai berikut.
1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;
5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
6. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.

Arina Izzati 2013053096
Izin menambahkan

Bentuk prestasi kerja yang dapat didasarkan sebagai pembinaan pegawai:
1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi beberapa aspek :

• Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai.
• Kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai.
• Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai.
• Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja oleh seorang pegawai.

2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi :

• Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
• Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
• Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
• Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.
• Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
• Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Yasinta Almaida
2013053072
Izin menambahkan,
Prestasi kerja merupakan hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan selama periode waktu tertentu. Contoh prestasi kerja pegawai yang dapat didasarkan sebagai pembinaan pegawai yaitu ketika seorang pegawai menggunakan unsur SKP dan perilaku kerjanya sudah memenuhi persyaratan sebagai sistem penilaian prestasi kerja (disiplin, tekun, dll) sesuai aturan yang berlaku.

Elysia Vitaloka (2013053150)

Izin menambahkan,
perekrutan karyawan secara internal merupakan perekrutan yang dilakukan didalam organisasi dengan mempromosikan karyawan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi pada perekrutan tersebut terdapat kualifikasi pegawai yang berisi latar belakang dan pendidikannya, format kualifikasi pegawai akan menentukan pantas tidaknya pegawai tersebut dipromosikan. Misal guru yang standar kualifikasi dan kompetensi nya bagus atau memenuhi syarat menjadi kepala sekolah, ia akan dipromosikan menjadi kepala sekolah.

Maaf jika ada kesalahan, tolong dikoreksi.

Yasinta Almaida
2013053072
Izin menambahkan,
Dipromosikan dapat diartikan diperkenalkan untuk memegang jabatan tertentu. Tentu saja jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan memiliki jabatan yang baru maka otomatis gaji yang diterima juga meningkat. Ketika seseorang akan dipromosikan maka sebelumnya ia akan dilihat dari latar belakangnya seperti prestasi, kinerja, disiplinnya, dll. Dan ketika seseorang tidak memiliki hal-hal tersebut (yang menjadi target seseorang dapat dipromosikan) maka kecil kemungkinan orang tersebut untuk dipromosikan.

Nazla Asa Luqyana
2013053152
Izin menambahkan
Para pegawai yang dapat dipromosi, harus memiliki indikator-indikator dibawah ini. Jika mereka tidak memiliki 6 hal berikut, maka tidak akan bisa dipromosikan.
Berikut Indikator penilaian yang perlu diperhatikan dalam promosi pegawai:
1. Loyal dan Berintegritas
2. Kreatif dan Inisiatif
3. Memiliki Nilai Lebih dari Karyawan Lain
4. Bisa Memberikan Solusi
5. Mau Berbagi Ilmu
6. Profesional dalam Bekerja

Intinya dalam perekrutan internal tersebut perlu memperhatikan 6 hal diatas

Atri Putri
2013053060

Izin menambahkan,

Menurut saya yang dimaksud tidak dipromosikan adalah bahwasanya pegawai tersebut dapat naik jabatan nya atau pun posisinya serta prestasinya dengan hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan ataupun ada orang dalam di dalamnya, serta dapat bersaing dengan guru atau pun pegawai lainnya

Terimakasih

Rima Anggraini_2013053062_Izin menambahkan jawaban
Bahwa kongrusensi disini artinya kesamaan antara kemampuannya dengan tugasnya sehingga dapat bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. Misal saya adalah ahli akuntansi , maka tugas saya di bidang keuangan dan sejenisnya sesuai kemampuan saya,tidak mungkin dibidang arsitektur, karena nanti akan menimbulkan ketimpangan antara pekerjaan dengan kemampuan yg ada kecuali memang memiliki kemahiran dikedua bidang itu. Sedangkan karakteristik pegawai yang biasanya diinginkan yaitu Pekerja keras, percaya diri, memiliki motivasi tinggi, dan fleksibel terimakasih.

Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Mira Desrina

Nama : Fadilatun Nisa Aulia
NPM : 2063053002

Kalau menurut saya setelah seorang pegawai ditugaskan dan ditempatkan di bagian tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya berarti harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengemban tugasnya, bener bener harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan dan tentunya dalam melakukannya dan melaksanakan nya harus sesuai dengan karakteristik si pegawai. Misalkan karakteristik pegawai itu rajin sebelum di angkat menjadi pegawai yah maka setelah diangkat menjadi pegawai dan sudah ditempatkan pegawai ini harus tetap menjaga kerajinannya,jangan sampai setelah di angkat karakteristik rajinya hilang.

Mohon maaf jika ada kesalahan
Terima Kasih.

Arina Izzati 2013053096

Izin menambahkan
Menurut saya yang dimaksud dengan adanya kongruensi yang tinggi antara tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut yaitu the right man on the right place di mana harus mempertimbangkan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan perwujutan penempatan yang tepat Pada jabatan yang tepat akan membawa hasil yang lebih baik bagi lembaga.

Selain yang disebutkan di atas! pegawai negeri sipil juga harusmemiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang sesuai dalampelaksanaan tugas dalam jabatannya sehingga dapat dapat melaksanakantugasnya secara efisien dan efektif. Apabila hal tersebut terlaksana maka akan tercipta keselarasan dalam penempatan atau penugasan dengan hasil yang diperoleh

Nazla Asa Luqyana
2013053152
Izin menambahkan
1. Peningkatan melalui penataran
Menambah pengetahuan baru (pengambangan pengajaran) dengan mengikuti penataran dan mengikuti seminar/diskusi. Dengan adanya guru aktif mengikuti penataran, seminar atau diskusi, akan bisa mengembangkan dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan guru yang dibutuhkan.
2. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri
Memanfaatkan media cetak/media masa selain berdasarkan buku pegangan dari perpustakaan. Pemanfaatan media cetak atau media masa akan menambah pemikiran-pemikiran baru dan wawasan-wawasan baru bagi guru dalam pengajaran.
3. Peningkatan profesi melalui media massa
Kemampuan seorang guru dengan belajar sendiri akan bisa memperoleh pengetahuan dan kecakapan sehingga dapat meningkatkan situasi belajar yang lebih baik sekaligus akan memperkuat jabatan guru sebagai pendidik yang professional.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalitas dan kredibilitas guru yaitu Belajar buku-buku literatur, menambah pengetahuan dan informasi dari media elekronik maupun media cetak, mengikuti MGMP,pelatihan dan work shop.

Rima Anggraini_2013053062_Izin menambahkan jawaban
Dasar Hukum :
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Hari Kerja serta Pelaksanaan Apel.
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.

Sinta Novita sari 2013053123 izin menambahkan
Ketentuan dalam kwajiban menghukum PNS yang melanggar disiplin adalah sebagai berikut.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEWAJIBAN
Setiap PNS wajib :
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LARANGAN
Setiap PNS dilarang :
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
2. Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
3. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
14. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Jenis Hukuman Disiplin
• Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
• Teguran lisan;
• Teguran tertulis; dan
• Pernyataan tidak puas secara tertulis.
• Jenis hukuman sedang terdiri dari :
• Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
• Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
• Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
• Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
• Pembebasan dari jabatan;
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Sedangkan yang berwenang menghukum PNS yang melanggar disiplin adalah Sebagaimana bunyi Pasal 16 PP Nomor 94 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menghukum PNS yang melanggar meliputi presiden, pejabat pembina kepegawaian, kepala perwakilan RI, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Nama: Ida Lestari
NPM: 2013053109

Izin menambahkan,
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Ketentuan dalam kewajiban menghukum PNS yang melanggar kewajiban, antara lain:

1. PEMANGGILAN
a. Panggilan dibuat secara tertulis
b. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
c. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan pertama untuk diperiksa tanpa alasan yang jelas maka dibuat panggilan kedua dalam bentuk tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
d. Apabila PNS tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan /keterangan yang tersedia tanpa dilakukan pemeriksaan.


2. PEMERIKSAAN
a. Persiapan
Pejabat yang berwenang menghukum memeriksa dan mempelajari kelengkapan laporan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.
b. Pembentukan tim pemeriksa : dilakukan apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin yang yang ancaman hukumannya tergolong jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat.
c. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan atau tertulis
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP
Penyusun Berita Acara
BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa
d. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani maka BAP tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin
Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan dan sebagai bahan bukti dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan menggunakan media perekam selama berlangsungnya pemeriksaan.
e. Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai pelanggaran disiplin itu dari pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas.
f. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.


3. PENJATUHAN HUKUMAN
a. Pertimbangan
Mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin.
b. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan.
c. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
d. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
Tata Cara Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dalam keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan kewenangannya.
Dalam Keputusan hukuman disiplin harus menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

4. PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN
a. Hukuman disiplin disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
b. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin tersebut dan keputusan akan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang menghukum:
1. Pejabat pembina kepegawaian pusat
2. Pejabat eselon I
3. Pejabat eselon II
4. Pejabat eselon III
5. Pejabat eselon IV.

Terima kasih.

Mira Desrina
2013053059
Benar sekali bahwa PPPK termasuk tenaga pendidik hanya saja yang di maksud PPPK adalah Guru PPPK adalah guru yang berada di bawah naungan Pemerintah tapi bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Jadi memang PPPK ini adalah tenaga pendidik.