Etika Administrasi Publik Reguler B 2021

Nama : Egi Yunitassari
NPM   : 1916041022
Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:
1. Nilai keadilan. Menurut Aristoles keadilan dibagi menjadi 2, yaitu keadilan komunikatif dan keadilan distributif.
2. Nilai kebaikan, dimana hal ini menjadi salah satu nilai yang harus diterapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan publik.
3. Nilai kebenaran, dimana ini menjadi pedoman bagi pembuat dan pelaksana kebijakan publik agar kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan merupakan benar dan tidak melenceng dari tujuannya.
4. Nilai kebebasan, ini berkaitan dengan keleluasaan untuk bertindak.
5. Nilai keindahan, ini berkaitan dengan estetika atau keindahan.
6. Nilai persamaan, dimana ini berkaitan dengan kesetaraan atau sama antara satu dengan yang lain.

Achmad Ivan Helguera/1916041054

Nilai-nilai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

1. Nilai-nilai politis (political Values).Keputusan-keputusan seringkali dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi (organization values). Keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanctions), menjaga status quo, dan sebagainya. Nilai dan budaya organisasi khususnya organisasi birokrasi seringkali sulit berubah, atau mengalami perubahan yang sangat lambat.
3. Nilai-nilai pribadi (personal values). Seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan.
4. Nilai-nilai kebijakan (policy values). Kebijakan juga bisa dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa itu "kepentingan publik",atau kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan
5. Nilai-nilai ideologi (ideological values). Nilai ideologi dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok marjinal atau sebaliknya berpihak pada kelompok kapitalis.

Puji Ayu Lestari/1916041002

nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, ialah;
1. Nilai efisiensi. Mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan dipertanggungjawabkan
2. Membedakan milik pribadi dan kantor
3. Nilai impersonal. Hubungan antar individu dalam organisasi dilaksanakan secara formal
4. Nilai marytal system. Sistem penarikan pegawai yang didasari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman.
5. Nilai responsible. Aparatur memiliki tanggungjawab, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
6. Nilai responsivitas. Daya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat

Menurut Anderson, J.E., Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006.
1. Nilai-nilai politis (political Values).Keputusan-keputusan seringkali dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi (organization values). Keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanctions), menjaga status quo, dan sebagainya. Nilai dan budaya organisasi khususnya organisasi birokrasi seringkali sulit berubah, atau mengalami perubahan yang sangat lambat.
3. Nilai-nilai pribadi (personal values). Seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan.
4. Nilai-nilai kebijakan (policy values). Kebijakan juga bisa dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa itu "kepentingan publik",atau kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan
5. Nilai-nilai ideologi (ideological values). Nilai ideologi dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok marjinal atau sebaliknya berpihak pada kelompok kapitalis.

Nur Aini Fadilah/1916041066/Reguler B

Menurut Anderson, J.E., Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006 menyebutkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Nilai-nilai politis (political Values).Keputusan-keputusan seringkali dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi (organization values). Keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanctions), menjaga status quo, dan sebagainya. Nilai dan budaya organisasi khususnya organisasi birokrasi seringkali sulit berubah, atau mengalami perubahan yang sangat lambat.
3. Nilai-nilai pribadi (personal values). Seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan.
4. Nilai-nilai kebijakan (policy values). Kebijakan juga bisa dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa itu "kepentingan publik",atau kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan
5. Nilai-nilai ideologi (ideological values). Nilai ideologi dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok marjinal atau sebaliknya berpihak pada kelompok kapitalis.

Nama: Indri Safitri
NPM : 1916041026

Menurut Anderson, J.E., dalam Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006, terdapat beberapa nilai yang dapat dijadikan panduan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yaitu diantaranya:
1. Nilai-nilai politis (political Values), yaitu adanya keputusan-keputusan yang seringkali dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi (organization values) yaitu adanya keputusan-keputusan yang dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanctions), menjaga status quo, dan sebagainya. Sehingga nilai dan budaya organisasi khususnya organisasi birokrasi seringkali sulit mengalami perubahan, atau mengalami perubahan yang terkesan sangat lambat.
3. Nilai-nilai pribadi (personal values) yaitu keputusan seringkali dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan.
4. Nilai-nilai kebijakan (policy values) yaitu kebijakan juga dapat dibuat berdasarkan persepsi pembuat kebijakan tentang apa itu "kepentingan publik",atau kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan
5. Nilai-nilai ideologi (ideological values), keberadaan nilai ideologi dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok marjinal atau kelompok kapitalis

Cintania Ade Rahmayani/1916041040

nilai nilai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:
1. Nilai efisiensi yang mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor;
3. Nilai impersonal, dalam melaksanakan hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi hendaknya tidak dilaksanakan secara pribadi (personal);
4. Nilai marytal system, dalam kaitannya dengan penerimaan (recruitment) atau promosi (promotion) hendaknya tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, akan tetapi berdasarkan pada pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), kemampuan (capable), dan pengalaman (experince);
5. Nilai responsible, yaitu aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
6. Nilai responsivitas yaitu berkaitan dengan daya tanggap birokrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Atha Salsabila Syafi'i/ 1916041062/ Reguler B

Nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksaan kebijakan publik :
- Nilai Efisiensi
- Nilai Impersonal
- Nilai Marytal System
- Nilai Responsible
- Nilai Responsivitas

Tria Permatasari/1916041036
Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yaitu :
1. Nilai efisiensi yang mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang dapat membedakan antara milik kantor dan milik pribadi
3. Nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara formal dan tidak dilaksanakan secara pribadi.
4. Nilai marytal system. Dalam kaitannya dengan penerimaan atau promosi hendaknya dilaksanakan dengan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, akan tetapi berdasarkan pada pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman.
5. Nilai responsible, yaitu aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
6. Nilai responsivitas, yaitu berkaitan dengan daya tanggap birokrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Topan Sanjaya/1916041046

Nilai yang menjadi acuan dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yaitu:
1. Nilai efisiensi, yang ditujukan kepada sumber daya dan dana yang dimanfaatkan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Penggunaan milik kantor hanya digunakan untuk operasional sebagaimana mestinya
3. Nilai impersonal, dalam berhubungan dengan orang lain hendaknya dilaksanakan secara formal (impersonal) dan tidak dilaksanakan secara pribadi (personal)
4. Nilai marytal system, yang mengedepankan recruitment didasarkan kepada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman.
5. Nilai responsible, dapat bertanggungjawab serta berkemampuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
6. Nilai responsivitas, memiliki daya tanggap yang cepat terhadap permasalahan di masyarakat

Elvina Ayu Andini / 1916041042 / Reg B
Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu :
1. Nilai efisiensi : Mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor : Birokrasi yang dapat membedakan antara milik kantor dan milik pribadi
3. Nilai impersonal : Hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara formal (impersonal) dan tidak dilaksanakan secara pribadi (personal)
4. Nilai marytal system : Berkaitan dengan penerimaan (recruitment) atau promosi (promotion) dengan menggunakan merytal sistem
5. Nilai responsible : Aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
6. Nilai responsivitas : Daya tanggap birokrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Aqila Mufida Safitri / 1916041072

Menurut Anderson, J.E., Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006. Menyebutkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

1. Nilai-nilai politik. Keputusan biasanya didasarkan pada kepentingan politik partai atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi. Keputusan dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, seperti penghargaan dan sanksi, mempertahankan status quo, dll. Nilai dan budaya organisasi, terutama organisasi birokrasi, seringkali sulit diubah, atau berubah sangat lambat.
3. Nilai-nilai pribadi. Biasanya keputusan dibuat berdasarkan nilai-nilai pribadi yang dipegang oleh pengambil keputusan pribadi.
4. Nilai-nilai kebijakan. Kebijakan juga dapat didasarkan pada persepsi pembuat keputusan tentang apa itu "kepentingan publik", atau kebijakan yang masuk akal secara etis.
5. Nilai ideologis. Nilai-nilai ideologis dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan, seperti kebijakan yang menguntungkan kelompok marjinal atau bertentangan dengan kelompok kapitalis.

Faradilla/1916041032/Reguler B

Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan sebagai pedoman diantaranya :
1. Nilai keadilan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian hak kepada seluruh masyarakat secara proporsional dan sesuai haknya. Penggunaan nilai ini sebagai pedoman kebijakan publik ditujukan agar seluruh masyarakat dapat menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Nilai keadilan dibagi menjadi dua yaitu komutatif dan distributif. Keadilan komutatif adalah pemberian hak kepada seseorang tanpa menilai jasa atau apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan keadilan distributif adalah pemberian hak seseorang dengan memperhatikan jasa yang telah diberikannya.
2. Nilai kebebasan. Nilai ini berkaitan keleluasaan bertindak. Dalam kebijakan publik, nilai kebebasan diwujudkan dalam hak diskresi atau tindakan pengambilan keputusan dalam menyikapi persoalan sesuai preferensinya tatkala tidak ditemukan undang undang yang mengaturnya. Diskresi merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Nilai keindahan, yaitu nilai nilai estetika yang berpotensi memberikan perasaan senang ataupun puas dalam melihat dan merasakannya. Nilai ini berkaitan dengan kebijakan publik yang secara ideal perlu melahirkan kepuasan masyarakat.
4. Nilai kebaikan. Nilai ini berkaitan dengan kebijakan publik yang harus ditujukan pada kebaikan seluruh pihak. Sebagaimana maksud dari kebijakan publik yaitu upaya memecahkan persoalan dan mendorong kemajuan.
5. Nilai kebenaran. Nilai ini merupakan nilai yang berkenaan dengan kesesuaian. Artinya, nilai ini mendorong agar kebijakan kebijakan yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan kebutuhan juga keadaan.
6. Nilai persamaan, yaitu nilai yang memberikan pandangan atas kesetaraan (sama). Dalam kebijakan publik, pembuatan dan pelaksanaannya perlu memberikan perlakuan yang sama dan setara.

Mutiara Rahma Wulandari / 1916041068

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yaitu :
1. Nilai keadilan : kebijakan harus dibuat berdasarkan pada keadilan dan pemerataan bukan hanya untuk kepentingan tertentu tetapi tertuju pada kebutuhan masyarakat. nilai keadilan dibagi menjadi 4 nilai keadilan distributif, nilai keadilan komutatif, nilai keadilan konvensional, nilai keadilan alam
2. Nilai kebaikan : kebijakan yang dibuat untuk masyarakat harus membawa perubahan yang bersifat positif sebagai solusi untuk memecahkan masalah publik.
3. Nilai kebenaran : perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan atau penelitian.
4. Nilai kebebasan : kebijakan publik dibuat harus meperhatikan aspirasi dari warga negara.
5. Nilai keindahan : kebijakan yang dibuat harus mengandung nilai estetika.
6. Nilai persamaan : kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan semua pihak

Arif Rahman Hakim/1916041028

nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik antara lain yaitu :
1. nilai keadilan, nilai ini dibutuhkan didalam sebuah kebijakan publik terutama pada proses pembuatannya karena sebuah kebijakan harus dapat memikirkan orang lain apakah kebijakan yang dibuat dapat mensejahterakan khalayak banyak.
2. nilai efisiensi, nilai ini juga penting karena kebijakan publik harus dibuat dan dijalankan dengan sumber daya yang ada secara tepat agar tidak terjadi sia-sia
3. nilai kebebasan, karena didalam kebijakan publik harus mengiutsertakan aspirasi yang dikemukakan oleh rakyat banyak
4. nilai keagamaan, hal ini sering kali dilupakan pada sebuah kebijakan publik apabila nilai ini juga diterapkan maka sebuah kebijakan publik akan terhindar dari kesemena-menaan karena pasti para pembuat dan pemangku kebijakan publik akan berfikiri lebih jauh lagi dalam menetepkan kebijakan tersebut

Nabila/1916041006

nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik :
1. Nilai efisiensi yang mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasiyang dapat membedakan antara milik kantor dan milik pribadi;
3. Nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara formal (impersonal dan tidak dilaksanakan secara pribadi);
4. Nilai marytal system. Dalam kaitannya dengan penerimaan (recruitment) atau promosi(promotion) hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan merytal sistem;
5. Nilai responsible, yaitu aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalammenjalankan tugas dan wewenangnya.
6. Nilai responsivitas, berkaitan dengan daya tanggap birokrasi terhadap permasalahanyang dihadapi oleh masyarakat.

Di indonesia tentunya dalam memformulasikan kebijakan harus berpedoman pada nilai-nilai pancasila, karena pacasila merupakan ideologi bangsa indonesia. Sedangkan
Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:
1. Nilai keadilan. Menurut Aristoles keadilan dibagi menjadi 2, yaitu keadilan komunikatif dan keadilan distributif.
2. Nilai kebaikan, dimana hal ini menjadi salah satu nilai yang harus diterapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan publik.
3. Nilai kebenaran, dimana ini menjadi pedoman bagi pembuat dan pelaksana kebijakan publik agar kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan merupakan benar dan tidak melenceng dari tujuannya.
4. Nilai kebebasan, ini berkaitan dengan keleluasaan untuk bertindak.
5. Nilai keindahan, ini berkaitan dengan estetika atau keindahan.
6. Nilai persamaan, dimana ini berkaitan dengan kesetaraan atau sama antara satu dengan yang lain.

Risandi Koswara/1916041038

Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yaitu sebagai berikut.
(1). Nilai Keadilan, yaitu hal yang berkaitan dengan pemberian hak kepada seluruh masyarakat dengan proposional dan sesuai dengan haknya. Nili keadilan dibagi menjadi yaitu komutatif dan distributif.
(2). Nilai Kebebasan, yaitu hal yang berkaitan dengan keleluasaan dalam bertindak, hal tersebut dapat diwujudkan dalam hak dekresi/tindakan pengambilan keputusan dalam menyikapi persoalan sesuai preferensinya disaat tidak ditemukan undang-undang yg mengaturnya.
(3). Nilai Keindahan, yaitu hal yang berkaitan denga nilai-nilai estetika yang memiliki potensi memberikan perasaan senang ataupun puas dalam melihat dan merasakannya.
(4). Nilai Kebaikan, yaitu hal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang difujukan pada kebaika seluruh pihak.
(5). Nilai Kebenaran, yaitu hal yang berkaitan dengan kesesuaian, yang artinya nilai tersebut mendorong agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah benar.
(6). Nilai Persamaan, yaitu hal yang berkaitan dengan pandangan atas kesetaraan.

Sinta Cempaka / 1916041050

Nilai - nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menurut Anderson, J.E. yaitu :
1.Nilai-nilai politis: yaitu adanya keputusan-keputusan yang sering dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau golongan kelompok tertentu.
2.Nilai-nilai organisasi : yaitu adanya keputusan-keputusan yang dibuat di atas nilai-nilai dasar yang dianut suatu organisasi.
3.Nilai-nilai pribadi : yaitu keputusan yang sering dibuat atas nilai-nilai dasar pribadi.
4. Nilai-nilai kebijakan : yaitu kebijakan yng dibuat berdasarkan persepsi pembuat kebijakan.
5. Nilai-nilai ideologi : yaitu keberadaan nilai - nilai yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan.

Nanda Qusyaery / 1916041044

1. Nilai efisiensi yang mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor.
3. Nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara formal (impersonal) dan tidak dilaksanakan secara pribadi (personal)
4. Nilai marytal system. Dalam kaitannya dengan penerimaan (recruitment) atau promosi (promotion) hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan merytal sistem. Merytal system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, akan tetapi berdasarkan pada pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), kemampuan (capable), dan pengalaman (experince)
5. Nilai responsible. Aparatur yang mempunyai rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
6. Nilai responsivitas yaitu berkaitan dengan daya tanggap birokrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Faradipa/1916041024

Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman yaitu :
1. Nilai keadilan, yaitu nilai yang berdasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai keadilan dibagi menjadi keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan konvensional, keadilan alam.
2. Nilai kebaikan, mengandung unsur kemanfaatan yang diterima oleh publik. Nilai ini mendatangkan pengaruh yang baik dalam menyelesaikan masalah publik.
3. Nilai kebenaran , kebijakan publik harus dibuat sesuai dengan standar kebenaran.
4. Nilai kebebasan , kebijakan harus membuat keleluasaan bagi publik untuk bertindak dengan syarat dan memperhatikan peraturan yang ada.
5. Nilai keindahan, kebijakan uang dibuat juga harus memiliki unsur-unsur estetika.
6. Nilai persamaan, kebijakan tidak boleh memuat suatu diskriminasi didalamnya

Zahratus Syaifara/1916041052

Nilai yang harus dijadikan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1. Nilai nilai yang tertuang dalam sila ke tiga yakni keadilan sosial jadi dalam pembuatan kebijakan harus melihat dari berbagai sisi agar dalam pelaksanaannya tidak ada yg merasa termarginalisasi.
2. Nilai responsibilitas
3. Nilai kebenaran
4. Nilai efektivitas dan efisiensi
5. Nilai ideologi