Jelaskan menurut andadampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang?
Shinta julia npm 1853033002
Izin menanggapi
Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Dan keterlibatan militer yg masih ada sekarang itu adalah keterlibat militer dalam politik praktis, yang memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Terdapat dampak negatif jika hal ini masih diterapkan, beberapa diantaranya yaitu militer yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Namun dalam kekuasaan yang dipegang militer ini kerap terjadi pelanggaran HAM serhingga sering terjadi kerusuhan yang dikarenakan sikap otoriter dari pihak militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Selain itu terdapat dampak positif yang dimana kedispilinan masyarakat di negara tersebut meningkat.
Namun di era sekarang, campur tangan militer dalam sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan/dihapus untuk menciptakan prajurit yang profesional.
Terimakasih
Izin menanggapi
Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Dan keterlibatan militer yg masih ada sekarang itu adalah keterlibat militer dalam politik praktis, yang memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Terdapat dampak negatif jika hal ini masih diterapkan, beberapa diantaranya yaitu militer yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Namun dalam kekuasaan yang dipegang militer ini kerap terjadi pelanggaran HAM serhingga sering terjadi kerusuhan yang dikarenakan sikap otoriter dari pihak militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Selain itu terdapat dampak positif yang dimana kedispilinan masyarakat di negara tersebut meningkat.
Namun di era sekarang, campur tangan militer dalam sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan/dihapus untuk menciptakan prajurit yang profesional.
Terimakasih
Nama: Nelyta sudarno
Npm:1853033008
Ijin menanggapi Pada masa Orde Baru, terdapat Dwifungsi ABRI yang memiliki artian bahwa ABRI memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Dikarenakan adanya Dwifungsi ABRI ini, maka tidak heran apabila pada masa Orde Baru banyak tokoh militer aktif yang menjabat sebagai menteri, gubernur, ataupun bupati/wali kota. Hal ini memberi dampak negatif berupa terjadinya dominasi ABRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan berkurangnya peluang aspirasi politis masyarakat sipil. Dampak seperti melemahnya supermasi hukum atau rendahnya kedaulatan rakyat sipil dalam menentukan arah politik negaranya menjadi dampak yang akan dirasakan jika militer terlalu masuk pada sistem pemerintahan sipil. Bahkan dampak terbesarnya adalah meningkatnya pelanggaran HAM dan sering kali menimbulkan hak istimewa bagi kalangan elite militer. Mengutip dari makalah Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Pemerintahan Orde Baru (2014) yang ditulis Andreas Lantik dari Universitas Sanata Dharma, menjelaskan bahwa dwifungsi ABRI selama era Orde Baru membawa sejumlah mudarat dalam bidang politik, ekonomi, bahkan memicu korupsi di kalangan pejabat militer. Di awal Orde Baru, kalangan pejabat ABRI menggarap Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar untuk bersaing dengan partai-partai sipil dalam Pemilu. Selama era Orde Baru Golkar selalu menang telak dalam Pemilu dan menguasai mayoritas kursi parlemen. Menurut Andreas (2014), saat itu Golkar sebagai kekuatan dominan tidak pernah menyalurkan aspirasi kaum sipil. Praktik dwifungsi ABRI hanya menjadikan partai sebagai alat melanggengkan kekuasaan militer. Di era Orde Baru pula, badan usaha penting seperti Pertamina, Bulog, dan berbagai BUMN besar dipegang oleh perwira senior Angkatan Darat.Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Npm:1853033008
Ijin menanggapi Pada masa Orde Baru, terdapat Dwifungsi ABRI yang memiliki artian bahwa ABRI memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Dikarenakan adanya Dwifungsi ABRI ini, maka tidak heran apabila pada masa Orde Baru banyak tokoh militer aktif yang menjabat sebagai menteri, gubernur, ataupun bupati/wali kota. Hal ini memberi dampak negatif berupa terjadinya dominasi ABRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan berkurangnya peluang aspirasi politis masyarakat sipil. Dampak seperti melemahnya supermasi hukum atau rendahnya kedaulatan rakyat sipil dalam menentukan arah politik negaranya menjadi dampak yang akan dirasakan jika militer terlalu masuk pada sistem pemerintahan sipil. Bahkan dampak terbesarnya adalah meningkatnya pelanggaran HAM dan sering kali menimbulkan hak istimewa bagi kalangan elite militer. Mengutip dari makalah Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Pemerintahan Orde Baru (2014) yang ditulis Andreas Lantik dari Universitas Sanata Dharma, menjelaskan bahwa dwifungsi ABRI selama era Orde Baru membawa sejumlah mudarat dalam bidang politik, ekonomi, bahkan memicu korupsi di kalangan pejabat militer. Di awal Orde Baru, kalangan pejabat ABRI menggarap Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar untuk bersaing dengan partai-partai sipil dalam Pemilu. Selama era Orde Baru Golkar selalu menang telak dalam Pemilu dan menguasai mayoritas kursi parlemen. Menurut Andreas (2014), saat itu Golkar sebagai kekuatan dominan tidak pernah menyalurkan aspirasi kaum sipil. Praktik dwifungsi ABRI hanya menjadikan partai sebagai alat melanggengkan kekuasaan militer. Di era Orde Baru pula, badan usaha penting seperti Pertamina, Bulog, dan berbagai BUMN besar dipegang oleh perwira senior Angkatan Darat.Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Nama saya Bunga Nurlatifah (1853033003) izin menanggapi,
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, sudah sepatutnya militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Bagaimana jika saat ini militer terlibat dalam masalah politik? Tentu, negara yang berstatus demokrasi ini akan sulit mencapai demokrasi. Jika itu masih ada sampai sekarang, maka calon perwira yang mendaftar tak hanya menempuh jalan militer namun mereka dapat berkecimpung di dunia politik. Militer jika terlibat dalam masalah politik, maka peran nya yang semestinya dijalankan akan kurang tegas terlaksana, kondisi bisa menjadi kacau jika diantara rakyat Indonesia muncul beberapa golongan yang selalu memicu konflik karena memihak salah satu diantara mereka, apalagi di masa sekarang penggunaan internet dan media sosial semakin aktif digemari masyarakat, berita miring yang tersebar semakin mudah ditemui. Sebaiknya memang kondisi saat ini militer harus dipisah dengan politik, agar peran berjalan dengan semestinya dan fokus terlaksana dengan baik.
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, sudah sepatutnya militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Bagaimana jika saat ini militer terlibat dalam masalah politik? Tentu, negara yang berstatus demokrasi ini akan sulit mencapai demokrasi. Jika itu masih ada sampai sekarang, maka calon perwira yang mendaftar tak hanya menempuh jalan militer namun mereka dapat berkecimpung di dunia politik. Militer jika terlibat dalam masalah politik, maka peran nya yang semestinya dijalankan akan kurang tegas terlaksana, kondisi bisa menjadi kacau jika diantara rakyat Indonesia muncul beberapa golongan yang selalu memicu konflik karena memihak salah satu diantara mereka, apalagi di masa sekarang penggunaan internet dan media sosial semakin aktif digemari masyarakat, berita miring yang tersebar semakin mudah ditemui. Sebaiknya memang kondisi saat ini militer harus dipisah dengan politik, agar peran berjalan dengan semestinya dan fokus terlaksana dengan baik.