PSPS_Sejarah Militer_Kelas B_Semester Ganjil 2021/2022

izin menjawab pak, nama saya Imantri Lida Sabillah npm 1813033034.
Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.

Saya Nanda Lintang Puspita NPM 1813033056, izin menanggapi pertanyaan bapak terkait dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang. Keterlibatan militer Indonesia dalam politik praktis memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Terdapat dampak negatif jika hal ini masih diterapkan, beberapa diantaranya yaitu militer yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Namun dalam kekuasaan yang dipegang militer ini kerap terjadi pelanggaran HAM serhingga sering terjadi kerusuhan yang dikarenakan sikap otoriter dari pihak militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Selain itu terdapat dampak positif yang dimana kedispilinan masyarakat di negara tersebut meningkat. 

Pada era sekarang, campur tangan militer dalam sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan/dihapus untuk menciptakan prajurit yang profesional. Elite politik meminta agar militer mereposisi dan melakukan reformasi, serta kembali kepada jati dirinya yaitu sebagai pelindung negara bukan sebagai pelindung atau alat kekuasaan suatu rezim yang berkuasa dan menjadi tentara yang profesional di bidang pertahanan. Mulai dari pengurangan/penghapusan kursi di DPR, keikutsertaan anggota TNI dalam pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota harus pensiun terlebih dahulu, pengurangan jabatan sipil yang diisi oleh militer, dan lain sebagainya.
Sekian dan Terimakasih.

Saya Nora Alim Miya NPM 1813033050 izin menanggapi Pak.

Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Ketika militer terlibat politik praktis, keterlibatannya hampir mencakup kesemua aspek kekuasaan politik. Bisa kita lihat dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan
dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat. Bahkan, point nomor 4 pada dasarnya merepresentasikan fungsi lain militer
selain pertahanan dan sosial politik, yaitu ekonomi. Penyebutan fungsi ekonomi tidak secara tegas, tetapi aktualisasinya bisa kita lihat semasa Orde Baru. Sampai sekarang aktualisasinya bisa kita lihat berupa keterlibatan prajurit sebagai
backingan suatu usaha tambang, jasa keamanan, illegal logging, perdagangan
senjata. Keterlibatan prajurit dalam bisnis pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Karena gaji yang diterima dari pemerintah tidak mencukupinya.

Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara.

Sekian, terima kasih Pak.

Izin menanggapi pak saya Fera verianti npm 1813033022
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi.

Sekian terimakasih

Izin menanggapi pak saya Meilia Anggraini npm 1813033010.
Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Dan keterlibatan militer yg masih ada sekarang itu adalah keterlibat militer dalam politik praktis, yang memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Terdapat dampak negatif jika hal ini masih diterapkan, beberapa diantaranya yaitu militer yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Namun dalam kekuasaan yang dipegang militer ini kerap terjadi pelanggaran HAM serhingga sering terjadi kerusuhan yang dikarenakan sikap otoriter dari pihak militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Selain itu terdapat dampak positif yang dimana kedispilinan masyarakat di negara tersebut meningkat.

Namun di era sekarang, campur tangan militer dalam sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan/dihapus untuk menciptakan prajurit yang profesional.

Sekian dari saya saya pak dan terimakasih

Saya Dita Khoerunnisa Npm 1813033004 Ijin menanggapi pak,

Keterlibatan militer dalam politik bukan hal baru di Indonesia. Militer di Indonesia melibatkan diri kedalam politik dengan terlibat langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bawah rezim orde baru, para perwira militer melakukan konsolidasi kekuatan politik untuk memperkuat kekuatan politik mereka. ABRI di bangun dan di perkuat dari segi kekuatan politik untuk mendukung rezim. Pada rezim Orde Baru, Suharto tampil sebagai pemegang kekuasaan. Kedudukan militer dalam politik semakin diperkuat pada masa Orde Baru melalui kebijakan Dwifungsi yang menugaskan militer baik di bidang pertahanan maupun politik dan ekonomi. Hal ini diyakini sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Bahkan, secara praktis dapat dirasakan bahwa peran militer telah terasa di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Militer masuk ke ranah yang bukan tugas pokoknya sebagai anggota militer, seperti dalam penanganan aset negara, menjadi penguasa di sektor bisnis dan industri, bahkan menjadi pejabat pemerintahan yang seharusnya ditempati oleh orang sipil. Sebagai pilar Orde Baru, duduknya TNI di DPR melalui jalur pengangkatan meskipun bukan partai tetapi didasarkan atas Susduk DPR/MPR RI yang mengesahkan kedudukan tersebut.TNI bukan saja hadir di lembaga legislatif tetapi juga di eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari TNI yang duduk pada jabatan kunci di pemerintahan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan.

Izin menanggapi pak saya istiqomah npm 1813033002
Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Memang sudah seharusnya di negara demokrasi seperti ini, militer secara profesional dan proporsional untuk mengembalikan peran dan kemampuan yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.

Saya Kholifatun Nissah NPM 1813033008 mohon izin untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan Bapak.
Pada masa Orde Baru, terdapat Dwifungsi ABRI yang memiliki artian bahwa ABRI memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Dikarenakan adanya Dwifungsi ABRI ini, maka tidak heran apabila pada masa Orde Baru banyak tokoh militer aktif yang menjabat sebagai menteri, gubernur, ataupun bupati/wali kota. Hal ini memberi dampak negatif berupa terjadinya dominasi ABRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan berkurangnya peluang aspirasi politis masyarakat sipil. Dampak seperti melemahnya supermasi hukum atau rendahnya kedaulatan rakyat sipil dalam menentukan arah politik negaranya menjadi dampak yang akan dirasakan jika militer terlalu masuk pada sistem pemerintahan sipil. Bahkan dampak terbesarnya adalah meningkatnya pelanggaran HAM dan sering kali menimbulkan hak istimewa bagi kalangan elite militer. Mengutip dari makalah Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Pemerintahan Orde Baru (2014) yang ditulis Andreas Lantik dari Universitas Sanata Dharma, menjelaskan bahwa dwifungsi ABRI selama era Orde Baru membawa sejumlah mudarat dalam bidang politik, ekonomi, bahkan memicu korupsi di kalangan pejabat militer. Di awal Orde Baru, kalangan pejabat ABRI menggarap Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar untuk bersaing dengan partai-partai sipil dalam Pemilu. Selama era Orde Baru Golkar selalu menang telak dalam Pemilu dan menguasai mayoritas kursi parlemen. Menurut Andreas (2014), saat itu Golkar sebagai kekuatan dominan tidak pernah menyalurkan aspirasi kaum sipil. Praktik dwifungsi ABRI hanya menjadikan partai sebagai alat melanggengkan kekuasaan militer. Di era Orde Baru pula, badan usaha penting seperti Pertamina, Bulog, dan berbagai BUMN besar dipegang oleh perwira senior Angkatan Darat.
Dalam aturan mainnya, badan usaha tersebut adalah milik pemerintah. Namun dalam praktiknya mereka beroperasi layaknya perusahaan swasta, hanya bertanggung jawab pada pimpinan militernya saja. Di masa itu juga terjadi banyak kasus penggelapan dana di sektor-sektor ekonomi milik negara, baik untuk mengisi kas kesatuan militer ataupun untuk menumpuk kekayaan pribadi para perwira. Belajar dari pengalaman di masa Orde Baru, hal-hal tersebut tentunya menunjukkan dampak yang negatif apabila militer terlalu masuk dalam pemerintahan ataupun politik. Maka besar kemungkinan hal-hal demikian dapat terus terjadi di masa kini apabila dwifungsi ABRI tidak dihapuskan. Kondisi politik atau pemerintahan suatu negara bisa saja terjadi kekacauan apabila militer masih berkecimpung di dunia politik.
Demikian yang dapat saya sampaikan pak, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terimakasih pak.

Izin menanggapi saya Veronica Carolline, npm 1813033018
Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi.

Rahmad Dwi Sagita sedikit menambahkan
Jika militer masih terlibat dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini bukan tidak mungkin kestabilan politik ekonomi dan keamanan di Indonesia dapat memanas dan adanya gejolak lagi, disisi lain dengan tidak membiarkan militer masuk pada ranah politik dimaksudkan agar militer lebih fokus untuk menangani masalah dalam bidang keamanan suatu negara,

Izin menanggapi pak
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan.  Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi.

Baik pak Saya Mia Oktavia 1813033032 izin menanggapi Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Ketika militer terlibat politik praktis, keterlibatannya hampir mencakup kesemua aspek kekuasaan politik. Bisa kita lihat dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat. Bahkan, point nomor 4 pada dasarnya merepresentasikan fungsi lain militer.
Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

Saya Ratih Juniarti (1813033006) izin menanggapi atas pertanyaan bapak terkait dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik masih ada hingga sekarang.

Selama Orde Baru militer melibatkan diri dalam berbagai macam aktifitas negara yaitu keterlibatan militer dalam politik semakin besar setelah kudeta 1965 yang merupakan tahap awal dari Orde Baru. Dalam sebuah pemerintahan baik dalam tingkat nasional ataupun subnasional para perwira militer banyak yang mengambil ahli. Dibawah pimpinan Jendral Soeharto kekuasaan militer dalam politik semakin melebarkan sayapnya. Militer pada jabatan menteri setiap kabinet pembangunan pada masa awal orde baru hanya awalnya saja yaitu pada pembangunan pertama, banyak anggota militer yang menjabat sebagai pejabat setingkat menteri karena pada kabinet berikutnya jumlah militer semakin menurun.Keberadaan militer pada pejabat non-departemen sangat besar pengaruhnya di bidang birokrasi sebab pada pejabat non- departemen bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Kemudian, Dampak yang akan terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara hingga saat ini yaitu berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan pemerintah. Hal itu nengakibatkan terjadinya banyak ikut campur tangan dari militer dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi penindasan-penindasan dari militer terhadap orang-orang yang mengkritisi jalannya perpolitikan yang dianggap mengganggu ideologi dalam dunia perpolitikan, dimana dalam hal itu akan mengakibatkan memudarnya demokrasi indonesia itu sendiri.
Terima kasih.

izin menanggapi pak, saya Anggi Amallia NPM 1813033036

menurut saya dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang yaitu dapat menimbulkan kegagalan demokrasi, karena sejatinya militer tidak seharusnya terlibat dalam ranah politik. Akan menimpulkan kecacatan demokrasi dan menghasilkan efek domino yang berakibat besar. Contoh nyatanya yaitu konflik yang sedang terjadi di negara myanmar saat ini. Salah satu alasan negara myanmar sedang mengalami konflik saat ini karena peran militer dalam politik yang terlalu kental. Bahkan kondisi negara tersebut saat ini sangat memprihatinkan, demo dimana mana, kekerasan, kemerosotan ekonomi, pelanggaran HAM dan masih banyak lagi. Pada era saat ini campur tangan militer dalam ranah dan sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan atau dihapus. pada masa orde baru adanya dwifugsi abri adalah contoh dari kepincangan politik di Indonesia pada saat itu. Bahkan saat ini anggota TNI menjadi pihak netral untuk menyeimbangkan demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga tentara di Indonesia tidaklah diperbolehkan untuk melakukan hak pilihnya pada musim pemilihan.

Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Saya Merisa Rusiana 1813033054 izin menanggapi pak

keterlibatan militer dalam politik bertujuan memperbaiki institusi politik dan mengatasi berbagai persoalan negara yang mengancam kedaulatan nasional. Namun tanpa menyampingkan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Kedua peran ini dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI. Konsep Ini berkembang semakin luas di masa Orde Baru dan berpengaruh pada bidang sosial politik, ekonomi, dan tingkat profesinalisme militer.
Namun, Jika militer tetap terlibat dalam politik negara, maka akan menimbulkan perasaan superior di kalangan militer yang melihat bahwa dwifungsi adalah alat untuk mencampuri urusan segala pihak tanpa terbendung. Dalam pandangan mereka, orang sipil seolah-olah tak mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu tanpa seizin militer. Selain itu juga dimasa depan mungkin akan terjadi, kudeta militer. Dimana, Kudeta militer adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, yang dilakukan oleh pihak militer. Ketika suatu negara akan beralih transisi dari rezim militer menjadi demokratis, akan ada banyak pihak yang tidak setuju terlebih pihak militer.

Saya Dea Nuci Adelia NPM 1813033028 Izin menjawab pak.

Keterlibatan militer dalam politik sebuah negara akan berdampak pada demokrasi negara tersebut, dimana keterlibatan militer dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Ketika militer terlibat politik praktis, keterlibatannya hampir mencakup kesemua aspek kekuasaan politik. Bisa kita lihat dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat. Bahkan, point nomor 4 pada dasarnya merepresentasikan fungsi lain militer selain pertahanan dan sosial politik, yaitu ekonomi. Penyebutan fungsi ekonomi tidak secara tegas, tetapi aktualisasinya bisa kita lihat semasa Orde Baru. Sampai sekarang aktualisasinya bisa kita lihat berupa keterlibatan prajurit sebagai backingan suatu usaha tambang, jasa keamanan, illegal logging, perdagangan senjata. Keterlibatan prajurit dalam bisnis pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Karena gaji yang diterima dari pemerintah tidak mencukupinya.

Izin menanggapi pak
Nama : Heni Tri Wulandari
Npm : 1813030352
militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.

Saya Yulia Putri Perdana NPM 1813033058 izin menanggapi pak.

Dampak yang ajan ditimbulkan ialah seperti, akan menimbulkan kelompok-kelompok yang menolak adanya keterlibatan militer ini didalam politik. Hal ini dapat diperinci sebagai berikut:
1. Kelompok yang menolak dwifungsi ABRI bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam maslah non-militer. Kelompok ini jelas berpegang pada prinsip supremasi sipil, dan hanya mengijinkan tentara terlibat pada urusan non-militer pada keadaan darurat.
2. Kelompok yang tidak apriori menolak peran sosial-politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Secara terinci kelompok ini menunjuk MPR sebagai tempat ABRI untuk berperan. Dengan melibatkan ABRI di MPR, kelompok ini mengharapkan ABRI bisa terhindar dari kudeta.
3. Kelompok yang tergolong pragmatis melihat dwi fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik riil kekuatan masih di perlukan. Kendati demikian kelompok ini berharap agar realitas politik tersebut hendaknya tidak di jadikan ukuran atau landasan dalam mengambil kebijakan secara nasional dan lintas waktu. Oleh sebab itu kelompok ini berharap agar Peran sosial-politik ABRI di bidang kekaryaan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kelompok struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Bagi kelompok ini pengurangan jumlah personel ABRI dalam jabatan-jabata sipil yang selama ini di pegangnya, bahkan di DPR-RI akan mempengaruhi proses manajemen pemerintahan pada umumnya, dan pengendalian konflik pada khususnya.

dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang. Keterlibatan militer Indonesia dalam politik praktis memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Terdapat dampak negatif jika hal ini masih diterapkan, beberapa diantaranya yaitu militer yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Selain itu keterlibatan militer dalam politik dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai pertahanan negara akan terpinggirkan. Ketika militer terlibat politik praktis, keterlibatannya hampir mencakup kesemua aspek kekuasaan politik. Bisa kita lihat dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan
dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat.

Izin menanggapi pak, saya Khoira Yuslima NPM 1813033044.

Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik.

Adanya campur tangan militer terhadap dunia politik akan mengakibatkan kekacauan seperti yang telah terjadi pada masa masa sebelumnya. Seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.

Izin menanggapi pak saya Adelia Tamara NLM 1813033048. Keterlibatan militer dalam politik bukan hal baru di Indonesia. Militer di Indonesia melibatkan diri kedalam politik dengan terlibat langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bawah rezim orde baru, para perwira militer melakukan konsolidasi kekuatan politik untuk memperkuat kekuatan politik mereka. ABRI di bangun dan di perkuat dari segi kekuatan politik untuk mendukung rezim. Pada rezim Orde Baru, Suharto tampil sebagai pemegang kekuasaan. Kedudukan militer dalam politik semakin diperkuat pada masa Orde Baru melalui kebijakan Dwifungsi yang menugaskan militer baik di bidang pertahanan maupun politik dan ekonomi. Hal ini diyakini sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Bahkan, secara praktis dapat dirasakan bahwa peran militer telah terasa di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Militer masuk ke ranah yang bukan tugas pokoknya sebagai anggota militer, seperti dalam penanganan aset negara, menjadi penguasa di sektor bisnis dan industri, bahkan menjadi pejabat pemerintahan yang seharusnya ditempati oleh orang sipil. Sebagai pilar Orde Baru, duduknya TNI di DPR melalui jalur pengangkatan meskipun bukan partai tetapi didasarkan atas Susduk DPR/MPR RI yang mengesahkan kedudukan tersebut.

Terimakasih

Izin menanggapi pak saya Sherly Armelia Eka Madina npm 1813033014
Sesungguhnya militer terlibat dalam politik merupakan hal yang telah melekat sejak awal indonesia berdiri. Disain militer sendiri adalah sebagai kekuatan yang mandiri dan tidak tinggal diam terhadap persoalan politik, kemudian menjadikan militer sebagai kekuatan yang lebih stabil daripada partai politik. Namun hal ini lah yang menyebabkan kekaburan tugas-tugas antara sipil dan militer , peforma diranah politik dan perang. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya politik sebuah peperangan dengan adu strategi.

Namun di era demokrasi liberal saat ini banyak keterlibatan langsung militer dalam panggung politik, baik legislatif maupun eksekutif. Peran dan pengaruh militer di dalam politik memamng sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan kelas yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Dan dimasa sekarang kita menjumpai warga militer yang beralih menjadi waga sipil demi terjun ke dunia politik. Bagi mereka politik bukan dunia baru bagi mereka.