Kekuasaan merupakan salah satu obyek kajian ilmu politik sebagaimana energi menjadi salah satu obyek kajian ilmu fisika. Kekuasaan itu sendiri kalau dibedah ternyata di dalamnya masih terdapat banyak hal yang memerlukan kajian secara lebih mendalam. Meski demikian, ilmu politik tidak semata-mata berkutat hanya seputar urusan kekuasaan. Masih banyak lagi urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Coba sekarang anda jelaskan hal-hal lain di luar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik!
Assalamualaikum saya Alin Ruliati NPM 2156041023-Non Reg,izin menanggapi diskusi ke 2
kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini ingin mengetahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang pada masyarakat telah diakomodasi oleh penyelenggara negara yang merupakan politik hukum atau bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting untuk dilakukan karena substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan daya tahan masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Bila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan. Mengetahui hal ini akan bermanfaat untuk menentukan penghierarkian peraturan perundang-undangan, sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.
kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini ingin mengetahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang pada masyarakat telah diakomodasi oleh penyelenggara negara yang merupakan politik hukum atau bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting untuk dilakukan karena substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan daya tahan masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Bila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan. Mengetahui hal ini akan bermanfaat untuk menentukan penghierarkian peraturan perundang-undangan, sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.
Assalamualaikum pak. Saya Berta Pramudita NPM 2156041016 kelas NonReguler. Izin menanggapi diskusi pak.
Ruang lingkup ilmu politik sangat luas dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi lima sub-disiplin ilmu yaitu teori politik, administrasi publik, politik komparatif, hubungan internasional, dan hukum publik. Perlu dicatat bahwa sub-disiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja.
Studi tentang hal-hal mengenai alokasi dan distribusi serta transfer kekuasaan adalah salah satu keasyikan utama para ilmuwan politik. Keberhasilan atau sebaliknya dari struktur tata kelola diukur oleh para ilmuwan politik yang memeriksa faktor beragam dan berlapis-lapis di tempat kerja yang berkontribusi terhadap tata kelola yang baik atau buruk. Masih banyak lagi urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.
Ruang lingkup ilmu politik sangat luas dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi lima sub-disiplin ilmu yaitu teori politik, administrasi publik, politik komparatif, hubungan internasional, dan hukum publik. Perlu dicatat bahwa sub-disiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja.
Studi tentang hal-hal mengenai alokasi dan distribusi serta transfer kekuasaan adalah salah satu keasyikan utama para ilmuwan politik. Keberhasilan atau sebaliknya dari struktur tata kelola diukur oleh para ilmuwan politik yang memeriksa faktor beragam dan berlapis-lapis di tempat kerja yang berkontribusi terhadap tata kelola yang baik atau buruk. Masih banyak lagi urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.
Assalamualaikum saya Wulan Suci Wahyu Lestari NPM 2156041019 kelas non-reg.
Izin menanggapi.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Selain kekuasaan, wilayah kajian ilmu politik lain adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Roger F. Soltau dalam bukunya "Introduction to Politics" bahwa “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara." Dengan demikian politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Izin menanggapi.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Selain kekuasaan, wilayah kajian ilmu politik lain adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Roger F. Soltau dalam bukunya "Introduction to Politics" bahwa “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara." Dengan demikian politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Assalamualikum saya M. Yoga Pratama NPM2156041040 kelas Non Reg
izin menanggapi diskusi ke-2.
ilmu politik tidak semata-mata berkutat hanya seputar urusan kekuasaan. Masih banyak lagi urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).
izin menanggapi diskusi ke-2.
ilmu politik tidak semata-mata berkutat hanya seputar urusan kekuasaan. Masih banyak lagi urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).
Assalammualaikum pak saya Reza Nursidik NPM 2156041030 dari kelas Non Reguler, izin menjawab diskusi ke 2, apa saja hal-hal yang diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik:
1. Polis dalam prakteknya yaitu demokrasi yang identik dengan aktivitars penyelenggaraan kehidupan bernegara yang melibatkan semua rakyat untuk berpendapat atau bersuara mengenai pemimpin, menanggapi kebijakan yang sudah di buatkan, dan lain sebagainya agar terwujud sebuah cita-cita bersama dan memiliki jalan keluar bersama agar menciptakan aktivitas politik berjalan.
2. Policy atau kebijakan, didalam politik pasti ada kebijakan yang dibuat oleh negara yang menyangkut juga ke dalam politik agar bisa menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa
3. Public juga termasuk kedalam aktivitas politik yang dimana pemerintah bertugas untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam public dengan demikian terkait dengan politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
terimakasih pak
1. Polis dalam prakteknya yaitu demokrasi yang identik dengan aktivitars penyelenggaraan kehidupan bernegara yang melibatkan semua rakyat untuk berpendapat atau bersuara mengenai pemimpin, menanggapi kebijakan yang sudah di buatkan, dan lain sebagainya agar terwujud sebuah cita-cita bersama dan memiliki jalan keluar bersama agar menciptakan aktivitas politik berjalan.
2. Policy atau kebijakan, didalam politik pasti ada kebijakan yang dibuat oleh negara yang menyangkut juga ke dalam politik agar bisa menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa
3. Public juga termasuk kedalam aktivitas politik yang dimana pemerintah bertugas untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam public dengan demikian terkait dengan politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
terimakasih pak
Assalamualaikum saya Avisha Armasenita NPM 2156041006 NonReg,izin memberi tanggapan
Ilmu politik tidak hanya memperkaya wawasan kita mengenai sebuah negara, tapi juga akan membuat kita lebih peka terhadap kondisi bangsa. Dengan rasa peka itulah, kita akan terlatih untuk bersikap kritis dan analitis dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan negara seperti kasus korupsi, pilkada, kekerasan, hingga keragaman budaya.Mendalami ilmu politik, berarti juga mempelajari masyarakat dan kepentingan di sebuah negara,termasuk di dalamnya mempelajari tindakan politik masyarakat, pelaksanaan hukum, ketimpangan gender, ragam kebudayaan, hingga hubungan antarnegara, ini akan semakin memperkaya wawasan kita sebagai mahasiswa. Karena ilmu politik juga menjadi disiplin ilmu tertua, maka gagasan tentang bernegara sudah banyak dikembangkan oleh para filosof atau filsuf sejak masa Yunani Kuno, tepatnya tahun 450 sebelum masehi. Kala itu, pemikiran tentang bernegara banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Jadi, kita dapat mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf tersebut.
Ilmu politik tidak hanya memperkaya wawasan kita mengenai sebuah negara, tapi juga akan membuat kita lebih peka terhadap kondisi bangsa. Dengan rasa peka itulah, kita akan terlatih untuk bersikap kritis dan analitis dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan negara seperti kasus korupsi, pilkada, kekerasan, hingga keragaman budaya.Mendalami ilmu politik, berarti juga mempelajari masyarakat dan kepentingan di sebuah negara,termasuk di dalamnya mempelajari tindakan politik masyarakat, pelaksanaan hukum, ketimpangan gender, ragam kebudayaan, hingga hubungan antarnegara, ini akan semakin memperkaya wawasan kita sebagai mahasiswa. Karena ilmu politik juga menjadi disiplin ilmu tertua, maka gagasan tentang bernegara sudah banyak dikembangkan oleh para filosof atau filsuf sejak masa Yunani Kuno, tepatnya tahun 450 sebelum masehi. Kala itu, pemikiran tentang bernegara banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Jadi, kita dapat mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf tersebut.
assalamualiukum,saya Dinda intan dwi puspita kelas nonreguler npm 2156041007
izin menanggapi,ilmu politik dilihat sebagai bagian dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan cakupan yang jelas dan terinci, memang ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, misalnya ilmu hukum, sosiologi dan psikologi.
Ketika perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, pusat perhatian utama adalah negara, yang dikenal sebagai tradisi yuridis formal. Tradisi ini terutama berkembang di Jerman, Austria dan Prancis. Sedangkan di Inggris, perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh filsafat moral. Prancis dan Inggris memang kemudian menjadi ujung tombak dalam perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri, setelah dibentuknya Ecole Libere des Sciences Politiques di Perancis (1870) dan London School of Economics and Political Science di Inggris (1895)
izin menanggapi,ilmu politik dilihat sebagai bagian dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan cakupan yang jelas dan terinci, memang ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, misalnya ilmu hukum, sosiologi dan psikologi.
Ketika perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, pusat perhatian utama adalah negara, yang dikenal sebagai tradisi yuridis formal. Tradisi ini terutama berkembang di Jerman, Austria dan Prancis. Sedangkan di Inggris, perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh filsafat moral. Prancis dan Inggris memang kemudian menjadi ujung tombak dalam perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri, setelah dibentuknya Ecole Libere des Sciences Politiques di Perancis (1870) dan London School of Economics and Political Science di Inggris (1895)
Assalamualaikum wr wb,saya lisel niya sika NPM 2156041013 Non Reg .Izin menanggapi diskusi pak
Hal-hal lain di luar kekuasaan yang menjadi kajian ilmu politik ialah
1. Teori Polik yang meliputi tentang sejarah perkembangan ide -ide politik
2. Lembaga-Lembaga Politik meliputi tentang Undang – Undang Dasar,Pemerintah Nasional,Pemerintah Daerah dan Lokal Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintaan Perbandingan Lembaga-lembaga Politik
3. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan Pendapat Umum yang meliputi di dalamnya Partai-partai Politik,Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi ,Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi dan Pendapat umum
4. Hubungan Internasional termasuk di dalamnya Politik Internasional ,Organisasi dan Administrasi Internasional dan Hukum Internasional
Hal-hal lain di luar kekuasaan yang menjadi kajian ilmu politik ialah
1. Teori Polik yang meliputi tentang sejarah perkembangan ide -ide politik
2. Lembaga-Lembaga Politik meliputi tentang Undang – Undang Dasar,Pemerintah Nasional,Pemerintah Daerah dan Lokal Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintaan Perbandingan Lembaga-lembaga Politik
3. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan Pendapat Umum yang meliputi di dalamnya Partai-partai Politik,Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi ,Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi dan Pendapat umum
4. Hubungan Internasional termasuk di dalamnya Politik Internasional ,Organisasi dan Administrasi Internasional dan Hukum Internasional
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, Saya Prameswari Amaratus Solekhah NPM 2156041020 Kelas NonReg, Izin menanggapi diskusi kali ini,
Politik memang identik dengan kekuasaan dan paling banyak terjadi di dunia politik. Tetapi politik bukan hanya seputar kekuasaaan dan ada berbagai banyak pandangan tentang politik. Dalam konteks ini atau dalam pemahaman politik dimaknai sebagai usaha bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama jadi karena itulah disebutkan bahwa ilmu politik punya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam pandangan politik. Dalam politik ada yang namanya kelembagaan artinya segala upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. politik itu berkaitan dengan bagaimana negara ini dikelola, bagaimana pemerintahan ini diatur, bagaimana Negara memperlakukan warganya, bagaimana warga negara berkomitmen terhadap negaranya dan seterusnya itu adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam politik disebutkan juga bahwa politik itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan yang disebut kebijakan. Dalam politik juga dikenal teori Sistem yang menjelaskan bagaimana kebijakan itu dirumuskan misalnya proses input dari masyarakat apapun bentuknya kemudian masuk kedalam negara dan kedalam sistem yang diolah lalu terjadi adanya output berupa kebijakan atau tindakan serta melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya selain kekuasaan disebutkan adanya konflik atau pertentangan politik. Dalam faktanya memang tidak pernah lepas dari konflik dan pertentangan dalam setiap unsur yang ada dalam sebuah sistem termasuk sistem politik, sistem politik punya potensi saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga rawan terjadi konflik . Misalnya dalam konteks antara pemerintahan dengan negara dan juga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu termasuk konflik yang banyak terjadi dalam dunia politik .
Politik memang identik dengan kekuasaan dan paling banyak terjadi di dunia politik. Tetapi politik bukan hanya seputar kekuasaaan dan ada berbagai banyak pandangan tentang politik. Dalam konteks ini atau dalam pemahaman politik dimaknai sebagai usaha bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama jadi karena itulah disebutkan bahwa ilmu politik punya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam pandangan politik. Dalam politik ada yang namanya kelembagaan artinya segala upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. politik itu berkaitan dengan bagaimana negara ini dikelola, bagaimana pemerintahan ini diatur, bagaimana Negara memperlakukan warganya, bagaimana warga negara berkomitmen terhadap negaranya dan seterusnya itu adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam politik disebutkan juga bahwa politik itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan yang disebut kebijakan. Dalam politik juga dikenal teori Sistem yang menjelaskan bagaimana kebijakan itu dirumuskan misalnya proses input dari masyarakat apapun bentuknya kemudian masuk kedalam negara dan kedalam sistem yang diolah lalu terjadi adanya output berupa kebijakan atau tindakan serta melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya selain kekuasaan disebutkan adanya konflik atau pertentangan politik. Dalam faktanya memang tidak pernah lepas dari konflik dan pertentangan dalam setiap unsur yang ada dalam sebuah sistem termasuk sistem politik, sistem politik punya potensi saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga rawan terjadi konflik . Misalnya dalam konteks antara pemerintahan dengan negara dan juga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu termasuk konflik yang banyak terjadi dalam dunia politik .
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Pike Reghi Efrilia, NPM 2156041018, Kelas Non reguler.
Izin memberi tanggapan materi diskusi ke-2
Mengenai hal-hal lain di luar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Bahwa politik dalam suatu negara (state) selain kekuasaan (power), juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).
a. Negara
Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan: ”Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara.”
b. Keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.
c. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya
d. Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Izin memberi tanggapan materi diskusi ke-2
Mengenai hal-hal lain di luar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. Bahwa politik dalam suatu negara (state) selain kekuasaan (power), juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).
a. Negara
Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan: ”Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara.”
b. Keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.
c. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya
d. Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, Saya M. Akbar Saputra, NPM:2156041036, Kelas NonReg, izin menanggapi diskusi ke 2
Kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik ekonomi. lmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.
a) Ekonomi politik (pendekatan ekonomi untuk memahami politik): hubungan antara politik dan ekonomi dengan penekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
b) Ekonomi politik (suatu pendekatan politik untuk memahami ekonomi): ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan.
Kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik ekonomi. lmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.
a) Ekonomi politik (pendekatan ekonomi untuk memahami politik): hubungan antara politik dan ekonomi dengan penekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
b) Ekonomi politik (suatu pendekatan politik untuk memahami ekonomi): ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan.
Assalammualaikum saya aldo rizky w,NPM 2156041012 dari kelas nonreg.
kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Selain kekuasaan, wilayah kajian ilmu politik lain adalah negara,
Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy
kajian ilmu poltik juga memiliki ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Selain kekuasaan, wilayah kajian ilmu politik lain adalah negara,
Salah satunya peran masyrakat dalam politik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy
Assalamualaikum pak, saya M Ibnu Reza Pahlevi dengan NPM 2156041017, kelas NonReg. Izin memberi tanggapan mengenai diskusi 2
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, pengambilan keputusan dan kebijakan
- Negara, dalam hal ini memusatkan pada lembaga lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Misal menurut J. Barents dala ilmu politika “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.”
- Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, pengambilan keputusan dan kebijakan
- Negara, dalam hal ini memusatkan pada lembaga lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Misal menurut J. Barents dala ilmu politika “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.”
- Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut
Assalamualaikum pak, saya Bunga Liza Maharani NPM 2156041035 kelas Nonreg, izin menjawab.
Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, menurut UNESCO yaitu: 1)Teori Politik 2) Lembaga Politik 3)Partai/Golongan Politik 4)Hubungan Internasional.
Lalu, Wilayah kajian ilmu politik selain Kekuasaan, menurut pendapat saya adalah:
-Pressure Group (kelompok oposisi)
-Interst Group (kelompok kepentingan baik pendukung atau kontra pemerintah)
-Elit Politik, pendapat umum (public opinion)
-Partai politik, dan pemilihan umum.
Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, menurut UNESCO yaitu: 1)Teori Politik 2) Lembaga Politik 3)Partai/Golongan Politik 4)Hubungan Internasional.
Lalu, Wilayah kajian ilmu politik selain Kekuasaan, menurut pendapat saya adalah:
-Pressure Group (kelompok oposisi)
-Interst Group (kelompok kepentingan baik pendukung atau kontra pemerintah)
-Elit Politik, pendapat umum (public opinion)
-Partai politik, dan pemilihan umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak, saya Destira Dewi Alti Suci dengan NPM 2156041003 izin memberi tanggapan kedua, hal-hal lain diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik adalah kepentingan publik, pembuatan kebijakan publik, dan pelaksanaan publik.
-kepentingan publik adalah segala sesuatu di mana publik bisa mengakses kepentingan khalayak ramai secara bebas.
-pembuatan kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif selaku pemilik kewenangan yang mana membuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu guna menata kehidupan masyarakat dalam bermacam aspek kehidupan.
-pelaksanaan kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif sebagai pemilik kewenangan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat guna menata kehidupan masyarakat dalam bermacam aspek kehidupan.
-kepentingan publik adalah segala sesuatu di mana publik bisa mengakses kepentingan khalayak ramai secara bebas.
-pembuatan kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif selaku pemilik kewenangan yang mana membuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu guna menata kehidupan masyarakat dalam bermacam aspek kehidupan.
-pelaksanaan kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif sebagai pemilik kewenangan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat guna menata kehidupan masyarakat dalam bermacam aspek kehidupan.
Assalamualikum pak, saya Tadzkia Alifvani dengan NPM 2156041028 izin menanggapi materi diskusi ini.
Kekuasaan memang menjadi objek kajian yang penting dalam ilmu politik, namun ilmu politik bukan hanya sekedar kekuasaan saja. Karena ilmu politik menyangkut tentang suatu negara, maka objek kajiannya berkaitan tentang bagaimana mengolah negara. Bidang kajian ilmu politik :
1. Teori-teori politik : Teori politik berdasar kepada moral dan menentukan norma politik. Terdiri dari tujuan politik, cara mencapai tujuan politik, kebutuhan dan kemungkinan untuk mencapai hal tersebut, dan juga kewajiban untuk mencapai tujuan.
2. Filsafat politik : Filsafat ini mencari kebenaran tentang apa, bagaimana sifat dan hakekat kehidupan manusia, contohnya etika politik.
3. Teori politik sistematis : Membahas tentang fenomena dan fakta politik.
4. Lembaga-lembaga politik
5. Partai politik
6. Hubungan Internasional : berhubungan dengan politik internasional, pengadministrasian dan hak internasional.
Selain itu, ilmu politik bisa menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Hal-hal yang bisa dipelajari ilmu politik dari negara, selain kekuasaan adalah :
1. Kelompok oposisi
2. Kelompok pendukung pemerintah
3. Elit politik
4. Pendapat umum
5. Partai politik
6. Pemilihan umum
Kekuasaan memang menjadi objek kajian yang penting dalam ilmu politik, namun ilmu politik bukan hanya sekedar kekuasaan saja. Karena ilmu politik menyangkut tentang suatu negara, maka objek kajiannya berkaitan tentang bagaimana mengolah negara. Bidang kajian ilmu politik :
1. Teori-teori politik : Teori politik berdasar kepada moral dan menentukan norma politik. Terdiri dari tujuan politik, cara mencapai tujuan politik, kebutuhan dan kemungkinan untuk mencapai hal tersebut, dan juga kewajiban untuk mencapai tujuan.
2. Filsafat politik : Filsafat ini mencari kebenaran tentang apa, bagaimana sifat dan hakekat kehidupan manusia, contohnya etika politik.
3. Teori politik sistematis : Membahas tentang fenomena dan fakta politik.
4. Lembaga-lembaga politik
5. Partai politik
6. Hubungan Internasional : berhubungan dengan politik internasional, pengadministrasian dan hak internasional.
Selain itu, ilmu politik bisa menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Hal-hal yang bisa dipelajari ilmu politik dari negara, selain kekuasaan adalah :
1. Kelompok oposisi
2. Kelompok pendukung pemerintah
3. Elit politik
4. Pendapat umum
5. Partai politik
6. Pemilihan umum
Assalamu"alaikum Pak, Saya Romdan Fahrurrozi NPM 2166041002 KELAS nonreg izin menjawab,Hal-hal lain di luar kekuasaan yang menjadi kajian ilmu politik ialah
1. Teori Polik yang meliputi tentang sejarah perkembangan ide -ide politik
2. Lembaga-Lembaga Politik meliputi tentang Undang – Undang Dasar,Pemerintah Nasional,Pemerintah Daerah dan Lokal Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintaan Perbandingan Lembaga-lembaga Politik
3. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan Pendapat Umum yang meliputi di dalamnya Partai-partai Politik,Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi ,Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi dan Pendapat umum
4. Hubungan Internasional termasuk di dalamnya Politik Internasional ,Organisasi dan Administrasi Internasional dan Hukum Internasional
1. Teori Polik yang meliputi tentang sejarah perkembangan ide -ide politik
2. Lembaga-Lembaga Politik meliputi tentang Undang – Undang Dasar,Pemerintah Nasional,Pemerintah Daerah dan Lokal Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintaan Perbandingan Lembaga-lembaga Politik
3. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan Pendapat Umum yang meliputi di dalamnya Partai-partai Politik,Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi ,Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi dan Pendapat umum
4. Hubungan Internasional termasuk di dalamnya Politik Internasional ,Organisasi dan Administrasi Internasional dan Hukum Internasional
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya Wiska Bela Safitri, Npm : 2156041027, kelas Nonreg, izin menanggapi pak..
Secara umum ilmu politik memiliki hubungan dengan kekuasaan, yaitu membahas bagaimana upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Tetapi tidak hanya kekuasaan, kajian ilmu politik lain nya yaitu:
1. Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang didalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. lmu Politik
mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, bagaimana negara dan pemerintahan diatur, bagaimana hubungan antara negara dengan warganya
serta hubungan antarnegara.
2. kebijakan publik (policy)
Dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan keputusan diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik, untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai
kekuasaan untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
3.Pengambilan keputusan
konsep pokok ilmu politik ini melibatkan
keputusan yang telah disusun. Inti pada pengambilan keputusan ini adalah dapat mengetahui atau mempelajari persoalan-persoalan yang perlu diambil keputusannya, merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau
keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
4.kompromi dan konsensus
Pada konsep ini sering dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan
sebuah konflik dimana sistem potilik memang tidak pernah lepas dari konflik melalui kompromi dan negosiasi diselesaikan sebuah dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata.
5.Pembagian (distribution) dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
Nilai dalam ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, atau sesuatu yang mempunyai harga.
Secara umum ilmu politik memiliki hubungan dengan kekuasaan, yaitu membahas bagaimana upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Tetapi tidak hanya kekuasaan, kajian ilmu politik lain nya yaitu:
1. Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang didalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. lmu Politik
mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, bagaimana negara dan pemerintahan diatur, bagaimana hubungan antara negara dengan warganya
serta hubungan antarnegara.
2. kebijakan publik (policy)
Dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan keputusan diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik, untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai
kekuasaan untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
3.Pengambilan keputusan
konsep pokok ilmu politik ini melibatkan
keputusan yang telah disusun. Inti pada pengambilan keputusan ini adalah dapat mengetahui atau mempelajari persoalan-persoalan yang perlu diambil keputusannya, merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau
keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
4.kompromi dan konsensus
Pada konsep ini sering dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan
sebuah konflik dimana sistem potilik memang tidak pernah lepas dari konflik melalui kompromi dan negosiasi diselesaikan sebuah dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata.
5.Pembagian (distribution) dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
Nilai dalam ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, atau sesuatu yang mempunyai harga.
assalamualaikum pak saya rizky armanda putra 2156041029 ingin menjawab diskusi kedua
halhal lain diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik adalah negara, pengambilan keputusan dan kebijakan
- Negara, dalam hal ini memusatkan pada lembaga lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Misal menurut J. Barents dala ilmu politika “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.”
- Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut
halhal lain diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik adalah negara, pengambilan keputusan dan kebijakan
- Negara, dalam hal ini memusatkan pada lembaga lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Misal menurut J. Barents dala ilmu politika “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.”
- Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut
Assalamualaikum pak, saya Nadiyah Indriyani dengan NPM 2156041002 izin menanggapi diskusi ini
Dari yang saya pelajari, ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik, seperti : 1. Decision Making atau pengambilan keputusan, yang dimana akan digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik dimana nantinya akan terdapat seleksi dari beberapa alternaitf dan skala prioritas tujuan yang akan dipilih, 2. Public Policy atau kebijakan umum, merupakan salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada, 3. Authority atau kewenangan, yang dimana pada ilmu politik dibutuhkan dalam membina sebuah kerjasama maupun untuk menyelsaikan konflik yang nantinya mungkin akan timbul, 4. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Dari yang saya pelajari, ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik, seperti : 1. Decision Making atau pengambilan keputusan, yang dimana akan digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik dimana nantinya akan terdapat seleksi dari beberapa alternaitf dan skala prioritas tujuan yang akan dipilih, 2. Public Policy atau kebijakan umum, merupakan salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada, 3. Authority atau kewenangan, yang dimana pada ilmu politik dibutuhkan dalam membina sebuah kerjasama maupun untuk menyelsaikan konflik yang nantinya mungkin akan timbul, 4. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Izin menanggapi pertanyaan, sebelumnya perkenalkan nama saya Puja Dwi Maharani dengan npm 2156041032
Selain ilmu fisika, terdapat beberapa cabang ilmu lain yang termasuk ke dalam kajian ilmu politik yaitu:
1. Ilmu hukum
Ilmu hukum berhubungan dengan ilmu politik karena hukum adalah hasil keputusan dari politik. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh sebuah kekuasaan sehingga antara ilmu politik dengan ilmu hukum memiliki hubungan timbal balik. Hukum positif merupakan kesepakatan yang dicapai melalui proses yang konstitusional. Berdasarkan penafsiran hukum, para pemimpin agar bisa berkuasa harus menyingkirkan pengaruh politik pada hukum. Sedangkan bagi para politisi boleh saja menerima independensi dari institusi-institusi hukum apabila peraturan yang dibuat sama seperti kebijakan yang diikuti.
2. Ilmu sejarah
Ilmu politik berhubungan dengan ilmu sejarah karena saling membawa pengaruh terhadap masing-masing sejak dahulu. Ilmu politik mengelola atau memperbaiki sebuah data atau sistem berdasarkan fakta dari sejarah sehingga dapat mengkaji persoalan politik dan menghasilkan suatu pola perkembangan atau gambaran terhadap keadaan yang diharapkan akan berkembang dalam
keadaan tertentu.
3. Ilmu sosiologi
Ilmu sosiologi dan ilmu politik saling berhubungan karena ilmu sosiologi mempelajari tentang semua hubungan sosial seperti latar belakang masyarakat, susuan atau pola sosial, interaksi, sistem kelas, kepercayaan, budaya, ekonomi dan organisasi yang berpengaruh pada keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Negara adalah objek utama bagi ilmu politik dan hanya sebuah asosiasi atau lembaga di masyarakat bagi ilmu sosiologi.
4. Ilmu psikologi
Ilmu psikologi sangat berperan penting bagi politik dalam analisis politik khususnya psikologi sosial yang berfokus pada hubungan timbal balik sehingga menghasilkan pandangan terhadap kepemimpinan serta sikap dan reaksi kelompok terhadap suatu keadaan. Psikologi sosial juga menjelaskan bagaimana sikap dan harapan masyarakat yang berpegang teguh pada tuntutan sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern maupun segi intern yang berperan penting pada pemilihan umum. Prinsip-prinsip politik yang luas juga sangat penting bagi para politisi agar dapat mengetahui keinginan masyarakat begitupun sebaliknya. Oleh karena itu psikologi sosial sangat berpengaruh bagi hasil keputusan dalam kebijaksanaan yang berpatok pada sikap dan tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan.
5. Ilmu geografi
Berperan pada perbedaan pengaruh politik karena bentuk daratan, perbatasan, kepadatan
penduduk, kesuburan, sumber daya, dan letak wilayah sehingga tercipta ilmu geopolitik. Ilmu geopolitik adalah tanda bahwa ilmu politik berhubungan dengan ilmu geografi. Ilmu geopolitik adalah cabang ilmu yang tidak hanya berfokus pada negara saja, terapi juga pengetahuan pemerintah dan administrasi negara. Geopolitik memiliki tiga hal utama yaitu kekuasaan, politik, dan kebijakan yang berhubungan dengan geografis.
6. Ilmu ekonomi
Ilmu ekonomi berhubungan dengan ilmu politik karena prinsip yang ada pada ilmu ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Terbatasnya sumber daya pada wilayah membutuhkan cara agar dapat memenuhi segala kebutuhan atau keinginan masyarakat. Pengalokasian tersebut dipegang oleh para pemimpin yang berhak menentukan bagaimana sumber daya tersebut diproduksi.
Di Indonesia pada masa Orde Lama terdapat Tritura yang berisi turunkan harga pangan dan sandang karena terjadi hyper-inflasi. Sehingga, menuntut para politisi agar paham tentang ilmu ekonomi supaya dapat meyakinkan masyarakat bahwa dia akan membuat atau menjalankan program yang dapat meyejahterahkan masyarakat seperti harga pangan dan sandang murah, banyaknya lapangan pekerjaan, dan sebagainya.
7. Ilmu Antropologi
Ilmu antropologi mempelajari tentang kedudukan atau peran, hubungan, unsur atau struktur sosial, dan pola kebudayaan seperti ekonomi, keyakinan, pemerintahan, kesehatan, teknologi dan sebagainya yang bermacam macam. Sedangkan ilmu politik mempelajari tentang pemerintahan sehingga lebih memusatkan pada kekuasaan atau kebijakan berlandaskan struktur sosial. Sehingga keduanya saling berhubungan. Analisis antropologi sangat penting dipelajari agar dapat memahami adat istiadat sehingga menghindari terjadinya pelanggaran partai. Penyelidikan aspek kebudayaan akan menjadi ide pada perkembangan lembaga politik. Menurut Ralph dan sarjana antropologi lainnya, kebudayaan berhubungan erat dengan kepribadian yang berguna bagi lembaga politik.
8. Ilmu filsafat
Ilmu politik berkaitan dengan ilmu filsafat karena politik masih bersangkutan dengan sifat hakiki, asal mula, dan nilai suatu negara. Filsafat adalah usaha dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan secara universal dan kehidupan masyarakat. Dalam penyelesaiannya harus berpedoman pada nilai dan norma tertentu.
Assalamualaikum saya M. Feria Putra NPM 2156041001, izin menjawab pak selain kekuasaan bagian lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah
1. negara ( State), yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas masyarakat di suatu daerah tertentu. Dalam bagian ini politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
2. Kebijakan (policy) kebijakan adalah tindakan sengaja yang diambil negara untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakatnya, baik dengan melakukan sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu. Pada bagian ini politik identik dengan aktivitas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Masyarakat (publik) pada bagian ini politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
1. negara ( State), yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas masyarakat di suatu daerah tertentu. Dalam bagian ini politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
2. Kebijakan (policy) kebijakan adalah tindakan sengaja yang diambil negara untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakatnya, baik dengan melakukan sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu. Pada bagian ini politik identik dengan aktivitas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Masyarakat (publik) pada bagian ini politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
assalamualaikum pak, saya M. STEVEN KELVIN, NPM.2156041026. Izin menanggapi diskusi ini,
Politik memang identik dengan kekuasaan dan paling banyak terjadi di dunia politik. Tetapi politik bukan hanya seputar kekuasaaan dan ada berbagai banyak pandangan tentang politik. Dalam konteks ini atau dalam pemahaman politik dimaknai sebagai usaha bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama jadi karena itulah disebutkan bahwa ilmu politik punya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam pandangan politik. Dalam politik ada yang namanya kelembagaan artinya segala upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. politik itu berkaitan dengan bagaimana negara ini dikelola, bagaimana pemerintahan ini diatur, bagaimana Negara memperlakukan warganya, bagaimana warga negara berkomitmen terhadap negaranya dan seterusnya itu adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam politik disebutkan juga bahwa politik itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan yang disebut kebijakan. Dalam politik juga dikenal teori Sistem yang menjelaskan bagaimana kebijakan itu dirumuskan misalnya proses input dari masyarakat apapun bentuknya kemudian masuk kedalam negara dan kedalam sistem yang diolah lalu terjadi adanya output berupa kebijakan atau tindakan serta melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya selain kekuasaan disebutkan adanya konflik atau pertentangan politik. Dalam faktanya memang tidak pernah lepas dari konflik dan pertentangan dalam setiap unsur yang ada dalam sebuah sistem termasuk sistem politik, sistem politik punya potensi saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga rawan terjadi konflik . Misalnya dalam konteks antara pemerintahan dengan negara dan juga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu termasuk konflik yang banyak terjadi dalam dunia politik .
Politik memang identik dengan kekuasaan dan paling banyak terjadi di dunia politik. Tetapi politik bukan hanya seputar kekuasaaan dan ada berbagai banyak pandangan tentang politik. Dalam konteks ini atau dalam pemahaman politik dimaknai sebagai usaha bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama jadi karena itulah disebutkan bahwa ilmu politik punya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam pandangan politik. Dalam politik ada yang namanya kelembagaan artinya segala upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. politik itu berkaitan dengan bagaimana negara ini dikelola, bagaimana pemerintahan ini diatur, bagaimana Negara memperlakukan warganya, bagaimana warga negara berkomitmen terhadap negaranya dan seterusnya itu adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam politik disebutkan juga bahwa politik itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan yang disebut kebijakan. Dalam politik juga dikenal teori Sistem yang menjelaskan bagaimana kebijakan itu dirumuskan misalnya proses input dari masyarakat apapun bentuknya kemudian masuk kedalam negara dan kedalam sistem yang diolah lalu terjadi adanya output berupa kebijakan atau tindakan serta melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya selain kekuasaan disebutkan adanya konflik atau pertentangan politik. Dalam faktanya memang tidak pernah lepas dari konflik dan pertentangan dalam setiap unsur yang ada dalam sebuah sistem termasuk sistem politik, sistem politik punya potensi saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga rawan terjadi konflik . Misalnya dalam konteks antara pemerintahan dengan negara dan juga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu termasuk konflik yang banyak terjadi dalam dunia politik .
Assalamualaikum saya Fitria Almaysuri NPM 2156041024 kelas non reguler. Izin menanggapi diskusi pak.
materi 2 membahas tentang obyek kajian ilmu politik yang terbagi menjadi hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Pengertian dari Kekuasaan yaitu Kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. hal-hal lain di luar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik meliputi kegiatan tingkah laku serta sikap dałam kajian kekuasaan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam obyek kekuasaan baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara masih menjadi objek wilayah dalam kajian ilmu politik.
materi 2 membahas tentang obyek kajian ilmu politik yang terbagi menjadi hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Pengertian dari Kekuasaan yaitu Kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. hal-hal lain di luar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik meliputi kegiatan tingkah laku serta sikap dałam kajian kekuasaan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam obyek kekuasaan baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara masih menjadi objek wilayah dalam kajian ilmu politik.
Assalamualaikum pak, Saya Inez Cahya Dimar, NPM 2156041041, kelas NonReg. Izin memberi tanggapan mengenai diskusi 2
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution),
• Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution),
• Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Assalamualaikum saya m
Dimas marsepta npm 2156041011 non reg izin menanggapi diskusi ke 2
Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang :
a. Teori politik
1.Teori plitik
2.Sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik:
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah local dan daerah
4. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah
5. Perbandingan lembaga-lembaga politik
c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
1. Partai-partai politik
2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
4. pendapatan umum
d. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
3. Hukum Internasional
Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobby politik.
Dimas marsepta npm 2156041011 non reg izin menanggapi diskusi ke 2
Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang :
a. Teori politik
1.Teori plitik
2.Sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik:
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah local dan daerah
4. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah
5. Perbandingan lembaga-lembaga politik
c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
1. Partai-partai politik
2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
4. pendapatan umum
d. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
3. Hukum Internasional
Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobby politik.
Assalamualaikum saya m.dimas marsepta npm 2156041011 non reg,izin menanggapi diskusi ke 2
Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang :
a. Teori politik
1.Teori plitik
2.Sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik:
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah local dan daerah
4. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah
5. Perbandingan lembaga-lembaga politik
c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
1. Partai-partai politik
2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
4. pendapatan umum
d. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
3. Hukum Internasional
Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobby politik.
Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang :
a. Teori politik
1.Teori plitik
2.Sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik:
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah local dan daerah
4. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah
5. Perbandingan lembaga-lembaga politik
c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
1. Partai-partai politik
2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
4. pendapatan umum
d. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
3. Hukum Internasional
Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobby politik.
Maaf pak ngirim ya 2 kali dikarenakan tadi sinyal ya kurang bagus jadinya ke kirim 2 kali
Assalamualaikum pak, saya Lutfie Tahta Chandrika NPM 2156041008 Kelas NonReg izin menanggapi diskusi ini .Secara umum ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, yaitu: Teori Politik, Lembaga Politik, Partai/Golongan Politik, dan Hubungan Internasional. Menurut pendapat saya hal-hal lain di luar urusan kekuasaan dalam kajian politik seperti :
1.Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
2. Pengambilan keputusan atau Decision Making, digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik ,merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kebijakan publik atau Public Policy, salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada
1.Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
2. Pengambilan keputusan atau Decision Making, digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik ,merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kebijakan publik atau Public Policy, salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada
Selamat siang pak, saya Kadek Ayu Surya Artini dengan NPM 2156041004
Izin menanggapi diskusi yang kedua ini
Dalam dunia politik tidak jauh dari yang namanya kekuasaan. Ilmu politik mempelajari proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara seperti kekuasaan dan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan sendiri menjadi salah satu kajian dalam ilmu politik. Kekuasaan memiliki pengertian suatu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tindakan yang dilakukan nya bisa atas dasar sukarela maupun terpaksa. Sumber-sumber dari kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan ataupun kepercayaan. Selain kekuasaan ada hal- hal lain yang menjadi kajian dalam ilmu politik yaitu :
1. Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut menyangkut kebijakan umum atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Kebijakan Publik adalah suatu hasil keputusan yg diperoleh dari proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai usaha untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan adanya kebijakan dalam suatu negara menjadi sebuah jalan untuk menjalankan kekuasaannya.
3. Negara merupakan kumpulan manusia yang menjadi alat atau badan yang secara mutlak mengatur dan mengendalikan urusan bersama dengan mengatasnamakan masyarakat dalam batas-batas wilayah tertentu. warga negara terdiri dari penduduk dan non-warga negara terdiri dari non-penduduk. Negara menjadi salh satu objek kajian ilmu politik karena saat ini hampir tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya negara.
4. Masyarakat mengambil peran penting dalam mewujudkan suatu sistem politik dalam sebuah negara karena menyangkut segala aktivitas negara dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Dalam menjalankan kekuasaan, ilmu politik memerlukan adanya masyarakat untuk melaksanakan suatu kewenangan.
Izin menanggapi diskusi yang kedua ini
Dalam dunia politik tidak jauh dari yang namanya kekuasaan. Ilmu politik mempelajari proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara seperti kekuasaan dan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan sendiri menjadi salah satu kajian dalam ilmu politik. Kekuasaan memiliki pengertian suatu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tindakan yang dilakukan nya bisa atas dasar sukarela maupun terpaksa. Sumber-sumber dari kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan ataupun kepercayaan. Selain kekuasaan ada hal- hal lain yang menjadi kajian dalam ilmu politik yaitu :
1. Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut menyangkut kebijakan umum atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Kebijakan Publik adalah suatu hasil keputusan yg diperoleh dari proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai usaha untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan adanya kebijakan dalam suatu negara menjadi sebuah jalan untuk menjalankan kekuasaannya.
3. Negara merupakan kumpulan manusia yang menjadi alat atau badan yang secara mutlak mengatur dan mengendalikan urusan bersama dengan mengatasnamakan masyarakat dalam batas-batas wilayah tertentu. warga negara terdiri dari penduduk dan non-warga negara terdiri dari non-penduduk. Negara menjadi salh satu objek kajian ilmu politik karena saat ini hampir tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya negara.
4. Masyarakat mengambil peran penting dalam mewujudkan suatu sistem politik dalam sebuah negara karena menyangkut segala aktivitas negara dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Dalam menjalankan kekuasaan, ilmu politik memerlukan adanya masyarakat untuk melaksanakan suatu kewenangan.
assalamualikum saya adit hendri dengan npm 2156041010 kelas nonreg.
izin menanggapi diskusi ke-2.
Secara umum ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, yaitu: Teori Politik, Lembaga Politik, Partai/Golongan Politik, dan Hubungan Internasional. Menurut pendapat saya hal-hal lain di luar urusan kekuasaan dalam kajian politik seperti :
1.Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
2. Pengambilan keputusan atau Decision Making, digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik ,merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kebijakan publik atau Public Policy, salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada
izin menanggapi diskusi ke-2.
Secara umum ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, yaitu: Teori Politik, Lembaga Politik, Partai/Golongan Politik, dan Hubungan Internasional. Menurut pendapat saya hal-hal lain di luar urusan kekuasaan dalam kajian politik seperti :
1.Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
2. Pengambilan keputusan atau Decision Making, digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik ,merumuskan persoalan/masalah dengan jelas, dan penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kebijakan publik atau Public Policy, salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada
Selamat malam pak saya Wike Hana Prabawati NPM 2156051009 izin menanggapi diskusi tersebut
Dari yang saya ketahui, ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik, seperti :
1. Decision Making atau pengambilan keputusan, yang dimana akan digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik dimana nantinya akan terdapat seleksi dari beberapa alternaitf dan skala prioritas tujuan yang akan dipilih,
2. Public Policy atau kebijakan umum, merupakan salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada,
3. Authority atau kewenangan, yang dimana pada ilmu politik dibutuhkan dalam membina sebuah kerjasama maupun untuk menyelsaikan konflik yang nantinya mungkin akan timbul,
4. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Dari yang saya ketahui, ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik, seperti :
1. Decision Making atau pengambilan keputusan, yang dimana akan digunakan dalam menentukan tujuan pada sistem politik dimana nantinya akan terdapat seleksi dari beberapa alternaitf dan skala prioritas tujuan yang akan dipilih,
2. Public Policy atau kebijakan umum, merupakan salah satu bagian dari bagaimana cara melaksanakan tujuan yang perlu ditentukan karena menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber dan resourches yang ada,
3. Authority atau kewenangan, yang dimana pada ilmu politik dibutuhkan dalam membina sebuah kerjasama maupun untuk menyelsaikan konflik yang nantinya mungkin akan timbul,
4. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Assalamualaikum saya Annisa Raisya Raizanah npm 2166041001 non reguler izin menanggapi
ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, yaitu:
1. Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut menyangkut kebijakan umum atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
3. Kebijakan Publik adalah suatu hasil keputusan yg diperoleh dari proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai usaha untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan adanya kebijakan dalam suatu negara menjadi sebuah jalan untuk menjalankan kekuasaannya.
4. Masyarakat mengambil peran penting dalam mewujudkan suatu sistem politik dalam sebuah negara karena menyangkut segala aktivitas negara dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Dalam menjalankan kekuasaan, ilmu politik memerlukan adanya masyarakat untuk melaksanakan suatu kewenangan.
ilmu politik tidak hanya berurusan dengan kekuasaan karena masih banyak urusan lain dalam kajian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Ilmu politik terbagi menjadi 4 bidang, yaitu:
1. Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut menyangkut kebijakan umum atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Negara, dimana sangat dibutuhkan dalam ilmu politik karena merupakan sebuah objek yang berisi manusia yang juga menjadi objeknya karena tanpa adanya negara tidak dapat tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
3. Kebijakan Publik adalah suatu hasil keputusan yg diperoleh dari proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai usaha untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan adanya kebijakan dalam suatu negara menjadi sebuah jalan untuk menjalankan kekuasaannya.
4. Masyarakat mengambil peran penting dalam mewujudkan suatu sistem politik dalam sebuah negara karena menyangkut segala aktivitas negara dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Dalam menjalankan kekuasaan, ilmu politik memerlukan adanya masyarakat untuk melaksanakan suatu kewenangan.
Assalamualaikum pak, saya Namira Kanaya B P Aji NPM 2156041014 Non Reg izin menanggapi diskusi ke-2 pak.
Kajian lain ilmu politik ialah:
Polis
Polis adalah istilah untuk menyebut negara di era Yunani kuno. Didalam polis itu berlangsung praktek kehidupan politik demoksrasi dalam bentuknya yang langsung. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Policy
policy atau kebijakan. Kebijakan adalah tindakan sengaja yang diambil negara untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakatnya, baik dengan melakukan sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu. Kebijakan juga tak lain adalah alokasi nilai-nilai yang berlangsung secara otoritatif. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
Publik
Kehidupan khalayak ramai dalam ilmu politik dikenal dengan istilah publik publik terdiri dari banyak orang dengan beraneka kepentingan yang harus dipenuhi. Disini lah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi berbagai kepentingan yang terdapat didalam public. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
Kajian lain ilmu politik ialah:
Polis
Polis adalah istilah untuk menyebut negara di era Yunani kuno. Didalam polis itu berlangsung praktek kehidupan politik demoksrasi dalam bentuknya yang langsung. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Policy
policy atau kebijakan. Kebijakan adalah tindakan sengaja yang diambil negara untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakatnya, baik dengan melakukan sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu. Kebijakan juga tak lain adalah alokasi nilai-nilai yang berlangsung secara otoritatif. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
Publik
Kehidupan khalayak ramai dalam ilmu politik dikenal dengan istilah publik publik terdiri dari banyak orang dengan beraneka kepentingan yang harus dipenuhi. Disini lah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi berbagai kepentingan yang terdapat didalam public. Dengan demikian politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajad hidup orang banyak.
Assalamualaikum pak, Saya Bella Aulia Salsabilla, NPM 2156041021, kelas NonReg.
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution),
• Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Selain kekuasaan hal lain yang menjadi kajian ilmu politik adalah negara, juga berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution),
• Pengambilan keputusan (decision making) adalah istilah yang menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Hal itu sebagai konsep pokok yang menyangkut keputusan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat berupa tujuan atau bahkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Kebijakan (policy) adalah kumpulan kumpulan keputusan yang diambil dari seorang palaku atau kelompok politik yang berguna untuk memilih tujuan dan acara untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konlik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Assalamualaiakum pak, saya Ayu Nadila Nursabrina NPM 2156041034
Izin memberi tanggapan mengenai diskusi.
Selain kekuasaan, ilmu politik mempunyai wilayah kajian berupa publik, publik dimaksudkan sebagai alat instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat banyak. dalam ilmu politik publik dimaknai sebagai kehidupan khalayak ramai yang beraneka ragam dan memiliki kepentingan dan tujuan sendiri. di indonesia kepentingan publik disebutkan dengan kehidupan hajat orang banyak,dimana pemerintah mempunyai tugas untuk mengatur dan memenuhi kehidupan orang banyak,dengan demikian politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. yang kedua adalah kebijakan,kebijakan merupakan produk dari sebuah kekuasaan negara. kebijakan merupakan tindakan yang diambil untuk merespon perkembangan kehidupan yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat. kebikan tak lain merupakan alokasi nilai nilai yang berlangsung secara otoritatif,dengan demikian politik dapat diartikan sebagai serangkaian pembuatan kebijakan. yang ketiga negara,negara merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik dimana negara merupakan tempat atau wadah yang menampung kehidupan khalayak ramai,di dalam negara tersebut terdapat praktek kehidupan demokrasi secara langsung,dengan demikian negara indentik dengan kajian ilmu politik.
Izin memberi tanggapan mengenai diskusi.
Selain kekuasaan, ilmu politik mempunyai wilayah kajian berupa publik, publik dimaksudkan sebagai alat instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat banyak. dalam ilmu politik publik dimaknai sebagai kehidupan khalayak ramai yang beraneka ragam dan memiliki kepentingan dan tujuan sendiri. di indonesia kepentingan publik disebutkan dengan kehidupan hajat orang banyak,dimana pemerintah mempunyai tugas untuk mengatur dan memenuhi kehidupan orang banyak,dengan demikian politik identik dengan aktivitas negara dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. yang kedua adalah kebijakan,kebijakan merupakan produk dari sebuah kekuasaan negara. kebijakan merupakan tindakan yang diambil untuk merespon perkembangan kehidupan yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat. kebikan tak lain merupakan alokasi nilai nilai yang berlangsung secara otoritatif,dengan demikian politik dapat diartikan sebagai serangkaian pembuatan kebijakan. yang ketiga negara,negara merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik dimana negara merupakan tempat atau wadah yang menampung kehidupan khalayak ramai,di dalam negara tersebut terdapat praktek kehidupan demokrasi secara langsung,dengan demikian negara indentik dengan kajian ilmu politik.
Ijin menjawab pak saya christian yordi NPM 2156041015
1. Politik sebagai Seni Pemerintahan
Artinya, politik adalah penerapkan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
2. Politik sebagai hubungan publik
Aristoteles dalam bukunya Politics, menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi State (kembangan publik) dan Civil Society (kembangan privat). Dalam “state” terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sementara dalam “civil society” terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya.
Masalahnya, masing-masing entitas dalam “civil society” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, munculah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “state-civil society” inilah asumsi kedua politik diletakkan.
3. Politik sebagai kompromi dan konsensus
Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Baiknya politik suatu negara bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas “meja” bukan pertumpahan darah.
1. Politik sebagai Seni Pemerintahan
Artinya, politik adalah penerapkan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
2. Politik sebagai hubungan publik
Aristoteles dalam bukunya Politics, menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi State (kembangan publik) dan Civil Society (kembangan privat). Dalam “state” terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sementara dalam “civil society” terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya.
Masalahnya, masing-masing entitas dalam “civil society” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, munculah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “state-civil society” inilah asumsi kedua politik diletakkan.
3. Politik sebagai kompromi dan konsensus
Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Baiknya politik suatu negara bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas “meja” bukan pertumpahan darah.
Muhammad Iqbal Danu Pratama
2156041025
Ijin menjawab diskusi yang bapak berikan
hal-hal diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik
- ilmu politik tidak hanya tentang urusan kekuasaan, masih banyak urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. salam satunya peran rakyat dalam politik peran masyarakat dalam politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.
2156041025
Ijin menjawab diskusi yang bapak berikan
hal-hal diluar urusan kekuasaan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik
- ilmu politik tidak hanya tentang urusan kekuasaan, masih banyak urusan yang menjadi wilayah kajian ilmu politik. salam satunya peran rakyat dalam politik peran masyarakat dalam politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.