ANE-Pengantar Ilmu Politik Reguler A 2021

Nama : Mutiatun Naffiah
NPM : 2116041031

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga ranah kajian ilmu politik, hal itu dikarenakan pengaruh ilmu politik telah dijelaskan dalam paradigma administrasi publik khususnya pada paradigma ke tiga dari Nicholas Henry (1995). Norton Long, seorang ahli politik, sangat terlibat dalam dunia administrasi publik. Ia berpendapat bahwa administrasi publik sebenarnya berkenaan dengan kekuasaan. Para pakar politik lainnya seperti Aaron Wildavsky, Yehezkel Dror, Graham Allison, Amitai Etzioni, dan Harold Laswell melihat administrasi publik sebagai suatu medan politik dimana berbagai interest group terlibat dalam pemilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan publik. Pada ruang lingkup administrasi negara, kebijakan publik menjadi salah satunya yang menyangkut proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan cara alternatif terbaik untuk mencapai tujuan kepentingan publik.

Terkait dengan masalah ekonomi, kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena stabilisasi ekonomi diharapkan adalah kebijakan yang mampu memakmurkan kepentingan publik untuk merealisasikan perekonomian yang sejahtera. Pemerintah harus memutuskan kehidupan ekonomi yang stabil agar melindungi kepentingan publik. Sebagaimana stabilisasi ekonomi adalah hasil penerapan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Serta pasal 33 ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kamajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Nama: Afif Aulia Zain
NPM: 2116041059
Kesangkut pautannya adalah karena orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai elemen dalam proses pemerintahan. Maka dari itu administrasi negara dipandang sebagai aspek dari politik dan bagian dari sistem pemerintahan karena dalam politik juga membahas bagaimana memanajemen masalah sosial dan pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya akan dibutuhkan dalam ilmu politik.
Kemudian, kaitannya kebijakan ekonomi dengan ilmu politik karena dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu komponen sangat penting yang dengan mudah mempengaruhi masyarakat dan berdampak pada perubahan politik. Maka dari itu ilmu administrasi negara dalam hal membuat kebijakan ekonomi juga harus dipelajari dalam ilmu politik.

Nama : Ni Kadek Prastika Arnika Santi
NPM : 2116041001

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, karena dalam administrasi publik ini selain mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, administrasi publik juga mempelajari hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Kebijakan publik ini dipandang sebagai suatu bentuk kegiatan lembaga pemerintah yang dilakukan demi memenuhi tugas pemerintah dan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses politik dalam sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan.

Selanjutnya terkait dengan masalah ekonomi, pemerintah disini sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), yang memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian yaitu berfungsi dalam menjamin stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adanya peran pemerintah disini untuk menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan, serta menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Perekonomian ini menjadi suatu komponen yang sangat penting, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan pada suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi demi terwujudnya suatu perekonomian yang baik dan stabil.

Nama : Nur Anisa
NPM : 2116041077

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang di pelajari pada jurusan administrasi negara ternyata menjadi ranah kajian ilmu politik, karena secara konseptual, kebijakan publik mempelajari dua ilmu disiplin yaitu politik dan ilmu administrasi publik. Locus ilmu administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen sedangkan focus ilmu administrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, suatu kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi yang dinamis dari suatu negara (organisasi) yang dapat ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan.
Kebijakan publik (public policy) merupakan fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, yang dimaksudkan unsur organisasi adalah negara dan unsur manajemen adalah pemerintahan. Dalam prespektif ini bertemunya antara unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari suatu kebijakan publik dalam konteks negara modern adalah pelayanan publik, di mana segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.


Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi.
Ilmu ekonomi dengan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun keadilan.
Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan keputusan politik merupakan suatu keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Dalam hal ini berarti stabilitas ekonomi menyangkut tentang kesejahteraan rakyat atau masyarakat umum, dan biasanya hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu, keputusan politik dapat dikatakan sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah.
Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu :
- Kebijakn Fiskal, dalam penerimaan pemerintah kebijakan fiskal dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilitas dana domestik, dengan instrumen utamanya adalah perpajakan. Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik.
- Kebijakan Moneter, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga.
- Kebijakan Perdangan Luar Negeri, merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran international.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik sebab dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peranan penting, diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya suatu Negara. selain itu administrasi publik memiliki sebuah hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik yang telah berjalan sejak lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi. Serta orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya, orientasi politik dalam studi administrasi negara di kombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik-manajerial, dan orientasi sosio-psikologis yang dikenal dengan orientasi politik-sosio-psikologis. Serta Administrasi publik dapat menempati tempat di jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak tiga persyaratan. Pertama, mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh. Kedua, mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial. Ketiga, membebaskan diri dari pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik.

Terkait dengan masalah ekonomi kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi karena jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tanpa iringan satu sama lain dapat dikatakan bahwa Ekonomi pasti berpengaruh terhadap politik, seperti contohnya yaitu tumbangnya orde baru pada massa peralihan orde reformasi sangat keras sekali dampaknya setelah itu muncullah istilah krisis moneter tahun 2000. Hal tersebut menunjukkan pengaruh politik terhadap ekonomi sangatlah berhubungan sekali. Disini jelas di perlukan alat untuk mengatur tentang perekonomian Negara, jelas alat yang di maksud disini adalah politik.

Nama : Alvin Gilang Sadewa
NPM : 2116041053

Pembuatan dan pelaksanan kebijakan publik masuk ke ranah politik ya karena tidak dipungkuri segala sesuatu/kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah sebuah pertaruhan reputasi politk dari pemimpin pemerintahan (presiden). Kemudian kaitannya dengan stabilitas ekonomi sebagai keputusan politik adalah, ekonomi bisa digunakan menjadi isu di masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam kontestasi politik. Maka dari itu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi harus memperhatikan perubahan siklus yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang bisa merubah suatu hal yang bersifat politik di masyarakat.

Nama : Muhammad Alghifari Kusumaningrat
NPM : 2116041097
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, karena dalam administrasi publik ini selain mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, administrasi publik juga mempelajari hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Kebijakan publik ini dipandang sebagai suatu bentuk kegiatan lembaga pemerintah yang dilakukan demi memenuhi tugas pemerintah dan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses politik dalam sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Ilmu ekonomi dengan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun keadilan. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan keputusan politik merupakan suatu keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Dalam hal ini berarti stabilitas ekonomi menyangkut tentang kesejahteraan rakyat atau masyarakat umum, dan biasanya hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu, keputusan politik dapat dikatakan sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah.

Nama: Ni’matul lu’lu’in
NPM : 2116041079
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang anda pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Dapat dilihat Pada awal keberadaan politik dan administrasi negara merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya, terjadi dikhotomi antara keduanya. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena dirasakan semakin adanya keterkaitan politik dan administrasi negra dalam usaha-usaha yang dijalankan negara.dan lebih dari itu, administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap policy science,politik ekonomi,proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan analisisnya,serta cara-cara pengukurannya dari hasil-hasil yang telah dibuat. Menurut wilson (1987) dan franky (1960) bahwa setiap sistem pemerintahan mempunyai fungsi pokok yaitu:
1. Politik: segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak daripada rakyat dan negara.
2. Administration: egala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut.
Dari pendapat tersebut dapat diakatakan betapa pentingnya administrasi negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan antara politik dan administrasi merupaan bagian yang integral dan saling ketergantungan dalam suatu negara.fungsi politik merupakan usaha-usaha perumusan kehendak atau kemauan daripada negara ( the formulation of the wilt of the state). Dengan demikian politik itu berkaitan dengan negara dan dengan pemerintahan.sedangkan birokrasi administrasi negara merupakan langkah untuk melaksanakan kehendak daripada negara.
kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. dapat dilihat dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Nama: Dea Nova Tiara HG
NPM: 2116041029

Karena pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara yang juga menjadi ranah kajian ilmu politik terdapat pada paradigma 3 dalam pergeseran paradigma administrasi publik
yang berlangsung pada tahun 1950-1970
menurut Nicholas Henry yaitu dalam paradigma ini menyebutkan bahwa paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Dalam paradigma ini ada seorang tokoh bernama Morstein-Marx seorang editor buku “Elements of Public Administration” di tahun 1946, didalam bukunya memuat konteks administrasi negara bukan sebagai value free atau dapat berlaku di mana saja, tapi justru selalu
dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Di sini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value free administration di satu pihak dengan anggapan akan value-laden politics di pihak lain. Dalam praktek ternyata anggapan ke dua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi public sebenarnya juga teori politik. Administrasi publik dianggap sebagai ilmu politik karena locusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan untuk fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi public
mengandung banyak kelemahan dan banyak yang mengajukan kritikan terhadap prinsip-prinsip administrasi yang tidak memberi jalan keluar tentang focus yang dapat digunakan dalam administrasi publik.



Kebijakan pemerintah terdiri dari kebijakan nasional dan kebijakan daerah, sedangkan jika ingin ekonomi suatu negara tetap dalam posisi yang stabil, maka diharapkan pemerintah untuk mengambil langkah dalam pembuatan kebijakan untuk menangani stabilitas ekonomi didalam suatu negara. Perwujudan stabilitas ekonomi menjadi suatu tanggung jawab pemerintah baik secara nasional maupun daerah untuk bersama-sama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah membuat/ mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengwujudan stabilitas ekonomi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah untuk menjadikan kebijakan ini sebagai bentuk keputusan politik. Bentuk keputusan politik berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam aspek pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga pemerintah membuat kebijakan mengenai stabilitas ekonomi dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara dalam konteks kehidupan ekonomi yang melibatkan banyak peran untuk mewujudkannya agar kebijakan tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran untuk warga negara yang melibatkan kekuasaan politik sendiri untuk membuat kebijakan stabilitas ekonomi tersebut tercapai.

Nama: Nadhila Allia Sadiyya
NPM: 2116041005
Kelas: Reguler A

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari dalam jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Karena pada sistem pemerintahan terdapat dwipraja atau yang dikenal dengan sebutan dikotomi, yang artinya politik dan administrasi membagi kekuasaan Pemerintah ke dalam dua kekuasaan, yakni kekuasaan politik dan kekuasaan administrasi. Sistem pemerintahan dwipraja juga menunjukkan bahwa proses administrasi publik terdiri dari dua tingkatan, yaitu:
1. Tingkat politik atau tingkat policy forming dan
2. Tingkat administrasi atau policy executing.
Tingkat politik mempunyai fungsi merumuskan kebijakan umum (kebijakan negara atau kebijakan publik). Perumusan kebijakan umum dilakukan oleh badan perwakilan rakyat (legislatif) sebagai organ tingkat politik bersama Presiden. Sementara itu, fungsi tingkat administrasi, yakni melaksanakan kebijakan umum atau kebijakan publik (policy executing) yang telah dirumuskan oleh tingkat politik. Di Indonesia, pelaksana kebijakan umum/publik dilaksanakan oleh Presiden dan jajaran Presiden lainnya yaitu wakil presiden dan para menteri. Dalam proses administrasi publik di Indonesia, antara organ tingkat politik dan organ tingkat administrasi telah terjadi jalinan timbal balik yang disebut sebagai interpenetration. Hal di atas senada dengan pendapat J. Wayong (dalam Bintoro, 1995) yang mengatakan bahwa fungsi atau tugas utama administrasi publik pada dasarnya adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. Dengan kata lain, fungsi administrasi publik adalah merumuskan/menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan demikian, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi ranah kajian ilmu politik.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena stabilisasi ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Oleh karena itu, stabilisasi ekonomi merupakan suatu bentuk keputusan politik agar dalam kebijakan pemerintah dapat menjalankan fungsi stabilisasinya, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Nama : Artasya Pinka Pangesty
NPM : 2116041039

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang anda pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Mengapa bisa demikian?
Karena ilmu politik tidak selalu mengkaji masalah struktur pemerintahan saja, tetapi juga mengkaji mengenai apa yang benar-benar pemerintah lakukan/kerjakan, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh ilmuwan politik pasca perang dunia kedua yang mencoba untuk mencari ranah kajian ilmu politik yang tidak hanya berkutat pada negara saja, tetapi juga mengenai hubungan negara dengan warga negaranya. Hubungan antara negara dengan warga negaranya dapat diambil contoh yaitu pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di mana dalam prosesnya akan mempertimbangan kepentingan atau yang menjadi kebutuhan publik. Selain itu, yang menjadi penyebab mengapa pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi ranah kajian ilmu politik yaitu karena dalam prosesnya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik terjadi di ranah negara dan dilakukan oleh aktor-aktor yang berwenang di mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kajian ilmu politik.

Mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi?
Karena pada hakikatnya, keputusan politik sendiri juga sering diartikan sebagai keputusan yang berbentuk kebijakan. Suatu kebijakan pemeritah itu adalah keputusan pemerintah yang diambil demi mencapai tujuan tertentu. Keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi bermakna sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan pemerintah di bidang ekonomi. Lalu, alternatif keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi tersebut dapat menjadi program-program perilaku untuk mencapai tujuan (dalam hal ini adalah mengenai stabilisasi ekonomi) yang disebut sebagai kebijakan publik. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi sama saja dengan bentuk keputusan politik yang diambil pemerintah dalam konteks kehidupan ekonomi.

Nama : Wulandari Safitri
NPM : 2116041013

Mengapa pembuatan dan pelaksanaa kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, karena dalam administrasi negara sendiri terdapat bahasann mengenai elemen-elemen penting dalam kehidupan bernegara yaitu tentang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta beberapa hal yang berkaitan dengan publik salah satunya adalah kebijakan publik. kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu sistem ataupun siklus yang memiliki proses mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang terdapat di lokasi kejadian atau paling mengurangi kerumitan yang ada pada masalah publik yang telah masuk kedalam agenda pemerintah. Dengan demikian kebijakan mencerminkan sebuah tanggapan dari sistem politik dan administrasi terhadap sebuah kenyataan yang ada dan dianggap sudah tidak bisa ditolerir.

Mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi?
Ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan dua aspek yang paling penting dalam sebuah negara yang tidk dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Stabilisasi ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang bergerak pada arah yang menguntungkan serta tidak banyak berubah dalam waktu ke waktu. Indikator dalam stabilisasi ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Stabilisasi ekonomi sangat berpengaruh kepada masyarakat umum dan terselenggaranya sebuah kebijakan pemerintah. Adapun peran pemerintah sebagai stabilisator dalam menjaga agar perekonmian berjalan normal yaitu dengan cara ; menjaga agar permasalahann yang terjadi pada sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain dan menjaga agar perekonomian tetap kondusif.
Dalam hal ini keputusan politik dikatakan sebagai pilihan yang terbaik mengenai cara-cara alternatif dalam mengurus berbagai masalah yang menjadi kewenangan sebuah pemerintah.

NAMA : NOVA ELIZA
NPM : 2116041023

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik karena Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang siasat, atau lebih pula disebutkan sebagai pelajaran terinci dari cara merebut Kekuasaan. Oleh karena itu objeknya adalah kekuasaan , karena dalam rangka peraturan negara agar terjadi maka untuk mencegah perjudian, pencurian, pencurian, maka diperlukan dalam negara itu suatu kekuasaan untuk mengantisipasinya serta dibutuhkannya kebijakan publik yang fokus utamanya adalah pelayanan publik untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks seperti ini, maka kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable).
Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Misalnya :
• Bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan (power) antara kelompok- kelompok penekan dan lembaga-lembaga pemerintah?
• Bagaimana urbanisasi dan pendapatan nasional membantu dalam menentukan atau mempengaruhi isi atau muatan kebijakan?
• Sebagai variabel bebas, dapat dipertanyakan bagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik atau pilihan-pilihan kebijakan masa depan?
• Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan sosial masyarakat? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan?
• Dengan demikian kebijakan publik dipandang sebagai variabel bebas bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks ekonomi karena Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. stabilisasi perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilisasi perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi.

Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara / publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna, kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut Woodrow Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya.

Mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi karena ekonomi dan politik merupakan ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapannya, ekonomi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan politik. Kebijakan politik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik, dimana institusi politik akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Jika politik sedang tidak stabil maka dapat dipastikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan akan sulit untuk direalisasikan.

-Kebijakan politik menjadi ranah kajian politik. karena dalam kajian politik dibahas mengenai negara, serta kegiatan yang terdapat dalam suatu negara. kegiatan yang ada dalam suatu negara tentu tidak lepas dari adanya peran pemerintah. di mana , pemerintah mempunyai salah satu tugas untuk mengatur mesyarakat dalam suatu negara. dalam hal mengatur masyarakat, pemerintah tentunya menetaokan kebijakan publik. oleh karena hal ini lah kebijakan publik menjadi ranah kajian ilmu politik

- Karena Stabilisasi ekonomi merupakan bagian dari kebijakan. kebijakan itu merupakan kajian dari ilmu politik. maka kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tersbut, tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik

Nama: Anggi Anggraini
NPM : 2116041033

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari dalam jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi bagian ranah kajian ilmu politik. Karena pada sistem pemerintahan terdapat dwipraja atau yang dikenal dengan sebutan dikotomi, yang artinya politik dan administrasi membagi kekuasaan pemerintahan kedalam dua kekuasaan, yakni kekuasaan politik dan kekuasaan administrasi. Karena pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam administrasi negara menjadi orientasi politik dan meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses kajian ilmu poliitik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Kemudian, kaitan kebijakan pemerintahan dengan konteks kehidupan stabilisasi ekonomi yaitu dilihat dari tujuan utama dari negara itu sendiri seperti tujuan negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerintah harus memutuskan kehidupan ekonomi yang stabil agar melindungi kepentingan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang ada di jurusan administrasi negara juga menjadi ranah kajian ilmu politik, karena Ilmu administrasi harus diakui lahir dari tangan pakar politik, yaitu Woodrow Wilson. Hubungan keduanya sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Ilmu politik mengkaji negara (state) atau pemerintahan (government), sementara ilmu administrasi juga mengkajinya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya administrasi adalah pelaksanaan politik. Seperti pernah dikatakan Leonard D White, "apabila politik selesai atau berakhir, dalam suatu negara politik dan administrasi memainkan peran yang sama dan saling mendukung. Demikian juga, para politisi (penguasa) akan memanfaatkan prinsip-prinsip administrasi dalam perumusan kebijakan agar tujuan politiknya dapat tercapai. Dalam kaitan ini, negara adalah bagian dari proses politik, di mana administrasi dalam pemerintahan hubungan erat dengan kehendak golongan atau partai politik dan dengan program program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijakan negara dapat diselenggarakan, demikian juga proses politik suatu bangsa.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa politik itu berisi gagasan-gagasan mengenai bagaimana mengelola kehidupan masyarakat, mengelola kehidupan masyarakat dalam sebuah wadah bernama negara. Jadi mengenai pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi merupakan tugas para penguasa negara atau pejabat politik dalam mengelola kebutuhan dan kehidupan masyarakat agar selalu sejahtera dan menghasilkan pemerintahan yang berdaulat.

NAMA : RACHITA AMELIA
NPM : 2116041095

Ilmu Administrasi Negara menjadi ranah kajian ilmu politik karena Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara / publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna, kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

selanjutnya, mengenai masalah ekonomi, pemerintah selaku pelaku ekonomi berperan penting dalam mengatasi masalah ekonomi di suatu negara. Dimana pemerintah harus mencari solusi atas masalah tersebut demi masyarakat yang sejahtera. selain mengatasi masalah ekonomi, politik dengan kebijakan-kebijakannya, mampu berperan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara.

NAMA : SYAZA CHAIRUNNISA
NPM : 2116041025

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam jurusan administrasi negara ternyata juga selain mempelajari tiga unsur penting dalam kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di jurusan administrasi negara ternyata merupakan ranah kajian ilmu politik, karena administrasi publik juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan publik. yang mengatur pengelola negara dan melibatkan kebijakan publik, tujuan negara, dan etika. Kebijakan publik ini dipandang sebagai suatu jenis kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan untuk memenuhi tugas pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan publik juga dapat digambarkan sebagai suatu proses politik dalam sistem pemerintahan yang harus diperhatikan sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan publik mempelajari dua ilmu disiplin yaitu politik dan ilmu administrasi publik. Locus ilmu administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen sedangkan focus ilmu administrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, suatu kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi yang dinamis dari suatu negara (organisasi) yang dapat ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan. Pilar organisasi dan manajemen bertanggung jawab atas kebijakan publik (public policy). Negara adalah elemen organisasi, dan pemerintah adalah elemen manajemen dalam skenario ini. Pertemuan unsur-unsur negara dan pemerintah dalam perspektif ini akan menghasilkan suatu ketentuan, peraturan, atau undang-undang yang dikenal sebagai kebijakan publik. Selanjutnya, penyelenggaraan negara yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah akan melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks negara modern, tujuan utama kebijakan publik adalah pelayanan publik, di mana negara melakukan segala cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks kehidupan ekonomi, kebijakan pemerintah tentang stabilisasi ekonomi merupakan salah satu jenis keputusan politik. Individu dan anggota masyarakat tidak hanya mengandalkan fungsi pasar melalui sektor swasta dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi. Keterlibatan pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) dengan pelaku ekonomi lainnya bersifat komplementer (bukan substitutif). Sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), pemerintah menjalankan fungsi vital dalam perekonomian: stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Nama : Velly Bercilia Sandayu
Npm :2116041019
Kelas : Reguler A

Administrasi Publik memainkan sejumlah peranan penting dalam pemerintahan diantaranya dalam pembuatan dan penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya suatu negara
Pada masa ini Administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik, yaitu
1.hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi.
2.Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.
3.Munculnya dikhotomi politik-administrasi sebenarnya merupakan gerakan koreksi terhadap buruknya karakter pemerintah.
4.Dalam perkembangannya, orientasi politik dalam studi administrasi negara di kombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik-manajerial, dan orientasi sosio-psikologis yang dikenal dengan orientasi politik-sosio-psikologis.
Administrasi publik dapat menempati tempat di jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak tiga persyaratan. Pertama, mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh seperti yang dilakukan di Taiwan seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan. Kedua, mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial. Ketiga, membebaskan diri dari pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik. Mengenai perencanaan strategis, Indonesia mempunyai pengalaman dan institusi perencanaan seperti Bappenas di tingkat pusat, dan Bappeda di tingkat daerah.

kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi karena kekuatan politik mempengaruhi Bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Dalam Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik). Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power
dalam menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan.
Dari penjelasan saya diatas terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Misalnya, ekonomi liberal, terpimpin atau campuran. Jika ekonomi liberal, alokasi sumber daya akan ditentukan kekuatan pasar. Sebaliknya, pada sistem ekonomi terpimpin, alokasi sumber daya ditentukan pemerintah.

Nama : Amanda Bella Puspita
NPM : 2116041017

Dalam proses administrasi negara akan melaksanakan tiga fungsi yaitu fungsi pengarahan, fungsi perencanaan atau pembuatan, dan fungsi pengawasan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kajian politk, administrasi negara sangat berperan dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan publik seperti perumusan dan pembuatan kebijakan negara sehingga menjadi bagian dari proses politik. Dan juga adminitrasi negara dipandang sebagai bagian penting dari fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Jadi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dijurusan administrasi negara yang menjadi ranah kajian ilmu politik karena administrasi negara mempunyai peranan penting dan lebih banyak terlibat dalam perumusan dan pembuatan kebijakan, implementasi, dan pelaksanaan kebijakan, hal ini mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi negara yang salah satu ruang lingkupnya mencakup pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun gambaran kajian antara ahli ilmu administrasi negara deangan ahli ilmu politik selama tahap pengorganisasian dapat dilihat dari locusnya.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, karena dalam stabilisasi ekonomi dan upaya peningkatan kehidupan ekonomi, itu tidak lepas dari peran pemerintah yang memiliki fungsi salah satunya adalah fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Peran pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung seperti penetapan harga minimum dan maksimum, dan intervensi secara tidak langsung seperti penetapan pajak, dan pemberian subsidi. Oleh karena itu peran maupun fungsi pemerintah sangat diperlukan dalam prekonomian untuk pengendali mekanisme pasar dan mensejahterakan kehidupan ekonomi.

Nama : Syifa Melandri
NPM : 2116041057
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi ranah kajian ilmu politik karena tentu saja dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan penguasa yaitu pemerintah untuk menentukan keputusan yang akan diambil kemudian kemudian implementasi kebijakan yang dapat bersifat memaksa dapat dilakukan oleh peran penguasa atau pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi adalah bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi adalah berkaitan dengan pemerintah dalam ilmu politik sebagai pemegang kekuasaan dan pelaku ekonomi mengatur kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengatur perekonomian negara dan ilmu ekonomi sebagai pemerhati atau pengawas publik dalam pemenuhan kebutuhan baik itu produksi, konsumsi maupun distribusi. Sehingga keduanya saling berhubungan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di publik.

Nama: Aristi Ashridewanti
NPM: 2116041081

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, hal ini dikarenakan dalam paradigma administrasi publik telah dijelaskan adanya pengaruh ilmu politik. Administrasi publik juga mempelajari berbagai bidang politik seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kemudian berkaitan dengan kebijakan publik, tujuan negara, dan pengaturan penyelenggara negara demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks ekonomi, hal ini dikarenakan Pemerintah juga merupakan bagian dari pelaku ekonomi yang mengelola perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dan politik selalu berkaitan. Selain itu keputusan politik juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik yang akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu keputusan politik dalam stabilisasi ekonomi patut diperhatikan.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang di pelajari pada jurusan administrasi negara ternyata menjadi ranah kajian ilmu politik, karena secara konseptual, kebijakan publik mempelajari dua ilmu disiplin yaitu politik dan ilmu administrasi publik. Locus ilmu administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen sedangkan focus ilmu administrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, suatu kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi yang dinamis dari suatu negara (organisasi) yang dapat ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan.


Terkait dengan masalah ekonomi kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi karena jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tanpa iringan satu sama lain dapat dikatakan bahwa Ekonomi pasti berpengaruh terhadap politik

Nama : Nadia Zahara Balqis
NPM : 2116041041

Kebijakan publik menjadi ranah kajian dari Ilmu Politik karena kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah sebagai sekelompok orang yang memiliki kedudukan dan kekuasan yang berlandaskan hukum dan berdaulat wajib untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu kebijakan itu berangkat dari sebuah masalah publik yang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga pemerintah menuangkannya dalam sebuah kebijakan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden untuk diimplementasikan dalam menangani masalah publik tersebut.
Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tak lain adalah suatu keputusan politik karena seperti yang diketahui, kebijakan publik sangat berkaitan erat dengan ilmu politik, dalam kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi pun begitu, stabilitas ekonomi merupakan tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, dan dalam hal ini yang memutuskan adalah pemerintah sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengatur sebuah negara dan menyejahterakan masyarakat.

Nama:Fido Ananda Pratama
NPM:2116041045
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di bidang administrasi negara ternyata juga ranah kajian ilmu politik karena Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut kekuatan politik. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Serta Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif mengenai dimensi partisipasi masyarakat sipil, dan faktor pemerintah yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik , perlu didukung oleh peran kelembagaan politik yang optimal dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Karena itulah pelaksaaan kebijakan public dan pembuatan kebijakan public menjadi ranah kajian ilmu politik
Terkait dengan masalah kebijakan ekonomi, pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena pemerintah ikut serta mengenai stabilitas perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran kebijakan pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Nama Fatoni Aziz
Npm 2116041103

Ijin menjawab
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang anda pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Mengapa bisa demikian ?
Karena adnimistrasi negara merupakan sekuk beluk apapun yang dilakukan pemerintah selain itu juga administrasi negara menjadi salah satu fase dalam siklus membuat kebijakan dan juga sebagai pelaksanaan kepentingan publik.
Terkait dengan maslah ekonomi, misalnya, mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi ?
Karena kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut harus menganalisis dan merumuskan pemikirannya untuk memutuskan sebuah kebijakan yang di ambil supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertimbangkan untung rugi dalam kontek ekonomi supaya bisa berdampak positif bagi masyarakat salah satunya kesejahteraan untuk masyarakat tersebut.

Nama : Putri Azzahra
NPM : 2116041043

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, hal ini dikarenakan dalam paradigma administrasi negara atau publik sudah dijelaskan khususnya di paradigma ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik dimana kedua hal tersebut sama-sama berhubungan erat dengan kekuasaan dan pemerintahan yang berarti ilmu politik memiliki pengaruh yang besar bagi ilmu administrasi negara. Administrasi publik juga mempelajari berbagai bidang politik seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, tujuan negara, dan pengaturan penyelenggara negara demi mencapai kesejahteraan rakyat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Selanjutnya, terkait dengan masalah ekonomi mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Jika hal tersebut ditinjau dari segala aspek, pemerintah juga termasuk kedalam pelaku ekonomi yang dimana mereka termasuk memiliki fungsi penting dalam peranan ekonomi yaitu dalam menjami keberhasilan suatu perekonomian, menjamin alokasi, distribusi serta stabilisasi. Peran pemerintah juga sebagai orang yang menjamin bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Hal tersebut berarti bahwa politik sendiri juga berkaitan dengan ekonomi. Maka, kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks ekonomi harus di perhatikan dengan baik.

Muhammad Fariq Zakka 2116041101
bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang
tak dapat dipisahkan. Di mana ada kebijakan,
maka di situ terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor poli-
tik yang “bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang
persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap
kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral. stabilisasi ekonomi suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi tidak lain karena di balik kebijakan itu terdapat kepentingan politik pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi tersebut

Miranda Dwi Sapitri (2116041091) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Mengapa bisa demikian ? Dwiyanto (2007) dengan mengutip pendapat Denhardt mengatakan bahwa tingginya minat ilmuwan administrasi publik untuk memusatkan perhatian pada studi kebijakan semakin meningkatkan keyakinan bahwa para administrator memiliki intensitas yang tinggi dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini juga semakin menguatkan argumen bahwa ilmu administrasi publik memang tidak dapat dipisahkan dari induknya Ilmu Politik, sebab proses perumusan kebijakan itu sendiri tidak hanya dilakukan melalui tahapan yang bersifat teknokratis akan tetapi juga melampaui tahapan yang bersifat politis. Tahapan teknokratis dalam proses perumusan kebijakan memiliki posisi sentral. Sebab, pada tahapan ini berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para policy maker melalui proses politik.

Lalu, terkait dengan masalah ekonomi, mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi ? Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah
pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Kebijakan pemerintah dalam stabilisasi ekonomi merupakan sebuah bentuk keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik,
tabungan dan investasi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional, dan juga menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas pertumbuhan. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan juga sebagai kebijakan publik, dimana bahwa kebijakan publik itu sangat dekat kaitannya dengan politik.

Nama : Rizki Amelia Putri
NPM : 2116041021

Pada dasarnya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, sebab ilmu politik dan administrasi negara sama-sama berkaitan dengan pemerintahan. Di dalam sejarahnya, pemerintahan negara dikenal beberapa sistem pemerintahan, salah satunya adalah sistem pemerintahan Dwipraja. Sistem ini berbeda dengan sistem Ekapraja yang seluruh kekuasaan berada ditangan seseorang, yang dikenal dengan nama monarki absolut/mutlak. Pada sistem Dwipraja atau dikenal sebagai dikotomi politik dan administrasi membagi kekuasaan pemerintah dalam dua kekuasaan, yakni kekuasaan politik dan kekuasaan administrasi. Kekuasaan politik berkenaan dengan perumusan kebijakan publik, sedangkan kekuasaan administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
Politik menurut Goodnow berkenaan dengan perumusan kebijakan-kebijakan negara (publik) atau perumusan pernyataan kehendak atau keinginan negara (expression of the state will). Sementara administrasi diartikan sebagai pelaksana yang harus berhubungan dengan kebijakan-kebijakan publik tersebut. Dalam hubungan ini, pemisahan kekuasaan pemerintah dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan dasar pembedaan dalam politik dan adminitrasi. Dengan demikian pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berkaitan dengan kajian administrasi negara dan kajian ilmu politik.
Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi sebab pemerintah sebagai aktor politik yang berperan sebagai pengambil kebijakan publik dalam hal ini mengenai stabilitas ekonomi. Kebijakan mengenai stabilisasi ekonomi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian dalam negeri, yang hal ini tidak dapat dipisahkan dari negara yang pada dasarnya adalah salah satu objek utama ilmu politik.

Nama: Andhika Artha Pratama
NPM : 2116041093

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang ada di jurusan administrasi negara juga menjadi ranah kajian ilmu politik, karena memang objek dari ilmu politik adalah kebijakan publik(public policy), proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan di sini ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Dalam ilustrasi di atas maksudnya adalah proses politik bermula dari tuntutan dan opini masyarakat lalu diproses atau diolah dalam tiga mekanisme politik yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan juga dari proses tersebut akan melahirkan produk yaitu suatu kebijakan publik.

Dalam masalah ekonomi, seperti contoh kasus yang telah disebutkan, perekonomian ini menjadi suatu komponen yang sangat penting, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan pada negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi demi terwujudnya suatu perekonomian yang baik dan stabil. Dan secara tidak langsung perlu adanya tindak politik, sehingga menjadikan politik sebagai penetap keputusannya.

Nama : Aura Cantika Putri Az Zahra
NPM : 2116041027

Dalan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik ini membutuhkan partisipasi dari kelembagaan politik. Disini kelembagaan politik yang dimaksud adalah lembaga yang memiliki 'power' untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik tersebut, yaitu lembaga eksekutif. Kemudian, alasan mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Segala sesuatu yang dinamai dengan kebijakan artinya hasil dari keputusan politik, dari mana pun konteksnya. Stabilitas ekonomi ini berkaitan dengan public interest. Public interest merupakan kajian dari ilmu politik dimana yang memiliki tanggung jawab atasnya dan pengelolaannya adalah lembaga/individu yang memiliki power.

Alasan kebijakan publik menjadi ranah kajian ilmu politik
karena sebuah kebijakan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan (pemerintah) dengan berlandaskan hukum dan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat , dan mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah.
Politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan (lihat juga Mead 2013). Di mana ada kebijakan,
maka di situ terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang “bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral. Dalam pembuatan kebijakan sendiri membutuhkan lembaga² pembentuknya dari situ lah banyak kegiatan yang berhubungan erat dengan politik seperti kekuasaan atas orang banyak, menjalankan sistem kepemimpinan dll.

Alasan stabilisasi ekonomi sebagai bentuk keputusan politik
Karena peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Karena hal tersebut berhubungan dengan cara mengkooordinasi dan mempengaruhi orang banyak . Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
Dan fungsi Stabilisasi, itu sendiri yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.

Nama : Zazilatul Mukaromah
NPM : 2116041075
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik memang sangat berkaitan erat dengan politik, karena dalam proses pembuatan suatu kebijakan publik itu dibuat oleh aktor2 yang memiliki kedudukan dalam politik bahkan dalam pelaksanaan kebijakan juga masih bercampur tangan dengan politik. Selain itu dalam politik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik inilah dilakukan sebagai metode dalam merealisasikan suatu kebijakan yang diambil.
Jadi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik ini dijadikan alat dalam dunia perpolitikan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Lalu mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi?
Itu karena kebijakan mengenai stabilisasi ini diambil pemerintah agar dapat memelihara dan mengupayakan keseimbangan dalam perekonomian. Nah dengan adanya stabilisasi ekonomi ini juga maka masalah2 dari berbagai bidang salah satunya politik dapat terselesaikan, maka dari itu stabilisasi ekonomi merupakan keputusan politik karena dpt dijadikan sebagai pemecah masalah dalam berbagai bidang khususnya politik dan ekonomi.

Nama : Fajar Satria Pratama
NPM : 2116041015

Izin menjawab pak,
Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik, hal demikian bisa terjadi karena administrasi negara diletakkan sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan dari orientasi politik dalam studi administrasi negara. Dan kebijakan adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Yang dimana proses kebijakan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain: para politisi, berbagai institusi pemerintah, para pengambil keputusan, dan pihak-pihak lain.

Terkait dengan masalah ekonomi, misalnya mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, karena dalam hakikat kebijakan pemerintah atau publik merupakan salah satu kajian ilmu politik sehingga segala kebijakan pemerintah dalam konteks kehidupan ekonomi selalu dalam bentuk keputusan politik.

Nama : Kennya Shafaa Kaila
NPM : 2116041073

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peranan penting, diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya suatu Negara. Lalu, mengapa pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari pada jurusan administrasi negara juga menjadi ranah kajian ilmu politik? Karena, Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara/publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna, kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Administrasi negara yang memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada publik itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik disuatu negara. Politik dan administrasi adalah dua rangkai mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk mentertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Jadi, politik merupakan dimensi penting dalam administrasi negara.

Sementara itu, Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena stabilisasi ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Oleh karena itu, stabilisasi ekonomi merupakan suatu bentuk keputusan politik agar dalam kebijakan pemerintah dapat menjalankan fungsi stabilisasinya, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Nama : Vania Damayanti
NPM : 2116041003

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik menjadi kajian ilmu politik karena ilmu politik pada umumnya adalah berbagai macam kegiatan sistem politik(negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan kebijakan publik yang menyangkut pengaturan dan pembagian sumber daya yang ada.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi karena ilmu politik juga memiliki hubungan- hubungan dengan ilmu sosial lainnya termasuk ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu ilmu ekonomi juga berorientasi pada pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan juga merupakan bagian dari ilmu politik.

Nama : Muhammad Shafwan Assalam
NPM : 2116041063

Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut Woodrow Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan dan hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari kontestasi politik yakni kekuasaan. Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintah dengan konstituennya (yakni rakyat). Sistem politik mencakup hubungan pengemban kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan wakil – wakil rakyat diparlemen, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaan (kepartaian).

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dilakukan oleh aktor-aktor yang berwenang di mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kajian ilmu politik.

Nama : Nike Yuliana
NPM : 2116041037

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi kajian ilmu politik karena, politik merupakan sebuah proses pembentukan serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud sebagai proses pembuatan keputusan di dalam negara. Selain itu, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk dapat mewujudkan kebaikan bersama yang dikutip dari teori klasik Aristoteles, dan juga segala sesuatu yang mengenai sebuah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai suatu bentuk kegiatan dalam lembaga pemerintah yang dilakukan untuk memenuhi tugas pemerintah serta kebutuhan masyarakat, maka dalam hal ini kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sebuah proses politik dalam sistem pemerintahan yang harus diperhatikan sesuai dengan suatu isi dan tujuan kebijakan.

Kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi yaitu suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, karena stabilisasi ekonomi merupakan dasar tercapainya suatu peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu cara untuk menjaga sebuah stabilitas ekonomi yaitu dengan melakukan langkah-langkah tertentu untuk dapat memperkuat daya tahan suatu perekonomian domestik terhadap berbagai masalah yang timbul. Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian serta masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat dalam menyusun rencana ke depannya, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Oleh sebab itu, stabilisasi ekonomi merupakan bentuk dari sebuah keputusan politik agar di dalam kebijakan pemerintah dapat menjalankan sebuah fungsi stabilisasinya, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan suatu kestabilan ekonomi.

Ari Prio Prasetyo
NPM 2116041009

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan juga menjadi kajian ilmu politik
Kita tau, kajian ilmu politik sangatlah luas, politik juga merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan dan tentunya ilmu politik juga berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi.

kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, dikatakan bentuk keputusan politik dalam ekonomi karena Joyce Mitchell mengatakan dalam bukunya Political Analysis and Public Policy bahwa “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau membuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”.
Jadi, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal perekonomian itu termasuk juga dalam hal keputusan politik, karena kebijakan/keputusan yang diambil pemerintah tersebut mengenai stabilisasi ekonomi akan di jalankan oleh pihak-pihak berwajib dan hasil dari kebijakan tersebut digunakan untuk kepentingan negara khususnya kepentingan masyarakat banyak. Hal ini sama dengan pengertian keputusan politik yang di ambil guna kepentingan masyarakat banyak.

Nama: Theresia Pintaria
NPM: 2116041061

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang anda pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik. Mengapa bisa demikian ? Karena pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik menyangkut kepentingan orang banyak, berdampak luas pada masyarakat, dan berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini sama halnya dengan ilmu administrasi negara yang merupakan suatu studi yang membahas kajian-kajian sosial (publik). Administrasi negara mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Selanjutnya mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabillitas ekonomi adalah sebuah bentuk keputusan politik, dikarenakan setiap kebijakan selalu berhubungan erat dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah seperti berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.

Nama: Shafa Hasnadita
NPM: 2116041085

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga ranah kajian ilmu politik, hal itu dikarenakan kebijakan publik yang dipandang sebagai kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah yang dilakukan demi memenuhi tugas pemerintah dan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan publik merupakan proses politik dalam sistim pemerintahan yang perlu diperhatikan sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan. Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara / publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik.

Terkait dengan masalah ekonomi, kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Stabilitas ekonomi dan politik sangat penting agar kebijakan industrialisasi di Indonesia dapat berhasil. Keterkaitan antara ekonomi dan ilmu politik yaitu pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau financial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah masuki ke ranah ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik.

Nama : Dea Amanda Tiara
Npm : 2116041047

Administrasi negara menjadi ranah kajian ilmu politik, karena administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Maksudnya keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Seperti umumnya dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dalam fokus kajiannya. Apabila melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, kebijakan yang dihasilkan akan kurang aspek lapangannya, sementara kebijakan publik tidak pernah steril dari aspek politik. Berdasarkan konteks ini, proses formulasi kebijakan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan.

Dalam masalah ekonomi kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi, karena dalam masalah ekonomi, politik berperan sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi perekonomian dengan demikian power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik) lah yang menangani masalah ekonomi kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi.

Nama : Renita Dita Cahyani
NPM : 2116041089

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipelajari di jurusan Administrasi Negara merupakan ranah kajian ilmu politik dikarenakan keduanya saling terikat dalam jalinan inter-koneksi. Kebijakan publik yang merupakan kajian ilmu politik tidak akan sempurna jika tidak adanya masukan dari administrasi. Bahkan dapat dikatakan pula jika hanya dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan publik. Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi Negara perlu diperhatikannya suatu hal yaitu sistem politik. Sistem politik ini mencakup hubungan pengemban kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi Negara yang memberikan sebuah pelayanan kepada publik dapat tercapai ketika terjadi kestabilan politik di suatu Negara. Administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrat, sangatlah dipengaruhi ketika terjadinya gesekan-gesekan kepentingan politik yang melingkupi pemerintahan yang secara tidak langsung berimplikasi dengan stagnannya agenda formulasi kebijakan yang telah direncanakan. Tanpa kestabilan politik tentu saja sebuah keniscayaan Administrasi Negara yang handal, efisien, dan menghasilkan output yang prima hanya akan menjadi mimpi-mimpi belaka yang tidak pernah usai. Administrasi Negara ada untuk menertibkan proses politik salah satunya dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Terdapat pembatas yang jelas diantara keduanya agar relasi dari pengaruh keduanya akan menghasilkan sesuatu yang positif dan tidak korosif.

Stabilisasi Ekonomi merupakan salah satu bentuk keputusan politik dalam konteks ekonomi dikarenakan stabilisasi dapat membantu dalam memprediksi indikator-indikator ekonomi yang nantinya akan mempermudah dalam merumuskan strategi seperti penetapan harga jual ataupun kenaikan gaji karyawan. Tantangan bagi para pembuat kebijakan stabilisasi ekonomi ini sendiri yaitu untuk meminimalkan ketidakstabilan tanpa mengurangi kemampuan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan standard hidup melalui peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajiian ilmu politik. Hal ini karena selain membahas tentang elemen penting dari negara seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif, administrasi negara juga membahas tentang urusan lainnya seperti etika dalam bernegara, pembuatan kebijakan publik, dan tujuan negara. Selain itu, kebijakan publik yang dipelajari dalam administrasi negara juga merupakan kegiatan pemenuhan tugas pemerintahan, karenanya kebijakan publik juga harus diperhatikan agar sesuai dengan tujuan negara.
Mengenai tentang kebijakan stabilisasi ekonomi, ekonomi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu negara, jadi ekonomi juga harus diperhatikan dan dibahas dalam kebijakan politik. Kebijakan politik harus ditentukan secara hati-hati karena dapat mempengaruhi stabilitas dari perekonomian suatu negara. Karenanya, masalah ekonomi juga harus dibahas dalam ilmu politik agar tidak terjadi penyimpangan karena kesalahan dalam pengambilan kebijakan

Nama : Okta Zullailli
NPM : 2116041067

Mengapa administrasi negara menjadi ranah kajian ilmu politik ?
Administrasi negara merupakan salah satu aspek dalam proses politik. Selain itu juga, administrasi negara merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Saat terjadinya pembagian antara politik dan administrasi, merupakan evaluasi terhadap buruknya pemerintah. Menurut Woodrow Wilson, administrasi merupakan suatu kebijakan yang bergerak ketika kebijakan yang dihasilkan dari proses politik tersebut kestabilannya tetap terjaga. Sistem politik merupakan suatu hal yang perlu untuk diperhatikan ketika membahas mengenai pengaruh administrasi. Administrasi negara memberikan pelayanan yang baik terhadap publik ketika politik disuatu negara mengalami kestabilan. Selain itu juga, administrasi negara memiliki tugas dalam mentertibkan suatu proses politik.

Mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi ?
Peristiwa-peristiwa politik dapat berpengaruh pada kondisi pasar modal, karena dinamika situasi politik berkaitan dengan stabilisasi perekonomian suatu Negara. Adanya pemimpin baru dapat membuat para pelaku pasar memiliki ekspektasi terhadap pemimpin baru tersebut mengenai kemajuan ekonomi. Jika pemimpin tersebut dapat memberikan perubahan yang baik terhadap ekonomi melalui strategi, kebijakan, dan suatu inovatif, akan menyebabkan perubahan baik itu dapat berkontribusi bagi peningkatan perekonomian di Indonesia. Stabilitas politik yang dibarengi dengan kestabilan ekonomi, dapat membuat aman para investor ketika menginvestasikan modalnya dengan memberikan ekspektasi terhadap peristiwa politik yang terjadi pada aktivitas perdagangan saham di bursa efek.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang saya pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga ranah kajian ilmu politik. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan merupakan kajian dalam ilmu politik
Ilmu politik memiliki kajian yang sangat luas, politik juga merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan dan tentunya ilmu politik juga berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik. Kajian ini pun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi di suatu wilayah.

Terkait dengan masalah sttabilisasi ekonomi, kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi. Karena stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi dan politik sangat penting agar kebijakan industrialisasi dapat dikatakan berhasil. Keterkaitan antara ekonomi dan ilmu politik yaitu pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau finansial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah masuki ke ranah ilmu politik sehingga ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik.