ETIKA ADMINISTRASI (S2-MIA)

Assalamualaikum Wr.Wb, Pak. Tabik Pun, izin menyampaikan tugas.
Nama; Dedi Sonata
NPM: 2026061014
Etika administrasi berkaitan dengan nilai-nilai (kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Misalnya kaitan etika administrasi dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.
Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai- nilai yang dianut.

Sumber Pemahaman Tentang Etika Administras di atas yaitu: “Etika Publik” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III (Lembaga Administrasi Negara)

Assalamualaiakum. Selamat pagi pak. Izin menyampaikan Tugas. A.n Fadel Aliemsyah Darmawan. NPM 2026061003.
Etika administrasi berkaitan dengan profesional standar (kode etik) atau right rules of conduct (aturan berprilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi. Etika adm juga berbicara mengenai aturan atau strandar pengelolaan, arahan moral bagi suatau organisasi/instansi dalam setiap melaksanakan tugasnya.

Assalamualaikum wr.wb,
Etika administrasi berkaitan dengan pedoman, acuan, peraturan atau referensi administrasi yang digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk, yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam melakukan pelayanan publik.
-Oktoria Subarkah Hendarsah-- NPM. 2026061015-
Wassalamualaikum wr.wb.

Assalamualaikum wr wb
Nama :Vicka Tamaya
NPM :2026061006

Etika Administrasi berkaitan dengan bagaiman perilaku manusia dapat dipertanggungjawabkan dalam peran administrator sebagai pelayan publik , Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak. dan Etika administrasi negara sangat erat berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa. tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi negara dengan baik, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Itu berarti, saat etika administrasi negara digunakan dengan baik oleh para penyelenggara negara (administrator) maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan baik.

Penerapan etika administrasi Publik memiliki banyak aspek yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, seperti menjalankan asas-asas birokrasi pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan prinsip demokratis, keadilan sosial dan pemerataan, serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Wassalamualaikum wr wb

Assalamualaikum wr.wb, Bapak. Izin merespons tugas etik.
Nama : Respaty Rahardian
NPM : 2026061005
Etika administrasi berkaitan dengan intergritas dan profesionalisme yang bersinergi dengan good governance.dalam melakukan pelayanan yang baik.. Etika juga berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Pasolong (2007:193), etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan standar profesional (kode etik) atau aturan berperilaku yang benar (right rules of conduct) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik.
Sumber Pustaka: Pasolong, Harbani. 2007 Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
Terima Kasih...

Assalamualaikum Wr. Wb. pak, izin menyampaikan Tugas atas nama
Rydho Febri Ramadhan (2026061009)

etika administrasi publik biasanya berkaitan aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

Wassalaimualaikum Wr. Wb.

assalamualaikum wr.wb
NAMA : Aulia Rossa Henita
NPM : 2026061001

etika administrasi berkaitan dengan aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi  atau pekerjaan manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang  merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam  melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.Aturan atau standar  dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan  kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

Assalamualikum Wr Wb Pak, Tabik Pun izin menyampaikan tugas.
Nama : Rahmat Sanjaya
NPM : 2026061008
Etika Administrasi Publik berkaitan dengan etika sosial,
memiliki hubungan yang sangat erat dengan etika profesi,
etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, sikap
terhadap sesama bahkan terhadap kritik ideologi.Dalam kaitannya dengan pelayanan
publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang
menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan
keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Nama : Dwi Winantu Lestari
NPM : 2026061010

Etika administrasi berkaitan dengan salah satu perwujudan kontrol terhadap administrasi atau organisasi beserta anggotanya dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, serta berkaitan dengan aturan adan petunjuk moral bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Manakala administrasi atau organisasi menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi. Etika administrasi dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk.