PSPE_EKONOMI PUBLIK_KELAS A_GANJIL 2026/2027

Nama: Sela Ayu Irawati
NPM: 2313031015


1. Apakah kasus tersebut merupakan kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, atau keduanya?
Kasus subsidi yang turut dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu dapat dikategorikan sebagai kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pasar menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan intervensi melalui pemberian subsidi, terutama untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah memperoleh barang kebutuhan pokok. Namun, ketika pelaksanaan subsidi tidak mampu mencapai kelompok yang menjadi sasaran, kebijakan tersebut menjadi kurang efektif. Kondisi ini dapat terjadi karena desain subsidi yang belum tepat, data penerima yang kurang akurat, serta lemahnya pengawasan dalam proses distribusi.
Sumber:
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2026, August 28). 42% konsumsi BBM subsidi dinikmati orang mampu CNBC Indonesia.

2. Apa tujuan pemerintah memberikan subsidi?
Pemerintah memberikan subsidi dengan tujuan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Subsidi juga dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga kestabilan ekonomi ketika terjadi kenaikan harga komoditas. Dalam konteks ekonomi publik, subsidi diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Kebijakan subsidi energi dalam APBN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Mengapa subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran?
Subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran karena subsidi yang diberikan melalui harga barang tidak secara langsung membedakan antara masyarakat miskin dan masyarakat mampu. Akibatnya, seluruh konsumen dapat memperoleh manfaat dari harga yang lebih rendah, termasuk kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga dapat disebabkan oleh data penerima yang belum akurat dan lemahnya pengawasan dalam distribusi.
Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi subsidi BBM. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemberitaan, kelompok desil 6–10 menikmati sekitar 72% subsidi solar dan 79% subsidi Pertalite. Sementara itu, kelompok desil 1–5 hanya memperoleh sekitar 21–28% dari subsidi tersebut. Data ini menunjukkan bahwa manfaat subsidi masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas.
Daftar Pustaka:
(Abdullah, S. 2026, ). Data bicara subsidi BBM-LPG salah sasaran, kebanyakan dinikmati kelompok menengah atas.

4. Apa dampaknya terhadap efisiensi dan pemerataan
Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memberikan dampak terhadap efisiensi maupun pemerataan Dari sisi efisiensi, harga barang yang lebih rendah dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi sehingga penggunaan sumber daya menjadi kurang optimal. Selain itu, besarnya anggaran subsidi juga dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program lain yang lebih produktif.
Dari sisi pemerataan, subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dapat mengurangi efektivitas fungsi subsidi sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama justru memperoleh manfaat yang lebih kecil dibandingkan kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Penyalahgunaan subsidi juga dapat menimbulkan kerugian negara dan meningkatkan risiko penyelewengan dalam distribusi.
Sumber:
Kepolisian Republik Indonesia. (2026). Potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM dan LPG Rp1,2 triliun*

5. Menurut Saudara, apakah subsidi sebaiknya diberikan dalam bentuk subsidi harga barang atau bantuan langsung?
Menurut saya, pemberian subsidi sebaiknya secara bertahap diarahkan pada bantuan langsung yang lebih tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Subsidi harga barang memiliki kelemahan karena manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh konsumen tanpa melihat kondisi ekonominya. Sebaliknya, bantuan langsung memungkinkan pemerintah menentukan kelompok penerima berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya. Namun, penerapan bantuan langsung tetap membutuhkan data penerima yang akurat agar masyarakat yang berhak tidak justru terlewatkan. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan kombinasi kebijakan, yaitu mempertahankan subsidi secara terbatas untuk barang yang bersifat strategis sekaligus meningkatkan bantuan langsung bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

6. Data apa yang diperlukan untuk membuktikan keberhasilan kebijakan subsidi?
Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan subsidi, pemerintah memerlukan beberapa jenis data. Pertama, data mengenai penerima manfaat berdasarkan kelompok pendapatan atau desil pengeluaran. Kedua, data mengenai jumlah anggaran subsidi dan realisasi penggunaannya. Ketiga, data mengenai tingkat konsumsi barang bersubsidi pada masing-masing kelompok masyarakat. Selain itu, diperlukan pula data mengenai perubahan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah kebijakan diterapkan.
Pemerintah juga perlu mengetahui tingkat ketepatan sasaran program, termasuk jumlah masyarakat yang seharusnya menerima subsidi tetapi belum mendapatkannya serta jumlah penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Dengan membandingkan berbagai data tersebut, pemerintah dapat menilai apakah subsidi sudah mencapai tujuan yang ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.
Sumber:
Kaimuddin, R. (2024, September 12). 95% BBM subsidi dinikmati orang mampu, pemerintah mau batasi

Nama : Suci Tri Wahyuni
Npm : 2313031012

1. Apakah kasus tersebut merupakan contoh kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, atau keduanya?

Kasus tersebut lebih tepat disebut kegagalan pemerintah (government failure). Pemerintah memberikan subsidi untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi manfaatnya juga diterima oleh masyarakat yang mampu. Artinya, kebijakan yang dibuat pemerintah belum mencapai sasaran secara optimal.
Pada awalnya, pemerintah memang melakukan intervensi karena adanya masalah yang ingin diselesaikan, seperti menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika subsidi tidak tepat sasaran, intervensi tersebut dapat menimbulkan kegagalan pemerintah. World Bank menjelaskan bahwa subsidi energi dapat membantu masyarakat miskin dan rentan, tetapi subsidi yang diberikan secara luas juga dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang lebih mampu.

Sumber: World Bank (2024), Indonesia's Fuel Subsidies Reforms.

2. Apa tujuan pemerintah memberikan subsidi?

Tujuan utama subsidi adalah menjaga keterjangkauan harga barang atau jasa tertentu dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks subsidi energi, pemerintah memberikan dukungan agar harga BBM, LPG, dan listrik tetap terjangkau sehingga masyarakat tidak mengalami beban pengeluaran yang terlalu besar.
Subsidi juga dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pemerintah Indonesia saat ini juga mengarahkan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kebijakan APBN 2026, pemerintah menekankan transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan berbasis pada penerima manfaat.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), APBN 2026 untuk Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi.

3. Mengapa subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran?

Subsidi dapat tidak tepat sasaran karena subsidi harga diberikan berdasarkan barang yang dikonsumsi, bukan berdasarkan kondisi ekonomi penerimanya. Akibatnya, masyarakat miskin dan masyarakat mampu dapat sama-sama menikmati harga yang lebih murah.
Masalahnya, masyarakat berpendapatan tinggi biasanya memiliki konsumsi yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin banyak barang bersubsidi yang dikonsumsi, semakin besar pula manfaat subsidi yang diterima.
Selain itu, ketidaktepatan sasaran dapat disebabkan oleh data penerima yang tidak akurat, perubahan kondisi ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan sistem penyaluran yang belum sepenuhnya mampu membedakan kelompok yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan.
Kondisi ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kementerian ESDM pada 2024 menyebutkan bahwa sekitar 20 sampai 30 persen subsidi energi berpotensi dinikmati kelompok yang tidak termasuk masyarakat miskin atau rentan.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), Fokus Benahi Subsidi Tepat Sasaran.

4. Apa dampaknya terhadap efisiensi dan pemerataan?

Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi sebagian anggaran justru memberikan manfaat kepada masyarakat yang mampu. Dana tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk program lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau bantuan sosial yang lebih terarah.
Dari sisi pemerataan, subsidi yang tidak tepat sasaran juga dapat menjadi kurang adil. Kelompok berpendapatan tinggi yang mengonsumsi barang bersubsidi dalam jumlah lebih besar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar daripada kelompok miskin.
World Bank menjelaskan bahwa subsidi energi Indonesia perlu direformasi karena subsidi yang bersifat umum tidak selalu memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat miskin. Reformasi subsidi dapat memberikan ruang fiskal untuk membiayai program yang lebih produktif dan bantuan yang lebih terarah.

Sumber: World Bank (2024), Indonesia's Fuel Subsidies Reforms.

5. Menurut Saudara, apakah subsidi sebaiknya tetap diberikan melalui harga barang atau dialihkan menjadi bantuan yang lebih langsung kepada kelompok sasaran?

Menurut saya, subsidi untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah sebaiknya lebih diarahkan menjadi bantuan yang langsung dan tepat sasaran. Subsidi melalui harga memang dapat membuat barang menjadi lebih murah, tetapi pemerintah sulit memastikan bahwa manfaatnya hanya diterima masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan langsung lebih mudah diarahkan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi penerima. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat digunakan secara lebih efektif untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Namun, subsidi harga tidak harus dihapus seluruhnya. Subsidi masih dapat digunakan apabila mempunyai tujuan tertentu dan penerimanya dapat ditentukan dengan jelas. Karena itu, pilihan yang lebih tepat adalah mengurangi subsidi yang bersifat umum dan memperkuat subsidi atau bantuan yang berbasis pada penerima manfaat.
Arah kebijakan tersebut juga terlihat dalam APBN 2026. Pemerintah menyatakan bahwa subsidi energi dan kompensasi diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), APBN 2026.

6. Data apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut berhasil?

Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan subsidi, pemerintah membutuhkan beberapa data, yaitu:
1. Data jumlah dan identitas penerima subsidi, untuk mengetahui siapa yang menerima bantuan.
2. Data pendapatan dan kondisi sosial ekonomi penerima, untuk mengetahui apakah penerima sesuai dengan kelompok sasaran.
3. Data distribusi penerima berdasarkan kelompok pendapatan, untuk melihat apakah subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat miskin atau masyarakat mampu.
4. Data jumlah manfaat yang diterima setiap kelompok, untuk mengetahui pemerataan manfaat subsidi.
5. Data tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah kebijakan, untuk melihat pengaruh subsidi terhadap kemiskinan.
6. Data ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio, untuk melihat pengaruh kebijakan terhadap pemerataan.
7. Data konsumsi barang yang disubsidi, untuk melihat perubahan konsumsi masyarakat.
8. Data anggaran subsidi, untuk menilai efisiensi penggunaan keuangan negara.
9. Data penerima yang tidak memenuhi kriteria dan masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima subsidi, untuk mengukur ketepatan sasaran.
Sebagai contoh, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Data seperti ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Jadi, kebijakan subsidi dapat dikatakan berhasil apabila tepat sasaran, mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang dituju, mengurangi ketimpangan, dan menggunakan anggaran secara efisien.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026), Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026.

Nama: Muhammad Rizqi Alfiah
Npm: 2313031008

1. Apakah kasus tersebut merupakan kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, atau keduanya?

Kasus tersebut lebih tepat disebut sebagai kegagalan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi dengan tujuan membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi dalam pelaksanaannya subsidi juga dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya tepat sasaran. Jadi, intervensi pemerintah memang diperlukan untuk mencapai pemerataan, tetapi pelaksanaan intervensi yang kurang tepat dapat menimbulkan government failure.

Sumber:
Badan Pusat Statistik. (2026). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025. Jakarta: BPS.

2. Apa tujuan pemerintah memberikan subsidi?

Tujuan pemerintah memberikan subsidi adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dengan adanya subsidi, harga barang atau jasa tertentu dapat menjadi lebih terjangkau sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Subsidi juga dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.

Sumber:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

3. Mengapa subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran?

Subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran karena subsidi yang diberikan melalui harga barang biasanya dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang menggunakan atau membeli barang tersebut. Akibatnya, masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat yang mampu sama-sama mendapatkan manfaat. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga dapat disebabkan oleh data penerima yang belum diperbarui, perubahan kondisi ekonomi masyarakat, serta kesalahan dalam pendataan.

Pemerintah kemudian mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

Sumber:
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). DTSEN Pastikan Program Pemerintah untuk Masyarakat Miskin Tepat Sasaran. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

4. Apa dampaknya terhadap efisiensi dan pemerataan?

Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efisiensi karena anggaran pemerintah yang terbatas digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang sebenarnya mampu. Dari sisi pemerataan, kondisi tersebut juga dapat mengurangi kemampuan subsidi dalam membantu masyarakat miskin karena manfaat subsidi tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran.

Namun, subsidi tetap dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan apabila diberikan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat subsidi lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sumber:
Badan Pusat Statistik. (2025). Gini Ratio Maret 2025. Jakarta: BPS.

5. Menurut Saudara, apakah subsidi sebaiknya tetap diberikan melalui harga barang atau dialihkan menjadi bantuan yang lebih langsung kepada kelompok sasaran?

Menurut saya, apabila tujuan utama subsidi adalah membantu masyarakat berpendapatan rendah, bantuan yang diberikan secara langsung dan tepat sasaran lebih sesuai untuk dipertimbangkan. Bantuan langsung memungkinkan pemerintah menentukan penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi sehingga anggaran dapat lebih fokus kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, subsidi melalui harga tetap dapat digunakan untuk barang tertentu yang bersifat penting bagi masyarakat luas. Jadi, kebijakan yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik barang yang disubsidi.

Sumber:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

6. Data apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut berhasil?

Data yang diperlukan antara lain jumlah penerima subsidi, tingkat pendapatan atau pengeluaran penerima, persentase subsidi yang diterima masyarakat miskin dan masyarakat mampu, perubahan tingkat kemiskinan, perubahan ketimpangan, perubahan harga barang, serta jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah subsidi sudah tepat sasaran, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPS menggunakan berbagai indikator seperti jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan Gini Ratio untuk menggambarkan kondisi kemiskinan dan ketimpangan.

Sumber:
Badan Pusat Statistik. (2026). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025. Jakarta: BPS.

Nama : Annisa Luthfiyyah
NPM : 2313031010

1. Ini termasuk kegagalan pemerintah karena pemerintah tidak bisa memberikan subsidi itu dengan tepat sasaran ke kelompok masyarakat yang sebenarnya memerlukan.
2. Pemerintah memberikan subsidi tujuannya untuk melakukan pemerataan untuk masyarakat berpendapatan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan menjaga stabilitas harga agar tetap stabil.
3. Penyebab subsidi tidak tepat sasaran karena ketidak akuratan data masayarakat yang berpendapatan rendah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan banyak oknum yang tidak jujur.
4. Dampak terhadap pemerataan ialah semua kalangan bisa mengkonsumsi barang bersubsidi, sedangkan dampak terhadap efisiensi yaitu terjadi pembengkakan alokasi anggaran APBN.
5. Lebih baik subsidi diberikan secara langsung berupa barang karena pada kenyataannya kalau diberikan dalam jumlah uang tunai uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak semestinya.
6. Data yang dapat membuktikan adalah berkurangnya presentasi masyarakat miskin, berkurang indikator ketimpangan, dan daya beli masyarakat naik.

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulam
NPM : 2313031021

1. Apakah kasus tersebut merupakan contoh kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, atau keduanya?
Menurut saya, kasus tersebut merupakan keduanya. Mekanisme pasar tidak selalu bisa menciptakan pemerataan, sedangkan dari sisi pemerintah terjadi masalah karena subsidi yang diberikan ternyata masih bisa dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu.

Daftar Pustaka:
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD economic surveys: Indonesia 2024. OECD Publishing.

2. Apa tujuan pemerintah memberikan subsidi?
Tujuan pemerintah memberikan subsidi adalah untuk membantu masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Subsidi juga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.

Daftar Pustaka:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN 2025 jadi milestone Indonesia Emas 2045, ini penjelasannya! Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Mengapa subsidi dapat menjadi tidak tepat sasaran?
Menurut saya, subsidi bisa tidak tepat sasaran karena subsidi yang diberikan melalui harga barang dapat dinikmati oleh siapa saja yang membeli atau menggunakan barang tersebut, termasuk masyarakat yang sebenarnya mampu. Selain itu, data penerima yang kurang akurat juga dapat menyebabkan bantuan tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Daftar Pustaka:
World Bank. (2023). Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security. World Bank.

4. Apa dampaknya terhadap efisiensi dan pemerataan?
Dampaknya, penggunaan anggaran pemerintah menjadi kurang efisien karena sebagian subsidi dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Dari sisi pemerataan, masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi tidak mendapatkan manfaat secara maksimal.

Daftar Pustaka:
World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: The invisible toll of COVID-19 on learning. World Bank.

5. Menurut Saudara, apakah subsidi sebaiknya tetap diberikan melalui harga barang atau dialihkan menjadi bantuan yang lebih langsung kepada kelompok sasaran?
Menurut saya, subsidi sebaiknya secara bertahap dialihkan menjadi bantuan yang lebih langsung kepada kelompok sasaran. Dengan cara tersebut, bantuan bisa lebih tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Daftar Pustaka:
World Bank. (2024). Indonesia’s fuel subsidies reforms. World Bank.

6. Data apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut berhasil?
Data yang diperlukan antara lain data pendapatan penerima, jumlah penerima subsidi, jumlah subsidi yang diterima, serta perubahan daya beli masyarakat setelah mendapatkan subsidi. Dari data tersebut dapat dilihat apakah subsidi sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Daftar Pustaka:
Badan Pusat Statistik. (2024). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik.

1. Kasus tersebut termasuk keduanya. Kegagalan pasar terjadi karena mekanisme pasar tidak otomatis menjamin pemerataan. Sementara itu, kegagalan pemerintah terjadi ketika subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran sehingga masyarakat mampu ikut menikmati manfaatnya. Pemerintah sendiri mengakui bahwa ketepatan sasaran dan validitas data masih menjadi tantangan dalam subsidi energi.

2. Tujuan subsidi adalah membantu masyarakat, menjaga daya beli, dan membuat harga barang penting seperti energi tetap terjangkau. Pada 2024, pemerintah menyebut subsidi energi sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat miskin serta rentan.

3. Subsidi bisa tidak tepat sasaran karena data penerima belum selalu akurat dan subsidi yang diberikan melalui harga barang dapat dinikmati oleh semua konsumen, termasuk masyarakat mampu. Pemerintah juga menyebut distribusi BBM dan LPG bersubsidi masih menghadapi masalah ketepatan sasaran.

4. Dampaknya terhadap efisiensi dan pemerataan adalah anggaran negara bisa kurang efisien karena sebagian subsidi diterima masyarakat yang sebenarnya mampu. Dari sisi pemerataan, manfaat yang seharusnya lebih besar diterima masyarakat berpendapatan rendah menjadi berkurang. Sebagai contoh, kajian Kementerian Keuangan yang mengutip data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati kelompok berpengeluaran tinggi.

5. Menurut saya, subsidi sebaiknya lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, misalnya melalui bantuan langsung atau subsidi berbasis data penerima. Cara ini berpotensi lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi harga yang dapat dinikmati semua orang. Pemerintah juga mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

6. Data yang diperlukan antara lain jumlah penerima subsidi, tingkat pendapatan penerima, jumlah subsidi yang diterima, perubahan daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, serta perbandingan antara penerima yang berhak dan yang tidak berhak. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah subsidi benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan sudah tepat sasaran.

Sumber:


Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional: Solusi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Bappenas RI
World Bank. (2012). Indonesia Economic Quarterly: Redirecting spending. World Bank.
World Bank. (2024). Indonesia’s fuel subsidies reforms. World Bank. World Bank
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Masyarakat pun menikmati APBN: Belanja subsidi energi tahun 2024 mencapai Rp169,5 triliun. Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan RI

Nama : Irfan A Suki
NPM : 2313031013

1. Kasus tersebut lebih tepat disebut kegagalan pemerintah, karena subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

2. Tujuan subsidi adalah mengurangi beban masyarakat, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

3. Subsidi dapat tidak tepat sasaran karena data penerima kurang akurat atau belum diperbarui, sehingga masyarakat mampu masih bisa menerima subsidi.

4. Dampaknya adalah anggaran menjadi kurang efisien dan pemerataan kesejahteraan tidak tercapai secara maksimal.

5. Menurut saya, bantuan langsung kepada kelompok sasaran lebih tepat untuk program yang memang ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah karena penerimanya dapat ditentukan dengan lebih jelas.

6. Data yang diperlukan antara lain data penerima, pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, jumlah bantuan, dan perubahan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah kebijakan.

Nama: Rieke Nindita Sari
NPM : 2313031019

1. Kasus ini adalah kombinasi keduanya, tapi domain kegagalan pemerintah lebih dominan. Kegagalan pasar ada di titik awal seperti pasar barang tertentu (misalnya BBM atau kebutuhan pokok) tidak otomatis menyediakan harga yang terjangkau bagi kelompok miskin, sehingga secara teori dibutuhkan intervensi (rasionalitasnya bertumpu pada isu pemerataan/keadilan, bukan efisiensi pasar semata). Sedangkan kegagalan pemerintah muncul saat instrumen yang dipilih (subsidi harga barang) gagal mengarahkan manfaat ke sasaran yang tepat karena kelemahan desain kebijakan, data, dan pengawasan
2. Sebagai wujud redistribusi/pemerataan dimana pemerintah berusaha menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah terhadap barang esensial (energi, pangan, pendidikan, kesehatan). Koreksi eksternalitas atau merit good yang mendorong konsumsi barang yang dianggap penting secara sosial meski harga pasarnya tinggi. Terakhir Stabilitas sosial-ekonomi untuk mencegah gejolak akibat lonjakan harga barang strategis yang bisa memicu inflasi dan ketidakstabilan.
3. Karena sifatnya non-excludable dalam praktik dimana siapa pun yang membeli barang tersebut otomatis menikmati harga murah, tanpa memandang status ekonomi. Orang kaya dan orang miskin membeli di pompa bensin yang sama. Elastisitas konsumsi berbeda dimana kelompok mampu biasanya mengonsumsi lebih banyak (mobil lebih banyak, listrik lebih besar), sehingga secara nominal merekalah yang menyerap subsidi dalam jumlah lebih besar. Selanjutnya Keterbatasan basis data penerima dimana data kependudukan dan data ekonomi rumah tangga sering tidak sinkron, sehingga verifikasi siapa yang "berhak" sulit dilakukan di lapangan. Terakhir lemahnya pengawasan distribusi celah administratif dan pengawasan membuka ruang penyalahgunaan.
4. Terhdap efisiensi tentunya membebani APBN seperti pada 2011 saja, anggaran subsidi energi mencapai sekitar 28,92% dari total anggaran negara, sebagian besar untuk BBM. Mendorong konsumsi berlebihan (overconsumption) karena harga di bawah nilai keekonomian, sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya dan distorsi pasar. Mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif lain seperti infrastruktur atau pendidikan. Sedangkan terhadap pemerataan subsidi menjadi regresif dimana secara nominal justru menguntungkan kelompok kaya lebih besar, bertentangan dengan tujuan awalnya yang progresif. Kesenjangan tetap lebar karena kelompok miskin yang seharusnya jadi sasaran utama justru hanya menerima porsi kecil manfaat.
5. Subsidi barang sebaiknya secara bertahap dialihkan ke bantuan langsung, namun keberhasilannya bergantung penuh pada penguatan basis data terpadu (semacam DTKS/BDT) dan sistem pengawasan penyaluran.
6. Data insidensi manfaat (benefit incidence analysis), Data akurasi targeting, Data fiskal, Indikator kesejahteraan kelompok sasaran, Data konsumsi/volume barang bersubsidi, Survei kepuasan dan jangkauan penyaluran.