Nama: Revalina
NPM: 2413031053
1. Menurut saya, perbedaan utama anggaran tradisional dan anggaran berbasis New Public Management (NPM) terletak pada cara pemerintah memandang dan mengelola anggaran. Anggaran tradisional lebih menekankan pada pengendalian pengeluaran dan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan NPM lebih menekankan pada kinerja, efisiensi, dan hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran.
Anggaran tradisional biasanya disusun berdasarkan jenis pengeluaran, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Penyusunan anggaran cenderung mengacu pada anggaran tahun sebelumnya, kemudian dilakukan penyesuaian untuk tahun berikutnya. Kelebihannya adalah pengawasan pengeluaran relatif mudah karena setiap penggunaan dana memiliki pos yang jelas. Namun, kelemahannya adalah keberhasilan pemerintah sering kali hanya dinilai dari pemenuhan terhadap anggaran dan tingkat penyerapan dana, bukan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, NPM berbasis anggaran mendorong pemerintah agar mengelola anggaran dengan cara yang lebih berorientasi pada hasil. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan sesuai rencana, tetapi juga harus membuktikan bahwa penggunaan dana tersebut menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Misalnya, keberhasilan program perbaikan sekolah tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terserap, tetapi juga dari kualitas bangunan, kelayakan fasilitas, dan manfaatnya bagi siswa.
Jadi menurut saya, pendekatan NPM lebih relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik karena mendorong pemerintah bekerja secara efisien dan bertanggung jawab terhadap hasil. Namun pendekatan ini juga memiliki tantangan, terutama ketika indikator kinerja hanya fokus pada angka dan tidak memperhatikan kualitas pelayanan atau kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.
2. Menurut saya, Zero-Based Budgeting (ZBB) atau penganggaran berbasis nol dapat menjadi salah satu cara untuk menjembatani kelemahan anggaran tradisional dan tuntutan NPM. Dalam anggaran tradisional, anggaran tahun sebelumnya sering dijadikan dasar penyusunan anggaran berikutnya. Akibatnya, kegiatan yang sebenarnya sudah kurang dibutuhkan masih bisa memperoleh dana karena dianggap sebagai pengeluaran rutin. Sementara itu, NPM menuntut agar setiap anggaran lebih berorientasi pada efisiensi, kinerja, dan hasil pelayanan publik.
ZBB mengatasi permasalahan tersebut dengan prinsip bahwa setiap kegiatan harus dievaluasi dan dijustifikasi kembali dari awal, bukan otomatis memperoleh anggaran karena pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya. Menurut Pyhrr (2012), ZBB merupakan pendekatan manajemen yang membantu pengambil keputusan membuka program dan menentukan prioritas pendanaan. Namun penerapannya memerlukan informasi yang memadai, komunikasi, serta kemampuan untuk menilai manfaat setiap kegiatan.
Proses implementasi ZBB dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut.
1. Mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan anggaran. Pemerintah mencatat seluruh program yang akan dilaksanakan dan menjelaskan kebutuhan dana untuk setiap kegiatan. Misalnya, pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sekolah, pengadaan komputer, dan pengadaan fasilitas belajar.
2. Menyusun paket keputusan (decision package). Setiap kegiatan yang dibuatkan paket yang menjelaskan tujuan, biaya, manfaat, alternatif pelaksanaan, serta konsekuensi jika kegiatan dikurangi atau tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai dasar yang jelas untuk menentukan kegiatan yang benar-benar diperlukan.
3. Mengevaluasi dan menentukan prioritas. Setiap paket keputusan dibandingkan berdasarkan urgensi, manfaat bagi masyarakat, biaya, dan kesesuaiannya dengan tujuan pembangunan. Kegiatan yang memberikan manfaat besar dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seharusnya mendapat prioritas lebih tinggi.
4. Mengalokasikan anggaran sesuai prioritas dan kemampuan keuangan. Setelah evaluasi, pemerintah menetapkan dana berdasarkan kebutuhan yang paling penting, bukan sekadar mengikuti pola pengeluaran tahun sebelumnya. Tahap ini juga membantu pemerintah menghindari pemborosan pada kegiatan yang manfaatnya rendah.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi hasil. Setelah program dilaksanakan, pemerintah membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil dan manfaat yang dicapai. Evaluasi ini menjadi bahan untuk memperbaiki penyusunan anggaran pada periode berikutnya.
Menurut saya, kelebihan ZBB adalah pemerintah mempunyai alasan yang lebih kuat dalam menentukan kegiatan yang layak dibiayai. Pendekatan ini juga mendukung prinsip NPM karena anggaran diarahkan pada prioritas dan manfaat, bukan sekadar penyerapan dana. Akan tetapi, ZBB tidak secara otomatis menjamin keberhasilannya. Proses evaluasinya membutuhkan waktu, data yang akurat, dan indikator manfaat yang jelas. Pyhrr (2012) juga menekankan bahwa penerapan ZBB memerlukan kemampuan administratif dan pelatihan agar proses penilaian program dapat berjalan dengan baik.
Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyono dan Hertianti (2019) yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan capaian output dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi tidak selalu mencerminkan pencapaian hasil yang sesuai target.
Jadi, menurut saya, ZBB dapat membantu menjembatani anggaran tradisional dan NPM dengan cara menyalurkan kembali setiap kebutuhan dana, menentukan prioritas, serta mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai. Namun penerapannya tetap perlu disertai pengawasan dan evaluasi agar pemerintah tidak hanya mampu menjelaskan mana uang yang dibelanjakan, tetapi juga dapat membuktikan manfaatnya bagi masyarakat.