PSPE_AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK_KELAS B_GANJIL 2025/2026

NAMA : ADEA APRILIA
NPM : 2313031034
NO ABSEN : 04

Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik berhasil menjalankan tugasnya sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Karena sektor publik tidak selalu mengejar keuntungan seperti perusahaan swasta, maka kinerjanya diukur dari aspek lain. Misalnya seberapa efisien dana digunakan, seberapa efektif program mencapai target, serta seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Nama: Fajriyatur Rohmah
NPM: 23130130148


Pengukuran kinerja adalah cara untuk menilai seberapa baik suatu instansi pemerintah atau lembaga publik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuannya supaya kita tahu apakah pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien.

Kenapa sih pengukuran kinerja ini penting?
- Membantu pemerintah mengetahui apakah program atau kebijakan yang dijalankan berhasil.
- Menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang sering digunakan:
-Input: Sumber daya yang digunakan, seperti dana, tenaga kerja, dan fasilitas.
-Proses: Cara kerja atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
-Output: Hasil langsung dari kegiatan, misalnya jumlah layanan yang diberikan.
-Outcome: Dampak atau perubahan yang terjadi di masyarakat akibat layanan tersebut.
-Efisiensi: Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.
-Efektivitas: Sejauh mana tujuan atau target tercapai.

Metode pengukuran kinerja:
-Balanced Scorecard: Mengukur kinerja dari berbagai perspektif, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran.
-Key Performance Indicators (KPI): Indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tertentu.
-Benchmarking: Membandingkan kinerja dengan standar atau instansi lain yang dianggap terbaik.

Tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik:
-Sulit mengukur hasil yang bersifat sosial atau tidak langsung.
-Data yang tidak lengkap atau kurang akurat.
-Perbedaan tujuan antara berbagai instansi atau program.

Intinya adalah pengukuran kinerja di sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan berjalan dengan baik. Dengan pengukuran yang tepat, pemerintah bisa terus memperbaiki kualitas layanan untuk masyarakat.

Nama:Daffa Raihan shofwan Sutanto
Npm:2313031039

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi organisasi publik dalam menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengukuran ini melibatkan berbagai indikator seperti masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan dampak yang dapat membantu manajer publik memantau dan meningkatkan kinerja unit kerja mereka. Metode pengukuran kinerja tradisional biasanya menggunakan analisis anggaran, sedangkan pendekatan modern seperti New Public Management mengadopsi Balanced Scorecard dan Value for Money (VFM) untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif. Balanced Scorecard mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang bukan hanya finansial, melainkan juga pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Sementara itu, VFM menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya. Pengukuran kinerja ini penting untuk mendukung akuntabilitas internal dan publik, di mana pejabat dan pegawai publik bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi dengan memberikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan serta menjadi dasar pemberian reward dan punishment. Dalam konteks ini, sistem pengukuran kinerja yang bermutu dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan sektor publik serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengukuran kinerja sektor publik adalah kunci dalam memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan efektif tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Nama : Bagas Muhamad Satria
NPM : 2313031037

Pengukuran kinerja sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena fokusnya tidak hanya pada profit atau keuntungan, melainkan juga pada efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Siklus pengukuran kinerja di sektor publik biasanya melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan hasil kinerja untuk memastikan tujuan pelayanan publik tercapai.

Indikator kinerja yang digunakan harus spesifik, jelas, dan dapat diukur untuk menghindari kesalahan interpretasi oleh organisasi pemerintah maupun stakeholder. Pengukuran kinerja di sektor publik dapat juga melibatkan perbandingan kinerja antar periode waktu, antar unit organisasi, dengan standar pemerintah pusat, dan dengan sektor swasta sebagai benchmark.

Selain itu, akuntabilitas kinerja menjadi sangat penting untuk memastikan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas ini juga mendukung transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Nama: Rika Rahayu
NPM: 2313031052

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Tujuannya untuk memastikan penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengukuran ini menggunakan indikator seperti input (sumber daya yang digunakan), output (hasil kegiatan), dan outcome (manfaat yang dirasakan masyarakat). Pemerintah sering memakai alat seperti Key Performance Indicators (KPI) atau Balanced Scorecard untuk menilai kinerja. Hasil pengukuran menjadi dasar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Nama: Adella Putri Rizkia
NPM: 2313032044

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah (seperti dinas, sekolah negeri, rumah sakit umum, dan lembaga lainnya) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, ini adalah cara untuk melihat apakah uang rakyat (APBN/APBD) benar-benar digunakan dengan efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran ini, lembaga publik dapat menilai apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai rencana atau masih perlu diperbaiki. Selain itu, pengukuran kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, agar instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja serta penggunaan dana kepada masyarakat. Hasil pengukuran ini juga menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depannya.

Aspek-aspek yang diukur dalam kinerja sektor publik meliputi efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana instansi menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Efektivitas melihat sejauh mana tujuan program telah tercapai. Kualitas pelayanan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sedangkan akuntabilitas menekankan pada keterbukaan dan tanggung jawab lembaga terhadap hasil kerja dan penggunaan anggaran. Dengan memperhatikan keempat aspek ini, kinerja sektor publik dapat dinilai secara lebih menyeluruh dan objektif.

Nama: Dita Silviana Putri
NPM : 2313031057
No. Absen: 26

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengukuran ini bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien, efektif, dan berkeadilan (value for money).
Dalam sektor publik, kinerja biasanya diukur melalui tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- Ekonomi berarti sejauh mana input (anggaran, tenaga kerja, dan waktu) diperoleh dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas.
- Efisiensi menilai hubungan antara input dan output, apakah sumber daya yang digunakan menghasilkan layanan maksimal.
- Efektivitas menilai sejauh mana output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan kebijakan (outcome).
Selain itu, pengukuran kinerja juga mencakup aspek akuntabilitas dan transparansi. Laporan kinerja yang disusun dengan indikator yang jelas (seperti LAKIP di Indonesia) membantu publik menilai kinerja instansi secara objektif. Tantangan utama dalam pengukuran kinerja sektor publik adalah menentukan indikator yang terukur dan relevan, karena hasil kerja pemerintah sering bersifat kualitatif dan berdampak jangka panjang.

NAMA : ELSA TRIANANDA
NPM :2313031053
KELAS :B
Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara menilai seberapa efektif lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan melayani masyarakat. Tujuannya untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat, penggunaan dana efisien, serta pelayanan publik memuaskan. Dengan pengukuran ini, kinerja pemerintah dapat dinilai secara lebih transparan dan akuntabel sehingga mendorong perbaikan layanan ke arah yang lebih baik.

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengukuran ini bertujuan agar pemerintah dapat memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang maksimal.

NAMA : NELA AMELIA
NPM : 2313031050

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan sektor swasta yang menilai kinerja berdasarkan keuntungan finansial, sektor publik menekankan pada pencapaian hasil pelayanan, manfaat sosial, serta kepuasan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja mencakup beberapa aspek seperti input (sumber daya yang digunakan), output (hasil kegiatan), outcome (dampak yang dihasilkan), serta tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pemerintah biasanya menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur objektif untuk menilai pencapaian target lembaga. Selain itu, sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan pertanggungjawaban publik. Melalui pengukuran kinerja yang tepat, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses pelayanan, dan meningkatkan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, diskusi mengenai pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya menyoroti angka atau hasil akhir, tetapi juga bagaimana sistem evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Nama: Muhammad Jibril Ramadhan
NPM: 2313031045

Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting karena organisasi pemerintah tidak berorientasi pada profit, sehingga keberhasilannya tidak bisa dinilai dari keuntungan. Karena itu, kinerjanya diukur dari seberapa efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pertama, kinerja dinilai dari aspek input, yaitu sumber daya yang digunakan. Ini mencakup anggaran, tenaga kerja, sarana prasarana, dan waktu. Tujuannya untuk melihat apakah sumber daya digunakan secara tepat dan tidak ada pemborosan.

Kedua, ada aspek proses. Ini menggambarkan bagaimana layanan dikelola: apakah prosedurnya jelas, apakah pelayanan cepat, dan apakah pegawai bekerja sesuai standar. Proses yang baik mencerminkan tata kelola yang baik.

Ketiga, output menjadi indikator yang sangat penting. Output adalah hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah KTP yang diterbitkan, jumlah izin yang diselesaikan, atau banyaknya pasien yang dilayani. Pengukuran output membantu melihat produktivitas.

Keempat, outcome atau dampak. Ini menilai manfaat yang dirasakan masyarakat, misalnya meningkatnya kepuasan layanan, berkurangnya keluhan, atau meningkatnya kesejahteraan. Outcome menilai apakah program benar-benar memberikan perubahan positif.

Kelima, ada aspek efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur apakah hasil dicapai dengan biaya serendah mungkin, sedangkan efektivitas melihat apakah tujuan layanan benar-benar tercapai. Keduanya menentukan apakah pelayanan publik berjalan baik.

Keenam, kepuasan masyarakat juga menjadi indikator penting. Survei kepuasan sering dipakai untuk mengetahui apakah masyarakat merasa layanan cepat, jelas, mudah, dan ramah.

Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja kini juga menilai seberapa terbuka instansi dalam menyampaikan laporan keuangan dan capaian, serta sejauh mana instansi bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja sektor publik membantu pemerintah memastikan pelayanan berjalan dengan kualitas baik, anggaran tidak disalahgunakan, serta masyarakat mendapatkan manfaat nyata. Ini juga menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan dan perbaikan layanan di masa depan.

Nama: Qonita Nurul Izzah
NPM: 2313031042

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik, seperti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya publik agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Berbeda dengan sektor swasta yang berfokus pada pencapaian keuntungan, sektor publik menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai sosial, seperti peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat menilai sejauh mana target dan sasaran pembangunan telah tercapai serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan publik berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pengukuran kinerja juga menjadi dasar penting dalam perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program agar sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Nama : Irenius Juni Nugroho
NPM : 2313031032
KELAS : 2023 B

Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah atau organisasi publik menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Bayangkan seperti rapor di sekolah, tetapi ini adalah rapor untuk lembaga-lembaga yang dibiayai oleh uang pajak kita.Di sektor publik, pengukuran kinerja sangat penting karena berbeda dengan perusahaan swasta yang bisa diukur dari keuntungannya, instansi pemerintah tidak mencari untung. Tujuan mereka adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka dari itu, kita perlu cara khusus untuk menilai apakah mereka sudah bekerja dengan baik atau belum. Misalnya, rumah sakit pemerintah tidak dinilai dari berapa banyak uang yang mereka hasilkan, tetapi dari berapa banyak pasien yang berhasil diobati, seberapa cepat pelayanannya, dan apakah semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Nama : Igha Mawardhani
NPM : 2313031043

Pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya adalah cara pemerintah mengecek apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan seperti yang dijanjikan. Pemerintah melihat dulu apa saja yang sudah dikerjakan, misalnya jumlah warga yang dilayani atau program yang sudah dijalankan. Setelah itu, pemerintah menilai bagaimana kualitas pelayanannya, apakah masyarakat merasa puas atau masih ada keluhan. Langkah berikutnya adalah melihat dampaknya, seperti apakah program tersebut benar-benar membantu mempermudah hidup warga.

Dari hasil pengukuran ini, pemerintah bisa tahu bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, anggaran bisa digunakan lebih tepat, layanan publik bisa makin baik, dan masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih jelas.

nama :elsa triananda
npm :2313031053

Pengukuran kinerja sektor publik itu sebenarnya cara pemerintah untuk mengecek, “Kami sudah kerja bagus belum sih?”. Jadi bukan cuma melihat anggaran habis atau tidak, tapi lebih ke apakah pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk masyarakatPemerintah melihat beberapa hal. Pertama, apa saja yang dipakai untuk menjalankan program—uang, tenaga pegawai, fasilitas, dan sebagainya. Lalu dicek apa yang dihasilkan, misalnya berapa banyak orang yang dilayani, berapa sekolah yang dibangun, atau berapa data yang sudah diproses. Setelah itu, hal yang paling penting adalah dampaknya, apakah masyarakat merasakan perubahan, misalnya layanan makin cepat, kemiskinan menurun, atau kesehatan masyarakat meningkat.
Selain itu, pengukuran kinerja juga memastikan pelayanan pemerintah itu:
1.Efektif, artinya tujuan yang direncanakan tercapai.
2.Efisien, artinya tidak boros waktu dan biaya.
3.Ekonomis, artinya pembelian barang/jasa dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak pemborosan.
Intinya, pengukuran kinerja sektor publik adalah cara memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan benar, pelayanan semakin baik, dan program pemerintah benar-benar memberikan hasil

Nama : Zulfaa Salsabillah
NPM : 2313031038
Kelas : B

Pengukuran kinerja sektor publik memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sektor swasta. Tantangan utamanya adalah kesulitan mengukur output yang bersifat kualitatif seperti kepuasan masyarakat dan keadilan sosial. Selain itu, tujuan organisasi publik seringkali multidimensi dan kompleks, serta tidak memiliki indikator tunggal seperti "profit" yang ada di sektor swasta.

Dalam pendekatannya, pengukuran kinerja sektor publik dapat menggunakan konsep Value for Money yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan lain seperti Balanced Scorecard juga dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Indikator kinerja yang digunakan meliputi input, output, outcome, hingga impact terhadap masyarakat.

Manfaat pengukuran kinerja sangat signifikan, yaitu meningkatkan akuntabilitas kepada publik, menjadi dasar pengambilan keputusan dan alokasi anggaran, serta mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan seperti budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan, keterbatasan sistem informasi dan data, serta kecenderungan pengukuran yang terlalu fokus pada angka dan mengabaikan aspek kualitas layanan.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berbeda dengan sektor swasta yang berfokus pada profit, sektor publik memiliki tujuan yang lebih kompleks, seperti pelayanan masyarakat, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, pengukuran kinerjanya mencakup berbagai aspek seperti input, output, outcome, serta dampak jangka panjang dari suatu program. Instrumen seperti indikator kinerja utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) digunakan untuk menilai sejauh mana program publik mencapai targetnya. Selain itu, prinsip 3E economy, efficiency, effectiveness menjadi dasar untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan hasil yang diperoleh. Dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur, pemerintah dapat melakukan perbaikan layanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nama : Dyah Wulan Handayani
NPM : 2313031033

Pengukuran kinerja sektor publik harus berfokus pada hasil (outcomes), bukan hanya keluaran (outputs). Artinya, pemerintah tidak cukup menilai banyaknya program yang dijalankan, melainkan harus mengukur seberapa besar dampak positif yang dirasakan masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja harus dilakukan secara transparan, menggunakan indikator yang terukur, dan mempertimbangkan unsur pelayanan publik, penggunaan sumber daya, serta tingkat kepuasan masyarakat.
Kinerja sektor publik yang baik adalah ketika pemerintah menggunakan anggaran secara efisien, memberikan layanan berkualitas, dan menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat—bukan hanya memenuhi target administratif.