Nama : Angelica Ivana Nadia C. H.
NPM : 2316041085
Tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan pola pikir birokrasi.
1. Pola pikir birokrasi:
• Orientasi terhadap pelayanan publik masih rendah dan lebih fokus pada prosedur dan aturan dibandingkan kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya akuntabilitas . dan transparansi, korupsi, dan nepotisme adalah hal biasa.
2. Kapasitas Infrastruktur Sipil Nasional (ASN):
•Kompetensi dan kompetensi ASN
•Distribusi ASN belum memadai tidak teratur, terpusat dan tidak ada di daerah pinggiran.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan peraturan:
•Sistem birokrasi masih rumit dan tidak efisien.
•Peraturan tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori pendukung:
•Teori tata kelola yang baik: reformasi publik pengelolaannya harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab.
•Teori baru administrasi publik:
Prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan harus diterapkan dalam reformasi birokrasi.
Contoh:
• Masih banyak pengaduan masyarakat terhadap lambat, rumit dan pelayanan publik yang tidak transparan.
•Umumnya rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah..
NPM : 2316041085
Tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan pola pikir birokrasi.
1. Pola pikir birokrasi:
• Orientasi terhadap pelayanan publik masih rendah dan lebih fokus pada prosedur dan aturan dibandingkan kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya akuntabilitas . dan transparansi, korupsi, dan nepotisme adalah hal biasa.
2. Kapasitas Infrastruktur Sipil Nasional (ASN):
•Kompetensi dan kompetensi ASN
•Distribusi ASN belum memadai tidak teratur, terpusat dan tidak ada di daerah pinggiran.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan peraturan:
•Sistem birokrasi masih rumit dan tidak efisien.
•Peraturan tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori pendukung:
•Teori tata kelola yang baik: reformasi publik pengelolaannya harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab.
•Teori baru administrasi publik:
Prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan harus diterapkan dalam reformasi birokrasi.
Contoh:
• Masih banyak pengaduan masyarakat terhadap lambat, rumit dan pelayanan publik yang tidak transparan.
•Umumnya rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah..