Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik REG B

Nama : Dahlia Sari Putri
NPM : 2116041044

Mengenai materi tersebut, yang saya dapat resume adalah aktor implementasi agenci merupakan organisasi dan lembaga yang di beri mandat oleh kebijakan, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, dan Kapasitas organisasi dalam implementasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan proyek-proyek yang telah ditetapkan. Kapasitas ini terkait dengan sumber daya, struktur, kemampuan manusia, dan proses yang ada dalam organisasi.Koordinasi dan interaksi antar aktor dalam implementasi kebijakan juga sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dan berhasil. serta Peran dan urgensi level street bureaucracy (birokrasi tingkat jalan) mengacu pada peran dan pentingnya pelaksanaan kebijakan pada tingkat yang lebih rendah dalam suatu sistem birokrasi. Street bureaucracy merujuk pada para pegawai birokrasi yang berada di tingkat operasional yang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan di lapangan.
Adapun tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
1. Suppress information bureaucrats
2. Privode inadequate information bureacirats
3. Provide Supportive information bureactats
Peran street-level bureaucrats penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di lapangan. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan dan permintaan mereka. Street-level bureaucrats juga memainkan peran penting dalam pemantauan, penegakan, dan evaluasi implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Dalam konteks birokrasi, street-level bureaucrats memegang peranan yang signifikan dalam menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga mempengaruhi pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan layanan publik yang disediakan.

Nama : Muhammad Shafwan Assalam
NPM : 2116041063
Kelas : Reguler B


Organisasi dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi dalam kebijakan merupakan entitas atau lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan meliputi pemerintah (eksekutif), lembaga legislatif, sektor swasta, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi yang terlibat. Kapasitas organisasi dapat mencakup beberapa faktor, seperti struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.
Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme kerja dan hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu autoritas, minat, dan pertukaran (authority, interest, dan exchange).

Mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu:
1. Mekanisme kerja mengutub (pooled): Melibatkan banyak organisasi (departemen, lembaga, dinas) yang bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah program pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Mekanisme kerja berurutan (sequential): Melibatkan beberapa organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang saling tergantung satu sama lain. Implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan urutan logika input-output. Contohnya adalah implementasi program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang melibatkan BPS, Bulog, dan pemerintah desa.
3. Mekanisme kerja timbal balik (reciprocal): Melibatkan beberapa organisasi yang saling memberikan input-output untuk menjalankan tugas mereka. Pada titik tertentu, proses tersebut berbalik ketika input dari satu organisasi menjadi output yang digunakan sebagai input bagi organisasi lain. Contohnya adalah implementasi program rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.
4. Mekanisme kerja organisasi tunggal (single agency): Melibatkan satu organisasi dalam implementasi kebijakan.



Peran dan Pentingnya Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan

Salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan adalah kemampuan para pelaksana kebijakan untuk menginterpretasikan tujuan kebijakan tersebut. Para birokrat garda depan, yang bertindak sebagai implementer kebijakan, memiliki tugas penting dalam melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar lembaga terkait. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyampaikan program-program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi level street bureaucracy berkaitan dengan cara penyampaian informasi kebijakan, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori:
1. Suppress information bureaucrats (Menyembunyikan informasi): Dalam kategori ini, birokrat garda depan cenderung menyembunyikan atau menahan informasi terkait kebijakan yang seharusnya disampaikan kepada kelompok sasaran.
2. Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan informasi yang tidak lengkap): Kategori ini mencakup situasi di mana birokrat garda depan memberikan informasi yang kurang memadai atau tidak lengkap kepada kelompok sasaran.
3. Provide supportive information bureaucrats (Pemberi informasi yang memadai): Dalam kategori ini, birokrat garda depan secara aktif menyediakan informasi yang memadai dan mendukung kepada kelompok sasaran terkait kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Dalam konteks ini, perlu adanya koreksi dan penyesuaian bagi level street bureaucracy. Individu pelaksana di lapangan perlu memiliki ruang gerak untuk memilih tindakan otonom sesuai dengan batas wewenangnya, terutama ketika menghadapi situasi khusus. Misalnya, jika kebijakan tidak mengatur atau mengatur dengan cara yang berbeda dengan kondisi di lapangan, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi situasi tersebut.

Nama : Rahel Oktafariyanti Simarmata
NPM : 2116041040

Di dalam materi tersebut saya dapat memahami bahwa, organisasi dalam implementasi kebijakan adalah organisasi atau lembaga-lembaga yang mendapatkan mandat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Siapa saja? Yaitu pemerintah, eksekutif dan legislatif, badan swasta dan masyarakat.
Sebuah organisasi di pengaruhi oleh sebuah kapasitas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, adapun kapasitas itu terdiri dari : Struktur organisasi nya, tim kerja di dalam sebuah organisasi, jumlah sumber daya manusia yang di miliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, kompetensi dan komitmen serta pengalaman kerja dan snioritas.
Di dalam proses mengimplementasikan sebuah kebijakan di perlukan koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan sebuah mekenisme kerja. Interaksi ini juga merupakan hubungan antar stakeholders yang terlibat.
Ada beberapa jenis mekanisme kerja atau interaksi dan koordinasi seperti :
1. Pooled (mengutub) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequential (berurutan) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang memiliki hubungan keterganrungan antara satu organisasi dengan yang lain dan bersifat berurutan di dasarkan pada relasi input dan output.
3. Reciprocal (timbal balik) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan menghasil kan output yang akan menjadi input bagi organisasi lain.
4. Single agency (organisasi tunggal) implementasi kebijakan yang melibatkan satu organisasi dan melakukan interaksi dengan sesama anggota di dalam sebuah organisasi.

Selanjutnya Street level bureaucracy atau Birokrasi tingkat jalanan (SLB) adalah implementasi birokrasi yang terjadi di badan publik atau lembaga pemerintah yang memiliki kontak langsung dengan anggota masyarakat umum. SLB juga dapat di sebut dengan pelaksana kebijakan garda depan dimana berdentuhan langsung dengan kelompok sasaran.
Kunci sukses dan keberhasilan implementasi adalah adanya kemampuan implementor dalam menginterpretasikan tujuan sebuah kebijakan itu. Tugas birokrat garda depan sebagai implemenyer kebijakan adalah melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran.
Ada beberapa tipologi SLB dalam penyampaian informasi kebijakan yakni :
1. Suppress information bureaucrats atau menyembunyikan informasi
2. Provide inadequate information bureaucrats atau menyampaikan informasi dengan tidak lengkap
3. Provide supportive information bureaucrats atau memberikan informasi yang memadai

Nama : Syifa Melandri
NPM : 2116041057

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan
Implementing Agency diantaranya merupakan Pemerintah (Eksekutif), Legislatif, Swasta dan Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Kapasitas organisasi di antara lain struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki , kesesuaian individu dengan pesan kebijakan,komitmen dan kompetensi dan pengalaman kerja dan senioritas. Diperlukan koordinasi dan interaksi antar aktor dalam implementing agency yang biasa disebut dengan mekanisme kerja. Mekanisme kerja adalah hubungan antara stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. mekanisme kerja dilakukan melalui pooled (mengutup), sequintal (berurutan), resiprocal (timbal balik), dan single agency (organisasi tunggal.

Peran dan urgensi level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan adalah sebagai penentu keberhasilan implementasi, melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga, untuk menyampaikan berbagai program kepada kelompok sasaran.

Tipologi level street birokrasi berkaitan penyampaian informasi kebijakan antara lain : (1) Suppress, menyembunyikan informasi, (2) Provide, menyampaikan informasi yang tidak lengkap, dan Provide dalam memberikan informasi yang memadai.

Diskresi bagi level street bureaucracy adalah memberikan kebebasan bagi individu pelaksana untuk memilih tindakannya sendiri falam batas wewenang jika dihadapi pada situasi tertentu, contohnya mengatur kebijakan yang berbeda dengan kondisi lapangan.

Nama : Fido Ananda Pratama
NPM : 2116041045

Implementing agency adalah instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalakan implementasi kebijakan, dalam pelaksanaanya institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan visi dan misi dengan implemntasi yang dilaksanakanya dan sesuai dengan fungsi dan tugas dari instansi atau organisai tersebut dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi

Kapasitas Organisasi
JUMLAH SDM YG DIMILIKI
KESESUAIAN TUJU INDIVIDU DGN PESAN KEBIJAKAN
TIM KERJA
KOMITMEN & KOMPETENSI
STRUKTUR ORGANISASI
PENGALAMAN KERJA & SENIORITAS

Kordinasi dan Intersksi antar aktor
MERUPAKAN: “MEKANISME KERJA” DAN HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDERS YANG TERLIBAT DLM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DITENTUKAN OLEH : AUTORITY, INTEREST, EXCHANGE
“MEKANISME KERJA” DILAKUKAN MELALUI :
1) POOLED (MENGUTUP);
2) SEQUENTIAL (BERURUTAN);
3) RECIPROCAL (TIMBAL BALIK);
4) SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL)

1.) Polled (Mengutub): implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi terhadap satu kelompok sasaran : contoh pemberantasan narkoba yang melibatkan beberapa lembaga kepolisian dan bnn

2.) Sequential : Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran : contoh bantuan blt yang melibatkan beberapa koperasi, pemerintah maupun lembaga sosial

3.) Reciprocal : Implementasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugas mereka masing masing: contoh implementasi program bantuan pasca bencana

4.) Social Agency: hanya melibatkan satu organisasi : contoh pembuatan ktp yang hamya melibatkan instansi pemerintah

Level Street Bureaucracy dalam implementasi kebijakan :
Pembuat kebijkan => Pelaksana kebijakan => Pelaksana kebijakan garda depan => Kelompok sasaran

Peran dan urgensi Level Street Bureaucracy : yaitu sebagai salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi, melakukan interpretasi serta menjalin komunikasi antar lembaga sebagai implementer kebijakan, menyampaikan program langsung terhadap kelompok sasaran

Tipologi Level Street Bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan :
1.) Suppress information bureaucrats (MENYEMBUNYIKAN INFORMASI)
2) Provide inadequate information bureaucrats (MENYAMPAIKA INFORMASI TDK LENGKAP)
3) Provide supportive information bureaucrats (PEMBERI INFORMASI YG MEMADAI)

nama : M Naufal Aalfarisi
npm: 2116041069
organisasi dan birokrat merupakan garda terdepan dalam pembuatan atau implemetasi dalam sebuah kebijakan. dalam hal ini organisasi ataupun lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. dalam hal ini terdapat 3 aktor dalam pengimplementasianya yaitu pemerintah sebgai lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat. dalam pengimplementasian kebijakan teentu ada faktor faktor keberhasilan yang menunjang hal tersebut. salah satu penunjang keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan ialah kapasitas dari organisasi tersebut. dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tim kerja yang efektif, SDM yang unggul dan beberapa komponen yang lainya.

selain itu dalam merngimplementasikan sebuah kebijakan terdapatkoordinasi dan interaksi antar aktor dengan mekanisme kerja yang dimana terdapat 4 cara yaitu :
- pooled merupakan mengimplementasikan kebijakan dengan melibatkan banyak organisasi
- sequental menimplementasikan kebijakan dengan melibatkan banyak organisasi dengan sasaran tertentu yang dimana antar organisasi ini memiliki ketergantungan antara satu sama lain yang didasarkan pada relasi input output.
- reciprocal melibatkan beberapa organisasi dan organisasi tersebut nantinya akan menghasilkan output yang mana nantinya itu akan menjadi input bagi organisasi lain.

terdapat urutan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dimulai dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, lalu dilakukan oleh garda depan, dan yang terakhir kelompok sasaran . dalam hal inin adapun peran dan urgensi dari level street bureacracy ialah meninterpretasikan tujuan kebiajakan, melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga, dan menyampaikan program yang telah dibuat kepada kelompok sasaran. hal hal tersebut merupakan salah satu kunci dari keberhasilan implementasi melalui kemampuan implementornya.

Nama : Jennisya Indrivianka
NPM : 2116041051

Resume Materi pertemuan 15 "Organisasi & birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan"

Delivery mechanism keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan implementing agency, yaitu organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementing agency adalah pemerintah, legislative,
swasta dan masvarakat.

Keberhasilan birokrasi dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, mulai dari: a) struktur, b) mekanisme kerja, c) sumberdaya manusia, d) dukungan financial seta sumberdaya yang dibutuhkan organisasi untuk bekerja. Agar tujuan tercapai, maka kapasitas organisasi yang melibatkan keempat unsure harus optimal dan saling mendukung. Ketepatan dapat dilihat sebagai kesesuaian antara misi yang harus dicapai dengan karakteristik lingkungan tugas dimana organisasi bekerja sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi sebagai implementer.

Selanjutnya, salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, yang dalam studi implementasi disebut frontline bureaucrats atau street-level bureaucrats.

Ada beberapa tipologi birokrat garda dean berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang mereka lakukan: (1). Suppress information bureaucrats; (2). Provide inadequate information bureaucrats; (3). Provide supportive information bureaucrats. Diskresi perlu diberikan kepada birokrat garda depan. Pertimbangannya adalah mereka yang paling memahami kondisi kelompok sasaran.

Nama : Setiya Wati
NPM : 2116041048
Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan

•Implementing agency
Merupakan sebuah lembaga organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, yang dimana keberhasilannya di tentukan oleh kapasitas organisasi itu sendiri.
Contoh nya adalah : Pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat

•Kapasitas Organisasi
1. Pengalaman kerja dan senioritas
2. Komitmen dan kompetensi
3. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
4. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki
5. Tim kerja
6. Struktur organisasi

• Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor
Berkaitan dengan mekanisme kerja dan hubungan antara stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.

Mekanisme kerja dapat dilakukan dengan :
1. Mengutup (Pooled)
Yaitu, sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran.
Contoh nya, pengetesan permasalahan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa SKPD.

2.Sequential
itu sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antar satu organisasi dengan organisasi lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input output.
Contohnya, implementasi program bantuan PKH untuk keluarga miskin yang melibatkan beberapa organisasi

3. Reciprocal
Sebelum fermentasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi dan agar dapat menjalankan tugasnya mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
Contohnya : implementasi program pasca bencana tsunami di Banten

Level Street Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan
Keberhasilan dalam suatu implementasi adalah kemampuan implementer dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. di mana hal ini merupakan tugas seorang birokrat sebagai garda terdepan implementer kebijakan yang menjalin komunikasi antar lembaga. Hal ini berkaitan fungsinya sebagai penyampai berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
1. Suppress information bureaucracy (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportife information (pemberi informasi yang memadai)

Nama : Okta Zullailli
NPM : 2116041067
Implementing agency merupakan
organisasi atau lembaga yang diberi tugas dalam menerapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam implementing agency adalah pemerintah, legislatif, swasta, serta masyarakat. Lalu kapasitas pada organisasi yang mengimplementasikan kebijakan ini terdiri atas jumlah sumberdaya yang dimiliki, tim kerja, struktur organisasi, kesesuaian tujuan individu dengan kebijakan, komitmen & kompetensi, serta pengalaman kerja & senioritas.

Dalan mekanisme kerja ini dapat dilakukan melalui
1. pooled (mengutub) yaitu implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi terhadap kelompok sasaran tertentu
2. sequential (berurutan) yaitu implementasi kebijakan dengan melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu dengan hubungan saling ketergantungan antar organisasi yang didasarkan pada relasi input-output
3. reciprocal (timbal balik) yaitu implementasi yang melibatkan beberapa organisasi
untuk menghasilkan input pada organisasi yang lain. Namun, ada kalanya input akan memberikan output yang dapat dipergunakan sebagai input oleh organisasi yang sebelumnya telah memberikan input.
4. single agency (organisasi tunggal)

Level street
bureaucracy dalam
implementasi kebijakan menurut Riccucci (2005) adalah kunci keberhasilan di dalam
proses implementasi. Level street
bureaucracy dalam
implementasi ini terdiri atas pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, garda depan, kelompok sasaran, perubahan atau terget dari implementasi kebijakan

Nama : Artasya Pinka Pangesty
NPM : 2116041039

Resume materi pertemuan 15:
Pada pertemuan ke-15 membahas tentang organisasi dan birokrat sebagai garda depan dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, terdapat agensi berupa organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat. Dari keempat agensi implementasi ini, keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas. Selanjutnya, antaragensi atau aktor implementasi tersebut terlibat dalam mekanisme kerja yang mengharuskan adanya komunikasi dan interaksi. Mekanisme kerja ini ditentukan oleh authority, interest, dan exchange, serta dilakukan melalui pooled (melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran), sequential (sama dengan pooled, tetapi ditambah dengan adanya hubungan saling ketergantungan antarorganisasi), reciprocal (melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain, tetapi di kondisi tertentu prosesnya dapat berbalik), dan single agency. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan dikenal istilah level street bureaucracy yang merupakan pelaksana kebijakan garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan para kelompok sasaran. Level street bureaucracy ini memiliki urgensi sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan dan berperan dalam melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antarlembaga. Dalam kaitannya dengan penyampaian informasi kebijakan, level street bureaucracy terbagi menjadi suppress information bureaucrats, provide inadequate information bureaucrats, dan provide supportive information bureaucrats.

Nama : Intan Sakhety Mahar
NPM : 2116041050
Izin menjawab bu....

Hasil resume dari yang saya baca terkait dengan Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implentasi Kebijakan yaitu ;

Aktor dalam implentasi agency yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan juga masyarakat. Aktor ini merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan tugas untuk mengimplentasikan kebijakan. Adapun kapasitas organisasi itu mencangkup dari :
1. struktur organisasi
2. tim kerja
3. jumlah sumber daya manusia yang dimiliki
4. kesesuaian individu dengan pesan kebijakan
5. komitmen dan kompetensi
6. pengalaman kerja dan senioritas
Selanjutnya, koordinasi dan interaksi antar aktor yaitu seperti "mekanisme kerja". Dan juga hubungan antara stakeholders yang tentunya terlibat dalam implentasi kebijakan. Dalam mekanisme kerja dapat melalui beberapa hal yaitu :
1. Pooled (mengutup) yaitu implentasi yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequental (berurutan) yaitu implentasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antar organisasi dengan oraganisasi yang lain, karena logika kerja implementasi yan bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output.
3. Reciprocal (timbal balik) yaitu melibakan organisasi dan juga dapat tugas masing" organisasi yang menghasilkan output dan akan menjadi input bagi organisasi lain, dan pada titik tertentu proses itu akan berbalik sebagai input akan menghasilkan output yang digunakan input dalam organisasi yabg sebelumnya memberikan input.
4. Single agency

Dan materi selanjutnya yaitu level street birokrasi dalam implentasi kebijakan. Dimulai dari pembuat kebijakan kemudian pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran. Menurut Riccucci, 2005 mengatakan bawah level street birokrasi yaitu adalah pemain kunci dalam setiap kebijakan-proses implementasi. Tipologi dalam level street birokrasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan antaralain ;
1. Menyembunyikan informasi ( suppress information)
2. Menyampaikan informasi yang tidak lengkap (provide inadequate)
3. Memberikan informasi yang memadai (provide supportive).
Selain itu juga terdapat diskresi bagi level street birokrasi sebagai ruang gerak bagi pelaksana dalam situasi khusus di lapangan, hal yang dilakukan dapat memilih tindakan sendiri yang ersifat otonom dalam batas wewenangnya.
Terima Kasih

Nama: Moktika Sitoresmi
Kelas: Reg B
NPM: 2116041042


RESUME Pertemuan 15: Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan adalah orang mengimplementing agency. Organisasi atau lembaga tersebut ialah pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat.

Keberhasilan dalam pengimplementasi kebijakan sangat bergantuk pada kapasitas organisasi. Indikator dari kapasitas organisasi dilihat berdasarkan: struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM, kesesuaian TUJ individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.

Selanjutnya, Level Street Bureaucracy dalam implementasi kebijakan. Adapun tahapannya, yaitu: pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran. Peran dan sistem dari Level Street Bureaucracy tersebut penting karena kunci sukses keberhasilan implementasi berasal dari kemampuan implementator yang dengan cara menginterpretasikan tujuan dari kebijakan tersebut. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan.

Dalam Topologi Level Street Bureaucracy yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan dapat terbagi kedalam 3 bagian, yaitu:
- Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi)
- Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi yang secara tidak lengkap)
- Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

Nama : Putri Azzahra
NPM : 2116041043

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan
Implementing agency merupakan organisasi yang diberikan mandat atau kepercayaaan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan seperti pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta maupun masyarakat. Dan keberhasilan suatu kebijakan itu ditentukan oleh kapasitas yang ada dalam suatu organisasi.
Kapasitas organisasi merupakan kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, sumber daya manusia dan keuangan, maupun fisik da informasi (Ingraham et al., 2003). Umumnya yang menjadi kapasitas organisasi terbagi menjadi beberapa poin, yaitu sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi
2. Tim Kerja
3. Jumlah SDM yang dimiliki
4. Kesesuaian tuj individu dengan pesan kebijakan
5. Komitmen dan Kompetensi
6. Pengalaman Kerja dan Senioritas

Selanjutnya terdapat koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan mekanisme kerja serta hubungan antar stakeholders yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan ditentukan oleh autority, interest, dan exchange.
Mekanisme kerja dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Pooled (Mengutup) dimana implementas kebijakan banyak melibatkan organisasi dengan satu kelompok sasaran, Sequential (berurutan) dimana melibatkan banyak lembaga dengan kelompok sasaran tertentu dan timbul hubungan ketergantungan antara satu organisasi dengan yang lain karena logika kerja implementasi yang berurutan didasarkan pada relasi input-output, reciprocal (timbal balik) dimana hanya melibatkan beberapa organisasi untuk menjalankan tugas masing-masing dan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain, dan single agency.

Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan terdiri dari :
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4. Kelompok Sasaran

Peran dan urgensi level street bureaucracy adalah kemampuan pelaksana kebijakan dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan, dan melakukan interpretasi terhadap tujuan dan menjalin komunikasi dengan organisasi lain merupakan tugas birokrat garda depan, serta berkaitan dengan fungsinya disampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Lipsky (1980) mengatakan bahwa pekerja pelayanan publik yang melakukan interaksi secara langsung dengan warga negara pada saar menjalankan tugasnya, serta yang memiliki kebijaksanaan substansial dalam melaksanakan tugasnya disebut sebagai level street bureaucracy.
Beberapa tipologi level street bureaucracy yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yaitu supress, provide inadequate information bureaucrats, dan provide supportive information bureaucrats.
Level street bureaucracy memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sendiri, ruang gerak untuk individu pelaksana di lapangan untuk bertindak sendiri dalam menghadapi situasi tertentu namun masih dalam batas wewenangnya.

Nama : Dea Amanda Tiara
Npm : 2116041047

Dari Materi Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan, dapat kita ketahui bahwa implementing agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, para pelaku dari implementing agency ini yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan juga masyarakat. kapasitas organisasi dari implementing agency ini yaitu terikat dengan struktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm yang dimiliki, kesesuaian individu dengan pesan kebijakan, komitmen&kompetisi serta pengalaman kerja & senioritas. koordinasi dan interaksi antaar aktor juga sangat diperlukan untuk mencapainya hasil yang baik.
Selain itu peran dan urgensi level street bureaucracy juga penting, slh satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator adalah mengimplementasikan tujuan kebajikan
tipologi level streer bureaucracy berjaitan penyampaian informasi kebijakan, yaitu:
1. Suppress = menyembunyikan informasi
2. Provide = menyampaikan informasi tidak lengkap
3. Provide = pemberi informasi yang memadai
diskresi bagi level street bureaucracy yaitu ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus

Nama: Sonya Hening Tyas
NPM: 2116041036

Organisasi dan Birokrat sebagai Garda Terdepan dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat implementing agency atau organisasi yang menjalankan implementasi kebijakan. organisasi atau lembaga ini diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementing agency ini terdiri dari eksekutif, legislatif, swasta, dan civil society (masyarakat). Meskipun yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik sangta beragam, tetapi birokrasi paling dominan dibandingkan organisasi yang lain. Keberhasilan birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan publik dipengaruhi oleh kapasitas organisasi tersebut.

Kapasitas organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:
Struktur, dalam implementasi struktur organisasi berfungsi sebagai wadah atau wahana interaksi dimana para pejabat yang berwenang mengelola implementasi ekbijakan
Jumlah SDM yang dimiliki, Jumlah SDM yang disediakan organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakannya
Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
Komitmen dan Kompetensi, komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Namun, komitmen harus diimbangi dengan kompetensi yang cukup
Pengalaman kerja dan senioritas, pengalaman kerja dan senioritas merupakan modal penting sebab pegawai yang memiliki pengalaman kerja panjang tentu memiliki keterlibatan yang lebih banyak dalam mengimplementasikan kebijakan
Tim Kerja

Para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik melakukan interaksi dan koordinasi sebagai bentuk mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat. Mekanisme kerja antar stakeholders yang terlibat ditentukan oleh authority, interest, exchange. Mekanisme kerja antar stakeholder yang terlibat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:
Pooled (mengutup), metode ini melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu dalam melakukan implementasi kebijakan publik
Sequential (Berurutan), metode ini melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang ditandai dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara organisasi satu dengan lainnya karena implementasi bersifat berurutan berdasarkan pada relasi imput-output
Reciprocal (Timbal balik), metode ini melibatkan banyak organisasi, dimana masing-masing organisasi akan menjalankan tugas yang menghasilkan output yang kemudian menjadi input organisasi yang lain.
Single Agency (Organisasi Tunggal), metode ini hanya melibatkan satu organisasi dalam proses implementasi kebijakan
Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan

Level Street Bureaucracy terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
pembuat kebijakan
pelaksana kebijakan
pelaksana kebijakan garda terdepan
kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan

Level Street Bureaucracy memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yaitu melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga. Hal ini karena salah satu kunci kesuksesan atau keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Selain itu, Level Street Bureaucracy juga berperan penting dalam menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran

Dalam menyamaikan informasi kebijakan, terdapat Tipologi Level Street Bureaucracy, yaitu:
Suppress information bureaucrats atau menyembunyikan informasi
Provide inadequate information bureaucrats atau menyampaikan informasi tidak lengkap atau tidak utuh
Provide supportive information bureaucrats atau pemberi informasi yang memadai
Selain itu, dalam menyampaikan informasi kebijakan, Level Street Bureaucracy memiliki ruang gerak yang memungkinkan untuk bertindak sendiri dalam menghadapi kondisi tertentu di lapangan yang masih dalam batas wewenangnya

Nama : Dwi Julian Husen
NPM : 2116041068

Resume materi 15
Implementing Agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk menjalankan sebuah kebijakan yang meliputi pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Tingkat keberhasilan ditentukan oleh kapasitas organisasi. Apa saja yang meliputi kapasitas organisasi tersebut? Dapat dilihat dari beberapa aspek:
1. Struktur organisasi.
2. Tim kerja.
3. Jumlah SDM yang dimiliki.
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan.
5. Komitmen dan kompetensi.
6. Pengalaman kerja dan senioritas.

• Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan diperlukan juga namanya kordinasi dan interaksi antar aktor. Hal ini merupakan "Mekanisme Kerja" dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Mekanisme kerja dilakukan melalui 4 cara, yaitu:
1. Pooled (Mengutub) implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequential (Berurutan) implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lain karena logika kerja implementasi yang sifatnya berurutan berdasarkan relasi input output nya.
3. Reciprocal (Timbal balik) melibatkan beberapa organisasi dan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain, namun pada keadaan tertentu proses tersebut dapat berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi sebelumnya dalam memberikan input.
4. Single Agency (Organisasi Tunggal)

• Level Street Bureacracy dalam Implementasi Kebijakan Publik
1. Pembuat kebijakan
2. Pelaksana kebijakan
3. Pelaksana kebijakan garda terdepan
4. Kelompok sasaran
• Peran dan urgensi Level Street Bureacracy
1. Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementor dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan.
2. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga.
3. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
• Tipologi Level Street Bureacracy Berkaitan Penyampaian Informasi Kebijakan
1. Suppress information bureacrats (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information bureacrats (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportive information bureacrats (pemberi informasi yang memadai)

Nama: Nadia Zahara Balqis
NPM: 2116041041

Dalam sebuah kebijakan yang menjadi implementing agency adalah Lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Keberhasilan dari implementasi ini diukur dari kapasitas organisasi atau Lembaga yang menjalankannya. Kapasitas organisasi sendiri dapat ditentukan dari beberapa aspek seperti struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas. Kemudian diperlukan adanya koordinasi dan interaksi antar aktor, yaitu bentuk mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan. Koordinasi dan interaksi antar aktor ini ditentukan dari wewenang (authority), kepentingan (interest), dan pertukaran (exchange). Mekanisme kerja kemudian dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu, mengutub yang berarti implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu, lalu dengan cara berurutan yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, lalu dengan cara timbal balik yaitu mekanisme kerja dengan melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, dan yang terakhir melalui organisasi tunggal. Dalam implementasi kebijakan ada pula level street bureaucracy. Suatu keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari kemampuan implementor untuk menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar Lembaga yang dalam hal ini dilakukan oleh birokrat garda depan dan berkaitan fungsinya untuk menyampaikan program langsung pada kelompok sasaran. Tipologi level street bureaucracy terkait penyampaian informasi kebijakan yaitu suppress information bureaucrats, provide inadequate information, dan provide supportive information.

Nama : C. Dian Kristian
NPM : 2116041062
Kelas : Reg.B
Izin mengumpulkan Resume Materi Pertemuan-15
Tema : Organisasi dan birokrasi Garda depan dalam implementasi kebijakan

A. Organisasi dalam implementasi kebijakan publik :
1. Siapa implementing agency ?
2. Kapasitas organisasi untuk implementasi?
3. Koordinasi dan interaksi antar actor?

1. Implementing agency adalah
1. Organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk melakukan implementasi kebijakan.
2. Pemerintah (eksekutif) legislatif, swasta dan masyarakat
3. Dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi tersebut.

2. Kapasitas organisasi terdiri atas :
1. Struktur organisasi
2. Tim kerja
3. Jumlah SDM yang dimiliki
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan/ tujuan kebijakan
5. Komitmen dan kompetensi organisasi
6. Pengalaman kerja dan senioritas

3. Koordinasi dan interaksi antar aktor berisikan tentang
Mekanisme kerja dan hubungan antara stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan
Keberhasilan koordinasi dan interaksi ditentukan oleh Author, Interst, exchange

Dan dalam Mekanisme kerjanya koordinasi dan interaksi dapat dilakukan melalui :
1. Mengutup / pooled
Yaitu Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi ( departemen lembaga, dinas) yang memiliki satu kelompok sasaran tertentu .
Contohnya dalam pengetesan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas .
2. Berurutan / sequential
Yaitu Melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada reaksi input yang akan menuju pada output.
Contohnya ; dalam pengimplementasian program bantuan beras untuk warga miskin atau raskin yang dalam pengimplementasian yang melibatkan berbagai organisasi mulai dari BPS, Bulog dan pemerintahan setempat.
3. Timbal balik / reciprocal
Yaitu melibatkan berbagai organisasi dan untuk dapat menjalankan tugasnya setiap organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain. Namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
Contohnya : implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul DIY


B. Kemudian Tema 2 Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan
Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Terdiri dari berbagai tahapan yaitu
1. Pembuatan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan grada depan
4. Kelompok sasaran atau penerima perubahan maupun target kebijakan

Peran dan urgensi Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan yaitu :
1. Salah satu kunci dalam kesuksesan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan yang telah dibuat
2. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat berada depan sebagai implementer kebijakan
3. Berkaitan fungsinya yang menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran

Beberapa Ahli yang menbahas Level Street Bureaucracy yaitu:
1. Lipsky (1980)
2. Riccucci (2005)

Topologi Level Street Bureaucracy berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang berisikan :
1. Menyembunyikan informasi
2. Menyampaikan informasi dengan tidak lengkap
3. Memberikan informasi yang memadai

Direksi bagi Level Street Bureaucracy
Berupa Ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas kewenangannya apabila menghadapi situasi tertentu
Contohnya : ketika kebijakan tidak mengatur ataupun mengatur perbedaan dengan kondisi yang ada di lapangan

Nama : Theresia Pintaria
NPM : 2116041061

PERTEMUAN 15
Materi : ORGANISASI DAN BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Dalam implementasi kebijakan, organisasi diberi mandat untuk mengiplementasikannya. Organisasi atau Lembaga dalam implementasi kebijakan tersebut dapat berupa pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), swasta dan masyarakat. Kemudian, keberhasilan implementasi tersebut dapat diukur dari kapasitas organisasi atau Lembaga yang bersangkutan. Kapasitas organisasi tersebut dapat diliat dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, kesesuaian tujuan indivisu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi serta pengalaman kerja dan senioritas. Selanjutnya, terdapat koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan sebuah mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan ditentukan oleh authority, interest dan exchange. Mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui
1. Pooled (mengutup)
Implementas kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu
2. Sequential (berurutan)
Melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanyahubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yanbersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output
3. Reciprocal (timbal balik)
Melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input
4. Single agency (organisasi tunggal).

LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Street level bureaucracy atau Birokrasi tingkat jalanan (SLB) adalah implementasi birokrasi yang terjadi di badan publik atau lembaga pemerintah yang memiliki kontak langsung dengan anggota masyarakat umum. Seperti yang terjadi pada Polisi, Guru, Pegawai Tiket dan lain – lainnya.
Peran dan Urgensi Level Street Bureaucracy
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi Level Street Bureaucracy Berkaitan Penyampain Informasi Kebijakan
1. Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information bureaucrats (menyampaika informasi tdk lengkap)
3. Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yg memadai)
Diskresi Bagi Level Street Bureaucracy
Ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Misalnya apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan.

Nama : Afif Aulia Zain
NPM : 2116041059
-betapa pentingnya para impementasi kebijakan pada garda terdepan atau yang bersentuhan langung dengan rakyat atau kerja lapangan.

-aktor implementasi garis depan diisi oleh organisasi /lembaga yang diberi mandat, eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat.

-ada faktor yang harus diperhatikan yaitu hal yang harus matang pada para impementasi garis depan yaitu kapasitas organisasi atau spesifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh para impemenrtasi kebijakan garis depan.

-Pada tahap implementasi kebijakan ada sitem yang harus dipenuhi untuk kelancaran dalam implementasi kebijakan, yaitu koordinasi dan interaksi antar aktor atau hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan memiliki beberapa jenis mekanismekerja yaitu :
1.POOLED (MENGUTUP);
2) SEQUENTIAL (BERURUTAN);
3) RECIPROCAL (TIMBAL BALIK);
4) SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL)

- Tingkatan level alur implementasi kebijakan adalah dimulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, kelompok sasaran penerima perubahan.

-Ada tipe penyampai informasi kebijakan yang ada yaitu. menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi tidak lengkap, penyampai unformasi yang memadai.

-Ada hal yang boleh dilakukan oleh para implementasi kebijakan di garda depan yaitu mereka diperbolehkan mengambil tindakan sendiri yang otonom jikalau situasi dilapangan memanglah tidak diatur teknisnya untuk mereka bisa bergerak. Perbuatan tersebut dinamakan diskresi.

Nama : Latifah Silvilianti
NPM : 2116041052

organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan
1. Implementing agency
implementing agency merupakan badan atau lembaga yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan keberhasilan pengimplementasiannya ditentukan oleh kapasitas dari organisasi itu sendiri. badan atau lembaga yang ditugaskan disini adalah
- lembaga eksekutif
- lembaga legislatif
- swasta
- masyarakat

2. kapasitas organisasi
elemen-elemen yang berpengaruh dalam keberlangsungan kapasitas organisasi yaitu:
- struktur organisasi
- kerja tim
- jumlah SDM yang dimiliki
- kesesuaian tujuan individu dengan kebijakan
- berkomitmen
- berpotensi
- memiliki pengalaman kerja & senioritas

3. Koordinasi dan interaksi antar aktor kebijakan
koordinasi dan interaksi antar aktor kebijakan adalah suatu mekanisme kerja atau hubungan antar elemen penting yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dilaksanakan. mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui proses dibawah ini :
-Mengutup (pooled)
pada tahap ini yaitu proses implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi terkait, seperti departemen, lembaga, dinas, yang berkecimpung kedalam suatu kelompok sasaran tertentu
- sequential
pada tahap ini juga melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan yang saling bergantung antar satu dengan yang lain, karena cara kerja tahap ini didasarkan pada relasi input-output
-reciprocal
pada tahap ini melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing untuk menghasilkan output yang nantinya akan menjadi input di organisasi lain, namun juga tidak menutup kemungkinan menghasilkan input yang akan menjadi output bagi organisasi lain.

Level Street Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan

terdapat beberapa tokoh dalam level street birokrasi dalam implementasi kebijakan
-pembuat kebijakan
-pelaksana kebijakan
-pelaksana kebijakan garda depan
-kelompok sasaran/penerima kebijakan

peran dan urgensi level street birokrasi
salah satu kunci sukses keberhasilannya suatu implementasi adalah kemampuan implementor dalam melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta dapat menjalin komunikasi antar lembaga adalah tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan

tipologi level street birokrasi berkaitan penyampaian informasi kebijakan
-suppress yaitu menyembunyikan suatu informasi
-provide yaitu tidak lengkap dalam menyampaikan informasi
-provide yaitu memberikan informasi yang memadai
direksi bagi level street birokrasi
ruang gerak diperlukan untuk individu sebagai pelaksana di lapangan untuk melakukan tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi suatu situasi khusus, hal ini bisa dilakukan apabila kebijakan tidak mengatur atau aturan tsb beda dengan apa yang terjadi di lapangan

Nama : Agungan Sultoni
Npm : 2116041055

Dalam materi Organisasi & Birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan, diatas menjelaskan bahwa yang mengimplementing agency adalah organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, lalu ada pemerintah atau eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat, dan juga keberhasilnya ditentukan oleh kapsitas organisasi.
Lalu kapasitas organisasi terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, Jumlah sdm yang dimiliki, Kesesuaian tujuan Individu dengan pesan kebijakan, Komitmen dan kompetensi, dan yg terakhir pengalaman kerja dan senioritas.
Koordinasi dan interaksi antar aktor, yaitu mekanisme kerja dan hub antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan yg ditentukan oleh autority, interest, exchange. Mekanisme dilakukan melalui Pooled, sequential, reciprocal, single agency.
Level Street bureaucracy dalam implementasi kebijakan ada 4 yaitu :
- pembuat kebijakan
- Pelaksana kebijakan
- Pelaksana kebijakan garda depan
- Kelompok sasaran/Penerima perubahan
Peran dan urgensi level street bureaucracy yaitu Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator yaitu menginterpretasikan tujuan kebijakan, Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menialin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
- Suppress information bureaucrats
(Menyembunyikan informasi)
- Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan informasi tidak lengkap)
- Provide supportive information bureaucrats (Pemberi informasi yang memadai).

Nama : Putri Katarina
NPM : 2116041060
Kelas : Reguler B
Organisasi & Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan
1. Siapa Implementing Agency.
Dalam konteks implementasi kebijakan, implementing agency mengacu pada penggunaan lembaga atau organisasi luar untuk membantu mengimplementasikan kebijakan tertentu. Badan-badan ini dapat membantu dalam berbagai hal, seperti pelatihan, pengembangan program, dan implementasi program. Menegakkan tindakan regulasi selama penegakan kebijakan dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan. Implementing agency berupa badan pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh implementing agency ditentukan oleh kepasitas organisasi.
2. Kapasitas Organisasi.
Kapasitas organisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Kapasitas organisasi dapat mencakup sumber daya manusia, keuangan, teknologi dan infrastruktur. Organisasi dengan kapasitas yang baik dapat mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks implementasi kebijakan, kapasitas organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi dengan kapasitas terbatas mungkin kesulitan menerapkan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kapabilitas organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan meningkatkan kapabilitasnya. Dalam kapasitas organisasi terdapat beberapa hal, yaitu:
a. Struktur organisasi
b. Tim kerja
c. Jumlah SDM yang memadai
d. Kesesuaian tujuan individu dengan kebijakan
e. Komitmen dan kompetensi
f. Pengalaman kerja dan senioritas
3. Koordinasi dan Interaksi antar actor.
Selain kapasitas organisasi, koordinasi dan interaksi antar aktor juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan langkah-langkah implementasi kebijakan. Koordinasi dan interaksi antar aktor dapat mencakup interaksi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tanggung jawab mereka. Dengan cara ini, tumpang tindih dan konflik antara aktor yang berbeda dapat dihindari. Selain itu, koordinasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Interaksi antar pemangku kepentingan juga penting dalam implementasi kebijakan, karena dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya. Melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan memenuhi kebutuhan mereka dan diterima oleh mereka.
Mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. Dalam mekanisme kerja dapat dilakukan melalui:
a. Pooled (Mengutub).
Model implementasi kebijakan pooled melibatkan beberapa organisasi atau aktor yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam model ini, sumber daya dan tanggung jawab dibagi di antara para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Contohnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan didaerah tertentu yang melibatkan beberapa dinas.
b. Sequential (Berurutan).
Melibatkan banyak partisipasi dalam organisasi dan dengan kelompok sasaran tertentu dan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, karena logika dalam kerja implementasi sequential didasarkan pada hubungan output-input. Contoh dari sequential yaitu, implementasi program bantuan beras untuk keluarga miskin yang melibatkan beberapa organisasi.
c. Reciprocal (Timbal balik).
Melibatkan banyak organisasi untuk menjalankan tugasnya, masing-masing organisasi menghasilkan output yang menjadi input bagi organisasi lain, namun pada suatu saat prosesnya berbalik arah ketika input tersebut menghasilkan output yang digunakan sebagai input bagi organisasi yang telah disediakan sebelumnya memberikan input. Contohnya yaitu implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.
d. Single agency (Organisasi tunggal).
Model implementasi kebijakan single agency melibatkan satu organisasi atau aktor tunggal yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini, sumber daya dan tanggung jawab terkonsentrasi pada satu aktor tunggal.

Nama : Fitra Luis Figo
NPM : 2116041038

Dalam melakukan implementasi kebijakan, lembaga atau organisasi memiliki peran penting yang diberikan amanah atau tugas dalam mengimplementasikan kebijakan. Organisasi atau lembaga yang dimaksud yaitu pemerintah, swasta serta masyarakat. Organisasi juga memiliki kapasitas organisasi seperti struktur, tim kerja, SDM, keselarasan tujuan, kemampuan dan adanya pengalaman kerja maupun senioritas. Didalam organisasi juga terdapat hal yang penting yaitu koordinasi serta interaksi para aktor yang ada di dalamnya. Adapun level street bureaucracy dalam melakukan implementasi kebijakan antara lain pembuat kebijakan, lalu ke pelaksana kebijakan, tahap selanjutnya yaitu pelaksana kebijakan sebagai garda terdepan dan memiliki target sasaran seperti penerima perubahan.

Nama: Nike Yuliana
NPM: 2116041037

Berdasarkan materi pada pertemuan 15, dapat diketahui bahwa Implementing agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan amanat untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi. Implementing agency terdiri dari pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Adapun kapasitas organisasi diantaranya terdapat struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM, kesamaan tujuan individu, komitmen dan kompetensi serta adanya pengalaman kerja.
Koordinasi dan interaksi antar aktor juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan yang disebut sebagai mekanisme kerja serta hubungan antar stakeholders yang ditentukan oleh authority, interest dan exchange. Mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik) dan single agency (organisasi tunggal).
Level street bureaucracy juga memilki peran penting dalam implementasi kebijakan, diantaranya pembuat kebijakan yang menjadi salah satu kunci penting melalui kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Selanjutnya pelaksana kebijakan yang melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga. Serta menyampaikan berbagai program langsung kepada para kelompok sasaran.
Terdapat tiga tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan yaitu, suppress information bureaucrats yaitu menyembunyikan informasi, provide inadequate information bureaucrats artinya menyampaikan informasi tidak lengkap dan provide supportive information bureaucrats ialah pemberi informasi yang memadai.

Nama : Alvin Gilang Sadewa )
NPM : 2116041053

Implementing agency adalah instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalankan implementasi kebijakan, dalam pelaksanaanya institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan visi dan misi dengan implementasi yang dilaksanakannya dan sesuai dengan fungsi dan tugas dari instansi atau organisasi tersebut dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi.

Level Street bureaucracy dalam implementasi kebijakan ada 4 yaitu :
- pembuat kebijakan
- Pelaksana kebijakan
- Pelaksana kebijakan garda depan
- Kelompok sasaran/Penerima perubahan

Pada pertemuan ini membahas mengenai organisasi dan birokrat sebagai garda terdepan dalam penerapan implementasi. Inti sari materi kali ini yang saya dapatkan yaitu :

- Dalam pengimplementasian kebijakan secara keseluruhan terdapat aktor yang teribat didalamnya seperti aktor state, aktor private, dan aktor civil society dimana seperti yang dipaparkan Edward II dimana faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan strukutur birokrasi (kapasitas yang ada pada organisasi).

- Selanjutnya adalah hal penting bahwa koordinasi dan interaksi antar aktor dalam pengimplementasian menjadi penting melalui mekanisme kerja yang terbagi atas :
a. pooled (terpusat) : karena beberapa aktor terlibat untuk suatu satu kebijakan maka diperlukan standarisasi dalam prosesnya.
b. Sequential (berurutan) : bertumpu pada relasi input-output sehingga mekanisme yang diperlukan adalah pertimbangan manajerial atau perencanaan
c. Reciprocal : diperlukan penyesuaian timbal balik dalam pengimplementasiannya
d. Organisasi tunggal yang bergerak sesuai tujuannya

- Street level birokrasi adalah aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik kepada masyarakat dan merupakan pekerjaan yang bersifat teknis kebijakan (pembuat dan pelaksana kebijakan) dan merupakan kunci keberhasilan implementasi karena mengintrepretasikan tujuan kebijakan.

Nama : Miranda Tobing
NPM : 2116041049

Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, hal ini tentunya memerlukan pihak-pihak yang dapat menjalankan proses implementasi agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.
Dalam implementasi, organisasi merupakan salah satu pihak yang menjadi garda depan dalam menjalankan implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu mencakup :
- Organisasi sebagai implementing agency, dalam hal ini organisasi diberikan mandat untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Organisasi ini bisa pemerintah, legislatif, swasta, dan juga masyarakat
- Organisasi dalam menjalankan implementasi kebijakan juga, harus mempunyai kapasitas yang baik, dalam hal ini kapasitas suatu organisasi dapat dilihat dari, struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi, kesesuaian tujuan individu dengan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.
- Koordinasi dan interaksi antar aktor dalam suatu organisasi juga merupakan menjadi aspek penting dalam menjalankan implementasi kebijakan, hal ini berkaitan dengan mekanisme kerja serta hubungan antar stakeholders yang ikut serta dalam menjalankan implementasi dari suatu kebijakan. Dalam hal ini, koordinasi dan interaksi antar aktor yang terlibat meliputi:
1. Pooled (Mengutub), dalam hal ini implementasi suatu kebijakan melibatkan banyak organisasi
2. Sequential, dalam hal ini proses impementasi dilakukan dengan mlibatkan banyak organisasi, yang saling ketergantungan
3. Reciprocal, dalam hal ini proses implementasi hanya melibatkan beberapa organisasi.

Dalam menjalankan implementasi dari suatu kebijakan, birokrasi juga menjadi salah satu garda depan. Dalam hal ini birokrasi memiliki level street dalam menjalankan implementasi kebijakan, level street tersebut, yaitu :
- Sebagai pembuat kebijakan
- Pelaksana kebijakan
- Pelaksana kebijakan garda depan
- Kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan
Adapun peran dan urgensi level street birokasi, menjadi kunci sukses berhasilnya suatu implementasi dari suatu kebiajakan
Terdapat tipologi dalam level street birokrasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebiajakan, adapun tipologi tersebut, yaitu
- Supress, yaiitu menyembunyikan informasi
- Provide inadequate, yaitu menyampaikan informasi yang tidak lengkap
- Provide supportive, memberikan informasi yang memadai
Diskresi dalam level street birokrasi, dalam hal ini yaitu adanya ruang gerak bagi para individu untuk bebas mengambil tindakan sendiri dalam pelaksanaan di lapangan.

Nama : Alya nazla hafidh zalma
Npm : 2116041058
Yang dapat saya resume terkait dari materi pertemuan 15 adalah implementating agency merupakan suatu organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.
Terdapat 3 jenis koordinasi dan interaksi antara aktor yaitu : ( mengutub.sequential, reciprocal).
Dan terdapat 2 pendapat para ahli tentang level street beraucracy yaitu:
1. Pendapat lipsky 1980
2. Pendapat ricucci 2005

Nama: Doni Heru Setyawan
NPM: 2116041046

Yang menjadi aktor implementing Agency adalah organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah (Eksekutif), Legislatif, Swasta Dan Masyarakat. 

Dalam kapasitasnya,Implementasi Keberhasilan birokrasi dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. 

Adapaun unsur-unsur penting dalam kapasitas organisasi adalah :
Pertama, struktur organisasi.diperlukan wadah untuk melakukan interkasi dalam implementasi kebijakan
Kedua, Tim kerja. Eksistensi tim kerja terkait dengankeunggulan tim kerja yang biasanya memiliki.
Ketiga, Jumlah SDM yang dimiliki. Jumlah SDM yang dimiliki organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan.
Keempat, Kesesuaian tujuan individu/personel dengan pesan kebijakan. Setiap kebijakan pada dasarnya dibuat untuk capai tujuan tertentu.
Kelima, Komitmen (motivasi)dan Kompetensi (Keahlian) personel untuk melaksanakan implementasi.
Keenam, Pengalaman kerja dan senioritas..

Untuk kordinasi dan interaksi antar aktor sendiri merupakan merupakan bentuk mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dlm implementasi kebijakan  ditentukan oleh : autority, interest, exchange. Sedangkan untuk mekanisme kerja dilakukan melalui Pertama,Menggunakan Mekanisme Kerja Mengutub (pooled). Proses implementasi kebijakan ini melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu. contoh :Pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas/SKPD. Kedua, Menggunakan Mekanisme Kerja Sequential. Mekanisme kerja ini terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan banyakorganisasi dengan kelompok sasaran tertentu. contoh : Implementasi program bantuanberas untuk keluarga miskin (raskin) yang leibatkan beberapa organisasi: BPS, Bulogdan Pemerintah Desa. Ketiga, Menggunakan Mekanisme Kerja Reciprocal. Proses ini terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dalam mencapai tugasnya yang akan menghasilkan output untuk menjadi input bagi organisasi lain. contoh : Implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.
Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
1. Suppress information bureaucracy (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportife information (pemberi informasi yang memadai)

Nama : Andjly Septana Silalahi
NPM : 2116041065

Organisasi dalam implementasi kebijakan
1. implementing agency
Implementing agency adalah sebuah Lembaga atau organisasi yang kemudian diberi amanat dan tugas untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud diantaranya adalah pemerintah lembaga eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Pengimplementasian kebijakan untuk meraih keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus.
2. kapasitas organisasi
kapasitas dalam konteks organisasi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi publik, termasuk kemampuan dalam penyelenggaraan layanan. Yang termasuk dalam kapasitas organisasi, yaitu: pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota organisasi, komitmen beserta kompetensi, ketepatan akan tujuan dengan pesan kebijakan yang ada, jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki suatu organisasi, tim kerja, dan struktur orgaisasi yang dimiliki.
3. koordinasi dan intraksi antar aktor
koordinasi dan intraksi antar aktor dalam hal ini berarti mekanisme kerja beserta hubungan antar pemegang kepentingan atau stakeholders yang diberikan amanat untuk berperan dalam mengimplementasikan kebijakan. Pembagian tugas ditentukan berdasarkan kewenangan, kepentingan, dan exchange.
Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1) Pooled (mengutub)
organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan implementasi tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap lembaga yang memuaskan untuk suatu kelompok sasaran tertentu dengan hasil akhir.
2) Sequential (berurutan)
Dalam mekanisme ini mengikutsertakan banyak organisasi dan memiliki hubungan saling ketergantungan. Dimana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja dan didasarkan pad relasi input dan output.
3) Reciprocal (timbal balik)
Merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.
4) Single agency (organisasi tunggal)

Nama : Ayu Balqis Aulia
NPM : 2116041066

Resume Materi Tentang Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan.

Materi ini akan membahas tentang organisasi dan birokrasi garda depan dalam implementasi kebijakan. Kami akan membahas struktur organisasi dalam implementasi kebijakan yaitu siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, kapasitas organisasi yang diperlukan untuk implementasi yang efektif, serta koordinasi dan interaksi antar aktor dalam proses ini. Dan juga membahas tentang level street bureaucracy dalam imlplementasi kebijakan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Siapa Implementating Agency : Implementasi kebijakan melibatkan berbagai organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Dalam konteks Garda Depan, organisasi-organisasi yang terlibat dapat meliputi lembaga pemerintah, badan eksekutif, kementerian terkait, instansi keamanan, swasta, dan masyarakat. Setiap organisasi memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam implementasi kebijakan tersebut dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi.
2. Kapasitas Organisasi : Pada tingkat organisasi, kapasitas yang memadai sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Organisasi harus memiliki sumber daya yang cukup, termasuk tenaga kerja yang berkualitas, struktur organisasi yang efisien, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas. Organisasi juga perlu memiliki mekanisme evaluasi dan pemantauan yang kuat untuk mengukur kemajuan implementasi kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor: Dalam implementasi kebijakan, koordinasi dan interaksi merupakan mekanisme kerja antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan sinergi dan kolaborasi yang efektif. Hal tersebut ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. Dalam mekanisme kerja terdapat urutan kerja yang perlu dilakukan yaitu Pooled (mengutip) yaitu implementas kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (departemen/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Lalu yang kedua, Sequential (berurutan) yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output. Lalu yang ketiga ada Reciprocal (timbal balik) yaitu melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Dan yang keempat yaitu ada single agency (organisasi tunggal) yaitu mengacu pada situasi di mana satu organisasi memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan dan berinteraksi dengan berbagai aktor terkait dalam implementasi kebijakan atau program tertentu. Dalam konteks ini, organisasi tunggal berperan sebagai pusat koordinasi dan titik kontak utama antara aktor-aktor yang terlibat.

Selanjutnya, materi Level Street Bureaucracy Dalam Imlplementasi Kebijakan.
Level street bureaucracy dalam imlplementasi kebijakan terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran atau penerima perubahan/target keputusan. Terdapat peran dan urgensi level street bureaucracy yaitu kunci sukses keberhasilan sebuah implementasi adalah kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan, melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, dan berkaitan dengan fungsinya maka melaksanakan peran dengan menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran. Selanjutnya terdapat tipologi dalam level street bureaucracy. Tipologi level street bureaucracy berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan. Terdiri dari 3 tipologi : 1) Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi). 2) Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap). Dan 3) Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai).

Dalam konteks ini perlu adanya diskresi dalam level street bureaucracy yang merujuk pada kebebasan individu pelaksana di lapangan, seperti petugas pelayanan publik atau pegawai lapangan, untuk membuat keputusan sendiri secara otonom dalam batas wewenangnya ketika dihadapkan pada situasi khusus. Diskresi memberikan ruang gerak bagi pelaksana untuk menentukan tindakan terbaik yang sesuai dengan konteks dan kepentingan di lapangan. Diskresi dalam level street bureaucracy dapat memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjalankan tugas di lapangan. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan diskresi harus tetap berada dalam batas wewenang yang ditetapkan dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan publik.

Nama: Dwi Febriana
NPM: 2116041056

Saat mengimplementasikan kebijakan, terdapat 3 aktor dalam pemerintah yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Organisasi dan birokrat adalah garda terdepan dalam pembuatan atau implemetasi dalam sebuah kebijakan.

organisasi dan birokrat merupakan garda terdepan dalam pembuatan atau implemetasi dalam sebuah kebijakan.

Mekanisme kerja dapat dilakukan dengan :
1. Mengutup (Pooled)
Yakni, sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran.
Contoh nya, pengetesan permasalahan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa SKPD.

2.Sequential
yaitu sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antar satu organisasi dengan organisasi lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input output.


3. Reciprocal
Yaitu sebelum fermentasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi dan agar dapat menjalankan tugasnya mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.

Nama : Tamara Putri Pasaribu
Npm : 2116041054
Kelas : Reg B
Resum materi pertemuan 15 dari materi organisasi dalam implementasi kebijakan actor implementing agency ialah pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Keberhasilan implementing agency ini ditentukan oleh kapasitas organisasi. Dalam Kapasitas organisasi dipengaruhi oleh beberapa factor yang saling berhubungan satu sama lain yaitu struktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm yg dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, dan pengalaman kerja dan senioritas. Koordinasi & interaksi antar actor juga meruypakan bagian dari implementasi kebijakan yang merupakan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan
Mekanisme kerja dari koordinasi interaksi antar actor dilakukan melalui:
1. POOLED (MENGUTUP)
2. SEQUENTIAL (BERURUTAN)
3. RECIPROCAL (TIMBAL BALIK)
4. SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL)

Dalam implermentasi kebijaskan didalamnya terdapat pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, kelompok sasaran/ penerima perubahan/target keputusan.
Salah satu kunci sukses dari implementasi adalah kemampuan implementator
Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan, yaitu :
1. Suppress
2. Provide inadequate information
3. Provide supportive information
Diskresi bagi level street bureaucracy merupakan ruang gerak bagi individu pelaksana dilapangan untuk memilih Tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi suituasi khusus.

nama; alya nazla hafidh zalma
npm : 2116041058
yang saya dapat resume adalah aktor implementasi agenci merupakan organisasi dan lembaga yang di beri mandat oleh kebijakan, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, dan Kapasitas organisasi dalam implementasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan proyek-proyek yang telah ditetapkan. Di dalam proses mengimplementasikan sebuah kebijakan di perlukan koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan sebuah mekenisme kerja. Interaksi ini juga merupakan hubungan antar stakeholders yang terlibat.
Ada beberapa jenis mekanisme kerja atau interaksi dan koordinasi seperti :
1. Pooled (mengutub) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequential (berurutan) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang memiliki hubungan keterganrungan antara satu organisasi dengan yang lain dan bersifat berurutan di dasarkan pada relasi input dan output.
3. Reciprocal (timbal balik) yakni implementasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan menghasil kan output yang akan menjadi input bagi organisasi lain.
4. Single agency (organisasi tunggal) implementasi kebijakan yang melibatkan satu organisasi dan melakukan interaksi dengan sesama anggota di dalam sebuah organisasi.